Setelah mengalami tiga kali penundaan pelaksanaan sidang, akhirnya
Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar sidang tanpa dihadiri unsur
serikat pekerja/buruh.
Hasilnya, Dewan Pengupahan DKI yang dihadiri unsur Pemprov DKI yaitu
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) DKI dan unsur
pengusaha menetapkan dua rekomendasi usulan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI 2014.
Pertama usulan dari unsur pengusaha UMP DKI 2014 adalah Rp
2.299.860,33, ini dinilai setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kedua usulan dari unsur pemerintah UMP 2014 sebesar Rp 2.441.301,74.
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Priyono mengatakan rekomendasi dua
besaran UMP DKI 2014 ini akan diserahkan Dewan Pengupahan DKI kepada
Gubernur DKI Jakarta hari ini juga.
"Kami akan memberikan rekomendasi Dewan Pengupahan tentang UMP 2014
malam ini juga sudah sampai ke meja Pak Gubernur. Mudah-mudahan besok, 1
November, UMP 2014 sudah bisa ditetapkan," kata Priyono usai Sidang
Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (31/10).
Rekomendasi yang diajukan Pemprov DKI dan pengusaha diambil
berdasarkan formula KHL tahun 2013 yang ditambah dengan pertumbuhan
ekonomi rata-rata tahun 2013 - 2014 yang mencapai angka 6,15 %.
Sedangkan perwakilan buruh hingga keputusan dikeluarkan tidak ada yang
hadir dalam rapat tersebut
"Ini baru rekomendasi. Keputusan terakhir di gubernur. Tapi kami
sangat menyayangkan perwakilan buruh yang tidak hadir dalam rapat Dewan
Pengupahan hari ini. Padahal buruh telah diberi kesempatan sebanyak dua
kali. Namun tujuh perwakilan buruh ternyata memutuskan untuk tidak hadir
dalam sidang," jelas Priyono.
Bahkan buruh juga sempat menolak ajakan Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo untuk berdialog di ruang pribadinya di Balaikota. Pria asal Solo
ini keluar dari kantornya tepat pukul 17.00, kemudian berjalan menemui
kerumunan buruh. Jokowi meminta beberapa perwakilan buruh untuk masuk
dan berbicara mengenai UMP 2014.
"Sini 10 atau 15 orang masuk ke dalam," kata Jokowi kepada buruh di depan Balaikota DKI Jakarta.
Namun unsur buruh meminta waktu kepada Jokowi, untuk berkoordinasi
terlebih dahulu siapa yang akan masuk. Jokowi hanya sekitar lima menit
berada di kerumunan buruh, kemudian dirinya kembali masuk ke kantornya.
Dikatakan Jokowi, dirinya akan menunggu unsur buruh menemui dirinya.
Tetapi waktu yang diberikan tidak lama, sebab menurutnya pekerjaan yang
lain masih menumpuk.
"Iya saya ajak 10 atau 15 orang tapi masih mau kordinasi dengan yang
lain. Urusan saya kan banyak tidak urusan ini saja, nanti kalau lama
dari telepon kan bisa," ujarnya.
Jokowi menegaskan dirinya tidak akan mengintervensi rapat Dewan
Pengupahan yang sedang berlangsung. Pertemuannya dengan buruh hanya
ingin mengetahui kemauan buruh. Karena sejak beberapa hari lalu buruh
meminta bertemu dengannya.
Setelah menunggu beberapa saat, perwakilan buruh belum juga ada yang
mau masuk. Jokowi pun akhirnya memilih untuk meninggalkan Balaikota DKI
Jakarta melalui pintu samping.
"Ya mau gimana lagi, masak saya nunggu-nunggu terus," imbuhnya.
Sumber : beritasatu.com
Thursday, October 31, 2013
Massa Buruh Blokir KM 47 Jl Raya Bogor, Lalu lintas Macet Parah
Massa buruh memadati KM 47 Jl Raya Bogor, Cibinong, Jawa Barat.
Akibatnya arus lalu lintas dari Bogor arah Jakarta mengalami macetan
parah. Kemacetan diperkirakan sudah mencapai lebih dari 4 kilometer.
"Kita akan long march ke Pemda Bogor di Cibinong tapi saat ini berkumpul di sini dulu," kata Octo salah seorang buruh otomotif yang ikut berdemonstrasi di kawasan itu melalui Info Anda detikcom, Kamis (31/10/2013).
Octo mengatakan, massa buruh terpusat di ruas Jalan Raya Bogor arah Jakarta, sedangkan arah sebaliknya bisa digunakan. Penutupan ruas jalur ini membuat macet parah, petugas kemudian memberlakukan sistem contraflow di kawasan tersebut.
"Jadi satu jalur dipakai untuk arah Bogor dan Jakarta," katanya.
Octo mengatakan, aksi demo buruh berlangsung aman dan kondusif. Saat ini para buruh mulai bergerak menuju Pemda Bogor. "Saat ini sedang berjalan ke Bogor," katanya.
Sumber : detiknews.com
"Kita akan long march ke Pemda Bogor di Cibinong tapi saat ini berkumpul di sini dulu," kata Octo salah seorang buruh otomotif yang ikut berdemonstrasi di kawasan itu melalui Info Anda detikcom, Kamis (31/10/2013).
Octo mengatakan, massa buruh terpusat di ruas Jalan Raya Bogor arah Jakarta, sedangkan arah sebaliknya bisa digunakan. Penutupan ruas jalur ini membuat macet parah, petugas kemudian memberlakukan sistem contraflow di kawasan tersebut.
"Jadi satu jalur dipakai untuk arah Bogor dan Jakarta," katanya.
Octo mengatakan, aksi demo buruh berlangsung aman dan kondusif. Saat ini para buruh mulai bergerak menuju Pemda Bogor. "Saat ini sedang berjalan ke Bogor," katanya.
Sumber : detiknews.com
Tuntut Kapolres Kabupaten Bekasi Dicopot, Buruh Ancam Gempur Mabes Polri
Organisasi serikat buruh protes kepada polisi atas kericuhan aksi mereka
di Kabupaten Bekasi. Para buruh menuntut polisi bertanggung jawab.
"KSPI meminta copot Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Isnaini. Dalam waktu 3 x 24 jam, kalau tidak, kita akan gempur Mabes Polri habis-habisan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Kamis (31/10/2013).
Menurut Iqbal, aksi damai buruh di Kabupaten Bekasi menjadi rusuh karena polisi membiarkan ormas tertentu menyerang para buruh. Dia menerangkan ada 17 orang yang terluka akibat serangan itu.
"Patut diduga Kapolres membiarkan orang membawa sajam, membawa balok, menyerang para buruh," ujarnya.
Masih menurut Iqbal, hanya Kapolres Kabupaten Bekasi yang membiarkan terjadinya kerusuhan dalam aksi demonstrasi buruh. Kapolres daerah lain berhasil menjaga aksi dengan tertib.
"Saya lihat kapolres-kapolres lain tertib. Mereka bahkan menyalami para buruh. Tapi untuk Kapolres Kabupaten Bekasi kami minta copot dari jabatannya," tandasnya.
Iqbal mengatakan ada 1,5 juta buruh dari 17 provinsi yang ikut aksi pada Kamis (31/10) hari ini. Pada Jumat (1/11) besok, aksi Mogok Nasional akan dilanjutkan.
Sumber : detiknews.com
"KSPI meminta copot Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Isnaini. Dalam waktu 3 x 24 jam, kalau tidak, kita akan gempur Mabes Polri habis-habisan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Kamis (31/10/2013).
Menurut Iqbal, aksi damai buruh di Kabupaten Bekasi menjadi rusuh karena polisi membiarkan ormas tertentu menyerang para buruh. Dia menerangkan ada 17 orang yang terluka akibat serangan itu.
"Patut diduga Kapolres membiarkan orang membawa sajam, membawa balok, menyerang para buruh," ujarnya.
Masih menurut Iqbal, hanya Kapolres Kabupaten Bekasi yang membiarkan terjadinya kerusuhan dalam aksi demonstrasi buruh. Kapolres daerah lain berhasil menjaga aksi dengan tertib.
"Saya lihat kapolres-kapolres lain tertib. Mereka bahkan menyalami para buruh. Tapi untuk Kapolres Kabupaten Bekasi kami minta copot dari jabatannya," tandasnya.
Iqbal mengatakan ada 1,5 juta buruh dari 17 provinsi yang ikut aksi pada Kamis (31/10) hari ini. Pada Jumat (1/11) besok, aksi Mogok Nasional akan dilanjutkan.
Sumber : detiknews.com
Buruh yang Dibacok di Cikarang Akhirnya Tewas
Seorang buruh dari FSPMI peserta demo di Cikarang, Bekasi yang dinabcok anggota ormas akhirnya meninggal dunia pukul 18.39 Wib
Buruh yang meninggal di rumah sakit Hosana Medika tersebut bernama Dul, buruh PT.Nursahadi Chitra Harmonis MM 2100
Aksi penyerangan yang dilakukan oleh Ormas terhadap para buruh di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang sedang melakukan aksi damai mogok nasional dikecam banyak pihak.
Akibat ulah angogta ormas tersebut, sebanyak 28 terluka dan 17 buruh
harus menjalani perawatan di rumah sakit. Para buruh yang terluka
rata-rata karena terkena bacokan dan ditusuk oleh anggota ormas. Bahkan,
ada seorang buruh yang diseret dengan menggunakan sepeda motor oleh
anggota ormas itu.
Dari 17 orang yang kini, diantaranya 2 orang luka parah karena ditusuk dibagian pingang kiri dan luka bacok. Sebanyak 5 orang terluka di pungung, kepala dan paha, patah tangan 1 orang, 2 orang kritis disebabkan oleh ditusuk bagian pingang kiri sedalam 3 cm, serta dipukul dengan besi dan balok sebanyak 7 orang.
Menurutnya, Kombes Isnaini patut diduga membiarkan orang membawa senjata tajam dan berbagai senjata benda tumpul lainnya untuk menyerang dan melukai para buruh. Buruh juga meminta petugas kepolisian menindak Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Putra (Ikaput) Bekasi. Selain itu, Iqbal juga meminta Polisi menangkap penanggungjawab Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia (Aspelindo) Hartono, dan Budianto, anggota DPRD Bekasi yang menjadi sekretaris Aspelindo, karena telah mengerahkan ormas tersebut.(*)
Buruh yang meninggal di rumah sakit Hosana Medika tersebut bernama Dul, buruh PT.Nursahadi Chitra Harmonis MM 2100
Aksi penyerangan yang dilakukan oleh Ormas terhadap para buruh di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang sedang melakukan aksi damai mogok nasional dikecam banyak pihak.
Dari 17 orang yang kini, diantaranya 2 orang luka parah karena ditusuk dibagian pingang kiri dan luka bacok. Sebanyak 5 orang terluka di pungung, kepala dan paha, patah tangan 1 orang, 2 orang kritis disebabkan oleh ditusuk bagian pingang kiri sedalam 3 cm, serta dipukul dengan besi dan balok sebanyak 7 orang.
Menurutnya, Kombes Isnaini patut diduga membiarkan orang membawa senjata tajam dan berbagai senjata benda tumpul lainnya untuk menyerang dan melukai para buruh. Buruh juga meminta petugas kepolisian menindak Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Putra (Ikaput) Bekasi. Selain itu, Iqbal juga meminta Polisi menangkap penanggungjawab Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia (Aspelindo) Hartono, dan Budianto, anggota DPRD Bekasi yang menjadi sekretaris Aspelindo, karena telah mengerahkan ormas tersebut.(*)
Tuntutan Tak Dipenuhi, Buruh Ancam Pemogokan Umum
Sebanyak 2 juta buruh yang mengikuti aksi mogok nasional serentak di
seluruh Indonesia pada Kamis (31/10) berencana akan kembali menggelar
aksi serupa pada Jumat (1/11) jika tuntutan mereka tidak dipenuhi
pemerintah. Bahkan, tak hanya mogok nasional, jutaan buruh dari berbagai
elemen ini mengancam akan menggerakan pemogokan umum.
"Jika mogok nasional tak didengar kami lanjutkan mogok nasional kembali. Dan bilamana tetap tidak didengar, kami persiapkan pemogokan umum," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal disela-sela aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Dikatakan Iqbal, pemogokan umum ini akan berdampak lebih luas dibanding mogok nasional buruh yang dilakukan hari ini. Selain massa buruh di kawasan industri, pihaknya juga akan mengajak seluruh pekerja formal dan informal di seluruh Indonesia.
"Kita akan tutup pelabuhan dan bandara untuk lakukan perlawanan," tegasnya.
Iqbal kembali menegaskan, jutaan buruh yang saat ini menggelar aksi mogok nasional menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 50 persen, dan menjadi Rp 3,7 juta untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Buruh juga menuntut pemerintah menjalankan jaminan kesehatan serentak pada 1 januari 2014 bukan bertahap hingga 2019.
"Kami juga menuntut penghapusan sistem outsourcing khususnya di BUMN. Kami beri waktu hingga hari ini Menneg BUMN untuk mengangkat pekerja outsourcing menjadi karyawan tetap. Selain itu kami meminta pemerintah untum mensahkan UU Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menjadi pintu masuk kejahatan trafficking. Buruh juga menuntut dicabutnya UU Ormas yang berpotensi mengebiri kebebasan berserikat," paparnya.
Iqbal menyatakan, aksi dua juta buruh hari ini telah menjadi sorotan dunia. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengabaikan berbagai aspirasi kaum buruh.
Sumber : beritasatu.com
"Jika mogok nasional tak didengar kami lanjutkan mogok nasional kembali. Dan bilamana tetap tidak didengar, kami persiapkan pemogokan umum," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal disela-sela aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Dikatakan Iqbal, pemogokan umum ini akan berdampak lebih luas dibanding mogok nasional buruh yang dilakukan hari ini. Selain massa buruh di kawasan industri, pihaknya juga akan mengajak seluruh pekerja formal dan informal di seluruh Indonesia.
"Kita akan tutup pelabuhan dan bandara untuk lakukan perlawanan," tegasnya.
Iqbal kembali menegaskan, jutaan buruh yang saat ini menggelar aksi mogok nasional menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 50 persen, dan menjadi Rp 3,7 juta untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Buruh juga menuntut pemerintah menjalankan jaminan kesehatan serentak pada 1 januari 2014 bukan bertahap hingga 2019.
"Kami juga menuntut penghapusan sistem outsourcing khususnya di BUMN. Kami beri waktu hingga hari ini Menneg BUMN untuk mengangkat pekerja outsourcing menjadi karyawan tetap. Selain itu kami meminta pemerintah untum mensahkan UU Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menjadi pintu masuk kejahatan trafficking. Buruh juga menuntut dicabutnya UU Ormas yang berpotensi mengebiri kebebasan berserikat," paparnya.
Iqbal menyatakan, aksi dua juta buruh hari ini telah menjadi sorotan dunia. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengabaikan berbagai aspirasi kaum buruh.
Sumber : beritasatu.com
KSPI: Jokowi Jangan Hanya Urusi Monyet dan Waduk
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,
mengkritik Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak hanya mengurusi topeng monyet dan
waduk. Iqbal meminta Jokowi untuk lebih mementingkan aspirasi kaum buruh
Ibukota.
"Jokowi yang katanya bepihak pada rakyat tidak hanya urusi monyet dan waduk. Tapi lebih penting urusi buruh di DKI yang telah memilih beliau dan membayar pajak," kata Iqbal di sela-sela aksi yang digelar sekitar 75.000 buruh di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Iqbal meminta Jokowi untuk tidak mendengarkan informasi menyesatkan mengenai komponen hidup layak. Jika Pemprov DKI tak mendengar aspirasi buruh yang menuntut upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta, pihaknya mengancam akan memboikot rapat dewan pengupahan yang sedang berlangsung.
"Saya minta dalam rapat dewan pengupahan unsur buruh jangan ada yang hadir," tegasnya.
Menurut Iqbal, aksi sekitar 2 juta buruh di 20 Provinsi dan 150 Kabupaten dan Kota yang diliakukan pihaknya atas nama Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) telah menjadi sorotan dunia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tuntutan buruh. Namun, jika mogok nasional ini masih diacuhkan, Iqbal mengancam akan menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk menggelar aksi pemogokan umum.
"Hari ini kami aksi mogok nasional, kalau tidak didengar, kami lanjutkan mogok nasional kembali besok. Bilamana tetap tidak didengar kami persiapkan pemogokan umum di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh pekerja formal dan informal. Bandara, pelabuhan, semuanya di boikot. Kami akan lakukan perlawanan," tegasnya.
Aksi Mogok Nasional yang diikuti oleh sekitar 2 juta buruh di seluruh Indonesia digelar serentak pada Kamis (31/10). Di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), ribuan buruh memadati beberapa lokasi di dalam kawasan seperti di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sebagian buruh sempat konvoi menggunakan ratusan sepeda motor berkeliling menyusuri KIP.
Dengan dipandu pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu perusahaan yang ada di dalam kawasan KIP. Sempat terjadi ketegangan antara massa buruh dengan petugas keamanan di depan perusahaan bernama Sangar Sarana Baja.
Para buruh meminta perusahaan untuk berhenti beroperasi dan seluruh karyawan yang masih berada di dalam pabrik untuk ikut dalam aksi. Setelah beberapa lama konvoi, para buruh kemudian menggelar mimbar bebas di sekitar Kantor Pajak Pratama Cakung...
Sumber : beritasatu.com
"Jokowi yang katanya bepihak pada rakyat tidak hanya urusi monyet dan waduk. Tapi lebih penting urusi buruh di DKI yang telah memilih beliau dan membayar pajak," kata Iqbal di sela-sela aksi yang digelar sekitar 75.000 buruh di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Iqbal meminta Jokowi untuk tidak mendengarkan informasi menyesatkan mengenai komponen hidup layak. Jika Pemprov DKI tak mendengar aspirasi buruh yang menuntut upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta, pihaknya mengancam akan memboikot rapat dewan pengupahan yang sedang berlangsung.
"Saya minta dalam rapat dewan pengupahan unsur buruh jangan ada yang hadir," tegasnya.
Menurut Iqbal, aksi sekitar 2 juta buruh di 20 Provinsi dan 150 Kabupaten dan Kota yang diliakukan pihaknya atas nama Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) telah menjadi sorotan dunia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tuntutan buruh. Namun, jika mogok nasional ini masih diacuhkan, Iqbal mengancam akan menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk menggelar aksi pemogokan umum.
"Hari ini kami aksi mogok nasional, kalau tidak didengar, kami lanjutkan mogok nasional kembali besok. Bilamana tetap tidak didengar kami persiapkan pemogokan umum di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh pekerja formal dan informal. Bandara, pelabuhan, semuanya di boikot. Kami akan lakukan perlawanan," tegasnya.
Aksi Mogok Nasional yang diikuti oleh sekitar 2 juta buruh di seluruh Indonesia digelar serentak pada Kamis (31/10). Di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), ribuan buruh memadati beberapa lokasi di dalam kawasan seperti di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sebagian buruh sempat konvoi menggunakan ratusan sepeda motor berkeliling menyusuri KIP.
Dengan dipandu pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu perusahaan yang ada di dalam kawasan KIP. Sempat terjadi ketegangan antara massa buruh dengan petugas keamanan di depan perusahaan bernama Sangar Sarana Baja.
Para buruh meminta perusahaan untuk berhenti beroperasi dan seluruh karyawan yang masih berada di dalam pabrik untuk ikut dalam aksi. Setelah beberapa lama konvoi, para buruh kemudian menggelar mimbar bebas di sekitar Kantor Pajak Pratama Cakung...
Sumber : beritasatu.com
Bentrok Buruh dengan Ormas, Delapan Luka-luka
Sebanyak delapan orang luka-luka dan 18 sepeda motor dirusak akibat
bentrokan massa buruh dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila
(Ormas PP), terkait aksi unjukrasa mogok nasional dan mogok daerah, di
kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Cikarang Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/10).
Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan sebagian organisasi massa buruh, sejak tanggal 28 Oktober hingga hari ini masih berjalan, di daerah Tangerang, Depok, Bekasi, dan Jakarta.
"Tadi pagi, sekitar jam 08.15, ada benturan massa buruh dengan warga masyarakat (Ormas PP) yang tidak suka dengan adanya demo atau unjuk rasa itu. Mereka adalah masyarakat peduli terhadap investasi yang merasa kalau ini berkelanjutan, mereka juga akan kehilangan centra-centra ekonomi seperti, warung, kos-kosan, ojek, dan pengolahan limbah industri," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/10).
Jadi, sambungnya, tujuannya agar unjuk rasa itu tidak menjadikan pabrik di wilayah mereka tutup. Kemudian, mereka turun ke jalan untuk mencegah buruh.
"Akhirnya, terjadi bentrokan yang mengakibatkan kerusakan 18 unit kendaraan sepeda motor dan delapan orang luka-luka karena lemparan batu serta bacokan. Korban luka empat karyawan dan empat satpam," ungkapnya.
Ia melanjutkan, saat ini kondisi sudah kondusif dan masih ditangani Polsek Cikarang, Polres Bekasi dan Polda Metro Jaya.
"Peristiwa terjadi di PT Schneider Indonesia dan PT Abacus Kencana, kawasan Industri EJIP, Plot 4 B1/B2, Cikarang Selatan. Massa buruh diperkirakan 15.000, sedangkan masyarakat (Ormas PP) sekitar 500 orang," jelasnya.
Menyoal apakah ada yang diamankan pasca-bentrokan itu, Rikwanto belum bisa memastikannya. "Sementara ini kami berupaya memisahkan. Supaya yang utama situasi kondusif dulu," bilangnya.
Ihwal apakah ada bentrokan juga di daerah lain, Rikwanto mengatakan tidak ada. "Hanya di Bekasi, Cikarang. Yang lainnya kondusif," singkatnya.
Memang, tambahnya, ada beberapa aksi sweeping terhadap pabrik-pabrik yang tidak melakukan unjuk rasa. Namun, tindakan itu dapat diantisipasi.
"Karena seperti saya katakan diawal, tidak semuanya organisasi buruh melakukan mogok nasional atau mogok daerah. Dari awal sudah dikatakan yang akan mogok silahkan dan yang tidak jangan dipaksa. Jangan sampai ada bentrokan. Tadi pagi, sempat ada yang akan sweping, namun langsung dicegah sehingga tidak terjadi benturan," paparnya.
Menurut Rikwanto, guna melakukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa buruh, pihaknya menurunkan sebanyak 17.000 personel gabungan.
"Personel gabungan ada 17.000 lebih, dibantu TNI dan Pemda untuk pengamanan semua kawasan di Jakarta dan sekitarnya. Di sana (Bekasi) ada 3.000 sampai 4.000 personel. Personel diturunkan di berbagai macam tempat dan sudut pengamanan," tandasnya.
Sumber : beritasatu.com
Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan sebagian organisasi massa buruh, sejak tanggal 28 Oktober hingga hari ini masih berjalan, di daerah Tangerang, Depok, Bekasi, dan Jakarta.
"Tadi pagi, sekitar jam 08.15, ada benturan massa buruh dengan warga masyarakat (Ormas PP) yang tidak suka dengan adanya demo atau unjuk rasa itu. Mereka adalah masyarakat peduli terhadap investasi yang merasa kalau ini berkelanjutan, mereka juga akan kehilangan centra-centra ekonomi seperti, warung, kos-kosan, ojek, dan pengolahan limbah industri," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/10).
Jadi, sambungnya, tujuannya agar unjuk rasa itu tidak menjadikan pabrik di wilayah mereka tutup. Kemudian, mereka turun ke jalan untuk mencegah buruh.
"Akhirnya, terjadi bentrokan yang mengakibatkan kerusakan 18 unit kendaraan sepeda motor dan delapan orang luka-luka karena lemparan batu serta bacokan. Korban luka empat karyawan dan empat satpam," ungkapnya.
Ia melanjutkan, saat ini kondisi sudah kondusif dan masih ditangani Polsek Cikarang, Polres Bekasi dan Polda Metro Jaya.
"Peristiwa terjadi di PT Schneider Indonesia dan PT Abacus Kencana, kawasan Industri EJIP, Plot 4 B1/B2, Cikarang Selatan. Massa buruh diperkirakan 15.000, sedangkan masyarakat (Ormas PP) sekitar 500 orang," jelasnya.
Menyoal apakah ada yang diamankan pasca-bentrokan itu, Rikwanto belum bisa memastikannya. "Sementara ini kami berupaya memisahkan. Supaya yang utama situasi kondusif dulu," bilangnya.
Ihwal apakah ada bentrokan juga di daerah lain, Rikwanto mengatakan tidak ada. "Hanya di Bekasi, Cikarang. Yang lainnya kondusif," singkatnya.
Memang, tambahnya, ada beberapa aksi sweeping terhadap pabrik-pabrik yang tidak melakukan unjuk rasa. Namun, tindakan itu dapat diantisipasi.
"Karena seperti saya katakan diawal, tidak semuanya organisasi buruh melakukan mogok nasional atau mogok daerah. Dari awal sudah dikatakan yang akan mogok silahkan dan yang tidak jangan dipaksa. Jangan sampai ada bentrokan. Tadi pagi, sempat ada yang akan sweping, namun langsung dicegah sehingga tidak terjadi benturan," paparnya.
Menurut Rikwanto, guna melakukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa buruh, pihaknya menurunkan sebanyak 17.000 personel gabungan.
"Personel gabungan ada 17.000 lebih, dibantu TNI dan Pemda untuk pengamanan semua kawasan di Jakarta dan sekitarnya. Di sana (Bekasi) ada 3.000 sampai 4.000 personel. Personel diturunkan di berbagai macam tempat dan sudut pengamanan," tandasnya.
Sumber : beritasatu.com
Mogok Nasional Buruh di Bekasi Dihadang Ormas
Ribuan massa buruh saling berhadapan dengan massa dari Ormas Pemuda
Pancasila (PP) di perempatan East Jakarta Industrial Park (Ejip),
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/10).
Massa buruh semakin bertambah jumlahnya. Mereka tidak terima dengan perlakuan Ormas PP Kabupaten Bekasi yang ingin membubarkan aksi demo mogok nasional yang mulai berlangsung hari ini di kawasan industri.
Kedua kubu ini saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 meter. Di tengah-tengan aparat Kepolisian yang terdiri dari Pasukan Antihuru-hara (PHH), serta Brimob lengkap dengan tembakan gas air mata.
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Bekasi, Kompol Muryono, dengan menggunakan pengeras suara menyerukan, agar kedua kubu saling menahan diri.
"Tidak ada yang saling memprovokasi," imbuh Muryono menenangkan massa kedua kubu.
Massa buruh yang semakin bertambah banyak jumlahnya, menutup jalan, tepat di persimpangan Ejip.
Menurut pengakuan para buruh, Ormas PP ini telah melakukan provokasi terlebih dahulu, saat buruh melakukan aksi mogok nasional.
"Salah satu teman kami, dibacok oleh ormas ini," ujar Iwan, salah satu buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Ketegangan kedua kubu ini, terjadi sejak pukul 09.00 WIB. Hingga saat ini, massa buruh jumlahnya mencapai ribuan berkerumun di persimpangan Ejip.
Mobil komando (Mokom) yang mengangkut pengeras suara, membakar semangat para buruh untuk tetap berjuang meski banyak pihak yang menginginkan aksi mereka.
Massa buruh yang semakin banyak, membuat suasana semakin panas. Bahkan pihak kepolisian, mengamankan beberapa oknum PP yang melakukan provokasi.
Para buruh berteriak untuk mengusir massa PP yang jumlahnya lebih sedikit. Pantauan di lokasi, kedua kubu, masing-masing membawa bambu dan kayu berukuruan satu meter.
Massa kedua kubu, masih bersitegang dan saling memprovokasi. Di tengah-tengah kedua kubu, pihak Kepolisian telah bersiaga dengan kendaraan taktis barakuda dan water cannon.
Sumber : beritasatu.com
Massa buruh semakin bertambah jumlahnya. Mereka tidak terima dengan perlakuan Ormas PP Kabupaten Bekasi yang ingin membubarkan aksi demo mogok nasional yang mulai berlangsung hari ini di kawasan industri.
Kedua kubu ini saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 meter. Di tengah-tengan aparat Kepolisian yang terdiri dari Pasukan Antihuru-hara (PHH), serta Brimob lengkap dengan tembakan gas air mata.
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Bekasi, Kompol Muryono, dengan menggunakan pengeras suara menyerukan, agar kedua kubu saling menahan diri.
"Tidak ada yang saling memprovokasi," imbuh Muryono menenangkan massa kedua kubu.
Massa buruh yang semakin bertambah banyak jumlahnya, menutup jalan, tepat di persimpangan Ejip.
Menurut pengakuan para buruh, Ormas PP ini telah melakukan provokasi terlebih dahulu, saat buruh melakukan aksi mogok nasional.
"Salah satu teman kami, dibacok oleh ormas ini," ujar Iwan, salah satu buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Ketegangan kedua kubu ini, terjadi sejak pukul 09.00 WIB. Hingga saat ini, massa buruh jumlahnya mencapai ribuan berkerumun di persimpangan Ejip.
Mobil komando (Mokom) yang mengangkut pengeras suara, membakar semangat para buruh untuk tetap berjuang meski banyak pihak yang menginginkan aksi mereka.
Massa buruh yang semakin banyak, membuat suasana semakin panas. Bahkan pihak kepolisian, mengamankan beberapa oknum PP yang melakukan provokasi.
Para buruh berteriak untuk mengusir massa PP yang jumlahnya lebih sedikit. Pantauan di lokasi, kedua kubu, masing-masing membawa bambu dan kayu berukuruan satu meter.
Massa kedua kubu, masih bersitegang dan saling memprovokasi. Di tengah-tengah kedua kubu, pihak Kepolisian telah bersiaga dengan kendaraan taktis barakuda dan water cannon.
Sumber : beritasatu.com
Sekitar 100 Perusahaan Bersiap Hengkang dari Jabodetabek
Demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan 50 persen Upah Minimum
Provinsi pada 2014 mendatang membuat sejumlah pemodal berniat hengkang
dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, setidaknya ada lebih dari 100 perusahaan yang siap-siap hengkang dari Jabodetabek. Sejumlah perusaan itu tersebar di beberapa wilayah, pun paling banyak ada di wilayah Bogor.
"Di Bogor saja ada 68 perusahaan yang lapor ke Kadisnaker. Itu garmen dan sepatu, padat karya. Yang mau pindah ada juga di Tangerang dan Bekasi. Total bisa 100-an perusahaan," kata Suryadi, di kantor Apindo, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Apindo juga mencatat, di Bekasi ada sekitar 40 pabrik dan di Tangerang jumlahnya sekitar 20 perusahaan. "Kalau Jakarta lebih banyak di Pulogadung saja, sisanya pabrik sudah hampir enggak ada," imbuh Wasekjen Apindo, Sanny Iskandar.
Menurut Suryadi, kebanyakan pabrik tersebut merupakan perusahaan padat karya. Namun demikian, untuk merelokasi pabrik bukanlah perkara mudah. Hal itu karena butuh waktu hingga tiga tahun, mulai dari memilih lokasi, membebaskan lahan, hingga membangun.
Belum lagi untuk memberhentikan karyawan lama di lokasi lama tentu membutuhkan dana miliaran rupiah. "Ekspansi mereka lari ke Jateng, Mojokerto, Solo, karena masih aman. Tapi ada juga yang sudah mikir, lebih baik jadi penjual sajalah. Itu pikiran ketakutan-ketakutan kan," imbuhnya.
Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap agar gubernur dan wali kota cermat menentukan upah minimum, menyusul Instruksi Presiden No 9/2013 dan Permenakertrans No 7/2013.
Sumber : Tribunnews.com
Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, setidaknya ada lebih dari 100 perusahaan yang siap-siap hengkang dari Jabodetabek. Sejumlah perusaan itu tersebar di beberapa wilayah, pun paling banyak ada di wilayah Bogor.
"Di Bogor saja ada 68 perusahaan yang lapor ke Kadisnaker. Itu garmen dan sepatu, padat karya. Yang mau pindah ada juga di Tangerang dan Bekasi. Total bisa 100-an perusahaan," kata Suryadi, di kantor Apindo, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Apindo juga mencatat, di Bekasi ada sekitar 40 pabrik dan di Tangerang jumlahnya sekitar 20 perusahaan. "Kalau Jakarta lebih banyak di Pulogadung saja, sisanya pabrik sudah hampir enggak ada," imbuh Wasekjen Apindo, Sanny Iskandar.
Menurut Suryadi, kebanyakan pabrik tersebut merupakan perusahaan padat karya. Namun demikian, untuk merelokasi pabrik bukanlah perkara mudah. Hal itu karena butuh waktu hingga tiga tahun, mulai dari memilih lokasi, membebaskan lahan, hingga membangun.
Belum lagi untuk memberhentikan karyawan lama di lokasi lama tentu membutuhkan dana miliaran rupiah. "Ekspansi mereka lari ke Jateng, Mojokerto, Solo, karena masih aman. Tapi ada juga yang sudah mikir, lebih baik jadi penjual sajalah. Itu pikiran ketakutan-ketakutan kan," imbuhnya.
Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap agar gubernur dan wali kota cermat menentukan upah minimum, menyusul Instruksi Presiden No 9/2013 dan Permenakertrans No 7/2013.
Sumber : Tribunnews.com
Sweeping Buruh di Pulogadung Sempat Ricuh: Kawasan Industri Lumpuh Total
Ribuan buruh masih memadati Kawasan Industri Pulogadung (KIP),
Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013) siang. Massa yang mengendarai sepeda
motor sempat melakukan sweeping ke sejumlah pabrik yang masih beroperasi hingga siang ini.
Dipandu koordinator aksi melalui pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu pabrik yang ada di dalam kawasan KIP.
Sempat terjadi ketegangan di PT Kemfood ketika massa mendapati masih ada buruh yang bekerja. Mereka memasuki pintu pagar pabrik, menggedor-gedor, kemudian berteriak-teriak. Massa menunggu hingga para buruh berhenti bekerja.
Beruntung ketegangan berhasil diredam buruh lainnya. Setelah 10 menit, barulah situasi mencair.
Sempat terjadi ketegangan antara para buruh dengan petugas keamanan di depan salah satu pabrik. Pasalnya, massa meminta para buruh yang berada di dalam pabrik berhenti bekerja dan ikut bergabung bersama mereka.
Melihat adanya penghadangan dari pihak keamanan, para buruh yang memaksa buruh lainnya untuk keluar pabrik pun sempat geram dan menggoyang-goyangkan pagar. Melihat hal itu pihak keamanan pun akhirnya membuka pagar dan mengizinkan buruh yang berada di dalam pabrik untuk bergabung.
Sementara itu, untuk mengamankan jalannya aksi buruh ini, sebanyak 500 personel gabungan dari Polres Jakarta Timur dibantu Polda Metro Jaya disiagakan di beberapa lokasi yang jadi titik kumpul para buruh. Selain di dalam area KIP, sebagian personil juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas yang kemungkinan dilalui massa buruh.
"Informasi pertama mereka akan berkumpul dan berorasi di KIP. Sebagian dari mereka akan menuju ke Balaikota," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Timur Kompol Sri Bhayangkari, saat dihubungi wartawan, Kamis (31/10/2013).
Beberapa lokasi yang mulai dipenuhi buruh yakni di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sementara, ratusan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Timur, dan seluruh polsek di Jakarta Timur sudah tersebar di hampir seluruh sudut KIP.
Sementara itu Jalan Raya bekasi yang merupakan pintu masuk kawasan Industri Pulogadung sempat lumpuh total, karena dipenuhi sepeda motor milik buruh.
Sumber : tribunnews.com
Dipandu koordinator aksi melalui pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu pabrik yang ada di dalam kawasan KIP.
Sempat terjadi ketegangan di PT Kemfood ketika massa mendapati masih ada buruh yang bekerja. Mereka memasuki pintu pagar pabrik, menggedor-gedor, kemudian berteriak-teriak. Massa menunggu hingga para buruh berhenti bekerja.
Beruntung ketegangan berhasil diredam buruh lainnya. Setelah 10 menit, barulah situasi mencair.
Sempat terjadi ketegangan antara para buruh dengan petugas keamanan di depan salah satu pabrik. Pasalnya, massa meminta para buruh yang berada di dalam pabrik berhenti bekerja dan ikut bergabung bersama mereka.
Melihat adanya penghadangan dari pihak keamanan, para buruh yang memaksa buruh lainnya untuk keluar pabrik pun sempat geram dan menggoyang-goyangkan pagar. Melihat hal itu pihak keamanan pun akhirnya membuka pagar dan mengizinkan buruh yang berada di dalam pabrik untuk bergabung.
Sementara itu, untuk mengamankan jalannya aksi buruh ini, sebanyak 500 personel gabungan dari Polres Jakarta Timur dibantu Polda Metro Jaya disiagakan di beberapa lokasi yang jadi titik kumpul para buruh. Selain di dalam area KIP, sebagian personil juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas yang kemungkinan dilalui massa buruh.
"Informasi pertama mereka akan berkumpul dan berorasi di KIP. Sebagian dari mereka akan menuju ke Balaikota," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Timur Kompol Sri Bhayangkari, saat dihubungi wartawan, Kamis (31/10/2013).
Beberapa lokasi yang mulai dipenuhi buruh yakni di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sementara, ratusan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Timur, dan seluruh polsek di Jakarta Timur sudah tersebar di hampir seluruh sudut KIP.
Sementara itu Jalan Raya bekasi yang merupakan pintu masuk kawasan Industri Pulogadung sempat lumpuh total, karena dipenuhi sepeda motor milik buruh.
Sumber : tribunnews.com
Sidang Dewan Pengupahan DKI Diskors, Penetapan UMP Molor
Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan agenda penetapan upah
minimum Provinsi DKI Jakarta sementara diskors. Hal itu disebabkan belum
ada satu pun perwakilan buruh yang hadir dalam sidang. Adapun unsur
pengusaha, pakar, dan unsur pemerintah telah hadir dalam sidang.
"Kami melakukan skors yang pertama. Kami masih menunggu perwakilan buruh datang. Jika masih belum datang, kami skors lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Priyono, Kamis (31/10/2013).
Sidang berlangsung di ruang pertemuan lantai 1 Gedung G Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. Sidang dijaga aparat pengamanan internal Pemprov DKI Jakarta. Wartawan belum diperbolehkan masuk. Kalaupun masuk, petugas mempersilakan wartawan bergiliran melihat saat sidang berlangsung nanti.
Sarman Simanjorang dari unsur pengusaha menyampaikan, sejauh ini, semua perwakilan pengusaha kompak. Mereka hadir semua di sidang Dewan Pengupahan. Unsur pengusaha sementara sepakat dengan penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) versi Dewan Pengupahan, yakni Rp 2,29 juta per bulan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dengan atau tanpa kehadiran unsur buruh dalam sidang Dewan Pengupahan DKI hari ini, upah minimum provinsi (UMP) 2014 akan tetap diputuskan pada sore ini. Hal itu disebabkan penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan sudah harus ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada awal November.
"Kalau mereka tidak mau ikut sidang Dewan Pengupahan, ya tidak apa-apa. Yang penting, kita akan tetap putuskan besaran UMP DKI 2014 hari ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis.
Basuki menyebutkan, Dewan Pengupahan akan tetap memutuskan UMP dengan besaran yang adil. Oleh karena itu, berulang kali ia menyampaikan kepada para pengusaha di Jakarta untuk tidak boleh menggaji buruh di bawah besaran kebutuhan hidup layak (KHL). Jika ada pabrik atau pengusaha yang memberikan gaji di bawah KHL, ia mempersilakan pabrik atau pengusaha untuk memindahkan usahanya dari Jakarta.
"Kalau pabrik tidak bisa membayar karyawannya di bawah KHL, pabrik Anda pindah ke kota yang lebih murah. Tapi, kalau buruh memaksa minta gaji di atas KHL, kamu buka usaha sendiri saja," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai enam persen, Ahok memprediksi kenaikan UMP DKI 2014 sebesar 10 persen dari KHL yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI, yakni Rp 2.299.860. Dengan demikian, kenaikan itu kira-kira sebesar Rp 229.986 sehingga UMP 2014 diperkirakan menjadi Rp 2.529.846 per bulan untuk pekerja lajang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengatakan, walaupun unsur buruh tidak hadir, UMP akan tetap diputuskan hari ini. Ia menyebutkan, kehadiran unsur pengusaha dan Pemprov DKI dalam Dewan Pengupahan dianggap sudah dapat memenuhi syarat untuk memutuskan UMP.
Sesuai dengan tata tertib yang berlaku, pada 1 November 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus dapat menandatangani keputusan nilai UMP DKI 2014. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan digunakan sebagai dasar penentuan UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL.
Sumber : kompas.com
"Kami melakukan skors yang pertama. Kami masih menunggu perwakilan buruh datang. Jika masih belum datang, kami skors lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Priyono, Kamis (31/10/2013).
Sidang berlangsung di ruang pertemuan lantai 1 Gedung G Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. Sidang dijaga aparat pengamanan internal Pemprov DKI Jakarta. Wartawan belum diperbolehkan masuk. Kalaupun masuk, petugas mempersilakan wartawan bergiliran melihat saat sidang berlangsung nanti.
Sarman Simanjorang dari unsur pengusaha menyampaikan, sejauh ini, semua perwakilan pengusaha kompak. Mereka hadir semua di sidang Dewan Pengupahan. Unsur pengusaha sementara sepakat dengan penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) versi Dewan Pengupahan, yakni Rp 2,29 juta per bulan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dengan atau tanpa kehadiran unsur buruh dalam sidang Dewan Pengupahan DKI hari ini, upah minimum provinsi (UMP) 2014 akan tetap diputuskan pada sore ini. Hal itu disebabkan penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan sudah harus ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada awal November.
"Kalau mereka tidak mau ikut sidang Dewan Pengupahan, ya tidak apa-apa. Yang penting, kita akan tetap putuskan besaran UMP DKI 2014 hari ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis.
Basuki menyebutkan, Dewan Pengupahan akan tetap memutuskan UMP dengan besaran yang adil. Oleh karena itu, berulang kali ia menyampaikan kepada para pengusaha di Jakarta untuk tidak boleh menggaji buruh di bawah besaran kebutuhan hidup layak (KHL). Jika ada pabrik atau pengusaha yang memberikan gaji di bawah KHL, ia mempersilakan pabrik atau pengusaha untuk memindahkan usahanya dari Jakarta.
"Kalau pabrik tidak bisa membayar karyawannya di bawah KHL, pabrik Anda pindah ke kota yang lebih murah. Tapi, kalau buruh memaksa minta gaji di atas KHL, kamu buka usaha sendiri saja," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai enam persen, Ahok memprediksi kenaikan UMP DKI 2014 sebesar 10 persen dari KHL yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI, yakni Rp 2.299.860. Dengan demikian, kenaikan itu kira-kira sebesar Rp 229.986 sehingga UMP 2014 diperkirakan menjadi Rp 2.529.846 per bulan untuk pekerja lajang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengatakan, walaupun unsur buruh tidak hadir, UMP akan tetap diputuskan hari ini. Ia menyebutkan, kehadiran unsur pengusaha dan Pemprov DKI dalam Dewan Pengupahan dianggap sudah dapat memenuhi syarat untuk memutuskan UMP.
Sesuai dengan tata tertib yang berlaku, pada 1 November 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus dapat menandatangani keputusan nilai UMP DKI 2014. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan digunakan sebagai dasar penentuan UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL.
Sumber : kompas.com
Wow, 3 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional
Aksi
pemanasan menjelang dilangsungkannya mogok nasional pada 31 Oktober
hingga 1 November akan dimulai pada Senin (28/10), kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Sumber : republika.co.id
"Aksi pemanasan akan diikuti sekitar puluhan ribu buruh di berbagai daerah," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu.
Iqbal menjelaskan aksi pemanasan di kawasan industri Pulo Gadung dan KBN Cakung akan diikuti sekitar 10.000 buruh.
Kemudian di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, dan Cimahi, akan diikuti sekitar 50.000 buruh.
"Di Karawang akan aksi konvoi dan konsolidasi. Begitu juga di daerah-daerah lain," tambah dia.
Iqbal menambahkan aksi mogok nasional
akan diikuti jutaan buruh yang antara lain mencakup tuntutan penghapusan
sistem outsourcing
"Tiga juta buruh akan mengikuti mogok
nasional. Aksi ini sebagai bukti buruh tidak main-main dalam
memperjuangkan tiga tuntutannya," ujar dia.
Iqbal menambahkan tiga tuntutan tersebut yakni upah layak, jaminan sosial, dan dihapuskannya sistem alih daya atau outsourcing.
"Pemerintah tidak merespon dialog maupun aksi yang dilakukan buruh," kata dia.
Tiga juta buruh tersebut, lanjut dia,
akan melumpuhkan perekonomian Indonesia dengan menghentikan produksi,
melumpuhkan pelabuhan dan bandara, serta pusat-pusat bisnis dan
perdagangan baik di Jakarta dan daerah.
Mogok nasional itu dilakukan serentak di 20 provinsi dan 200 kabupaten-kota.
Aksi mogok nasional itu akan diikuti
berbagai elemen buruh seperti KSPI, Sekber, KSN, GSBI, SPSI LEM, SPSI
92, Bapor SPSI, FSPMI, dan lainnya.
Sumber : republika.co.id
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi
Serikat buruh berencana melakukan mogok nasional pada 31 Oktober 2013.
Sebelum aksi itu digelar, serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan unjuk rasa pada Senin
(27/10).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tiga juta buruh akan mengikuti mogok nasional dan ratusan ribu lainnya turun ke jalan-jalan. Aksi ini, kata dia, menjadi bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutannya: upah layak, jaminan sosial, dan penghapusan sistem alih daya atau outsourcing.
Aksi mogok nasional tiga juta buruh tersebut, Said menuturkan, akan melumpuhkan perekonomian Indonesia dengan cara menghentikan aktivitas produksi, pelabuhan, dan bandara serta pusat-pusat bisnis dan perdagangan. “Baik di Jakarta maupun daerah,” kata dia, Ahad (27/10).
Sebanyak 5.000 sampai 10 ribu buruh akan melakukan mimbar bebas dan mogok kerja di kawasan industri Pulo Gadung dan KBN Cakung. Aksi pemanasan menjelang mogok nasional juga akan digelar serentak di 20 provinsi dan 200 kabupaten-kota.
Tidak kurang dari 50 ribu buruh akan berdemonstrasi di Kantor Wali Kota Cimahi dan Bupati Bandung Barat. Buruh di wilayah Bandung raya lainnya, seperti di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, juga akan melakukan aksi serupa. Sekitar 3.000-an buruh Karawang akan melakukan aksi konvoi dan konsolidasi di GOR Karawang.
Di beberapa daerah, Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan hal yang sama. Ratusan buruh di wilayah Kota Bandar Lampung akan beraksi di jalan-jalan protokol menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) antara 30 dan 50 persen.
Tidak semua serikat buruh ikut dalam mogok nasional ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tidak bergabung dalam aksi ini. Padahal, KSPSI dan KSBSI bersama KSPI merupakan pelopor mogok nasional 2012.
Sumber : republika.co.id
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tiga juta buruh akan mengikuti mogok nasional dan ratusan ribu lainnya turun ke jalan-jalan. Aksi ini, kata dia, menjadi bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutannya: upah layak, jaminan sosial, dan penghapusan sistem alih daya atau outsourcing.
Aksi mogok nasional tiga juta buruh tersebut, Said menuturkan, akan melumpuhkan perekonomian Indonesia dengan cara menghentikan aktivitas produksi, pelabuhan, dan bandara serta pusat-pusat bisnis dan perdagangan. “Baik di Jakarta maupun daerah,” kata dia, Ahad (27/10).
Sebanyak 5.000 sampai 10 ribu buruh akan melakukan mimbar bebas dan mogok kerja di kawasan industri Pulo Gadung dan KBN Cakung. Aksi pemanasan menjelang mogok nasional juga akan digelar serentak di 20 provinsi dan 200 kabupaten-kota.
Tidak kurang dari 50 ribu buruh akan berdemonstrasi di Kantor Wali Kota Cimahi dan Bupati Bandung Barat. Buruh di wilayah Bandung raya lainnya, seperti di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, juga akan melakukan aksi serupa. Sekitar 3.000-an buruh Karawang akan melakukan aksi konvoi dan konsolidasi di GOR Karawang.
Di beberapa daerah, Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan hal yang sama. Ratusan buruh di wilayah Kota Bandar Lampung akan beraksi di jalan-jalan protokol menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) antara 30 dan 50 persen.
Tidak semua serikat buruh ikut dalam mogok nasional ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tidak bergabung dalam aksi ini. Padahal, KSPSI dan KSBSI bersama KSPI merupakan pelopor mogok nasional 2012.
Sumber : republika.co.id
Pengusaha Ancam Tindak Tegas Buruh Demo Saat Jam Kerja
Demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan para buruh mulai Senin (28/10) hingga enam hari ke depan dinilai tidak berpengaruh ke pengusaha.
Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Hariyadi R Sukamdani menilai, sebenarnya aksi buruh tidak berpengaruh baik ke laba maupun ekspor.Meski demikian, Hariyadi menjelaskan, perusahaan-perusahaan akan mengambil tindakan tegas jika diperlukan. "Kami tidak khawatir. Sebenarnya tuntutan itu mengada-ada tanpa melihat apakah perusahaan mampu memenuhinya atau tidak,’’ katanya saat dihubungi Republika, Senin (28/10) malam.
Artinya, kata Hariyadi, para buruh tidak melihat apakah tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 50 persen bisa dipenuhi semua perusahaan. Dia menambahkan, kalaupun para buruh memiliki tuntutan, semua ada aturannya.
Artinya, pekerja punya hubungan industrial dengan perusahaan, bukan serikat pekerja. Jadi, tuntutan itu seharusnya disampaikan langsung ke perusahaan. Lebih lanjut. Hariyadi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam kali ini.
"Kalau sampai ada sweeping, membawa-bawa buruh pekerja kami, dan polisi tidak bertindak tegas maka kami akan bertindak tegas,’’ tuturnya.
Menurutnya, buruh yang ikut berdemonstrasi dianggap mangkir kerja karena demonstrasi dilakukan saat jam kerja. Apalagi, dia mempertanyakan apakah demo bisa merubah keadaan. Ia memberi masukan, seharusnya pemerintah bersikap lebih tegas terhadap kelompok yang melakukan demonstrasi.
"Pemerintah sudah mengetahuinya. Seharusnya pemerintah bisa mengambil kesimpulan,’’ ucapnya.
Sumber : republika.co.id
Sengketa Upah Buruh Menyulitkan
Ribuan buruh memulai aksi unjuk rasa dan mogok nasional pada Senin
(28/10). Buruh menuntut kenaikan upah minimum 50 persen pada 2014.
Mereka menilai kenaikan ini sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) di
Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal mencontohkan, hasil perhitungan buruh terkait kebutuhan hidup
layak di DKI mencapai Rp 2.767.320. “Sehingga diperkirakan angka upah
minimum melebihi Rp 3 juta per bulan,” ujar dia.
Karena itu, buruh menolak penetapan kebutuhan hidup layak yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Apindo secara sepihak. KHL DKI 2014 yang ditetapkan hanya sebesar Rp 2.299.860 atau lebh kecil sekitar Rp 500 ribu dari tuntutan buruh.
Selain itu, menurut Said, hasil KHL yang disetujui Pemerintah Provinsi DKI dan Apindo adalah ilegal. Sebab, semua anggota dewan pengupahan DKI dari unsur buruh walkout dari pertemuan dewan pengupahan dan tidak dihadiri oleh unsur akademisi. Buruh di daerah-daerah lain di Indonesia juga menuntut kenaikan upah dengan besaran serupa. Buruh menuntut Pemerintah Kota Cimahi menyetujui penetapan upah minimum kota (UMK) 2014 sebesar Rp 2,7 juta.
Di Bandar Lampung, Lampung, buruh menuntut upah Rp 3 juta per bulan. Sekitar 100 orang buruh di Samarinda juga melakukan demonstrasi untuk menuntut upah Rp 2,8 juta per bulan. Para buruh di Bengkulu mengancam akan mengikuti mogok nasional kalau upah minimum provinsi yang akan diberlakukan pada 2014 berada di bawah angka Rp 1,5 juta per bulan. Di Aceh, buruh menuntut upah sebesar Rp 2,3 juta karena para pekerja juga berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja atau buruh agar mengubah pola perjuangannya. Dari gerakan turun ke jalan dan mogok kerja menjadi dialog sosial.
Menurut Muhaimin, para pekerja di Indonesia dapat memperjuangkan segala aspirasi dan tuntutannya menggunakan forum-forum dialog sosial yang terdapat dalam dewan pengupahan juga lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan tripartit. “Jangan sampai aksi buruh ini membuat jengkel semua pihak,” kata dia.
Muhaimin mengatakan, tuntutan buruh juga merupakan agenda pemerintah. Namun, para pekerja juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan industri, terutama industri padat karya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini dilakukan agar industri tidak mati.
Sekarang ini, banyak industri padat karya di Jabodetabek pindah ke Semarang, Kendal, Blora, dan daerah lain di Jawa Tengah. “Kalau di sana naik juga, matilah industri padat karya. Itulah yang kita takutkan. Makanya harus seimbang,” ujar Muhaimin.
Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Perbankan dan Finansial Safari Azis menilai demonstrasi buruh merugikan sistem produksi, bisnis, dan citra Indonesia di mata internasional serta terganggunya stabilitas nasional maupun regional. Kadin memaklumi aksi yang dilakukan buruh.
Namun, buruh juga harus mengetahui dampaknya. “Namun, kalau buruh berdemo kemudian bisnis perusahaan tempatnya bekerja tutup, akhirnya mereka tidak dapat kembali bekerja. Itu kan susah,” kata dia.
Rencananya, aksi buruh akan berlangsung hingga Jumat (1/11). Sesuai aturan, gubernur di seluruh Indonesia harus sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014 pada 1 November. Gubernur menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) paling lambat tanggal 21 November setelah penetapan UMP.
Sumber : republika.co.id
Karena itu, buruh menolak penetapan kebutuhan hidup layak yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Apindo secara sepihak. KHL DKI 2014 yang ditetapkan hanya sebesar Rp 2.299.860 atau lebh kecil sekitar Rp 500 ribu dari tuntutan buruh.
Selain itu, menurut Said, hasil KHL yang disetujui Pemerintah Provinsi DKI dan Apindo adalah ilegal. Sebab, semua anggota dewan pengupahan DKI dari unsur buruh walkout dari pertemuan dewan pengupahan dan tidak dihadiri oleh unsur akademisi. Buruh di daerah-daerah lain di Indonesia juga menuntut kenaikan upah dengan besaran serupa. Buruh menuntut Pemerintah Kota Cimahi menyetujui penetapan upah minimum kota (UMK) 2014 sebesar Rp 2,7 juta.
Di Bandar Lampung, Lampung, buruh menuntut upah Rp 3 juta per bulan. Sekitar 100 orang buruh di Samarinda juga melakukan demonstrasi untuk menuntut upah Rp 2,8 juta per bulan. Para buruh di Bengkulu mengancam akan mengikuti mogok nasional kalau upah minimum provinsi yang akan diberlakukan pada 2014 berada di bawah angka Rp 1,5 juta per bulan. Di Aceh, buruh menuntut upah sebesar Rp 2,3 juta karena para pekerja juga berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja atau buruh agar mengubah pola perjuangannya. Dari gerakan turun ke jalan dan mogok kerja menjadi dialog sosial.
Menurut Muhaimin, para pekerja di Indonesia dapat memperjuangkan segala aspirasi dan tuntutannya menggunakan forum-forum dialog sosial yang terdapat dalam dewan pengupahan juga lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan tripartit. “Jangan sampai aksi buruh ini membuat jengkel semua pihak,” kata dia.
Muhaimin mengatakan, tuntutan buruh juga merupakan agenda pemerintah. Namun, para pekerja juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan industri, terutama industri padat karya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini dilakukan agar industri tidak mati.
Sekarang ini, banyak industri padat karya di Jabodetabek pindah ke Semarang, Kendal, Blora, dan daerah lain di Jawa Tengah. “Kalau di sana naik juga, matilah industri padat karya. Itulah yang kita takutkan. Makanya harus seimbang,” ujar Muhaimin.
Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Perbankan dan Finansial Safari Azis menilai demonstrasi buruh merugikan sistem produksi, bisnis, dan citra Indonesia di mata internasional serta terganggunya stabilitas nasional maupun regional. Kadin memaklumi aksi yang dilakukan buruh.
Namun, buruh juga harus mengetahui dampaknya. “Namun, kalau buruh berdemo kemudian bisnis perusahaan tempatnya bekerja tutup, akhirnya mereka tidak dapat kembali bekerja. Itu kan susah,” kata dia.
Rencananya, aksi buruh akan berlangsung hingga Jumat (1/11). Sesuai aturan, gubernur di seluruh Indonesia harus sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014 pada 1 November. Gubernur menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) paling lambat tanggal 21 November setelah penetapan UMP.
Sumber : republika.co.id
Gubernur Sudah Perhitungkan Kenaikan UMP Jatim
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo sudah memperhitungkan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) Jawa Timur. Namun, penerapannya dinilai tidak
akan sejalan dengan Pemerintah pusat per tanggal 1 November 2013.
Dia mengatakan, pihaknya belum siap menerapkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang penetapan upah buruh. Paling lambat, kata dia, provinsi Jatim baru akan memberlakukannya pada 21 November mendatang.
"Karena sistem kami adalah bottom up, di mana harus berdasarkan usulan dari tiap-tiap kabupaten/ kota," kata Soekarwo kepada Republika usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, kemarin.
Sedangkan terkait berapa kenaikan UMK 2014 dibanding sebelumnya, dia mengatakan, sudah memperhitungkan besarannya dengan formula yang telah disiapkan. Namun, setiap daerah tentunya diperkirakan berbeda-beda.
Gubernur incumbent terpilih ini menyatakan, adapun rumusan tersebut yakni UMK tahun ini ditambah prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terkait tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK mencapai 50 persen, pihaknya masih terus berkordinasi untuk mencapai mufakat.
"Kalau naiknya hingga 50 persen, kasihan profesi pekerjaan yang lain, Keadilan bukan hanya untuk buruh saja. Tapi formula ini tetap akan kami tawarkan ke mereka," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengupahan yang juga menjabat sebagai Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekertaris Daerah Provinsi Jatim, Eddy Purwinarto mengatakan, pihaknya telah menyurati pemerintah daerah se-Jatim untuk segera mengirimkan usulan KHL.
"Kami tunggu paling lambat hingga 1 November, agar penetapannya di 21 November tidak tertunda," katanya.
Sumber : republika.co.id
Dia mengatakan, pihaknya belum siap menerapkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang penetapan upah buruh. Paling lambat, kata dia, provinsi Jatim baru akan memberlakukannya pada 21 November mendatang.
"Karena sistem kami adalah bottom up, di mana harus berdasarkan usulan dari tiap-tiap kabupaten/ kota," kata Soekarwo kepada Republika usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, kemarin.
Sedangkan terkait berapa kenaikan UMK 2014 dibanding sebelumnya, dia mengatakan, sudah memperhitungkan besarannya dengan formula yang telah disiapkan. Namun, setiap daerah tentunya diperkirakan berbeda-beda.
Gubernur incumbent terpilih ini menyatakan, adapun rumusan tersebut yakni UMK tahun ini ditambah prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terkait tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK mencapai 50 persen, pihaknya masih terus berkordinasi untuk mencapai mufakat.
"Kalau naiknya hingga 50 persen, kasihan profesi pekerjaan yang lain, Keadilan bukan hanya untuk buruh saja. Tapi formula ini tetap akan kami tawarkan ke mereka," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengupahan yang juga menjabat sebagai Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekertaris Daerah Provinsi Jatim, Eddy Purwinarto mengatakan, pihaknya telah menyurati pemerintah daerah se-Jatim untuk segera mengirimkan usulan KHL.
"Kami tunggu paling lambat hingga 1 November, agar penetapannya di 21 November tidak tertunda," katanya.
Sumber : republika.co.id
Belasan Ribu Polisi Kawal Demo Buruh Hari Ini
Belasan ribu polisi diterjunkan untuk mengawal demonstrasi buruh yang rencananya digelar hari ini, Kamis (31/10).
Meski dua hari kemarin buruh di sejumlah daerah melakukan demo, buruh dijadwalkan bakal kembali menggelar demonstrasi. Tuntutannya sama, yakni peningkatan kesejahteraan hidup yang diimplementasikan dengan kenaikan gaji hingga Rp 3,7 juta per bulan.
Karenanya, demi mengantisipasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menyatakan, pigaknya bakal siaga penuh sebelum buruh datang ke pusat pemerintahan di kawasan Monas dan sekitarnya.
"Pengamanannya 17.276 personel," kata Rikwanto, Kamis (31/10).
Rikwanto berkata, ribuan polisi juga bakal berjaga di depan Balai Kota Jakarta yang menjadi salah satu tujuan pendemo. Ia menyatakan belum ada sistem khusus untuk pengalihan arus. Hingga kini, polisi masih mengedepankan situasional.
Sumber : republika.co.id
Meski dua hari kemarin buruh di sejumlah daerah melakukan demo, buruh dijadwalkan bakal kembali menggelar demonstrasi. Tuntutannya sama, yakni peningkatan kesejahteraan hidup yang diimplementasikan dengan kenaikan gaji hingga Rp 3,7 juta per bulan.
Karenanya, demi mengantisipasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menyatakan, pigaknya bakal siaga penuh sebelum buruh datang ke pusat pemerintahan di kawasan Monas dan sekitarnya.
"Pengamanannya 17.276 personel," kata Rikwanto, Kamis (31/10).
Rikwanto berkata, ribuan polisi juga bakal berjaga di depan Balai Kota Jakarta yang menjadi salah satu tujuan pendemo. Ia menyatakan belum ada sistem khusus untuk pengalihan arus. Hingga kini, polisi masih mengedepankan situasional.
Sumber : republika.co.id
Mogok Buruh Nasional Dimulai
Sejumlah serikat buruh yang sebagian tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) bertekad melanjutkan rencana mogok nasional
yang dimulai Kamis (31/10) ini. Puluhan kawasan industri akan
dilumpuhkan oleh jutaan pekerja yang menggelar aksi di beberapa daerah.
"Buruh yang akan terlibat dalam mogok nasional ini hampir 2 juta orang sudah konfirmasi dari target awal 3 juta orang," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (30/10). Ia menjanjikan, eskalasi mogok nasional tahun ini lebih besar dari tahun lalu, baik dari sebaran jumlah kabupaten/kota maupun peserta aksi.
Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar Guntur, rencana mogok nasional dan aksi yang dilakukan para buruh akan dilaksanakan di 150 kabupaten/kota. Aksi itu diperkirakan akan melumpuhkan 40 kawasan industri. Titik-titik aksi akan dipusatkan di kawasan-kawasan Industri di setiap daerah. Seperti Pulo Gadung, Tanjung Priok, Marunda, Cilincing, dan Cakung di Jakarta, serta Bekasi dan daerah-daerah padat industri lainnya.
Rencana pemogokan hari ini dipicu tuntutan buruh yang mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 50 persen secara umum. Untuk DKI Jakarta, UMK yang dituntut para buruh sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Selain itu, para buruh juga menuntut revisi komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item serta penghapusan sistem outsourcing. Pemerintah juga didesak menjalankan jaminan sosial menyeluruh terhitung pada 1 Januari 2014.
Mogok nasional digelar sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum. Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menetapkan UMP atau UMK sesuai komponen kebutuhan hidup layak paling lambat pada 1 November setiap tahunnya.
Rencana mogok nasional diwarnai ketaksepakatan antara persatuan serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tak akan mengikuti pemogokan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai, ruang perjuangan serikat buruh masih terbuka lebar di Dewan Pengupahan.
Terkait penentuan UMP DKI Jakarta, pertemuan para pemegang kepentingan tak berhasil menemukan kesepakatan dalam rapat kemarin. Anggota Dewan Pengupahan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Asrial Chaniago, mengatakan rapat akan dilanjutkan kembali hari ini. "Penundaan tersebut karena hanya satu dari empat perwakilan buruh yang hadir," ujar Asrial Chaniago, di Balai Kota Jakarta.
Menurutnya, jika perwakilan dari buruh tetap tak datang, besaran UMP yang diusulkan Dewan Pengupahan DKI bisa diputuskan dua pihak, yakni pengusaha dan pemerintah. Jika skenario demikian yang terjadi, upah yang ditetapkan bisa jadi senilai Rp 2,29 juta.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar perusahaan tidak membohongi buruh atas kemampuannya memberikan upah. Namun, ia juga menyebut buruh juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memberikan upah.
Sumber : republika.co.id
"Buruh yang akan terlibat dalam mogok nasional ini hampir 2 juta orang sudah konfirmasi dari target awal 3 juta orang," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (30/10). Ia menjanjikan, eskalasi mogok nasional tahun ini lebih besar dari tahun lalu, baik dari sebaran jumlah kabupaten/kota maupun peserta aksi.
Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar Guntur, rencana mogok nasional dan aksi yang dilakukan para buruh akan dilaksanakan di 150 kabupaten/kota. Aksi itu diperkirakan akan melumpuhkan 40 kawasan industri. Titik-titik aksi akan dipusatkan di kawasan-kawasan Industri di setiap daerah. Seperti Pulo Gadung, Tanjung Priok, Marunda, Cilincing, dan Cakung di Jakarta, serta Bekasi dan daerah-daerah padat industri lainnya.
Rencana pemogokan hari ini dipicu tuntutan buruh yang mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 50 persen secara umum. Untuk DKI Jakarta, UMK yang dituntut para buruh sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Selain itu, para buruh juga menuntut revisi komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item serta penghapusan sistem outsourcing. Pemerintah juga didesak menjalankan jaminan sosial menyeluruh terhitung pada 1 Januari 2014.
Mogok nasional digelar sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum. Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menetapkan UMP atau UMK sesuai komponen kebutuhan hidup layak paling lambat pada 1 November setiap tahunnya.
Rencana mogok nasional diwarnai ketaksepakatan antara persatuan serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tak akan mengikuti pemogokan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai, ruang perjuangan serikat buruh masih terbuka lebar di Dewan Pengupahan.
Terkait penentuan UMP DKI Jakarta, pertemuan para pemegang kepentingan tak berhasil menemukan kesepakatan dalam rapat kemarin. Anggota Dewan Pengupahan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Asrial Chaniago, mengatakan rapat akan dilanjutkan kembali hari ini. "Penundaan tersebut karena hanya satu dari empat perwakilan buruh yang hadir," ujar Asrial Chaniago, di Balai Kota Jakarta.
Menurutnya, jika perwakilan dari buruh tetap tak datang, besaran UMP yang diusulkan Dewan Pengupahan DKI bisa diputuskan dua pihak, yakni pengusaha dan pemerintah. Jika skenario demikian yang terjadi, upah yang ditetapkan bisa jadi senilai Rp 2,29 juta.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar perusahaan tidak membohongi buruh atas kemampuannya memberikan upah. Namun, ia juga menyebut buruh juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memberikan upah.
Sumber : republika.co.id
Buruh Aksi Mogok di Jakarta, Hindari Rute Ini
Sekitar dua juta buruh melakukan aksi mogok nasional dimulai hari ini
Kamis (31/10). Dalam aksi tersebut, massa buruh terkonsentrasi di
beberapa tempat.
Berikut titik konsentrasi aksi mogok nasional buruh:
1.Kawasan Industri Wilayah Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ HyundaiDelta Silicon, Jababeka, MM 2100) oleh KSPI/FSPMI massa 20.000 - 30.000 orang
2. DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi oleh GSBM / KASBI massa 1000 orang
3. Kantor Kabupaten Bekasi oleh FSP PPMI / SPSI massa 1000 orang
4.Kawasan Industri Kota Tangerang oleh FSPMI massa 3500 orang
5. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang oleh Kabut Tangerang massa 350 orang
6. PT.Cingluh Cikupa, PT. Victori Cingluh. Kabupaten Tangerang oleh Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh massa 1000 orang
7. Kantor Kabupaten Tangerang oleh SPN massa 500 orang
8. Kantor Wali Kota Tangsel oleh SBSI 92 massa 1000 orang
9.Lampu Merah Pemda Cikupa Tangerang oleh FSPMI massa 3000 orang
10.Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang oleh KSBSI massa 300 orang
11. Kawasan Industri Kota Depok oleh FSPMI massa 15000 orang
12. KBN Jakut & Balaikota DKI oleh GEBUK ( SPN, SPSI 92 ,FSBI ) massa 100 orang
13. Kawasan Industri Sunter & Kawasan Industri Pulogadung oleh PSP LEM SPSI massa 3000 org
13. Balaikota DKI Jakarta oleh SP FARKES massa 75 orang
14. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut oleh Forum Buruh DKI Jakarta massa 2000 org
15.Pintu Gerbang Utama KBN Cakung Jakut oleh SBSI 92 massa 1000 orang
16.Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok oleh SBTPI massa 300 orang
17. Istana Negara dan Gedung DPR/MPR RI oleh FSPMI PT.Kawasaki Motor massa 150 orang
18.PT.Indolakto Jl.Raya Bogor Jaktim oleh Karyawan Indolakto massa 700 orang
19. Rute Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk oleh Front Tansportasi Jakarta massa 100 orang.
Sumber : republika.co.id
Berikut titik konsentrasi aksi mogok nasional buruh:
1.Kawasan Industri Wilayah Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ HyundaiDelta Silicon, Jababeka, MM 2100) oleh KSPI/FSPMI massa 20.000 - 30.000 orang
2. DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi oleh GSBM / KASBI massa 1000 orang
3. Kantor Kabupaten Bekasi oleh FSP PPMI / SPSI massa 1000 orang
4.Kawasan Industri Kota Tangerang oleh FSPMI massa 3500 orang
5. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang oleh Kabut Tangerang massa 350 orang
6. PT.Cingluh Cikupa, PT. Victori Cingluh. Kabupaten Tangerang oleh Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh massa 1000 orang
7. Kantor Kabupaten Tangerang oleh SPN massa 500 orang
8. Kantor Wali Kota Tangsel oleh SBSI 92 massa 1000 orang
9.Lampu Merah Pemda Cikupa Tangerang oleh FSPMI massa 3000 orang
10.Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang oleh KSBSI massa 300 orang
11. Kawasan Industri Kota Depok oleh FSPMI massa 15000 orang
12. KBN Jakut & Balaikota DKI oleh GEBUK ( SPN, SPSI 92 ,FSBI ) massa 100 orang
13. Kawasan Industri Sunter & Kawasan Industri Pulogadung oleh PSP LEM SPSI massa 3000 org
13. Balaikota DKI Jakarta oleh SP FARKES massa 75 orang
14. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut oleh Forum Buruh DKI Jakarta massa 2000 org
15.Pintu Gerbang Utama KBN Cakung Jakut oleh SBSI 92 massa 1000 orang
16.Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok oleh SBTPI massa 300 orang
17. Istana Negara dan Gedung DPR/MPR RI oleh FSPMI PT.Kawasaki Motor massa 150 orang
18.PT.Indolakto Jl.Raya Bogor Jaktim oleh Karyawan Indolakto massa 700 orang
19. Rute Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk oleh Front Tansportasi Jakarta massa 100 orang.
Sumber : republika.co.id
15 Lokasi Konsentrasi Demo Buruh di Jabodetabek
Puluhan ribu buruh rencananya bakal menggelar demo besar-besaran hari
ini di sejumlah daerah. Dari data yang didapat ROL, berikut 15 titik
yang menjadi target buruh di Jabodetabek.
1. Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ Hyundai Delta Silicon, Jababeka, MM 2100) diikuti Sekber Buruh dan KSPI sebanyak 30 ribu sampai 40 ribu orang. Polisi akan antisipasi kemungkinan menutup jalan tol.
2. Kantor DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi diikuti Sekber Buruh, GSBM, FSPMI, SPSI kurang lebih seribu orang.
3. Kawasan Industri Kota Tangerang diikuti KNGB sekitar 3.500 orang.
4. Kawasan Industri Jatiuwung, Kota Tangerang diikuti Kabut Tangerang 350 orang.
5. PT Cingluh Cikupa, PT Victori Cingluh, Kabupaten Tangerang diikuti Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh sekitar seribu orang.
6. Kantor Kabupaten Tangerang diikuti SPN 500 orang.
7. Kantor Wali Kota Tangsel diikuti SBSI 92 dan KNGB sekitar seribu orang.
8. Lampu Merah Pemda Tangerang Cikupa diikuti FSPMI-KNGB sekitar 5.000 orang.
9. Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang diikuti KSBSI sekitar 300 orang.
10. Kawasan Industri Sunter dan Kawasan Industri Pulogadung diikuti PSP LEM SPSI 3.000 orang.
11. Kawasan industri Kapuk diikuti Sekber Buruh sekitar 2.000 orang.
12. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut diikuti Forum Buruh DKI Jakarta 2.000 orang.
13. Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok diikuti SBTPI 500 orang.
14. Route Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk diikuti Front Tansportasi Jakarta 100 orang.
15. KBN Cakung diikuti FBLP 500 orang.
Sumber : republika.co.id
1. Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ Hyundai Delta Silicon, Jababeka, MM 2100) diikuti Sekber Buruh dan KSPI sebanyak 30 ribu sampai 40 ribu orang. Polisi akan antisipasi kemungkinan menutup jalan tol.
2. Kantor DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi diikuti Sekber Buruh, GSBM, FSPMI, SPSI kurang lebih seribu orang.
3. Kawasan Industri Kota Tangerang diikuti KNGB sekitar 3.500 orang.
4. Kawasan Industri Jatiuwung, Kota Tangerang diikuti Kabut Tangerang 350 orang.
5. PT Cingluh Cikupa, PT Victori Cingluh, Kabupaten Tangerang diikuti Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh sekitar seribu orang.
6. Kantor Kabupaten Tangerang diikuti SPN 500 orang.
7. Kantor Wali Kota Tangsel diikuti SBSI 92 dan KNGB sekitar seribu orang.
8. Lampu Merah Pemda Tangerang Cikupa diikuti FSPMI-KNGB sekitar 5.000 orang.
9. Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang diikuti KSBSI sekitar 300 orang.
10. Kawasan Industri Sunter dan Kawasan Industri Pulogadung diikuti PSP LEM SPSI 3.000 orang.
11. Kawasan industri Kapuk diikuti Sekber Buruh sekitar 2.000 orang.
12. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut diikuti Forum Buruh DKI Jakarta 2.000 orang.
13. Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok diikuti SBTPI 500 orang.
14. Route Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk diikuti Front Tansportasi Jakarta 100 orang.
15. KBN Cakung diikuti FBLP 500 orang.
Sumber : republika.co.id
Subscribe to:
Posts (Atom)