Tambang Freeport Indonesia Longsor Lagi, 1 Tewas

Bencana longsor kembali terjadi di area PT Freeport Indonesia (PTFI). Setelah terjadi di area Big Gossan pada Mei 2013, kali ini longsor terjadi di area Underground Mile 74 PTFI pada Minggu (01/12/13) pukul 04.00 WIT.
Kejadian ini mengakibatkan sebuah mobil pikap jenis Toyota LWB tertimpa bebatuan material tambang. “Mobil Departemen Underground Operation ini tertimpa material tambang saat hendak keluar dari pintu Cut Loading Point 1 E North Underground DOZ,” ujar Kabid Humas Polda Papua Sulistyo Pudjo.

BPJS Jalan,Jamsostek Tak Kurangi Manfaat Tambahan

Direktur Kepesertaan Jamsostek Junaidi menyatakan akan mempertahankan manfaat tambahan yang dirancang dalam program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) saat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) resmi dilaksanakan pada 1 Januari 2014.
Dijelaskan Junaidi DPKP itu meliputi bantuan pinjaman uang muka perumahan (PUMP), bea siswa, bantuan PHK, pinjaman lunak bagi koperasi karyawan dan seterusnya. Walaupun saat ini rancangan peraturan pelaksana (RPP) Undang Undang BPJS masih dibahas alot. Soalnya Kementerian Keuangan mengusulkan DPKP dihapus.

Demo Buruh, MMS Rugi Ratusan Juta

Aksi ribuan buruh di Kabupaten Serang yang meminta revisi Upah Minimum Kota/Kabupaten(UMK) dengan cara memblokir jalan tol Tangerang-Merak, Selasa (3/12) lalu, membuat PT Marga Mandala Sakti (PT MMS) sebagai pengelola jalan tol merugi kurang lebih Rp 200 juta. Kerugian itu dihitung dari berkurangnya kendaraan yang lewat, juga dari beberapa fasilitas tol yang dirusak pendemo, seperti rambu-rambu lalu lintas, pagar pembatas jalan dan median atau guard rail.
Pada hari biasa, kendaraan yang melintas dalam sehari bisa mencapai 119.000 unit. Pada saat ada demo turun drastis menjadi 106.000 kendaraan.

UMK Pekanbaru Resmi Rp1.775.000

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru menerima surat keputusan (SK) persetujuan penetapan Upah Minimal Kota (UMK) Pekanbaru dari Gubernur Riau. Dengan keluarnya SK bernomor 560/Disnakertransduk-HK/1675 tersebut, besaran UMK 2014 sebesar Rp1.775.000 sudah dapat diberlakukan diawal tahun.

��Artinya usulan UMK Pekanbaru sudah diketahui dan disetujui Gubernur Riau adn kita sudah terima SK,� ujar Kepala Disnaker Kota Pekanbaru Drs H Pria Budi kepada Riau Pos, Rabu (4/12).

Dalam keterangan surat SK tersebut, untuk selanjutnya diinstruksikan dapat disosialisasikan kepada seluruh perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja yang berada di wilayah Pekanbaru.

Ruang Kepala Disnakertrans Riau Diamuk Buruh

Ratusan buruh dari Konfederasi Buruh Migas di bawah bendera Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil Riau melakukan aksi demo yang berujung anarkis di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Riau, Rabu (4/12) sekitar pukul 10.40 WIB.

Bahkan, para buruh tersebut mengaobrak-abrik seluruh ruangan di kantor pemerintahan tersebut.

Awalnya, mereka hanya melakukan aksi protes dan mengadu tentang pemotongan upah. Namun kemudian, sebagian dari sekitar 300-an buruh itu mengamuk dan merusak seluruh ruangan. Bahkan ruangan kepala dinas tak luput dari amukan.

Kejadian berlangsung cukup singkat. Ratusan buruh ini tiba dengan menaiki kendaraan roda empat dan roda dua dan langsung masuk ke gerbang kantor.

Kisah Haru Ibu Melahirkan di Jalan karena Terjebak Macet Demo Buruh Tangerang

Demo buruh yang memblokir jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang ternyata menyisakan cerita soal seorang ibu yang melahirkan di jalan. Adalah Yuli yang mesti diantar cepat dengan ambulans ke RSU Tangerang.

Demo buruh pada Selasa (3/12) di kawasan Tangerang memang dilakukan besar-besaran. Sejumlah ruas diblokir yang berimbas kemacetan parah ke di sejumlah kawasan.

"Jadi ini dari klinik kecil, mau dibawa ke rumah sakit," jelas Kasat Lantas Metro Tangerang AKBP Gunawan saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (5/12/2013).

RPP BPJS Belum Diteken

Sembilan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden untuk mendukung pelaksanaan teknis Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum ditandatangani oleh pemerintah.
Padahal, sesuai petunjuk UU.24/2011, BPJS Ketenagakerjaan akan mulai diselenggarakan pada 1 Januari 2014. Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya menjelaskan, dari pembahasan sembilan draf RPP tersebut, tujuh diantaranya sudah final, sedangkan dua lainnya masih dibahas dan sedang difinalisasi.
“Saat ini sudah selesai tujuh final draf RPP tersebut, diharapkan sudah bisa ditandatangani presiden dalam waktu dekat. Masih ada dua draf lagi yang sedang difinalisasi,”ujar Elvyn usai menyaksikan pemberian Jamsostek Award dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada 14 perusahaan berkategori platinum di Manado, Selasa (4/12) malam.

Pemerintah diminta koreksi total instrumen WTO

LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menginginkan Pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jangan dijadikan sebagai ajang untuk sekadar mencari solusi yang memuaskan semua pihak terkait.
“Kami menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan win-win solution (memuaskan semua pihak),” kata Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik di Nusa Dua, Selasa.
Menurut Riza, pernyataan kepala negara tersebut berpotensi membuat petani dan nelayan Indonesia menjadi terancam kepada hal yang lebih besar.
Ia berpendapat, pihaknya sebenarnya masyarakat miskin Indonesia saat ini tidak membutuhkan “win-win solution” tetapi butuh untuk meraih kembali hak-hak yang seharusnya mereka terima.
“Kita mesti melindungi warga kita dari malnutrisi, kita mesti melindungi pekerjaan kita, melindungi warga kita dari kemiskinan,” ujarnya.

Sejumlah Fasilitas Pemkab Tangerang Rusak Akibat Demo Buruh

Sejumlah fasilitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami kerusakan akibat demo buruh menuntut revisi upah minimum kabupaten atau UMK.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil inventarisir Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakanan (DKPP), kerusakan akibat demo buruh tersebut meliputi 27 buah pot bunga, 100 pohon bugenvil dan 12 lampu Taman Aspirasi.
Kepala Bidang Reklame dan Pertamanan DKPP Kabupaten Tangerang, Elfida di Tangerang, Rabu, mengatakan, daftar kerusakan sejumlah fasilitas akan dilaporkan kepada bupati.
"Untuk proses pergantian, pihaknya masih akan menunggu dari pimpinan. Apakah akan diganti saat ini atau menunggu anggaran tahun mendatang," katanya.