Mempertanyakan
pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta kesepakatan
Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan sesuai SK Gubernur Jawa Barat,
ribuan buruh Depok menggelar aksi turun ke jalan, Kamis 30 Januari 2014.
Aksi
yang diikuti dari berbagai serikat pekerja ini sempat membuat arus lalu
lintas di Jalan Margonda dan Jalan Raya Bogor macet. Tak hanya itu,
khawatir dengan adanya aksi sweeping buruh, sejumlah pusat belanja di kota itu pun memilih tutup untuk sementara waktu.
Tuesday, February 4, 2014
KAJS: Sistem INA-CBG`s hambat pelayanan JKN
Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal mengatakan sistem "Indonesia Case Based Groups"
(INA-CBGs) yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS) malah menghambat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
"Sesuai dengan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan SJSN mengamanatkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa adanya batasan biaya, dan seluruh penyakit ditanggung. Akan tetapi, faktanya adanya penerapan INA-CBGs membuat RS ataupun klinik tidak melayani dengan sepenuh hati," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu.
"Sesuai dengan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan SJSN mengamanatkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa adanya batasan biaya, dan seluruh penyakit ditanggung. Akan tetapi, faktanya adanya penerapan INA-CBGs membuat RS ataupun klinik tidak melayani dengan sepenuh hati," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu.
17 buruh perusahaan emas dipecat, Aliansi Buruh Bergerak demo
Komisi D Bidang
Kesra DPRD Kota Surabaya menyikapi demonstrasi yang dilakukan ratusan
buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bergerak terkait pemecatan
secara sepihak terhadap 17 buruh perusahan emas di PT Untung Bersama
Sejahtera.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Selasa, mengatakan demo para buruh mulai Senin (20/1) hingga Selasa ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya.
"Sampai saat ini, pihak buruh maupun perusahaan belum ada yang mengadu ke DPRD Surabaya," katanya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Selasa, mengatakan demo para buruh mulai Senin (20/1) hingga Selasa ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya.
"Sampai saat ini, pihak buruh maupun perusahaan belum ada yang mengadu ke DPRD Surabaya," katanya.
Subscribe to:
Posts (Atom)