Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) di bawah usulan buruh memberi imbas negatif pada
daerah-daerah lain di Indonesia. Tudingan tersebut disampaikan Ketua
Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Mukhtar.
KSPI mengungkapkan, Gubernur Jawa Timur semula hampir menyepakati
kenaikan UMP sebesar Rp 3 juta. Namun melihat UMP DKI Jakarta yang hanya
Rp 2,4 juta, niat tersebut pun diurungkan. Hal yang sama terjadi di
Bekasi, Jawa Barat yang semula ingin menetapkan UMP sebesar Rp 2,9 juta.
"Angka
yang diputuskan DKI ini menjadi inspirasi bagi daerah lain yang sudah
menyiapkan UMP Rp 3 juta membatalkannya. Jokowi ini menjadi pelopor upah
murah di Indonesia. Bahkan UMP DKI sendiri lebih rendah dari Bekasi,
Karawang dan Tangerang," ujar Mukhtar saat konferensi pers di Jakarta,
Senin (25/11/2013).
Sementara itu, Sekjen Konfederasi Pekerja
Indonesia (KSPI) Muhammad Rudi menilai kenaikan UMP berkisar 10%-20%
hanya akan membuat buruh hidup dengan keterbatasan dan dibawah standar
hidup layak.
"Dengan UMP hanya dikisaran Rp 1 juta hingga Rp 2,4
juta ini membuat upah Indonesia makin jauh tertinggal dari upah Thailand
yang pada tahun 2013 saja mencapai Rp 2,8 juta atau Filipina yang
sebesar Rp 3,2 juta," katanya.
Belum tercapainya keinginan buruh
membuat kalangan masyarakat pekerja ini berencana kembali menggelar aksi
mogok yang dibarengi dengan unjuk rasa pada 28-29 November mendatang.
Aksi yang melibatkan ribuan buruh ini digelar di sejumlah daerah yang
tergabung dalam aliansi-aliansi buruh.
Ddibawah payung
Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), buruh akan menggelar aksi
demonstrasi di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Kerawang, Purwakarta,
Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Mojokerti dan beberapa daerah
lain.
Sumber : liputan6.com
No comments:
Post a Comment