Daripada Demo, Ganjar Ajak Buruh Bertemu

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak seluruh elemen buruh bertemu untuk mendiskusikan persoalan upah minimum kota (UMK). Menurutnya, jika buruh ingin berdemo, berteriak, dan memaki-maki dirinya, tidak masalah. Hanya saja, cara itu tidak akan membuat persoalan selesai.
"Justru saya ajak bertemu. Saya sih oke-oke saja, mau maki-maki gubernur ya boleh saja. Tapi lebih baik datang saja, nggak usah teriak-teriak. Mari diskusi, kita berdebat habis lalu rumuskan hal yang baru," katanya di gubernuran, Senin (25/11).
Ganjar ingin mengajak buruh berdiskusi secara sehat dan tenang. Ia akan menjelaskan secara gamblang tentang pertimbangan-pertimbangan UMK. Salah satunya, adalah pertimbangan kondisi keuangan perusahaan yang berbeda-beda. Belum lagi, jika bicara usaha mikro kecil dan  menengah.
"Upah buruh kan berlaku juga untuk UMKM. Apakah mereka semua mau kita penjarakan yang tidak bisa bayar upah?," tanyanya.

Kemudian, menyamakan upah daerah satu dengan lainnya adalah sesuatu yang tak masuk akal. Begitu juga tak relevan membicarakan penyamaan upah antara Jateng dengan provinsi lain. Selain kondisi tiap daerah berbeda, rumusan tentang survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang baku pun tak ada.
Justru Ganjar mempertanyakan perwakilan buruh yang menemui dirinya di Wisma Perdamaian (Wisper), Selasa (12/11). Pada pertemuan itu, perwakilan buruh dan pengusaha tidak bisa menemukan kata sepakat tentang UMK.
Hasilnya, kedua elemen menyerahkan keputusan UMK pada gubernur. Hal itu didasari kesadaran buruh dan pengusaha bahwa tidak mungkin menyepakati satu hal tentang survei KHL maupun angka UMK. Mereka menyerahkan pada gubernur, kemudian sepakat untuk ke depan bersama-sama merumuskan formula paten untuk survei KHL.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Franz Kongi. Kemudian perwakilan buruh seperti Koordinator Umum Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Nanang Setiyono dan pengurus Gerbang lainnya, Prabowo Luh Santoso. Selain itu juga ada Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng Dono Raharjo.
"Maka saya heran, mana yang tidak konsisten. Saya mengajak untuk konsisten pada omongan," tukasnya.
Soal tudingan dirinya hanya tukang stempel, Ganjar mempertanyakan bagaimana diskusi buruh, pengusaha, dan dinas tenaga kerja di dewan pengupahan kabupaten kota. Pada hari-hari terakhir penentuan UMK, masih ada 11 kabupaten kota yang bersengketa. Gubernur kemudian memanggil 11 bupati walikota untuk bersama-sama menyelesaikan.
Untuk daerah-daerah yang masih di bawah 100 persen KHL, Ganjar sudah meminta untuk dinaikkan, tapi sebagian kepala daerah ternyata menolak. "Saya nggak tukang stempel. Kita sudah diskusikan dengan 11 bupati, kita panggil disini dan saya ajak berembug," ujarnya.




Sumber : suaramerdeka.com