Buruh Coba-coba Tutup Jalan Lagi, Polisi Akan Tindak Tegas

Polisi menegaskan tak akan segan bertindak tegas jika buruh terus melakukan aksi menutup jalan seperti yang dilakukan di Jalan Gatot Subroto arah Cawang, Kamis (28/11/2013). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, kala itu buruh ingin pulang dengan memasuki tol. Namun, banyak di antara mereka yang menaiki motor.

Polisi sempat membuat barikade di depan pintu Tol Semanggi untuk mencegah massa buruh memasuki tol. Massa buruh yang mulai menutup jalan tepat di seberang Mapolda Metro Jaya menyebabkan semua kendaraan tidak bisa lewat. Alhasil kemacetan panjang pun tak dapat terelakan lagi, mengingat, jalan yang mereka tutup merupakan obyek vital.

Kenaikan UMK Ideal Dengan Laju Inflasi

Ekonom Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartibi menilai kenaikan UMK 2014 yang rata-rata 100% KHL tergolong ideal dengan kenaikan inflasi. Menurut Acu, kenaikan juga terlihat mempertimbangkan sejumlahindikator ekonomi lainnya. “Memang, di beberapa daerah masih belum sesuai KHL. Tapi, itu terjadi sesuai kondisi ekonominya,” katanya, Sabtu (23/11/2013).Meski menilai kenaikan UMK 2014 cukup idealpemerintah tetap wajib memperhatikan kemampuan dunia industri, utamanya, yang bersifat padat karya.

Hatta: Tak Ada Investor Hengkang Pasca Demo Buruh

Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan tidak ada investor asing hengkang dari Indonesia pascademonstrasi buruh menuntut kenaikan upah yang marak di berbagai daerah akhir-akhir ini.
"Saya sudah cek ke Ketua BKPM, nggak ada yang mau 'kabur' tuh," kata Hatta menjawab wartawan seusai menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Kebangsaan "Menuju Era Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia" di Bandung, Sabtu (24/11) seperti dilansir Antara.
Menurut Hatta, tuntutan upah buruh rata-rata menjadi Rp2 juta per bulan di seluruh Indonesia adalah hal wajar yang harus bisa diterima.
"Saya yakin kelayakan hidup bisa diterima pengusaha," katanya.
Kalaupun ada yang belum bisa menerima, kata Hatta, ia akan minta Menakertrans untuk membuat aturan tentang belum siapnya pengusaha menaikkan gaji buruh itu.

Apindo Menilai Pembahasan UMK Bintan Sudah Bagus

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bintan, Jamin Hidajat, menilai proses pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Bintan 2013 oleh Dewan Pengupahan (DP) yang  bisa mengusulkan satu angka ke Gubernur Kepri sebesar Rp2.283.000  dinilai sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Apalagi dalam pembahasan tidak terjadi penyimpangan dan semua tahapan sudah di jalankan.

"Prosedur sudah berjalan baik. Artinya, sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga sebuah contoh kepastian hukum yang diharapkan oleh para pengusaha," ujar Jamin Hidajat kepada BATAMTODAY.COM di Lobam, Jumat (29/11/2013).

Meski Telat, Gubernur Kepri Akhirnya Sahkan UMS Batam

Meski meleset dari jadwal yang dijanjikan, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani, akhirnya meneken upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam. UMS tersebut diteken pada Jumat (29/11/2013) malam di Gedung Daerah Tanjungpinang.

Adapun besaran tiga kelompok UMS yang diteken dan disahakan gubernur adalah Kelompok I sebesar Rp2.640.080, kelompok II Rp2.494.755, dan kelompok III sebesar Rp2.470,534.

"Jadi, UMS Kota Batam telah diputuskan oleh Gubenur Kepri. Besarnya angka UMS tersebut beda tipis dengan apa yang direkomendasikan Wali Kota Batam. Kebijakan tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan," jelas Tagor Napitupulu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, seusai penandatanganan UMS, Jumat (29/11/2013) sekitar pukul 19.30 WIB. 

Seorang Pekerja Diduga Provokator Diciduk Polisi di Sekitar KIE

Polisi menciduk seorang pekerja di sekitar Kabil Industrial Estate (KIE) karena dituduh menjadi provokator sweeping buruh pada hari ini, Jumat (29/11/2013).
Sekitar pukul 09.30 WIB tadi pagi, Jumat (29/11/2013), puluhan buruh tampak keluar dari KIE berbelok ke kanan lewat simpang Citra Tubindo, kawasan Kabil.
Tidak lama berselang, mereka dikejar pasukan pengurai masa yang juga mengendari sepeda motor dan langsung memepet dan menghentikan mereka.
Seorang dari mereka langsung ditangkap dan diinterogasi saat itu juga. Laki-laki berperawakan tinggi itu berkali-kali mengatakan kepada polisi bahwa dirinya bukan provokator, sementara rekan-rekannya yang lain berangsur membubarkan diri.

Begini Kronologi Kerusuhan Buruh di PT ASL Shipyard Tanjung Uncang

Kerusuhan terjadi di depan gerbang PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, Kota Batam, Jumat (29/11/2013), sekitar pukul 09.30 WIB akibat sweeping yang dilakukan oleh para buruh galangan kapal.
Sejumlah saksi mata mengatakan kejadian berawal dari adanya konvoi ribuan buruh yang berasal dari beberapa perusahaan galangan kapal di kawasan itu.
Saat melalui PT ASL Shipyard yang berlokasi persis di pinggir ruas jalan utama Tanjung Uncang mereka berhenti dan mengajak para pekerja di perusahaan itu untuk ikut melakukan mogok kerja.
Namun para pekerja PT ASL menolak ajakan tersebut dan memilih untuk tetap bekerja. Penolakan itu pun akhirnya mengundang reaksi keras dari massa buruh.

Upah Kelompok Usaha Diteken Gubernur, Buruh Hentikan Demo?

Gubernur Kepri Muhammad Sani dikabarkan telah menandatangani revisi UMK Batam 2014 yang mengikut sertakan upah kelompok usaha menyusul terjadinya aksi unjukrasa dan mogok kerja buruh pada Kamis (28/11/2013).
Informasi telah ditandatanganinya revisi UMK Batam 2014 disampaikan sejumlah pimpinan serikat pekerja dan buruh.
Syaiful Badri, Ketua SPSI Kota Batam mengungkapkan tadi malam dirinya menerima kabar bahwa gubernur telah meneken revisi UMK Batam 2014.
“Saya mendapatkan SMS, katanya gubernur sudah tanda tangan revisi UMK 2014,” ujarnya, Sabtu (30/11/2013).

Upah Kelompok Usaha Diteken Gubernur, SPSI Sebut Itu “Angka Siluman”

Gubernur Kepri Muhammad Sani dikabarkan telah menandatangani revisi UMK Batam 2014 yang mengikut sertakan upah kelompok usaha menyusul terjadinya aksi unjukrasa dan mogok kerja buruh pada Kamis (28/11/2013).
Penetapan revisi UMK Batam 2014 yang mengikut sertakan upah kelompok usaha tersebut menjadi tuntutan serika pekerja dan buruh sehingga melakukan aksi unjukrasa dan mogok kerja.
Namun, meskipun sudah ditetapkan, Ketua SPSI Kota Batam menyakan belum dapat menerimanya dengan alasan angka upah kelompok usaha yang diputuskan di bawah dari yang direkomendasikan Walikota Batam.

Industri Garmen Bangladesh Naikkan Upah Minimum

Para pemilik industri garmen Bangladesh mengatakan, mereka telah menyepakati kenaikan gaji bulanan minimum sebesar 77 persen untuk para buruh garmen, beberapa hari setelah kerusuhan yang memaksa penutupan ratusan fasilitas produksi.

Pengumuman hari Kamis (14/11) itu menyusul pertemuan antara para pemilik pabrik garmen dan PM Sheikh Hasina yang menghasilkan kesepakatan untuk menaikkan upah sebesar 66 dolar per bulan.

Namun para pemilik industri garmen mengeluh, mereka akan kesulitan menaikkan upah tanpa meningkatkan harga bagi para pengecer besar dari Barat yang membeli dari mereka.

Ahok Berencana Pindahkan Industri Besar dari DKI

Untuk mengatasi kemacetan di Ibukota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewacanakan pemindahan industri-industri besar yang ada di Jakarta ke wilayah luar Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, pemindahan industri-industri besar dari Jakarta, seperti Astra, tidak akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

"Astra dan Indo mobil tahun 2023 itu akan pindah ke karawang, itu otomotif. Kita ga akan kehilangan PAD. Kan Jakarta kota jasa dan komersil. Kita mesti bagilah tetangga-tetangga kita supaya tidak numpuk di Jakarta. Dari pada pindahkan ibu kota," kata Ahok di Balaikota DKI, Senin (25/11/2013).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, akan lebih masuk akal memindahkan industri-industri yang ada di Jakarta yang tak jarang mempengaruhi kemacetan, dibanding harus memindahkan Ibukota dari Jakarta.


Sumber : inilah.com

Dahlan setengah hati angkat pegawai outsourcing BUMN?

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, Pertamina dan Telkom akan mengangkat ribuan pegawai outsourcing menjadi pegawai tetap. Keputusan ini didasari oleh surat edaran SE-06/MBU/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.
Namun, Dahlan seperti setengah hati mengeluarkan aturan ini. Pasalnya, Dahlan langsung memberi syarat yang cenderung tak masuk akal.
Mantan bos PLN ini mengatakan dalam pengangkatan pegawai kontrak menjadi tetap salah satu kriterianya adalah pegawai tersebut telah masuk kerja di perusahaan BUMN sejak berusia 22 tahun.
"Ada kriterianya, pokoknya waktu masuk outsourcing umurnya 22 tahun. Kalau misalnya sekarang dia sudah berumur 35 tahun bisa enggak? Bisa, kalau dibuktikan masuk outsourcingnya waktu 22 tahun," jelas Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (29/11).

Klaim Angkat Karyawan Outsourching, Dahlan Iskan Lakukan Kebohongan Publik

Gerakan Buruh di Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) menilai Menteri BUMN Dahlan Iskan telah melakukan kebohongan publik dengan mengaku telah mengangkat ratusan pekerja outsourcing di Perusahaan BUMN.

Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta data pekerja outsourcing yang telah diangkat serta dari BUMN mana saja.

Antisipasi Aksi Buruh, KIE dan Bandara Hang Nadim Dijaga Ketat

Aparat Polri, TNI AD dan Sekuriti masih terus melakukan penjagaan di dua lokasi sasaran aksi yang menjadi sasaran aksi demo buruh pada Kamis (27/11/13) kemarin, yakni Bandara Hang Nadim Batam dan Kawasan Industri Terpadu Kabil atau KIE. 

Pantaun di Hang Nadim, tampak puluhan aparat kepolisian  masih melakukan pengamanan di lampu merah khsusnya di Bandara Hang Nadim. Demikian juga di kawasan KIE, tampak beberapa personel TNI dan sekuriti kawasan industri tersebut bersiaga. 

Enam Buruh yang Diamankan Sudah Dipulangkan

Aksi demo buruh Batam pada Kamis (28/11/2013) kemarin, berujung kepada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Hal itu berdasarkan pengakuan seorang buruh yang mendapat penyiksaan saat aksi demo.

Enam orang buruh yang diamankan aparat keamanan saat demo sweeping di Kawasan Industri Terpadu Kabil atau KIE pada Kamis kemarin, sudah dipulangkan. Lima orang di antaranya babak belur dihajar sekuriti dan aparat keamanan. 

Ujang Rahmat, salah satu koordinator buruh yang turut diamankan aparat, mengatakan, di pos sekuriti KIE, ia dan empat orang rekannya mendapat perlakukan yang tidak wajar. Dia mengaku kaki dan tangan aparat kerap hinggap di sekujur tubuh mereka ketika berada di pos KIE. 

Sikapi Tuntutan Buruh, DPRD Batam Akan Surati Gubernur Kepri

Wakil Ketua I DPRD Batam, Ruslan, mengatakan akan menyurati Gubernur Kepri, Muhammad Sani terkait tuntutan upah kelompok usaha yang belum diteken. Hal ini, kata Ruslan, demi menjaga kondusivitas Kota Batam.

"Paling lambat besok itu sudah saya teken dan langsung dikirim ke Gubernur. Jangan sampai Batam ini dicap tidak kondusif oleh investor," kata dia, Kamis (28/11/2013) sore, saat menerima perwakilan buruh di ruang ruang rapat pimpinan DPRD Batam.

Menurutnya, selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan UMK. Kendati demikian, dia berharap agar Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tegas supaya keamanan Batam tetap dapat terjaga.

Massa Buruh Bentrok di PT ASL Tanjunguncang Batam

Ribuan buruh dari berbagai perusahaan galangan kapal bentok di depan PT ASL Tanjunguncang, Jumat (29/11/2013). Pemicu bentrok belum diketahui, namun diduga lantaran keberadaan buruh outsourcing yang masuk kerja hari ini di perusahaan tersebut.

Informasi yang diperoleh BATAMTODAY.COM, pada pukul 07.00 WIB, di lokasi beberapa perusahaan galangan kapal daerah Tanjunguncang terjadi konsentrasi buruh. Para pekerja galangan kapal ini melakukan aksi mogok terkait tuntutan upah kelompok yang belum diteken oleh Gubernur Kepri dan juga sebagai lanjutan aksi demo yang terjadi kemarin.

Konsentrasi massa buruh yang sudah berkumpul di depan PT Nippon, Hyundai, Bintang Industri, Batamek, dan Draydock bergerak menuju PT ASL. Namun demikian, aktivitas di PT ASL saat itu masih berlangsung.

Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siaga Penuh di Kantor Wali Kota Batam

Anggota kepolisian bersiaga di kantor Wali Kota Batam pada Jumat (29/11/2013) siang untuk mengantisipasi aksi demo buruh yang menuntut ditetapkannya Upah Kelompok Kerja.

Pantauan di lapangan, kantor wali kota telah dipasangi kawat berduri. Sejumlah kendaraan tempur jenis Baracuda dan Water Canon bersiaga di halaman kantor wali kota, DPRD dan di depan kantor Imigrasi Batam. Tak ketinggalan puluhan  kendaraan patroli bermotor telah disiagakan di sekitar kantor pemerintahan Kota Batam.

UMK Belum Diteken, Buruh Blokade Bandara di Batam

Akibat belum ditandatangani upah sektoral, yakni sektor metal, pariwisata, dan elektronik, buruh turun ke jalan dan memblokir jalan menuju Bandara Hang Nadim hari ini, Kamis, 28 November 2013. Namun aksi buruh menghadang kendaraan calon pesawat mendapat tantangan warga.

Untungnya, pihak petugas keamanan berhasil membuka jalan kendaraan ke arah Hang Nadim, meski sempat terjadi ketegangan antara pendemo dan petugas di sana. "Apa salah kami, kok, dihadang-hadang?" kata Mahmudi, 40 tahun, yang berencana ke Jakarta menggunakan penerbangan Garuda pagi ini.

Koordinator Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Muhammad Anas Nasir, mengatakan, waktu demo terdahulu, pihaknya tidak ikut turun ke jalan. Tapi, untuk kali ini, pihaknya mengirim lebih dari 5.000 pekerja turun melakukan aksi demo. . "Sebab, ini erat sekali dengan pekerja kami yang banyak bekerja di hotel, restoran kawasan industri," kata Anas kepada Tempo.

Ahok nilai buruh yang robohkan pagar balai kota harusnya digugat

Buru merobohkan dua pagar dalam aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/11) kemarin. Melihat tindakan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat berpikir untuk mengadukan tindakan perusakan itu ke polisi.

"Harusnya digugat itu," kata Ahok, mantan Bupati Belitung Timur di Monumen Nasional, Jumat (29/11).

Namun niat itu diurungkan ayah tiga anak itu. Sebab para buruh yang melakukan aksi berdalih, rusaknya pagar di balai kota bukan tindakan yang disengaja. "Ya katanya gak sengaja," ujar Ahok.

Buruh Belum Nyerah, Istana & Balai Kota Kembali Digoyang

Ribuan buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Direktorat Intel Polda Metro Jaya, Jumat (29/11/2013), buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan berdemo di Istana Merdeka, Bundaran Hotel Indonesia, Balai Kota DKI dan Baharkam Polri. Estimasi massa diperkirakan dua ribu orang.

Robohkan pagar Balai Kota, buruh teriaki Jokowi dan Ahok cemen

Hari ini ribuan buruh kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merevisi UMP DKI yang sudah ditetapkan yaitu Rp 2,4 juta.

Karena tak puas dengan UMP Rp 2,4 juta, demonstran kembali membanjiri depan Balai Kota. Tak puas berorasi, massa lantas mendobrak dan merobohkan pagar Balai Kota.

Buruh Batalkan Mogok Besar-besaran Hari Ini

Para buruh pada Jumat (29/11/2013) ini, memutuskan untuk menunda aksi mogok dan unjuk rasa lanjutan yang dimulai sejak Kamis (28/11/2013) kemarin. Hari ini sebagian besar buruh akan kembali kerja secara normal.
"Aksi kita tunda karena kita ingin melihat tindakan pemerintah dulu, terutama Jokowi berkenaan upah minimum. Sedangkan terhadap aksi unjuk rasa di Mabes Polri sudah masuk ke Propam, artinya kita memberi kesempatan kepada Polri untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari buruh soal kekerasan tanggal 31 Oktober lalu," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Kamis (28/11/2013) malam.
Said mengatakan, buruh disemua wilayah memutuskan untuk menunda aksi lanjutan ini seperti di wilayah Jabodetabek, Kepulauan Riau dan Jawa Timur.

Tuntut Bertemu Jokowi-Basuki, Buruh Lempar Botol dan Dorong Pagar Balaikota

Ribuan buruh dari sejumlah elemen kembali berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (28/11/2013). Buruh menuntut revisi upah murah yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 juta.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, polisi melakukan penjagaan dengan mengerahkan mobil barracuda dan mobil antihuru-hara dari Polda Metro Jaya di depan pagar Balaikota Jakarta. Ratusan personel gabungan dari Polri dan TNI diturunkan untuk mengawal aksi ini.
Situasi sempat memanas setelah buruh melakukan aksi melempar botol kepada personel kepolisian di sana. Buruh juga sempat mendorong-dorong pagar Balaikota, tetapi tidak sampai menyebabkan kerusakan berarti. Dalam tuntutannya, buruh memaksa untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Buruh Klaim Tak Sengaja Robohkan Pagar Balaikota Jakarta

Pagar Balaikota Jakarta roboh ketika buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/11/2013) sore. Buruh mengklaim tidak sengaja membuat pagar itu roboh.
Situasi unjuk rasa sempat memanas ketika buruh menuntut bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Buruh melempar petugas dengan botol minuman mineral.

Pagar Balaikota Dirobohkan Buruh, Jokowi: Hati-hati Bisa Pidana

Unjuk rasa buruh di kantor Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Kamis 28 November kemarin, mengakibatkan 2 pagar Balaikota roboh. Melihat hal itu, Jokowi mengaku akan segera memperbaiki kerusakan tersebut.
Namun, menurut politisi PDIP bernama lengkap Joko Widodo itu, pagar tersebut termasuk aset pemerintah, pelaku peroboh pagar terkena hukuman pidana. "Aset pemerinah, aset negara itu, hati-hati, bisa pidana itu," ujarnya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Buruh Tangerang Duduki Akses ke Bandara Soekarno Hatta

Ribuan buruh Tangerang menduduki akses menuju Bandara Soekarno Hatta. Mereka menggelar unjuk rasa di perempatan Jalan Baru, yang merupakan penghubung antara Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Daan Mogot.

Akibatnya, arus lalu lintas menuju Bandara Soekarno Hatta lumpuh total. Bahkan, sejumlah pengendara nampak memilih untuk berputar dan memilih jalan lain.

Dalam orasinya, para buruh menolak keputusan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) yang telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp2.440.000.

Buruh Kecewa dengan Sikap Jokowi

Ratusan buruh se-Jabodetabek dengan berbagai bendera organisasi kembali meneriakkan protesnya terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak sesuai dengan kebutuhan buruh.
"Kami kecewa mengapa Jokowi tidak ingin merevisi UMP," ucap seorang orator di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Buruh kecewa dengan sikap Joko Widodo atau Jokowi yang kian 'lembek' lantaran tidak berani melanggar Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2012 tentang UMP.
"Pak Jokowi, Inpres itu masih tinggi Undang-Undang. Harusnya Jokowi berani melawan Inpres dengan Undang-Undang," tutur orator.
Emosi buruh kian memuncak ketika Jokowi ternyata lebih memperhatikan monyet yang dimanfaatkan secara ilegal oleh warga.
"Jokowi berani bayar monyet 1 juta. Masak buruh cuma naik 50 ribu? Jokowi mudah-mudahan pas blusukan nyemplung ke waduk Pluit," teriak orator.



Sumber : tribunnews.com

Buruh Beri Waktu Mabes Polri 10 Hari Untuk Copot Kapolres Bekasi

Buruh memberikan tenggat waktu 10 hari ke depan bagi Mabes Polri untuk memenuhi tuntutan yaitu mencopot sejumlah pejabat kepolisian di wilayah Bekasi.  Apabila tidak dipenuhi, buruh akan kembali mengepung Mabes Polri dengan massa yang lebih banyak.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan tuntutan yang disampaikan ke Mabes Polri yakni, Kapolres dan Kabag OPS Polres Kabupaten Bekasi harus bertangung jawab terhadap pembiaran penganiyaan, pembacokan dan kekerasan pada 28 buruh saat mogok nasional.
"Hari ini hampir dua puluh ribu buruh se-Jabodetabek melakukan aksi di beberapa tempat. Kami beri tenggat waktu sampai dengan 10 hari kepada mabes Polri untuk memenuhi tuntutan kami. Bila mana tidak ada respon, buruh akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," ucap Said Iqbal di Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Jokowi Perintahkan Pagar yang Dirobohkan Buruh Diperbaiki Besok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo awalnya tidak mengetahui bahwa pagar di kantornya roboh akibat buruh yang mengamuk. Pria yang akrab disapa Jokowi ini pun akan memperbaikinya.
"Di mana? Besok diperbaiki," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Jokowi mengatakan alasan tidak ingin menemui buruh siang ini lantaran dirinya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan buruh. Selain itu, keputusan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp2,4 juta bukanlah keputusannya.

Upah Murah Core Indonesia Angkat Bicara

Daya saing industri yang sedang tidak baik di Indonesia membuat beberapa pengusaha merasa berat mengikuti kebijakan pemerintah menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2014 mendatang.

Penetapan kebijakan pengupahan bukan hanya masalah Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi juga Kementrian Perekonomian. Hal ini di benarkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economis (CORE) Indonesia, Hendri Saparni  dalam diskusi Selasa (26/11/2013) kemarin.

“Kebijakan upah yang tengah dijalani sekarang ini masih belum adil, tidak hanya buruh, tapi juga untuk pengusaha” kata Hendri.  Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa reorientasi kebijakan pengupahan tidak hanya berorietasi pada peningkatan daya beli, tetapi juga pertumbuhan, daya saing ekonomi dan pemerataan ekonomiberkesinambungan dikaitkan dengan kebijakan ekonomi lain untuk menjaga daya saing industri.

Kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan aspek lain, misalnya skala usaha dan produktifitas pekerja. Upah buruh naik maka semua kebutuhan juga juga naik jadi percuma saja kalo upah dinaikan.

Protes Jokowi, Buruh Blokir Pintu Tol Semanggi

Ribuan buruh memblokir pintu gerbang Tol Semanggi 1. Aksi ini dipicu kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tidak mau merevisi nominal upah minimum provinsi.

Buruh Jawa Timur kembali demo protes keputusan gubernur

Ratusan buruh di Jawa Timur kembali turun jalan, Kamis (28/11) siang. Mereka menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo. Tuntutannya masih sama, kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2014.

Para buruh mengaku tidak puas dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 tahun 2013 tentang UMK di Jawa Timur tahun 2014 tertanggal 20 November 2013, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014 mendatang. Dalam Pergub itu, disepakati UMK Kota Surabaya adalah yang tertinggi dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. UMK Kota Pahlawan itu disepakati senilai Rp 2,2 juta.

"Pak De Karwo (Soekarwo), yang katanya gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo yang katanya Pakdenya orang Jawa Timur, ternyata tidak konsisten. Ternyata dia tidak pernah membela kaum buruh," kata koordinator aksi, Andy Peci.

Dalam orasinya, Andy juga mengatakan bahwa yang disepakati untuk UMK Surabaya adalah Rp 2,8 juta. Namun, yang diputuskan dalam Pergub adalah Rp 2,2 juta. "Pakde Karwo tidak konsisten dengan pernyataan dia sebelumnya," katanya.

Saat datang menuju Gedung Grahadi Surabaya, ratusan para buruh itu membawa poster pahlawan buruh, Marsinah dengan ukuran jumbo. Selain itu mereka membawa kumpulan huruf yang berbunyi: # K A R W O A L A Y.

Akibat aksi buruh ini, Jalan Gubernur Suryo kembali macet, meski para buruh tidak memblokir jalan.

Sumber : merdeka.com

Pagar Balaikota Roboh, 1.500 Polisi Disiagakan

Lebih dari 1.000 buruh dari DKI Jakarta, Tangerang dan daerah lainnya berdemonstrasi di Balaikota. Kamis (28/11). Aksi kali ini berlangsung tegang dan sebagian pagar Balaikota roboh oleh buruh. Pagar besi sepanjang kurang lebih 12 meter yang terletak sebelah gerbang utama dirobohkan buruh. Beberapa pohon juga dicabut dan diinjak-injak buruh yang gabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB).

Sebuah pengatur aliran listrik dalam komplek Balaikota juga hampir roboh tertimpa pagar besi. Buruh juga beberapa mencoba merobohkan pagar utama yang dijaga water canon dan baracuda. Kabag Operasional Polres Jakarta Pusat, AKBP A Sinamebela mengatakan, kepolisian menyiagakan 1.500 personel. Dibantu dua satuan setingkat kompi (SSK) TNI dan Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. "Tadinya kita siagakan 500 personel polisi, tapi analisis intelegen mengatakan pendemo lebih 5.000 buruh maka kita tambah. Sementara TNI mem-back up kita, tidak diterjunkan," terangnya di Balaikota, Kamis (28/11).



Sumber : gatra.com

Demo Buruh Memanas, Pagar Balaikota Roboh‏!

Tak kurang dari 1.000 buruh yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) kembali mengepung Balaikota Jakarta, Kamis (28/11). Aksi demo untuk yang kesekian kalinya itu menutup satu jalur Jl Medan Merdeka Selatan. Demo menuntut revisi penepatan upah minimum provinsi (UMP) 2014 ini berlangsung tegang.

Batam Centre Mencekam, Konvoi Buruh Diadang Kelompok Bersenjata

Kamis (28/11/2013) sekitar pukul 11.05 WIB kawasan jalan raya depan Arsikon Batam Centre mendadak mencekam. Hal ini terjadi setelah ribuan buruh yang berkonvoi melintasi bilangan jalan tersebut diadang sejumlah kelompok bersenjata tajam.
Alhasil dari kejadian itu, ribuan buruh yang berkonvoi tersebut spontan tunggang langgang menyelamatkan diri, mulai ada yang memilih tancap gas ke arah simpang Gelael dan ada juga yang langsung putar balik guna menyelamatkan diri.

Buruh Yakin Polda Metro Serius Tangani 8 Laporan Buruh

Polda Metro Jaya saat ini menangani 8 laporan kekerasan pada buruh yang menjadi korban
kekerasan saat mogok nasional. Baik laporan yang dilimpahkan dari Mabes Polri maupun laporan di Polda Metro Jaya.
Menanggapi banyaknya laporan buruh yang ditangani Polda Metro, pihak buruh mengaku percaya seluruh laporan akan
disidik dan maju hingga meja peradilan.
"Proses penyidikan ini ditangani serius oleh Polda Metro. Reaksi kepolisian dan kerjanya cukup cepat. Dan sudah
ada 9 tersangka yang ditahan," tegas Nyumarno, LBH FSPMI, Rabu (28/11/2013) di Mapolda Metro Jaya.
Bentuk keseriusan Polda Metro dalam penanganan laporan buruh, menurut Nyumarno bisa dilihat dari dalam satu hari,

Buruh bergerak ke Istana Negara

Buruh yang berkonsentrasi di Bunderan HI mulai berbaris bergerak menuju Istana Negara. Akibatnya ruas Jalan Thamrin tertutup, sehingga arus kendaraan hanya bisa melalui lajur Transjakarta.

Kemacetan pun tak terhindar lagi, mulai dari putaran bundaran HI ke arah Sudirman terpantau kendaraan menumpuk dan merangkak pelan.

Garda Metal dengan pakaian hitam dengan ikat kepala merah berada di formasi paling depan mengapit mobil komando, dan di ikuti massa dengan panji-panji KSPI dan FSMPI.

Sementara kendaraan umum dan kendaraan pribadi dengan arah Patung Kuda terpaksa merangkak pelan mengikuti langkah barisan massa aksi yang mulai bergerak menuju Istana Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara.



Sumber : sindonews.com

Buruh Demo di Bundaran HI, Lalin Tersendat

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) kembali turun ke jalan. Mereka kembali menyuarakan penolakan upah murah.

Soal Surat Edaran Mentri BUMN tentang Outsourcing, Legislator Tuding Dahlan Membual

Menteri BUMN Dahlan Iskan menerbitkan surat edaran kepada pada Direksi BUMN, soal penyelesaian masalah ketenagakerjaan diantara BUMN dan pekerjanya. Awalnya, sesuai rekomendasi Panja DPR yang menangani masalah itu, Dahlan dan kalangan direksi BUMN mau mengikutinya dengan menyelamatkan nasib para pekerja outsourcing.
“Saya sudah cukup berharap banyak kepada Pak Dahlan Iskan dalam hal penyelesaian masalah Outsourcing ini. Namun seperti yang sudah saya duga Menteri BUMN sangat tidak konsisten dengan komitmennya untuk mematuhi hasil Panja Outsourcing BUMN Komisi IX,” ujar anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh.

Berikan Jaminan Pada Pekerja, Rieke Minta Peraturan Hapus "Outsourching" Segera DIterbitkan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah membuat peraturan baru untuk menghapus sistem kerja outsourcing atau alih daya yang banyak merugikan kaum pekerja.
Saat ini dalam perkembangannya di sektor BUMN dan swasta, terdeteksi banyaknya pelanggaran terkait tenaga kerja outsourcing yang terstruktur, massif, dan sistematis. Ribuan pekerja outsourcing menjadi korban pemutusan hubungan kerja dan pelanggaran normatif.
Peraturan yang ada selama ini memang cukup memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja outsourcing namun penegakan hukumnya lemah dan diperparah dengan buruknya pengawasan pemerintah. Hal itu menyebabkan nasib pekerja outsourcing belum ada perubahan dan perbaikan nasib yang lebih adil serta baik.

Dahlan Iskan: 1.600 Pegawai Outsourcing PLN Diangkat Jadi Karyawan Tetap

Perusahaan pelat merah atau BUMN secara bertahap penyesuaian status tenaga kerja alih daya (outsourcing) menjadi karyawan tetap. Hal ini telah dilakukan oleh PT PLN (Persero).

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, setidaknya sebanyak 16.000 tenaga kerja outsourcing di PLN telah diangkat menjadi karyawan tetap.

"Outsourcing PLN sampai kemarin diangkat 16.000 jadi karyawan tetap. Itu akan terus bertambah," ucap Dahlan usai rapat pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusdiklat PLN Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2013).

HIPMI merisaukan dampak demo buruh dan kenaikan UMK

Demo buruh dan tuntutan kenaikan UMK 2014 beberapa waktu lalu juga merisaukan para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan menilainya sebagai sesuatu yang tidak rasional dan tidak wajar

Ahmad Adisuryo, yang akrab dipanggil Opid, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang jasa kelistrikan dan salah seorang pengurus BPD HIPMI Jawa Timur mengatakan bahwa demo buruh yang setiap tahun selalu terjadi ini juga disebabkan karena biasnya cara pemerintah dalam menetapkan UMK setiap tahun yang semakin lama semakin menjadi ajang tawar menawar, tarik ulur dan tidak relevan dengan semangat kemajuan bersama.

Serikat Buruh Menduga Hartono dan Budiyanto Otak Intelektual Penyerangan. Ini Alasannya

Hari ini buruh kembali turun ke jalan. Mereka akan melakukan aksi unjuk rasa ke Istana Negara dan Mabes Polri. Terdapat 7 (tujuh) tuntutan yang disampaikan, salah satunya adalah meminta kepolisian untuk menangkap dan memenjarakan aktor intelektual serta pelaku kekerasan dalam mogok nasional pada tanggal 31 Oktober 2013 yang lalu.

Buruh Masih Menuntut Upah Minimum Direvisi

Akhirnya, hari ini FSPMI melakukan aksi ke Istana Negara, Balai Kota DKI Jakarta, dan Mabes Polri.
Semula, diseluruh daerah, rencananya FSPMI akan melakukan Mogok Daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor: 01456/Org/DPP FSPMI/XI/2013 tertanggal 25 November 2013 yang lalu. Namun setelah melalui berbagai rangkaian diskusi, akhirnya diputuskan aksi mogok daerah yang rencananya akan dilakukan secara serentak mulai hari ini ditunda pelaksanaannya.
Meskipun begitu, tidak seluruh daerah menunda pelaksanaan mogok daerah. Di Jakarta, misalnya, FSPMI tetap akan melakukan mogok daerah, bersama-sama dengan Forum Buruh DKI Jakarta.

Buruh Awali Demo dengan Merazia Kawasan Industri, Jalan Raya Diblokir

di Batam kembali turun ke jalan pagi ini (28/11). Mereka berencana melakukan aksi unjukrasa ke kantor wali kota Batam terkait tuntutan UMK dan ksejahteraan buruh. Namun aksi mereka pagi ini masih sama dengan sebelum-sebelumnya.
Masa buruh yang lebih dahulu turun ke jalan merazia sejumlah kawasan industri. Mereka menghalau siapa saja yang hendak masuk kerja,
Di wilayah Tanjunguncang, ribuan masa buruh berkumpul di simpang Fanindo dan simpang lampuh merah Tanjunguncang. Askses jalan menuju industri galangan kapal dan kawasan industri lainnya itu lumpuh total.
Masa buruh memblokir jalan dan melarang siapa saja untuk berangkat ke lokasi perusahaan.

Buruh Blokir Jalur Menuju Bandara Hang Nadim Batam

Ribuan buruh memblokir jalan ke arah bandara Hang Nadim Batam seiring dengan aksi mogok yang digelar untuk menuntut pengesahan Upah Kelompok Usaha oleh Gubernur Kepulauan Riau, Kamis (28/11/2013) pagi.

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI), memblokir arah menuju simpang bandara dengan menggelar aksi duduk serta memarkir kendaraan mereka di jalur depan Perumahan Permata Bandara. Alhasil, aksi ini membuat arus lalu lintas menuju Hang Nadim dan Nongsa menjadi tersendat. Pihak kepolisian terpaksa mengalihkan arus kendaraan untuk melewati jalan di Perumahan Odessa. 

Massa Buruh Bertambah, Jalur Bandara Hang Nadim Batam Terancam 'Lumpuh'

Massa buruh yang memblokir jalan menuju arah bandara Hang Nadim Batam, Kamis (28/11/2013), diperkirakan akan bertambah. Dengan adanya aksi ini, akses menuju bandara Hang Nadim Batam terancam lumpuh.

Dari pantauan BATAMTODAY.COM, ribuan buruh pekerja kawasan industri Mukakuning beserta buruh kawasan Taiwan sedang sudah tiba di lokasi tersebut. Sementara, sebagian buruh difokuskan di kawasan pemerintahan, Batam Center.

Sementara itu, koordinator buruh, Ujang Rohma menyampaikan, aksi dilakukan buruh menuntut pemerintah mengontrol harga sembako serta meminta Gubernur Kepri sesegera mungkin mengesahkan upah kelompok usaha.

Konvoi Buruh Dihadang Kelompok Massa di Depan Kantor Arsikon

Konvoi ratusan massa buruh menuntut UMK Batam 2014, hampir berujung bentrok di depan Kantor Arsikon, Batam Centre, Kamis (28/11/2013) sekitar pukul 11.00 WIB. Konvoi buruh ini dihadang oleh sekelompok massa.

Konvoi massa buruh yang dikawal oleh aparat kepolisian ini tiba-tiba dihadang kelompok dan mengusir iring-iringan, beruntung kesigapan aparat keamanan mengantisipasi keadaan sehingga tak terjadi bentrok fisik.

Aparat kepolisian bermotor dan bersenjata lengkap akhirnya memaksa kelompok massa untuk kembali ke arah ruko Arsikon, lalu kemudian buruh dibiarkan melintas untuk kembali melakukan konvoi.

Pantuan BATAMTODAY.COM, situasi di lokasi kejadian kembali normal, sebab kedua belah pihak dapat diredam aparat kepolisian.



Sumber : batamtoday.com

Buruh Ancam Demo, 5 Barracuda Jaga Kantor Jokowi

Ratusan personel polisi telah berjaga-jaga disekitar Balaikota DKI Jakarta untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh massa buruh pada hari Kamis (28/11/2013) ini.

"Ada 773 personel untuk mengamankan aksi ini," kata Kapolsek Gambir AKBP Jajang.

Jajang menjelaskan, pengamanan yang dikerahkan ini merupakan pasukan gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Polsek Gambir dan Mabes TNI. Di samping itu, petugas kepolisian juga menyiapkan lima baracuda untuk mengamankan kantor Joko Widodo tersebut.

Demo Buruh di Batam, SPSI Sebut Pemerintah Tak Punya Konsep Ketenagakerjaan

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam, Syaiful Badri, mengatakan aksi demo yang dilakukan ribuan buruh di Batam, Kamis (28/11/2013), akibat Pemerintah yang tidak memiliki konsep ketenagakerjaan. Sehingga, banyak kebijakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Hal ini juga termasuk lemahnya anggota dewan, yang tidak mampu mengawal kebijakan itu," kata dia, di Gedung DPRD Batam, terkait aksi demo buruh hari ini.

Aksi demo ribuan buruh di Batam, kata Syaiful, menuntut supaya upah kelompok usaha segera diteken, sesuai dengan usulan buruh. Jika tidak, maka aksi buruh akan berlanjut hingga tanggal 30 November 2013, bahkan bisa juga berlanjut lebih lama.

Mabes Polri Serahkan 7 Laporan Buruh ke Polda

Bareskrim Mabes Polri melimpahkan 7 laporan aksi kekerasan terhadap buruh yang menjadi korban saat mogok nasional ke Polda Metro Jaya.
"Tujuh laporan kami yang di Mabes Polri dilimpahkan ke Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," ucap Nyumarno, staf LBH FSPMI, Rabu (28/11/2013) di Mapolda Metro Jaya.

9 Orang Tersangka Kekerasan Terhadap Buruh

Polda Metro Jaya  menangani 8 laporan kekerasan kepada buruh yang menjadi korban  saat mogok nasional.
Polda Metro Jaya  berjanji akan menyidik  kasus itu hingga proses peradilan. "Proses penyidikan ini ditangani serius oleh Polda Metro. Reaksi kepolisian dan kerjanya cukup cepat. Sudah ada 9 tersangka yang ditahan," tegas Nyumarno, staf LBH FSPMI, Rabu (28/11/2013) di Mapolda Metro Jaya. Tapi, Nyumarno tiidak menyebut sembilan orang tersangka itu.

Inilah Lokasi Demo Buruh Siang Ini

Ribuan buruh DKI Jakarta kembali turun ke jalan melakukan unjuk rasa (unras), Kamis (27/11/2013) di Balai Kota DKI Jakarta.
Informasi yang dihimpun Wartakotalive.com, ada 2.000-3.000 buruh yang akan mengepung kantor Gubernur DKI Joko Widodo.

Protes Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Demo Lagi Hari Ini

Puluhan ribu buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak sesuai dengan tuntutan buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, aksi demontrasi pada hari ini dibagi dalam beberapa titik.

8.934 Personel Polisi Kawal 8 Titik Demo Buruh di Jakarta

Sebanyak 8.934 personel kepolisian disiagakan untuk mengawal demo buruh di delapan titik aksi di ibu kota, Kamis (28/11/2013).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan 8.934 buruh tersebut disebar ke 8 titik aksi yakni: depan Istana Negara, DPR/MPR, Bundaran HI, Balai kota DKI, Kementrian BUMN, Mahkamah agung, gedung MK dan Mabes Polri.

Kaum Profesional Ikut Nikmati Hasil Perjuangan Buruh

Usulan Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 masih terus diformulasikan. Menurut agenda, Dewan Pengupahan di Jawa Timur. akan menggedok UMK 21 November 2013 mendatang.
Desakan buruh pada besaran UMK yang dihendaki terus disuarakan. Demo dan mogok nasional yang dilakukan oleh buruh sejak Senin (28 Oktober ) hingga Sabtu (2 Nopember 2013) adalah satu diantara desakan agar upah naik.

Jika dalam gerakannya itu buruh sukses, maka kaum profesional yang tidak turun ke jalan akan menjadi pihak yang turut menikmati jerih payah buruh kejalan, demikian seperti disampaikan Jamaludin Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim.

Gubernur Kepri Belum Juga Teken Upah Kelompok Usaha

Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani, mengaku belum menandatangani upah kelompok usaha yang diusulkan oleh serikat buruh. Upah kelompok usaha tersebut sesuai usulan buruh seharusnya satu paket dengan UMK Batam tahun 2014 yang sudah diteken pada Kamis lalu.

"Belum saya tanda tangani, nanti akan ada jawaban," kata Sani tanpa menyebutkan secara pasti kapan akan ditandatanganinya, kepada wartawan, Rabu (27/11/2013) malam di Hotel Harmoni One.

Ketika ditanya mengenai rencana buruh yang akan melakukan aksi mogok jika upah kelompok usaha tidak diteken sampai hari ini, Sani mengatakan tidak akan menghalangi asalkan jangan bertindak anarkis.

Buruh Sebut Jokowi-Ahok sebagai Bapaknya Upah Murah

uruh terus meradang karena tak kunjung dipenuhi tuntutannya oleh pemerintah. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap keputusan Gubernur DKI Jakarta dengan hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp 2,4 juta menjadikan pemimpin Jakarta itu dijuluki sebagai Bapak Upah Murah oleh para serikat buruh.
"Yang pertama kali memutuskan upah murah tanggal 1 November itu Jokowi-Ahok. Foke saja yang dianggap partainya anti perubahan dua kali dia melakukan revisi Upah Minimum Provinsi, jadi Jokowi-Ahok adalah pelopor, bapaknya upah murah sekarang ini," ungkap dia di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Masih mencoba membandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta yang lain, Iqbal menambahkan pada saat kepemimpinan Foke keputusan mengenai UMP tidak pernah dilakukan lebih awal mendahului daerah-daerah lain.

Buruh: Pengusaha Paksa Pekerja Tandatangani Penangguhan UMP

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Bayu Murnianto melaporkan banyak perusahaan garmen Korea di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang memaksa para buruhnya untuk menandatangani surat penangguhan kenaikan upah.

"Disana banyak pengusaha Korea yang menakut-nakuti buruhnya supaya setuju dengan upah sebesar Rp 2,18 juta," ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11/2013).

FSBI mencatat, perusahaan-perusahaan Korea ini mempunyai sebuah grup bernama Koga dan membentuk HRD Club yang mengurus penangguhan. Klub ini juga membuat data-data keuangan yang dimanipulasi sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mendapat penangguhan untuk menaikkan upah.

Jadwal Marathon Mogok Buruh Tuntut Upah Layak

Aksi protes buruh terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berujung pada mogok nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013 lalu nampaknya masih akan terus berlanjut.
Seakan tak puas dengan aksi saat itu, para buruh kembali akan melakukan bentuk protes. Kali mereka menggelar mogok daerah yang rencananya berlangsung pada 25-30 November 2013.
"Pemicu basis upah murah itu adalah Inpres nomor 9 tahun 2013 dan Permenaketrans nomor 07 tahun 2013. Sehingga elemen buruh mendesak Presiden SBY dan Menakertrans mencabut Inpres dan Permenakertrans tersebut, bila tuntutan buruh ini tidak direspon maka buruh akan melakukan judicial review terhadap peraturan tersebut," ungkap Ketua Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Rabu (20/11/2013).

UMP Naik, Pengusaha Pilih Beras Murah Buat Buruh?

Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 terus menuai polemik berkepanjangan dari ribuan buruh di Indonesia. Padahal masalah upah dinilai ini harus segera terselesaikan antara pengusaha dan buruh yang difasilitasi pemerintah.
"Komponen Hidup Layak (KHL) merupakan titik kebijakan antara pengusaha dan buruh. Kebutuhan hidup ini harus disepakati antara pengusaha dan buruh baik jumlah komoditas, termasuk kualitas komoditasnya," ungkap Pengamat Ekonomi Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Dia mencontohkan, pengusaha dan buruh harus menyepakati kualitas dari beras misalnya yang masuk dalam salah satu KHL untuk menetapkan UMP.
"Pengusaha mungkin akan memilih beras dengan kualitas rendah, contohnya yang harganya Rp 6.000 per kilo. Apakah ini layak untuk dipakai," tegas dia
Lebih jauh Erani mengusulkan, pengusaha, buruh dan pemerintah lebih dulu menyepakati ukuran dan standar dalam penetapan UMP. Selanjutnya, besaran UMP ditetapkan dengan perhitungan standar tersebut ditambah beberapa variabel.

Buruh Batal Nikmati Upah Rp 3 Juta gara-gara Jokowi

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di bawah usulan buruh memberi imbas negatif pada daerah-daerah lain di Indonesia. Tudingan tersebut disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Mukhtar.
KSPI mengungkapkan, Gubernur Jawa Timur semula hampir menyepakati kenaikan UMP sebesar Rp 3 juta. Namun melihat UMP DKI Jakarta yang hanya Rp 2,4 juta, niat tersebut pun diurungkan. Hal yang sama terjadi di Bekasi, Jawa Barat yang semula ingin menetapkan UMP sebesar Rp 2,9 juta.
"Angka yang diputuskan DKI ini menjadi inspirasi bagi daerah lain yang sudah menyiapkan UMP Rp 3 juta membatalkannya. Jokowi ini menjadi pelopor upah murah di Indonesia. Bahkan UMP DKI sendiri lebih rendah dari Bekasi, Karawang dan Tangerang," ujar Mukhtar saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11/2013).
Sementara itu, Sekjen Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rudi menilai kenaikan UMP berkisar 10%-20% hanya akan membuat buruh hidup dengan keterbatasan dan dibawah standar hidup layak.

Demo Revisi UMK, Ratusan Buruh Blokir Dua Ruas Jalan Pahlawan

Ratusan masa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah Selasa(26/11) melakukan aksi di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam aksinya mereka menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk merevisi Upah Minimum Kerja (UMK) yang telah ditetapkan.
Saat aksi mulai berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB, sempat terjadi ketegangan antara polisi yang mengamankan aksi dengan masa buruh.
Pasalnya, ratusan buruh melakukan aksi pemblokiran di dua ruas jalan Pahlawan. Baik arus kendaraan dari Siranda menuju ke Kawasan Simpanglima maupun sebaliknya. Akibatnya, arus lalu lintas pemakai jalan dari arah Simpanglima menuju ke Kawasan Siranda mengalami kemacetan.
Polisi pun langsung mengalihkan arus lalu lintas yang semula terjebak macet di depan Kantor Pemprov Jateng, tepatnya di depan Kantor Telkom langsung dialuhka ke arah Kampus Undip Pleburan Kota Semarang.

Kantor diserbu buruh, bupati Tangerang pergi ke luar kota

Ribuan buruh dari berbagai elemen menyerbu Kantor Bupati Tangerang Zaki Iskandar, Senin (25/11). Mereka berbondong-bondong dari berbagai elemen serikat dan aliansi silih berganti melakukan orasi.

Buruh kecewa, karena sang bupati tidak ada di tempat. "Ternyata Bupati Tangerang tidak berpihak dengan buruh," kata Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Koswara.

Informasi dari bagian humas menyatakan, Zaki sempat menghadiri paripurna penyampaian Raperda inisiatif dewan. Namun, saat buruh datang Zaki pergi keluar kota.

Demo revisi UMK, buruh Jateng bersitegang dengan polisi

Ratusan masa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah Selasa(26/11) melakukan aksi di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam aksinya mereka menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk merevisi Upah Minimum Kerja (UMK) yang telah ditetapkan.

Saat aksi mulai berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB, sempat terjadi ketegangan antara polisi yang mengamankan aksi dengan masa buruh.

Pasalnya, ratusan buruh melakukan aksi pemblokiran di dua ruas jalan Pahlawan. Baik arus kendaraan dari Siranda menuju ke Kawasan Simpanglima maupun sebaliknya. Akibatnya, arus lalu lintas pemakai jalan dari arah Simpanglima menuju ke Kawasan Siranda mengalami kemacetan.

Polisi pun langsung mengalihkan arus lalu lintas yang semula terjebak macet di depan Kantor Pemprov Jateng, tepatnya di depan Kantor Telkom langsung dialihkan ke arah Kampus Undip Pleburan Kota Semarang.

Setelah dilakukan negosiasi antara Koordinator Gerbang Jateng Nanang Setiyono dan aparat kepolisian Polrestabes Semarang, sekitar 30 menit pemblokiran akhirnya masa membuka akses satu jalan Pahlawan dari Kawasan Simpanglima menuju ke Siranda.

Sementara, arus lalu lintas sebaliknya ditutup sebab, ratusan masa yang awalnya memblokir dua ruas jalan bergeser ke depan pintu gerbang Kantor Gubernuran Pemprov Jateng.

Dalam orasinya, Gerbang Jateng menyatakan bahwa penetapan UMK yang dilakukan oleh Ganjar tidak sesuai yang diharapkan oleh buruh. Pasalnya, masa menilai bahwa di media Ganjar selalu mengaku bahwa saat pertemuan di Wisma Perdamaian telah diperoleh kesepakatan bahwa penetapan UMK muaranya dan keputusannya ada di Gubernur Jateng.

Padahal saat pertemuan di Wisma Perdamaian disepakati pula bahwa aturan dan formula penetapan UMK adalah KHL dan inflasi per Desember 2013.

"Kita sudah membuat RPJMD. Gerbang sudah membuat roadmap. Tentang formulasi penetapan UMK. Kita bertanya seperti apa? Ternyata Ganjar tidak memiliki konsep, Ganjar tidak memiliki formula. Kenyataannya Ganjar hanya menerima usulan dari Bupati dan Walikota,"ungkap Bidang Informasi dan Komunikasi Prabowo Luh Santoso dalam orasinya.

Sebelumnya, pah minimum Kabupaten Kota di Jawa Tengah sudah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (18/11) lalu. Penetapan angka itu telah melalui proses rembugan dan efektif berlaku mulai 1 Januari 2014.

Angka UMK 2014, rata- rata dengan KHL sebesar 98,96 persen. Mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yang hanya sebesar 97,30 persen. Angka UMK tertinggi di Jateng yaitu Kota Semarang sebesar Rp 1.423.500 dan terendah Kabupaten Purworejo Rp 910.000.

Sampai saat ini, aksi ratusan buruh masih berlangsung. Secara bergantian masa melakukan orasi terkait aksi menuntut supaya revisi UMK yang telah ditetapkan Sabtu(18/11) lalu. Mereka bahkan mengancam jika Ganjar tidak menemui mereka akan tetap menggelar aksi hingga malam hari nanti.




Sumber : merdeka.com

Berebut dua bungkus tomat busuk, polisi dan buruh nyaris bentrok

ksi unjuk rasa ratusan buruh yang menuntut revisi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah sempat ricuh. Sebab, di tengah-tengah aksi terjadi perebutan dua bungkus plastik yang berisi tomat busuk antara Koordinator Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) dan polisi.

Akibatnya, aksi yang yang baru berjalan sekitar satu jam itu ricuh karena terjadi saling tarik-menarik dua bungkus plastik tomat.

Pantauan merdeka.com saat aksi berlangsung, Koordinator Gerbang Jawa Tengah Nanang Setiyono saat membawa dua buah bungkus plastik tomat busuk. Aparat petugas polisi yang melihat langsung menyita dua bungkus tomat busuk yang ada di dua buah plastik.

Protes revisi UMK, buruh tabur bunga dan yasinan untuk Ganjar

Selain memblokir sepanjang Jalan Pahlawan Kota Semarang, ratusan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa memprotes untuk dilakukan revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga melakukan aksi bakar atribut dan foto Ganjar Pranowo . Atribut yang dibakar tersebut adalah foto Ganjar saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang digelar bulan Agustus lalu.

Atribut yang menjadi sasaran buruh yang dibakar adalah kaos foto Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko saat keduanya menjadi calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) saat kampanye Pilgub Jateng. Kaos tersebut dipasang pada orang-orangan sawah yang terbuat dari jerami lalu dibakar.

Diblokir Buruh, Lalu Lintas Bandara Soekarno-Hatta Lumpuh

Ribuan buruh di Kota Tangerang, Banten, kembali turun ke jalan menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2,442 juta rupiah. Mereka memblokir akses jalan menuju Jakarta Barat dan Bandara Soekarno Hatta.
 Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Senin (25/11/2013), ratusan buruh Tangerang memblokade persimpangan Jalan Daan Mogot, Tangerang, dan menggelar mimbar bebas di badan jalan penghubung menuju Bandara Soekarno Hatta. Polres Tangerang tak mampu berbuat banyak mengurai kemacetan dan menghalau aksi buruh. Arus lalu lintas dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jakarta Barat dan sebaliknya sempat macet total.
Para buruh menolak upah minimum kota yang ditetapkan Walikota Tangerang sebesar Rp 2,4 juta dan menuntut besaran upah sebesar Rp 3,1 juta.
Para buruh mengancam akan mengepung dan menduduki Balaikota Tangerang hingga tuntutan besaran UMK Kota Tangerang 2014 dipenuhi pemerintah daerah.




Sumber : liputan6.com

Kami Tak Mau Pemberitaan Dimanfaatkan Lain

Tudingan sejumlah ketua organisasi buruh soal Pers Kota Bitung tidak pro terhadap perjuangan buruh dianggap salah alamat. Pasalnya, selama ini Pers selalu membackup setiap kegiatan yang digelar di Kota Bitung tanpa pamrih.
Namun sayangnya, niat baik dari insan Pers Kota Bitung ini dikhianati sejumlah oknum pengurus organisasi buruh dengan memanfaatkan setiap pemberitaan tetang buruh sebagai alat bargaining untuk melakukan deal-deal dengan pihak-pihak tertentu.
“Cukuplah selama ini pemberitaan yang kami buat ditunggangi oleh oknum-oknum yang selalu mengatasnamakn buruh untuk mendapatkan kepentingan pribadi,” kata Arthur Kilapong wartawan BeritaSulut.com, Rabu (6/11).

Demo Buruh VS Demo Dokter

Beberapa bulan terahir, dokter-dokter Indonesia mulai rajin berdemontrasi. Profesi dokter kehilangan elitisnya. Biasanya mereka membuka praktik di rumah sakit, klinik, atau rumah masing-masing, kini berdiri dipingiran jalan untuk berdemontrasi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang teriak-teriak menuntut agar rekan yang dipenjara dibebaskan.

Tersebar juga dalam BMM dari komunitas dokter, yang mengajak ‘’Sehari Tanpa Dokter’’. Sebagai bentuk protes, sekaligus bentuk dukungan terhadap dokter Ayu yang di penjara karena terduga kasus malpraktek.

KSPI pastikan buruh akan demo besok

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan, ratusan ribu buruh akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan pihak berwenang atas nasib mereka sebagai buruh dan pekerja.

Dia menjelaskan bahwa para peserta aksi yang terdiri dari seluruh serikat pekerja dan serikat buruh di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi dan sekitarnya sudah sangat siap dalam merencanakan aksi yang akan digelar selama dua hari, mulai besok (28-29 November 2013).

Kasus Perbudakan, Bos Kuali Terancam 15 Tahun Penjara

Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (26/11), menggelar sidang perdana perkara dugaan perbudakan buruh pengolahan limbah metal di Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Sidang yang dipimpin Asiyadi Sembiring itu menghadirkan lima terdakwa, yaitu pemilik pabrik Yuki Irawan serta empat mandor pabrik, masing-masing Sudirman, Nurdin, Tedy Sukarno, dan Roh Jaya.

Yuki hadir ke pengadilan pukul 11.35 dengan didampingi dua kuasa hukum, yaitu Slamet Yuono dan Heru Mahyudin. Agenda sidang perdana yang ramai dipadati pengunjung itu adalah pembacaan dakwaan.

Status Digantung, Buruh Tensindo Mengadu ke Dewan

Pabrik Tensindo, perusahaan yang didirikan oleh Tjipto Sisiwojo pada tahun 1978 yang berproduksi di Jalan Kaligawe Km 5 ini tengah berada dalam kondisi sulit. Sebanyak 125 karyawannya mengaku tidak menerima gaji sejak Oktober lalu. Bahkan tujuh di antaranya tidak menerima gaji sejak bulan September.
Kondisi ini terungkap saat para buruh mengadukan nasibnya ke Komisi D DPRD Kota Semarang, Kamis (14/11). Di depan sekretaris Komisi D Fajar Adi Pamungkas dan Kadisnakertrans Kota Semarang Gunawan Saptogiri, General Manager (GM) Tensindo Darius Limantara mengatakan, kondisi pabrik tidak kondusif setelah ada konflik antara pengelola pabrik dengan direksi.

Buruh Pilih Demo Daripada Diskusi dengan Ganjar

Kalangan buruh memilih terus berdemo daripada bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk mendiskusikan upah minimum kota (UMK). Menurut mereka, pertemuan itu tak akan ada gunanya.
"Hari ini Ganjar mengajak kita bertemu, no way!," kata Koordinator Aksi Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng, Selasa (26/11).
Ribuan buruh kembali mendemo gubernuran, kemarin. Mulai pukul 14.00, satu demi satu elemen buruh berdatangan ke depan gerbang Gubernuran. Selain Gerbang, ada juga buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Kahutindo, dan Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI).
Aksi yang diikuti sekitar dua ribuan orang itu kontan memacetkan Jalan Pahlawan. Polisi terpaksa menutup jalan protokol itu dari kedua arah.

Dokter Demo, Kok Seperti Buruh

Rencana demo sejumlah dokter se-Indonesia di Bundaran HI, Rabu (27/11/2013) besok, sebagai bentuk solidaritas tiga dokter yang divonis melakukan malpraktik di Menado, ditanggapi beragam sejumlah pasien.
Sejumlah pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Podomoro Sunter, Jakarta Utara, misalnya, menyayangkan rencana aksi demo tersebut.
"Harusnya para dokter melakukan cara yang lebih elegan, diskusi atau apalah, kalau mereka melakukan demo sama saja dong seperti buruh," ujar Alfa Restu (28), pasien di RSIA Hermina Podomoro Sunter Jakarta Utara, yang sedang memeriksakan kandungannya, Selasa (26/11/2013) malam.
Menurutnya, rencana demo para dokter bukanlah cara elegan, mengingat mereka memiliki intelektual yang tinggi.

Jadi Buruh di Jepang Gaji Bulanannya Rp 21 Juta

Jepang tercatat sebagai negara dengan upah minimum tertinggi di Asia. Upah yang diterima buruh di negeri Matahari Terbit itu bisa mencapai Rp 21,26 juta per bulan.
Sementara gaji terendah di Jepang sebesar Rp 16,38 juta per bulan. Bagaimana jika dibandingkan dengan Indonesia?

UMP Naik, Astra dan Indomobil Angkat Kaki dari Jakarta

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta berdampak pada pindahnya berbagai industri ke luar Jakarta. Salah satunya perusahaan otomotif Astra. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membenarkan hal itu.
 "Astra semua pindah bertahap sampai 2023. Semua pindah ke Karawang, mereka sudah persiapan dari sekarang," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 26 November 2013.

Belasan Pengusaha di Jabar Keberatan Kenaikan UMK

Penetapan kenaikan upah minimum kota (UMK)/kabupaten yang telah ditandatangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan beberapa waktu lalu, ternyata memberatkan pengusaha. Menurut Ketua Kadin Jabar, Agung Sutisno, sudah ada beberapa pengusaha di Jabar yang menyampaikan keberatan dengan kenaikan UMK. Terutama, di Kota Bandung yang nilai UMK-nya hampir Rp 2 juta.

''Pengusaha yang sudah menyampaikan keberatan pada kami, sekitar 12 orang. Bahkan, mereka mulai berpikir untuk merelokasi usaha mereka luar negeri,'' ujar Agung kepada wartawan usai Seminar tentang Penegakan Hukum Ketenaga-kerjaan Indonesia yang digelar oleh Unisba, Sabtu (23/11).

Buruh Tangerang Kembali Demo

Telah diumumkannya upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2014 untuk Provinsi Banten membuat serikat pekerja di wilayah Tangerang kembali berunjuk rasa menuntut dilakukannya revisi serta upah yang lebih layak. Kepolisian mengantisipasi aksi buruh dengan melakukan penjagaan terhadap pintu keluar masuk tol Jakarta-Merak di daerah Bitung, Kabupaten Tangerang.

Sejumlah aparat dari Polres Kota Tangerang dan Polres Kabupaten Tangerang dibantu petugas keamanan lainnya telah bersiaga dengan sejumlah peralatan dan mobil di pintu masuk dan keluar tol Bitung maupun Balaraja. Dengan adanya penjagaan polisi ini, kemacetan yang kerap terjadi di pintu masuk dan keluar tol Bitung pun dapat diurai karena polisi melarang angkutan umum maupun bus untuk parkir mencari penumpang.

Sweeping pabrik ajak demo, buruh tertimpa pagar

Buruh di Tangerang kembali melakukan aksi sweeping ke sejumlah pabrik yang ada di Kota Tangerang. Namun, satu dari ratusan buruh tertimpa pagar besi pabrik ketika mereka menggoyang pagar untuk merobohkan pagar tersebut. Akibatnya, pelipis kanan korban robek bahkan kakinya patah tertimpa.
Peristiwa itu terjadi di sebuah pabrik elektronik, yakni PT Tatung di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Senin (25/11) pagi. Pintu pagar besi tersebut menimpa Ramli Hasannudin (29) buruh yang juga warga Rawabanban RT 14/06 Batuceper, Kota Tangerang.

Ketika itu, dirinya bermaksud untuk mengajak agar para buruh di perusahaan itu bergabung untuk ikut aksi ke Pemkot Tangerang. Menurut korban, dirinya saat itu bersama ratusan buruh melakukan sweeping. Setelah tertimpa pagar, korban sempat pingsan.

Lotte: Investor Jepang tak khawatir demo buruh

Investor asal Jepang tidak terlalu mengkhawatirkan maraknya demo buruh di Indonesia yang menuntut kenaikan upah.

Operating Officer and General Manager Internasional of Lotte Japan, Makoto Tokiwa mengatakan, kenyataannya seluruh negara di kawasan ASEAN memang tengah menaikkan revenue gaji karyawannya terutama buruh.

"Yang kami lihat potensi Indonesia adalah skill full people-nya, tentunya berguna bagi perkembangan industri Lotte di Indonesia. Kami yakin untuk tetap berinvestasi," kata Tokiwa di kawasan industri MM2100, bekasi (12/11/2013).

Demo Hujan-hujanan, Buruh Siap Perang Lawan Australia

Penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia kepada sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga membuat para buruh berang. Sekitar pukul 11.00 Wib tadi, 50-an buruh yang tergabung dalam buruh Gerakan Serikat Buruh Indonesia menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Meski diguyur hujan, para buruh yang berasal dari Bekasi ini tetap bersemangat meneriakkan aspirasi mereka. “Kita siap membantu untuk berperang,” teriak Ian, koordinator buruh, sambil basah kuyup di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/11).

Pengawasan UMK 2014 Butuh Penekanan

Paska penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2014 sebesar Rp 1.150.000, persoalan besar yang mengemuka yakni apakah hal tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik setahun mendatang. Selanjutnya, muncul pula pertanyaan mengenai keberanian menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan itu.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Wiyono, menyatakan soal pengawasan, monitoring dan kegiatan sejenis diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan belaka. Instrumen tersebut diupayakan dapat digunakan untuk''memaksa'' semua pihak mematuhi aturan main yang ada.
''Selama ini kami masih menilai belum maksimal,'' katanya.

Buruh Siap Adukan Ganjar ke DPP PDI Perjuangan

Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah mengancam akan mengadukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Langkah itu akan diambil bila Gubernur Jawa Tengah tak merevisi penetapan upah minimum Jawa Tengah.
"Kami akan menyampaikan ke DPP maupun DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tujuannya agar partai memberikan sanksi kepada Ganjar atas keputusan itu," Nanang Setyono, Koordinatur Umum Gerbang Jateng, Jumat (22/11).

Sosialisasi UMK 2014, Dinsosnakertrans Kumpulkan Pengusaha

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Klaten mengakan sosialisasi besaran upah mininum kabupaten (UMK) Klaten 2014. Kegiatan itu diselenggarakan menyusul ditetapkannya UMK Klaten oleh Gubernur Jateng sebesar Rp 1.026.600 sesuai ajuan Bupati Klaten.
Dinsosnakertrans mengumpulkan 100 lebih pengusaha dari seluruh wilayah Klaten di aula Koperasi Karto Raharjo di Jalan Merapi, Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten, Senin (25/11). Pengusaha yang diundang adalah pengusaha besar yang mempekerjakan cukup banyak buruh.

Pengusaha Siapkan Penangguhan UMK

Pelaku usaha mulai ancang-ancang melakukan penangguhan atas keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait upah minimum kota (UMK) sebesar Rp 1,145 juta. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Wahyu Haryanto mengemukakan, keputusan UMK memang sudah diketahui lewat media massa. Hanya saja, belum banyak yang bisa dilakukan pengusaha sebagai tindak lanjut atas keputusan tersebut.
Saat ini, pengusaha masih menunggu sosialisasi resmi dari dinas setempat. Namun dia tidak memungkiri, ada beberapa perusahaan yang sudah mempersiapkan rencana penangguhan UMK. "Sudah ada beberapa anggota yang menanyakan bagaimana cara mengajukan penangguhan. Pertanyaan seperti ini tidak hanya datang dari kalangan manajer personalia perusahaan, ada pula pemilik usaha yang menanyakan langsung ke Apindo. Tugas kami memang hanya sebatas menjawab pertanyaan tersebut," ungkap dia saat dihubungi suaramerdeka.com, Jumat (22/11).

Gubernur Diminta Undang Buruh untuk Jelaskan UMK

Demo buruh sebagai reaksi atas penetapan upah minimum kota (UMK) 2014 terus merebak. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diminta meredakannya dengan mengundang lagi buruh beserta pengusaha.
Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari P Batubara mengatakan, dengan mengundang buruh dan pengusaha, Ganjar akan bisa menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang diambilnya untuk menentukan UMK. "Pak Gubernur juga bisa mengetahui kesulitan-kesulitan buruh dengan upah yang sudah ditetapkan," katanya, dalam kunjungannya ke Semarang, Minggu (24/11).
Disinggung soal ancaman buruh untuk melaporkan Ganjar ke DPP PDIP, Juliari menegaskan, partainya memang berkomitmen untuk menghapus upah murah. Ia yakin, Ganjar sudah menggunakan komitmen PDIP itu dalam pertimbangan UMK-nya. Namun hal itu harus dikomunikasikan secara tepat dengan kelompok buruh yang selama ini mendemo gubernuran.

Persiapan BPJS, 26 Puskesmas Dikucuri Rp 21,3 Miliar

Guna mempersiapkan pelayanan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Pemkab Semarang berencana mengucurkan anggaran Rp 21,3 miliar melalui APBD penetapan 2014. Dana tersebut kedepan akan dialokasikan untuk mendukung pelayanan di 26 puskesmas.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto menyebutkan, bila dirinci alokasi tersebut akan dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya Rp 11,3 miliar untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial di 26 puskesmas dan Rp 10 miliar rencananya akan digunakan untuk Puskesmas di Tengaran.

Daripada Demo, Ganjar Ajak Buruh Bertemu

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak seluruh elemen buruh bertemu untuk mendiskusikan persoalan upah minimum kota (UMK). Menurutnya, jika buruh ingin berdemo, berteriak, dan memaki-maki dirinya, tidak masalah. Hanya saja, cara itu tidak akan membuat persoalan selesai.
"Justru saya ajak bertemu. Saya sih oke-oke saja, mau maki-maki gubernur ya boleh saja. Tapi lebih baik datang saja, nggak usah teriak-teriak. Mari diskusi, kita berdebat habis lalu rumuskan hal yang baru," katanya di gubernuran, Senin (25/11).
Ganjar ingin mengajak buruh berdiskusi secara sehat dan tenang. Ia akan menjelaskan secara gamblang tentang pertimbangan-pertimbangan UMK. Salah satunya, adalah pertimbangan kondisi keuangan perusahaan yang berbeda-beda. Belum lagi, jika bicara usaha mikro kecil dan  menengah.
"Upah buruh kan berlaku juga untuk UMKM. Apakah mereka semua mau kita penjarakan yang tidak bisa bayar upah?," tanyanya.

Ratusan buruh Tangerang kembali demo

Menyikapi hasil penetapan Upah Minum Kota (UMK) yang direkomendasikan dua kepala daerah di Tangerang, ribuan buruh dari berbagai aliansi di Tangerang akan kembali melakukan aksi demonstrasi.

Aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Daerahy (Pemda) dalam menetapkan besaran UMK.

"Besaran UMK yang ditetapkan pemerintah tidak pro buruh, dan kami akan menggugat agar penetapan ini berubah, kami akan lakukan aksi besar hari ini," kata Koordinator Aliansi Buruh Tangerang Raya (ALTAR) Koswara di Tangerang, Senin (25/11/2013).
  

Pengusaha Korea Ancam Hengkang Jika Buruh Tidak Teken UMP

Ketua Umum Forum Serikat Buruh Indonesia Bayu Murnianto mengatakan akan menuntut untuk dipenjarakannya para pengusaha yang selama ini melakukan manipulasi data dalam proses penangguhan upah minimum di KBN Cakung dan daerah lainnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran banyak perusahaan Korea yang berada di KBN Cakung meminta agar para buruh mau menandatangani UMP 2014 sekira Rp2,180 juta per bulan.

"Kalau tidak ditandatangani dia akan hengkang dari Indonesia, dari tahun ke tahun ini yang dilakukan oleh pengusaha di kawasan KBN," kata Bayu di Hotel Mega Cikini, Senin (25/11/2013).

Soal UMP, Jokowi Dinilai Paling Tega

Buruh Jakarta yang tergabung Forum Buruh DKI Jakarta siap untuk melumpuhkan kawasan-kawasan industri seperti 31 Oktober yang lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengaku siap terus melakukan aksi demonstrasi hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengubah keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sekira Rp2,44 juta. Dirinya pun menilai Jokowi termasuk ke dalam gubernur yang paling tega dalam menaikkan UMP.

"Forum buruh akan beraksi terus sampai Jokowi mengubah keputusan yang sebesar Rp2,44 juta, itu angka yang tidak rasional, ini 11 gubernur yang paling tega menaikkan upah terkecil dari aspek persentase," ucap Toha di Hotel Mega Cikini, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Dua Minggu Buruh Jabar Demo Demi Kenaikan UMP yang Layak

Ketua DPW FSPMI Jawa Barat (Jabar) Baris Silitonga mengatakan akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak beretorika terkait politik upah, yang senantiasa mengatakan Indonesia akan meninggalkan upah murah. Pasalnya, dengan inpres upah yang dikeluarkan menjadi penyebab utama ditetapkannya upah murah di seluruh daerah di Indonesia.

Baris melanjutkan, buruh wilayah Jawa Barat telah melakukan aksi selama dua minggu lantaran murni untuk meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi dengan layak.

"Di Cimahi, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Jabar sudah dua Minggu meminta Gubernur untuk menaikkan UMP sesuai kenaikan yang layak," kata Baris di Hotel Mega Cikini, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Soal Upah Minimum, Buruh Tangerang Merasa Dibohongi

Keputusan Gubernur Banten Nomor 151/Kep.582-Huk/2013 Tertanggal 22 November tentang penetapan Upah minimum kabupaten (UMK) kota se-Provinsi Banten Tahun 2014 membuat ribuan buruh Tangerang meradang.

Buruh mengaku dikadali dengan adanya keputusan Gubernur ini, pasalnya buruh baru mengetahui SK yang dikeluarkan ternyata dilakukan pada 22 November lalu tepat dimana buruh melakukan aksi di kantor Disnaker Kota Tangerang.

"Beberapa waktu lalu Plh Walikota Tangerang mengatakan bahwa rekomendasi angka belum ditembuskan, akan tetapi ternyata SK keluar di tanggal 22 November," kata koordinator aksi, Sasmita, di depan kantor Puspemkot Tangerang dalam aksinya, Tangerang, Senin (25/11/2013). 

UMP Cuma Naik 20%, Ratusan Ribu Buruh Siap Demo 28-29 November

Ratusan ribu buruh di sejumlah daerah yang tergabung dalam aliansi-aliansi buruh di daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan mogok daerah dan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai protes terhadap pemerintah baik presiden, gubernur maupun bupati yang telah secara sistematik kembali menerapkan politik upah murah pada 28-29 November 2013.

Sekjen KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, kenaikan upah minimum 2014 yang telah diputuskan dengan kisaran hanya 10 persen-20 persen, membuat buruh akan hidup dengan keterbatasan dan di bawah kelayakan. Hal tersebut, lanjut Rusdi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup riil buruh akibat dari naiknya harga BBM 40 persen.

FSPMI Instruksikan Aksi Mogok Daerah Kepada Seluruh Anggota

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan konsolidasi FSPMI mengenai Hostum, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) pada hari ini menginstruksikan kepada seluruh perangkat organisasi FSPMI untuk melakukan “Aksi Mogok Daerah”, yang akan dilaksanakan secara serentak pada Tanggal 28 dan 29 Nopember 2013.
Mogok Daerah ini akan dipusatkan diwilayah masing-masing, seperti; Kawasan Industri, lingkungan sekitar pabrik, Kantor-kantor Pemerintahan, dan Lokasi lain yang ditentukan oleh DPW/KC FSPMI masing-masing.
Hampir sama seperti ketika melakukan Mogok Nasional, dalam aksi Mogok Daerah ini ada 6 (enam) tuntutan yang diusung oleh kaum buruh.

Demo lagi.., macet lagi.., telat lagi.., ingkar janji, Cing!

 Demo di jalanan jantung kota Jakarta era reformasi mirip menu sehari-hari ibu kota.  Kemarin, ada yang pawai di jalan,  lusa  ada demo iring-iringan kendaraan bermotor.  Hari ini, ada demo protes keras skandal penyadapan yang meluber di di jalanan  depan kantor Keduabes Australia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/13).
Memang, ruh demo di ibu kota biasanya beragam.  Daftar demo di Polda Metro Jaya mencatat demo selama 2013 terbanyak diduduki demo buruh. Ironisnya, rata-rata demo turun jalan di ibukota tidak cuma merepotkan pengendara kendaraan roda empat maupun roda dua.  Kemacetan di mana-mana.

Buruh Tangerang Demo Kembali Tuntut Perubahan UMK

Buruh dari berbagai aliansi di Tangerang, Banten, akan kembali melakukan aksi demo menuntut perubahan UMK oleh Pemda yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Koordinator Aliansi Buruh Tangerang Raya (Altar) Koswara mengatakan aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemda dalam menetapkan besaran UMK.

"Kami menolak penetapan UMK oleh pemerintah karena tidak berpihak kepada pekerja. Maka itu, kami melakukan aksi untuk dilakukannya perubahan," kata Koswara saat dihubungi, Senin (25/11).

Jika Pemerintah Tetap Berlakukan Upah Murah, Buruh Ancam Aksi Besar Saat Sidang WTO Berlangsung

Banyak yang mengira setelah Gubernur menandatangani surat keputusan kenaikan upah minimum Tahun 2014, buruh akan mengendurkan perlawanannya. Pada kenyataannya, anggapan tersebut salah. Karena mulai hari ini hingga beberapa hari kedepan, diberbagai daerah buruh akan kembali turun kejalan. Mogok daerah pun menjadi pilihan.
Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pemicu upah murah itu adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenaketrans Nomor 07 Tahun 2013. Oleh karena itu elemen buruh mendesak Presiden SBY dan Menakertrans segera mencabut Inpres dan Permenakertrans tersebut.

Hatta: Outsourcing harus dihapus tahun ini juga

Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, sistem outsourcing harus segera diakhiri pada tahun ini. Namun, batas waktu dan pengawasnnya ditentukan sendiri oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Harus (dihapus) tahun ini dong. Sayatidak tahu transisi berapa lama tanya Menakertrans," ujar Hatta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10).

PKS bantah dalang dibalik demo buruh di Jakarta

Mencuatnya isu Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) sebagai pihak yang mendalangi aksi demo-demo buruh di DKI Jakarta dan Indonesia untuk recovery PKS terus menguat.
Namun, hal tersebut di bantah oleh Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera. Ia mengatakan, bahwa PKS sebagai institusi lebih memilih menyalurkan aspirasinya melalui sidang-sidang di DPR, DPRD Provinsi dan Kota dan kabupaten.
“Demo buruh tidak dijadikan partai untuk menyampaikan aspirasi,” kata Mardani kepada Licom, Jakarta, Jumat (08/11/2013).

SEJARAH SINGKAT FSPMI

FSPMI dideklarasikan saat dilaksanakannya Munas Luar Biasa SP LEM SPSI Reformasi tanggal 4 sampai 7 Pebruari 1999 di Hotel Tirta Gangga Garut Jawa Barat dengan diprakarsai oleh : ( Alm ) H. R .Endang Thamrin, Drs H.Thamrin Mosii dan Makmur Komarudin . Kongres ke I. Pada tanggal 6 Pebruari 1999 ,didirikanlah SPMI dengan dipilihnya Drs.H.Thamrin Mosii sebagai Presiden dan (Alm ) R.H.Endang
Thamrin sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 1999 sampai 2001. SPMI beranggotakan para pekerja di
sektor industri metal yaitu elektronika dan elektrik;automotive,mesin dan komponen ;logam serta dok dan
galangan kapal serta Dirgantara . 

Ini besarnya upah buruh Banten yang ditetapkan Ratu Atut

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2014 untuk tujuh daerah di Banten. Sementara Kabupaten Serang belum mengusulkan besaran upah buruh, sehingga belum diputuskan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Banten Ubaidillah mengatakan penetapan UMK tujuh kabupaten/kota tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten No 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November tentang penetapan Upah minimum kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2014. Demikian dikutip antara.

Demo Buruh, Perisai Negeri Siap Jaga Bandara dan Fasilitas Umum di Batam

Aksi unjuk rasa ribuan massa buruh Batam yang akan dilaksanakan selama empat hari mulai, 25 hingga 28 November 2013 mendatang disebut akan menutup fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan laut dan kawasan industri mendapat reaksi dari pemuda tempatan yang tergabung dalam Perisai Negeri.

Koordinator Perisai Negeri, Said Andy SBQ mengatakan langkah ini bertujuan untuk membantu aparat keamanan dan pemerintah dalam menjaga kondusifitas Kota Batam, sebab rencana unjuk rasa buruh yang disebut akan menutup fasilitas umum sama saja akan membuat Batam menjadi tak aman bagi warga negara asing dan pelaku usaha bisnis.

Pemko Medan Usulkan UMK Rp1,8 Juta per Bulan

Demi meredam aksi demonstrasi buruh yang terus berlanjut, akhirnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan mentapkan angka upah minimum kota (UMK) sebesar Rp1,8 juta per bulan.
“Sudah saya tanda tangani berkasnya, dan sekarang sedang diproses oleh Gubernur,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan, Dzulmi Eldin sesaat sebelum menutup acara rapat evaluasi kinerja Triwulan III di Grand Aston Hotel, kemarin (20/11).
Mengenai jumlah, Eldin masih enggan menjelaskan secara gamblang. Pria berkacamata ini hanya menyebutkan usulan UMK tahun 2014 mendatang di atas Rp1,8 juta per bulan. “Lebih sedikit lah dari Rp1,8 juta,” ucapnya sembari menebar senyuman.

Kronologi 7 Pekerja Tersengat Listrik di Bekasi

Sebanyak tujuh orang pekerja pemasangan kabel Telkom di pinggir Jalan Lingkar Utara RT 01/05, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, tersengat listrik sekira pukul 23.30 WIB tadi malam.

Menurut salah seorang rekan korban, Kamso, peristiwa itu terjadi kala mereka sedang memasang tiang Telkom di lokasi. Posisinya, empat korban luka tersengat listrik ada di bawah tanah memegang tiang tersebut.

"Saya sama Elfin pegang tiang dengan menggunakan bambu secara silang untuk menahan tiang tersebut. Kalau Anto tidak ikut kerja karena lagi sakit," katanya di RS Tiara, Sabtu (23/11/2013) dini hari.

Pasang Kabel Telefon, Seorang Pekerja Tewas Kesetrum

Sebanyak empat orang pekerja tersengat listrik saat sedang memasang kabel telefon di sebuah tiang listrik di Jalan Lingkar Utara RT 01/05, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, sekira pukul 23.30 WIB tadi malam.

Petugas pengendali piket Polsek Bekasi Utara, Aiptu Sukamto, menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada sejumlah pekerja pemasangan kabel telefon tersengat listrik saat bertugas di lokasi.

Jumlah Mediator Hubungan Industrial Masih Minim

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
dan Jamsos) Kemenakertrans R Irianto Simbolon mengatakan, jumlah petugas mediator hubungan industrial di
Indonesia masih sangat minim, padahal dibutuhkan untuk mewujudkan hubungan  antara pekerja dan pengusaha yang kondusif dan harmonis.

"Mediator hubungan Industrial di tingkat pusat dan daerah memliki peranan yang strategis dan menentukan untuk mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mengantisipasi terjadi demo pekerja/buruh di tingkat perusahaan," kata Irianto dalam pernyataan persnya di Jakarta, Sabtu (23/11/2013) pagi.

PDIP Jabar sesalkan pernyataan Aher soal UMK

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadesi Sundari, menyesalkan atas statemen Gubernur Jabar Ahmad
Heryawan terkait harapanya agar para buruh tidak melakukan gugatan dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2014 di 26 kota dan Kabupaten yang telah ditetapkan.
“Jika memang Gubernur Jabar menyatakan jangan ada gugatan pascapenetapan UMK (Kamis/22/11),  itu jelas sebuah statemen arogan dan menjurus pada sikap otoriter,” ujar Ineu Purwadesi Sundari di kantor DPD PDIP Jabar, jalan Pelajar Pejuang Bandung, Jum’at (22/11/2013).

Ridwan, "Belum Ada Perusahaan yang Mengajukan Penangguhan"

Pascapenetapan UMK Kota Bandung sebesar Rp 2 juta oleh Pemprov Jabar Kamis malam lalu, hingga kini belum ada perusahaan di Kota Bandung yang mengajukan penangguhan kepada Pemkot Bandung. Hal itu diakui oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, ketika ditemui usai membuka Gebyar PNPM Mandiri tingkat Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Sabtu (23/11/2013).
"Belum ada laporan yang masuk ke saya (laporan penangguhan, red.). Tapi bagi perusahaan yang keberatan, ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk memberi keringanan jika UMK yang telah ditetapkan ternyata memberatkan," tutur Ridwan.

Ratusan karyawan tuntut 'kuasai' lahan parkir di DTC

Ratusan pekerja menuntut pusat perbelanjaan Depok Trade Centre (DTC), Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Kedatangan mereka menuntut agar pihak manajemen tetap mempekerjakan mereka dan diberikan hak kuasa untuk mengelola parkir.

"Kita ini warga pribumi, masa bekerja di tempat sendiri tidak boleh. Kita siap mengikuti aturan manajemen, asal diberi kekuasaan untuk mengelola. Selama ini, setoran tetap lancar," terang koordinator aksi Sony Cakel, Jumat (22/11/2013).

Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Belum Jamin Buruh Outsourcing

Berlakunya Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 lalu tidak dengan serta merta menjamin hak-hak buruh dan kepastian kerja bagi buruh outsourcing. Dalam pelaksanaannya, hak-hak buruh dan kepastian kerja buruh outsourcing masih belum pasti. 
Ketidakpastian ini terkait dengan isi regulasi di Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 serta Surat Edaran Menakertrans No. 4 tahun 2013 itu sendiri, dan kesiapan serta political will aparat ketenagakerjaan khususnya pengawas ketenagakerjaan. Demikian penilaian Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar dalam siaran pers OPSI, Jumat (22/12) sore ini.

“Sudahlah Diupah Murah, Dibodohi Pula…”

Seringkali kita tak sadar, jika sebuah propaganda tersistematis sedang bekerja untuk melakukan pembodohan kepada kita. Tentang upah, misalnya. Perlahan namun pasti, kekuatan itu bekerja. Ditanamkan pemahaman kepada buruh bahwa upah minimum yang saat ini sudah diputuskan oleh Gubernur sudah sesuai. Berdasarkan rapat dewan pengupahan, yang didalamnya terdapat unsur pengusaha, buruh, pemerintah, dan akademisi.
Namun besarnya upah minimum tak sesuai dengan harapan?
Memang, masih jauh dari target yang diharapkan. Namun jangan salahkan pemerintah atau Gubernur yang menandatangani surat keputusan. “Salahkan serikat pekerja yang melakukan walk out dari rapat dewan pengupahan,” kata mereka. Ini pembodohan pertama.

UMK Cianjur Rp 1,5 juta, Apindo Keberatan

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur akhirnya diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebesar Rp 1.500.000. Besaran tersebut sesuai dengan rekomendasi kedua, setelah sebelumnya diusulkan Rp 1.140.000.
Namun, Wakil Ketua Apindo yang juga anggota dewan pengupahan Kabupaten Cianjur Momo Suparmo kepada wartawan, Jumat (22/11/2013) mengaku keberatan dengan putusan gubernur soal penetapan UMK 2014. Meskipun demikian, pihaknya belum dapat berkomentar banyak mengenai hal tersebut.
“Jelas kami keberatan. Tapi kami belum bisa bicara banyak, karena akan mengadakan dulu pertemuan dengan Apindo Jabar. Termasuk, langkah apa yang akan kita ambil, kita juga belum tahu,” katanya.
Momo menuturkan, belum dapat memprediksi apakah penetapan UMK sebesar Rp 1,5 juta akan mempengaruh terhadap aktivitas perusahaan atau tidak.

6 Perusahaan Kab. Bandung Barat akan Merampingkan Tenaga Kerja

Enam perusahaan berkaryawan lebih dari tiga ratus akan merampingkan jumlah tenaga kerja. Pengusaha Kabupaten Bandung Barat merasa, penetapan UMK Bandung Barat 2014, sebesar Rp 1.738.476 oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, sangat memberatkan.
Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kab. Bandung Barat, Joni Tjakralaksana di Ngamprah, Jumat (22/11/2013).
Teknis perampingan tenaga kerja, ucap Joni, bisa dilakukan dengan cara tidak memperpanjang kontrak, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Sejumlah perusahaan itu mengabarkan, akan mengganti tenaga manusia menggunakan teknologi robotika.

Bupati Sukabumi Optimis Penetapan UMK Akan Berjalan Lancar

Bupati Sukabumi Sukmawijaya, Sabtu (23/11/2013) mengungkapkan sudah menjadi resiko para buruh bila para pengusaha meninggalkan Sukabumi karena ketidakmampuan membayar Upah Kerja Minimum (UMK) 2014. Sebelum mengajukan UMK kepada provinsi dirinya sudah melakukan musyawarah kepada setiap perwakilan buruh agar tidak tinggi menentukan UMK.
"Tetapi hal itu tidak digubris oleh para buruh. Padahal para buruh sangat keberatan atas besaran UMK," kata Sukawijaya.

Disnakertrans Kota Bekasi Persilakan Perusahaan tak Mampu Ajukan Penangguhan UMK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi membuka kesempatan kepada pengusaha di wilayah setempat yang merasa tidak mampu dalam hal finansial untuk mengajukan penangguhan pembayaran gaji karyawannya sesuai Upah Minimum Kota tahun 2014. Adapun UMK Bekasi tahun 2014 yang sudah ditetapkan Gubernur Jawa Barat ialah Rp 2.441.954, sesuai dengan yang diusulkan Pemerintah Kota Bekasi.
“Silakan saja mengajukan penangguhan UMK, tapi ada syarat-syaratnya,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Bekasi Sudirman, Jumat (22/11/2013).

Buruh Samarinda Tuntut UMK Samarinda Rp2,4 juta

Sekitar 100 buruh bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Mogok Nasional (ABMN) dan Serikat Pekerja Kahutindo melakukan demonstrasi di Balai Kota, Kantor Pemerintah Kota Samarinda.
Para buruh menuntut Upah Minimum Kerja (UMK) sebesar Rp 2,4 juta sesuai dengan survei yang dilakukan organisasi buruh untuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Samarinda.
Perwakilan aksi demonstrasi, Sukarjo mengatakan aksi demonstrasi ini terpaksa dilakukan agar Walikota Samarinda Sjahrie Jaang menetapkan UMK Samarinda Rp 2,4 juta.

Dua Kabupaten di Kaltim Belum Tetapkan UMK 2014

Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2014 di Provinsi Kalimantan Timur masih menyisakan dua wilayah, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser.
Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kaltim Bambang Setiono mengatakan rata-rata upah yang ditetapkan berkisar antara Rp1,9 juta hingga Rp2,1 juta. Angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam Dewan Pengupahan Kota / Kabupaten antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
“Tinggal Paser dan PPU yang masih belum. Kami harapkan bisa segera disepakati titik temu mengenai besaran UMK,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Jumat (22/11/2013).

Ini Tanggapan Buruh Outsourcing Terkait Instruksi Dahlan

Gerakan buruh outsourcing di perusahaan milik negara, Geber BUMN mengaku puas atas terbitnya surat edaran dari Menteri BUMN atas tindak lanjut sejumlah masalah ketenagakerjaan di tubuh BUMN.
“Penanganan outsourcing berdasarkan surat edaran tersebut sudah sejalan dengan instruksi DPR,” kata Ais, Koordinator Geber BUMN, Jumat (22/11/2013).
Sebelumnya, Geber BUMN menuntut Dahlan untuk segera menyelesaikan seluruh masalah ketenagakerjaan di tubuh BUMN menyusul adanya pemutusan hubungan kerja secara massal.
Adapun untuk pelaksanaan sistem outsourcing, lanjutnya, Dahlan telah menginstruksikan untuk membentuk tim pengawas yang melibatkan serikat pekerja.

Empat Hari Demo Buruh, Kota Bandung Tetap Kondusif

Selama empat hari demo buruh berjalan di Kota Bandung, suasana masih terbilang kondusif, dan dengan dicanangkan kenaikan UMK ini diharapkan untuk waktu yang agak lama demo buruh berkaitan dengan UMK tidak akan terjadi.
"Setiap hari kami siapkan 700 personel dari Polrestabes Bandung untuk pengamanan buruh ini, dan bersyukur selama aksi demo buruh ini tak ada kericuhan yang berarti, atau menuju anarkis," kata Kepala Bagian Operasional Polrestabes Bandung, Diki Budiman saat diwawancarai di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (22/11/2013).

Gubernur Jabar Dianggap Arogan Menjurus Otoriter

Gubernur tidak boleh melarang warganya menggugat UMK (upah minimum kabupaten dan kota) tahun 2014 di 26 kota atau kabupaten di Jawa Barat yang telah ditetapkan kemarin malam.
Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi, menyesalkan pernyataan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) yang meminta tidak ada gugatan terhadap UMK yang sudah diteken. Permintaan gubernur sama saja mengebiri hak buruh yang tidak puas dengan nilai UMK di Jabar.
“Jika memang Gubernur Jabar menyatakan jangan ada gugatan, itu jelas sebuah statement arogan dan menjurus pada sikap otoriter,” tegas Ineu, seperti dikutip dari, Jumat (22/11).

UMK Batam Rp2.422.092

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp2.422.092.

"Sebelum pukul 00.00 WIB, Kamis (21/11) malam, sudah saya tandatangani dan saya harapkan semua pihak bisa menerimanya," kata Sani di Tanjungpinang, Jumat.

Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) tersebut sesuai dengan rekomendasi Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang juga disepakati oleh Dewan Pengupahan Kepri sebelum ditetapkan Gubernur.

Diancam Buruh, Ridwan Kamil: Jangan Ada Ancam Mengancam, Ini Negara Hukum

Setelah memblokir Jalan Wastukencana dan Jalan Aceh selama tiga hari, para buruh Kota Bandung mulai bernafas lega karena perjuangan mereka membuahkan hasil. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akhirnya mengubah keputusannya setelah ditongkrongin buru di depan ruang kerjanya sampai pukul 21.00.
Upah minimum kota (UMK) Bandung pun direvisi dari sebelumnya Rp 1.923.157 menjadi Rp 2.000.000. Untuk merevisi UMK yang sudah terlanjur dikirim ke Gubernur melalui negosiasi cukup alot bahkan suara Wali Kota sempat agak meninggi ketika seorang buruh mengancam akan melumpuhkan Bandung jika UMK tidak direvisi.

Upah Minimum 4 Daerah Jabar di Atas Rekomendasi

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengambil kebijakan menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) empat daerah di atas angka rekomendasi bupati/wali kota. Empat daerah itu masing-masing Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

"Baru pertama kali dalam sejarah gubernur menaikkan UMK (di atas angka rekomendasi)," kata Aher di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/11/2013).

Hal itu dilatarbelakangi oleh dinaikkan angka rekomendasi UMK Kota Bandung. Semula, rekomendasi yang diajukan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, ke Aher adalah Rp1.923.257.

Demiz, Usulkan Pemprov Buat Ruang Khusus Demo

Maraknya demo di Halaman Gedung Sate yang terjadi beberapa hari ini, membuat sejumlah ruas jalan di Kota Bandung macet.

Melihat kondisi ini, Wakil Gubenur Jabar, Deddy Mizwar, mewacanakan untuk membuat ruang khusus demo. Lokasinya, bisa di monument perjuangan atau lapangan Gasibu.

"Ini salah satu demokrasi. Jadi no problem tak merasa terganggu. Malah, harusnya ada ruang publik untuk pendemo," ujar Deddy yang akrab disapa Demiz kepada wartawan, Kamis (21/11).

Kenaikan Upah Minimum Provinsi - Pengusaha Sulit Tentukan Kebijakan

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dalam dua tahun terakhir menyulitkan para pengusaha menentukan kebijakan jangka panjang usaha dan mengakibatkan mereka tidak dapat merancang strategi bisnis ke depan.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, ini akibat tidak ada kejelasan payung hukum dari pemerintah mengenai upah minimum. Peraturan tersebut sering dilanggar para buruh dan serikat buruh untuk meminta kenaikan upah minimum. Menurut dia, proses penetapan upah minimum di Indonesia diputuskan lebih karena desakan demo para buruh ketimbang mendengarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional.

BUMN kepras 12 point permintaan DPR soal outsourcing jadi 6 point

Surat edaran ke semua perusahan BUMN yang dijanjikan Kementerian BUMN sebagai dasar rekomendasi Panja (Panitia Kerja) DPR RI terkait tenaga Outsourcing  di lingkungan BUMN, Jumat pagi tadi sudah ditandatangani Menteri BUMN.
“Tadi Pagi, suratnya sudah saya tanda tangani,” jelas Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada LICOM di Pabrik PT Frisian Flag, Jakarta, Juma’at (22/11/2013).

Baca juga: Dahlan undang Menteri Pertanian Belanda dukung swasembada susu segar dan Dahlan Iskan tepati janji tandatangani soal tenaga outsourcing BUMN

Anggota DPR Anggap Dahlan Iskan Pembohong Soal Pekerja Outsourcing

Setelah sebelumnya sempat memuji Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dinilai akan mengikuti rekomendasi DPR menyelamatkan para buruh BUMN, khususnya yang outsourcing, anggota DPR kini berbalik dan justru menganggap Dahlan sebagai pembohong.
Pemicunya adalah surat edaran terbaru dari Dahlan Iskan kepada pada Direksi BUMN, soal penyelesaian masalah ketenagakerjaan diantara BUMN dan pekerjanya.
Awalnya, sesuai rekomendasi Panja DPR yang menangani masalah itu, Dahlan dan kalangan direksi BUMN mau mengikutinya dengan menyelamatkan nasib para pekerja outsourcing.

Sekjen Aspelindo Ternyata Kader PKS

(ASPELINDO) bernama Budiyanto, ternyata adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Oleh buruh, ASPELINDO dianggap sebagai pihak bertanggungjawab atas kekerasan terhadap buruh dalam mogok nasional 31 Oktober-1 November lalu.

Di Pemilihan Legislatif 2014, Budiyanto kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dengan nomor urut 2 dari PKS di daerah pemilihan (Dapil) Bojongmangu-Cibarusah-Cikarang Pusat-Cikarang Selatan-Serang Baru-Setu.

Harga Baju Bermerek Setara Upah Buruh RI Sebulan

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai perusahaan multinasional di Indonesia sangat mampu membayar kenaikan upah minimum seperti yang mereka minta. Ini mengingat perusahaan tersebut dapat menjual produknya hingga ratusan dolar Amerika Serikat (AS) di luar negeri.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pengusaha harus memikirkan nasib buruh memperoleh upah yang rasional sehingga menciptakan kesejahteraan para mereka.
"Harga produk merek Nike, Adidas, Puma, Hammer yang diproduksi di Indonesia kalau dijual harga satu baju sama dengan upah buruh satu bulan," ujar dia di Jakarta, Senin (4/11/2013).
Dia mencontohkan, harga baju Hammer di Singapura dipatok sekitar US$ 300 per potong. Sedangkan upah minimum hanya Rp 2,2 juta per bulan atau sekitar US$ 190.
"Masa perusahaan yang seperti ini kita lindungi karena perusahaan multinasional mampu bayar, jadi harus ditingkatkan kesejahteraannya dengan menaikkan upah minimum tapi harus rasional," papar dia.

Ribuan Karyawan Terancam PHK

Sekitar 50 ribu lebih buruh yang bekerja di 25 perusahaan garmen terancam terkena pemutusan hubungan karyawan (PHK). Para karyawan ini diperkirakan memiliki anggota keluarga sekitar 150 ribu lebih.

Ancaman PHK ini membayang-bayang para buruh itu karena puluhan pengusaha garmen asal Korea Selatan yang tergabung Forum Pengusaha Penanam Modal Asing (FPPMA) Subang berencana akan mengurangi jumlah karyawan jika Gubernur Jawa Barat menyetujui UMK Subang sebesar Rp1,557 juta sesuai rekomendasi Bupati Subang, Ojang Sohandi.

Kota Samarinda Putuskan UMK Rp 1,9 Juta

Upaya demonstrasi gabungan serikat pekerja dan buruh yang meminta besran Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Samarinda sebesar Rp 2,4 juta, tampaknya tidak berhasil. Pemerintah Kota Samarinda memutuskan UMK sebesar Rp 1.999.000 (1,9 juta).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, Mugni Baharuddin menjelaskan, pemerintah Kota Samarinda menampung semua usulan yang masuk terkait besaran UMK. Namun untuk menetapkan UMK tidak serta merta dilakukan begitu saja, harus ada pembicaraan bersama dan menarik jalan tengah.

Ormas Jadi Ajang Gagah-gagahan dan Perebutan Ekonomi

Organiasi kemasyarakatan (ormas) dinilai kerap menjadi ajang gagah-gagahan anggotanya dan sarana perebutan kepentingan ekonomi. Para aktivis ormas seharusnya membangun kesadaran menata organisasinya agar bermanfaat buat masyarakat.
"Ormas harus punya kesadaran menata diri menjadi organiasi modern, tidak sekadar menjadi ajang gagah-gagahan para pengurusnya serta menjadi sarana kepentingan ekonomi semata,” ujar peneliti Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Arif Affandi di Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Buruh belum Menyerah Tuntut UMP

Keputusan beberapa daerah yang akan menaikkan Upah Minimum Provinsi 2014 dinilai belum memenuhi angka rekomendasi Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) sebesar 50 persen.

Menurut Presidium KNGB Said Iqbal, yang juga Presiden Konfrederasi Serikat Pekerja Indonesia, buruh akan terus mendesak sejumlah gubernur untuk menaikkan upah sampai angka yang diinginkan.

"Buruh di seluruh Indonesia belum bisa menerima keputusan UMP. Kami masih menolak rekomendasi yang akan diserahkan ke Gubernur yang padat industri," ujar Said dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/11).

UMK Enam Kabupaten Kota di Jabar Masih di Bawah KHL

Penetapan UMK di Jabar dinilai Gubenur Jabar Ahmad Heryawan telah memenuhi unsur keadilan dari sisi buruh maupun pengusaha. Dari 26 kabupaten dan kota yang mengajukan nilai UMK, 20 di antaranya angkanya telah ditetapkan memenuhi bahkan melebihi KHL (komponen hidup layak). Namun ada enam kabupaten kota yang masih dibawah KHL.

Kabupaten Garut 94,79 persen, Kota Banjar 93,64 persen, Kabupaten Ciamis 88,00 persen, Kabupaten Kuningan 87,73 persen, Indramayu 96,87 persen dan Kabupaten Majalengka 93,64 persen.