Mabes Polri akan mengerahkan 1.100 personel polisi untuk mengamankan
aksi mogok nasional buruh yang rencananya akan dilakukan beberapa hari
ke depan. Penurunan personel tersebut bertujuan untuk membantu seluruh
jajaran Polda.
"Untuk antisipasi mogok nasional, Mabes mem-back up pengamanan dalam
bentuk satgas dengan menyiapkan 1.100 anggota polisi seperti Brimob, 11
SSK, Bareskrim, Baharkam, Intelkam, Kedokteran, Kesehatan," kata Kepala
Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Gedung Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (28/10).
Menurut
jenderal bintang dua ini, pihak kepolisian akan menindak tegas jika
aksi buruh tersebut dilakukan secara anarkis. Sebab, menurutnya, para
buruh pun hanya meminta izin untuk melakukan aksi demo secara damai.
"Prosedur
tetapnya (penindakan aksi anarkis) sudah diatur dan kita melakukan
penindakan tegas seperti blokir jalan, tol, dan lain-lain. Namun sejauh
tidak anarkis kita hanya memberikan pelayanan kepada para buruh,"
ujarnya.
"Kalau memang ada Polda lain yang membutuhkan bantuan,
kita akan kirimkan pasukan dengan sistem Polda tetangga yang tidak rawan
(demo buruh) maka ia harus mengirimkan pasukan langsung. Demikian juga
Polres," paparnya.
Sumber : merdeka.com
Tuesday, October 29, 2013
Demo mogok nasional, buruh Tangerang lumpuhkan Jalan Raya Serang
Ratusan buruh dari berbagai elemen di Kabupaten Tangerang
berdemonstrasi, menuntut pemerintah membenahi jaminan sosial. Mereka
nekat memblokir Tol Bitung. Namun, upaya mereka gagal karena sejumlah
anggota kepolisian telah memblokade mereka sehingga tidak sampai masuk
ke tol.
"Buruh perlu perlindungan dan perlu kesejahteraan, sehingga kami mendesak agar kenaikan UMK 50 persen untuk tahun depan," kata koordinator demo, Koswara di lokasi, Tangerang, Senin (28/10).
Karena tak berhasil memblokir pintu tol, buruh kemudian melumpuhkan Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan pintu Tol Bitung.
Buruh menginginkan UMK di Provinsi Banten kembali naik dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta. "Kami menolak upah murah. Selain itu, kami juga mendesak agar Presiden SBY menghapuskan Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang mekanisme penentuan UMK," katanya.
Buruh juga menentang sistem kerja alih daya (outsourcing). Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) itu mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk membenahi jaminan sosial terhadap buruh.
Sumber : merdeka.com
"Buruh perlu perlindungan dan perlu kesejahteraan, sehingga kami mendesak agar kenaikan UMK 50 persen untuk tahun depan," kata koordinator demo, Koswara di lokasi, Tangerang, Senin (28/10).
Karena tak berhasil memblokir pintu tol, buruh kemudian melumpuhkan Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan pintu Tol Bitung.
Buruh menginginkan UMK di Provinsi Banten kembali naik dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta. "Kami menolak upah murah. Selain itu, kami juga mendesak agar Presiden SBY menghapuskan Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang mekanisme penentuan UMK," katanya.
Buruh juga menentang sistem kerja alih daya (outsourcing). Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) itu mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk membenahi jaminan sosial terhadap buruh.
Sumber : merdeka.com
Minta upah minimum Rp 2,3 juta, buruh Aceh akan gugat gubernur
Serikat Pekerja Aceh (SPA) saat ini sudah mempersiapkan sejumlah
pengacara untuk menggugat Gubernur Aceh, Zaini Abdullah ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) bila tidak memenuhi kebutuhan upah minimum
buruh di Aceh.
Gugatan dilayangkan bila Gubernur Aceh abai terhadap kesejahteraan rakyat dan juga lalai melindungi tenaga kerja di Aceh serta tidak menetapkan upah buruh yang layak.
Rencana gugatan itu disampaikan oleh ketua Serikat Pekerja Aceh, Muhammad Yunan, Senin (28/10/2013). "Sudah sangat banyak pemerintah abai terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya buruh," kata Muhammad Yunan.
Gugatan dilayangkan bila Gubernur Aceh abai terhadap kesejahteraan rakyat dan juga lalai melindungi tenaga kerja di Aceh serta tidak menetapkan upah buruh yang layak.
Rencana gugatan itu disampaikan oleh ketua Serikat Pekerja Aceh, Muhammad Yunan, Senin (28/10/2013). "Sudah sangat banyak pemerintah abai terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya buruh," kata Muhammad Yunan.
Buruh Kota Sukabumi Demo Tolak Upah Murah
Seratusan massa buruh Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa, Selasa
(29/10). Mereka menolak kebijakan upah murah dan menuntut kenaikan upah
minimum kota (UMK) 2014.
Para buruh menyampaikan aspirasinya ke Gedung DPRD Kota Sukabumi dan Balai Kota Sukabumi. Di kedua tempat itu para buruh yang mayoritas wanita ini melakukan orasi menuntut kenaikan UMK.
‘’Kami menggelar aksi karena ada perbedaan angka dalam penetapan kebutuhan hidup layak (KHL),’’ ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Sukabumi, Andri Sumarna. Padahal, hasil survei KHL ini nantinya dijadikan dasar penetapan UMK 2014 mendatang.
Menurut Andri, Dewan Pengupahan Kota (Depeko) menetapkan besaran KHL mencapai Rp 1.288.906. Sementara di sisi lain buruh dari SPN menetapkan KHL sebesar Rp 1.488.000.
Perbedaan ini, lanjut Andri, dikarenakan ada perbedaan dalam penentuan biaya sewa kamar atau kos-kosan. Sehingga harus ada peninjauan ulang dalam penetapan besaran KHL oleh Depeko.
Anggota Depeko Sukabumi, Sakti Alamsyah mengatakan, besaran KHL dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan aspirasi buruh. Direncanakan, Depeko akan mengundang kembali para anggota baik dari unsur pemerintah, pengusaha maupun buruh terkait penetapan KHL.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Syihabudin mengatakan, kalangan dewan menampung aspirasi dari para buruh.
‘’Kami berharap ada titik temu antara buruh dan pengusaha dalam penetapan KHL dan UMK,’’ imbuh dia.
Sumber : republika.co.id
Para buruh menyampaikan aspirasinya ke Gedung DPRD Kota Sukabumi dan Balai Kota Sukabumi. Di kedua tempat itu para buruh yang mayoritas wanita ini melakukan orasi menuntut kenaikan UMK.
‘’Kami menggelar aksi karena ada perbedaan angka dalam penetapan kebutuhan hidup layak (KHL),’’ ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Sukabumi, Andri Sumarna. Padahal, hasil survei KHL ini nantinya dijadikan dasar penetapan UMK 2014 mendatang.
Menurut Andri, Dewan Pengupahan Kota (Depeko) menetapkan besaran KHL mencapai Rp 1.288.906. Sementara di sisi lain buruh dari SPN menetapkan KHL sebesar Rp 1.488.000.
Perbedaan ini, lanjut Andri, dikarenakan ada perbedaan dalam penentuan biaya sewa kamar atau kos-kosan. Sehingga harus ada peninjauan ulang dalam penetapan besaran KHL oleh Depeko.
Anggota Depeko Sukabumi, Sakti Alamsyah mengatakan, besaran KHL dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan aspirasi buruh. Direncanakan, Depeko akan mengundang kembali para anggota baik dari unsur pemerintah, pengusaha maupun buruh terkait penetapan KHL.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Syihabudin mengatakan, kalangan dewan menampung aspirasi dari para buruh.
‘’Kami berharap ada titik temu antara buruh dan pengusaha dalam penetapan KHL dan UMK,’’ imbuh dia.
Sumber : republika.co.id
Jokowi gemas buruh bolak balik datang ke kantornya tuntut upah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
meminta para buruh untuk tidak mendatangi kantornya dan menuntut untuk
mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta. Bahkan, Jokowi menegaskan dirinya sendiri yang akan datang ke kantor serikat pekerja buruh.
"Tidak usah mereka yang temui saya. Saya datangi kantornya, nanti disamperin," ujar Jokowi usai menghadiri Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (29/10).
Jokowi meminta buruh dan pengusaha menjalin hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang kondusif. Menurut dia, selama ini hubungan para serikat pekerja dan pengusaha lebih mengedepankan hubungan konflik.
"Kalau setiap tahun seperti ini namanya hubungan konflik. Pekerja itu asetnya perusahaan," kata dia.
Ia pun meminta agar Apindo dan para pekerja serta dewan pengupahan untuk menentukan upah layak yang akan diputuskan untuk tahun depan.
Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 29 oktober 2013.
Sumber : merdeka.com
"Tidak usah mereka yang temui saya. Saya datangi kantornya, nanti disamperin," ujar Jokowi usai menghadiri Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (29/10).
Jokowi meminta buruh dan pengusaha menjalin hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang kondusif. Menurut dia, selama ini hubungan para serikat pekerja dan pengusaha lebih mengedepankan hubungan konflik.
"Kalau setiap tahun seperti ini namanya hubungan konflik. Pekerja itu asetnya perusahaan," kata dia.
Ia pun meminta agar Apindo dan para pekerja serta dewan pengupahan untuk menentukan upah layak yang akan diputuskan untuk tahun depan.
Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 29 oktober 2013.
Sumber : merdeka.com
Di Bandung tak ada demo buruh? Mengapa
Berbeda dengan daerah lain, buruh di Kota Bandung tidak melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK).
Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Diki Budiman, menyatakan belum ada informasi akan ada aksi buruh hingga hari ini. "Kita sudah koordinasi dengan elemen buruh, mereka katanya tidak akan berdemo," kata Diki di Mapolrestabes Bandung, Selasa (29/10/2013).
Menurutnya, Pemkot Bandung bersikap tanggap dalam menyikapi persoalan UMK yang belum ditetapkan. Sebab para buruh mayoritas menuntut UMK dinaikkan dari nominal UMK tahun lalu.
"Semuanya nanti dikumpulkan di Pendopo Kota Bandung untuk membicarakan masalah upah itu," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, rencananya Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, akan hadir langsung. Selain itu, berbagai emelen buruh, serta organisasi terkait lainnya juga akan dihadirkan.
Melalui pertemuan itu, diharapkan ada jalan keluar terbaik yang disepakati semua pihak. Sehingga tidak ada unjuk rasa yang dilakukan buruh.
Tapi jika ternyata ada demo, Diki menegaskan pihaknya sudah siap. "Kita sudah menyiapkan rencana pengamanan sebagai antisipasi dari minggu lalu," jelasnya.
Secara keseluruhan, ada 1.600 personel yang siap mengamankan Kota Bandung jika terjadi demonstrasi. "Itu gabungan personel dari Polrestabes, Polda Jawa Barat, dan TNI," ungkap Diki.
Mereka akan disiagakan untuk mengawal massa yang berdemo dan di sejumlah objek vital seperti jalan tol dan gedung pemerintahan.
Sumber : sindonews.com
Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Diki Budiman, menyatakan belum ada informasi akan ada aksi buruh hingga hari ini. "Kita sudah koordinasi dengan elemen buruh, mereka katanya tidak akan berdemo," kata Diki di Mapolrestabes Bandung, Selasa (29/10/2013).
Menurutnya, Pemkot Bandung bersikap tanggap dalam menyikapi persoalan UMK yang belum ditetapkan. Sebab para buruh mayoritas menuntut UMK dinaikkan dari nominal UMK tahun lalu.
"Semuanya nanti dikumpulkan di Pendopo Kota Bandung untuk membicarakan masalah upah itu," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, rencananya Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, akan hadir langsung. Selain itu, berbagai emelen buruh, serta organisasi terkait lainnya juga akan dihadirkan.
Melalui pertemuan itu, diharapkan ada jalan keluar terbaik yang disepakati semua pihak. Sehingga tidak ada unjuk rasa yang dilakukan buruh.
Tapi jika ternyata ada demo, Diki menegaskan pihaknya sudah siap. "Kita sudah menyiapkan rencana pengamanan sebagai antisipasi dari minggu lalu," jelasnya.
Secara keseluruhan, ada 1.600 personel yang siap mengamankan Kota Bandung jika terjadi demonstrasi. "Itu gabungan personel dari Polrestabes, Polda Jawa Barat, dan TNI," ungkap Diki.
Mereka akan disiagakan untuk mengawal massa yang berdemo dan di sejumlah objek vital seperti jalan tol dan gedung pemerintahan.
Sumber : sindonews.com
Demo Buruh: Masa Depan Jakarta & Kepemimpinan 2014
Diperkirakan tanggal 28 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013 akan
terjadi demo buruh secara besar-besaran di Indonesia ; Berita demo buruh
tersebut sudah di sebarkan ke semua pihak dan media juga sudah
memberitakannya agar masyarakat mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa
saja terjadi pada setiap demo yang dilakukan secara
besar-besaran,terutama kemacetan….!
Tuntutan buruh sebenarnya tidak banyak perubahan,yaitu tetap menuntut kenaikan upah hingga 50% dan penghapusan tenaga outsourcing ; Untuk di wilayah Jabotabek tuntutan kenaikan upah bisa mencapai Rp.3,7 juta/bulan. Tentu saja para pengusaha menjadi cemas sebab tuntutan kenaikan upah buruh yang sangat tinggi akan berdampak kepada daya saing mereka. Namun momen tuntutan buruh terhadap kenaikan upah 2014 sangatlah tepat,para politisi dan pemerintahan SBY kali ini sedang menghadapi dilema besar,tidak mengabulkan tuntutan buruh berarti “kiamat” bagi partainya di Pemilu 2014 .
Sistem “floating mass” atau massa mengambang yang dipergunakan dalam sistem demokrasi Indonesia kali ini menghadapi tantangan besar dalam sejarah. Dengan perubahan sistem kepartaian era Orba yang hanya 3 partai saja,pemerintah pada waktu itu bisa mengkontrol kondisi politik ; Namun di era Reformasi sekarang ini,kondisi politik seolah dibiarkan liar tak terkendali. Para politisi bisa seenaknya berpindah partai politik hanya karena mengejar kekuasaan dan jabatan,tentu saja hal ini menginspirasi rakyat untuk berbuat hal yang sama.
Buruh dengan kekuatan yang begitu besar juga akhirnya meniru gaya politisi berpolitik. Siapa saja yang sanggup mengabulkan tuntutan para buruh akan menjadi “idola” buruh dan dipastikan elektabilitas akan meroket. Popularitas Jokowi-Ahok pada waktu pertama kali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur langsung meroket salah satunya karena mengabulkan tuntutan para buruh untuk kenaikan upah di DKI Jakarta menjadi Rp.2,2 juta per bulan. Perbincangan kebijakan menaikkan upah buruh di DKI Jakarta tahun 2013 telah berhasil mendongkrak popularitas Jokowi di mata rakyat Indonesia,bukan sekedar di DKI Jakarta saja.
Apakah sekarang ini Jokowi-Ahok akan mengabulkan tuntutan buruh untuk kenaikan upah 2014…? Inilah momen yang ditunggu-tunggu,sebab sepertinya para politisi dan pemerintahan SBY “melempar api” ke arah Jokowi-Ahok untuk mencari selamat ; Ini bisa dibuktikan dengan semua menteri yang terkait & bahkan SBY-Boediono melakukan gerakan tutup mulut alias puasa bicara terhadap demo buruh dan tuntutannya. Semua mata rakyat dibiarkan tertuju kepada Jokowi-Ahok sebagai benteng pertahanan pertama menghadapi tuntutan buruh tersebut. Nanti bila saatnya sudah tepat,para politisi dan pemerintah pusat yang ganti mengkritik kebijakan Jokowi-Ahok.
Bilamana Jokowi-Ahok tidak pandai melihat situasi seperti ini,maka yang terjadi adalah menjadi sasaran kemarahan para pengusaha,politisi yang menjadi musuh politiknya dan bahkan menteri-2 terkait pun akan ikut menyalahkan Jokowi-Ahok. Oleh karena itu,supaya demo buruh tidak ditunggangi dengan berbagai niat busuk para politisi dan musuh-2 politik yang ingin mendongkel popularitas Jokowi-Ahok,sebaiknya Jokowi-Ahok tetap saja konsisten untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota jasa dan ibukota,bukan kota Industri…! Hidup di Jakarta memang sebaiknya dibuat mahal dan hanya untuk masyarakat tertentu saja. Kepadatan kota Jakarta harus dialihkan ke daerah lain demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selama ini kebijakan pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta justru membuat arus urbanisasi ke Jakarta semakin bertambah besar. Konsistensi diperlukan untuk merubah wajah Jakarta,hanya yang punya “skill” atau keahlian saja yang sebaiknya boleh hidup di Jakarta. Bila Kondisi sosial demikian tercipta ,maka Jakarta akan sama dengan kota-2 besar di dunia seperti New York,Shanghai,Tokyo,dll
Dengan kebijakan Jokowi-Ahok untuk memenuhi tuntutan buruh,pemerintah kota Bodetabek tidak perlu mengikutinya,kecuali mereka akan menggunakan kesempatan ini juga untuk menggeser wilayah industrinya ke kota lain,seperti Sukabumi,Serang,dsb ; Namun kemungkinan itu sangat kecil mengingat para politisi dan pemerintahan kota Bodetabek akan berhitung terkait PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya. Berbeda dengan DKI Jakarta,ibukota ini akan tetap menikmati pendapatan asli daerah dari PBB yang begitu besar dan kegiatan-2 jasa yang dilakukan di ibukota RI ini.
Mudah-mudahan Demo buruh kali ini akan berdampak mengubah wajah Jakarta dan kepemimpinan Indonesia kedepan…!
Sumber : kompasiana.com
Tuntutan buruh sebenarnya tidak banyak perubahan,yaitu tetap menuntut kenaikan upah hingga 50% dan penghapusan tenaga outsourcing ; Untuk di wilayah Jabotabek tuntutan kenaikan upah bisa mencapai Rp.3,7 juta/bulan. Tentu saja para pengusaha menjadi cemas sebab tuntutan kenaikan upah buruh yang sangat tinggi akan berdampak kepada daya saing mereka. Namun momen tuntutan buruh terhadap kenaikan upah 2014 sangatlah tepat,para politisi dan pemerintahan SBY kali ini sedang menghadapi dilema besar,tidak mengabulkan tuntutan buruh berarti “kiamat” bagi partainya di Pemilu 2014 .
Sistem “floating mass” atau massa mengambang yang dipergunakan dalam sistem demokrasi Indonesia kali ini menghadapi tantangan besar dalam sejarah. Dengan perubahan sistem kepartaian era Orba yang hanya 3 partai saja,pemerintah pada waktu itu bisa mengkontrol kondisi politik ; Namun di era Reformasi sekarang ini,kondisi politik seolah dibiarkan liar tak terkendali. Para politisi bisa seenaknya berpindah partai politik hanya karena mengejar kekuasaan dan jabatan,tentu saja hal ini menginspirasi rakyat untuk berbuat hal yang sama.
Buruh dengan kekuatan yang begitu besar juga akhirnya meniru gaya politisi berpolitik. Siapa saja yang sanggup mengabulkan tuntutan para buruh akan menjadi “idola” buruh dan dipastikan elektabilitas akan meroket. Popularitas Jokowi-Ahok pada waktu pertama kali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur langsung meroket salah satunya karena mengabulkan tuntutan para buruh untuk kenaikan upah di DKI Jakarta menjadi Rp.2,2 juta per bulan. Perbincangan kebijakan menaikkan upah buruh di DKI Jakarta tahun 2013 telah berhasil mendongkrak popularitas Jokowi di mata rakyat Indonesia,bukan sekedar di DKI Jakarta saja.
Apakah sekarang ini Jokowi-Ahok akan mengabulkan tuntutan buruh untuk kenaikan upah 2014…? Inilah momen yang ditunggu-tunggu,sebab sepertinya para politisi dan pemerintahan SBY “melempar api” ke arah Jokowi-Ahok untuk mencari selamat ; Ini bisa dibuktikan dengan semua menteri yang terkait & bahkan SBY-Boediono melakukan gerakan tutup mulut alias puasa bicara terhadap demo buruh dan tuntutannya. Semua mata rakyat dibiarkan tertuju kepada Jokowi-Ahok sebagai benteng pertahanan pertama menghadapi tuntutan buruh tersebut. Nanti bila saatnya sudah tepat,para politisi dan pemerintah pusat yang ganti mengkritik kebijakan Jokowi-Ahok.
Bilamana Jokowi-Ahok tidak pandai melihat situasi seperti ini,maka yang terjadi adalah menjadi sasaran kemarahan para pengusaha,politisi yang menjadi musuh politiknya dan bahkan menteri-2 terkait pun akan ikut menyalahkan Jokowi-Ahok. Oleh karena itu,supaya demo buruh tidak ditunggangi dengan berbagai niat busuk para politisi dan musuh-2 politik yang ingin mendongkel popularitas Jokowi-Ahok,sebaiknya Jokowi-Ahok tetap saja konsisten untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota jasa dan ibukota,bukan kota Industri…! Hidup di Jakarta memang sebaiknya dibuat mahal dan hanya untuk masyarakat tertentu saja. Kepadatan kota Jakarta harus dialihkan ke daerah lain demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selama ini kebijakan pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta justru membuat arus urbanisasi ke Jakarta semakin bertambah besar. Konsistensi diperlukan untuk merubah wajah Jakarta,hanya yang punya “skill” atau keahlian saja yang sebaiknya boleh hidup di Jakarta. Bila Kondisi sosial demikian tercipta ,maka Jakarta akan sama dengan kota-2 besar di dunia seperti New York,Shanghai,Tokyo,dll
Dengan kebijakan Jokowi-Ahok untuk memenuhi tuntutan buruh,pemerintah kota Bodetabek tidak perlu mengikutinya,kecuali mereka akan menggunakan kesempatan ini juga untuk menggeser wilayah industrinya ke kota lain,seperti Sukabumi,Serang,dsb ; Namun kemungkinan itu sangat kecil mengingat para politisi dan pemerintahan kota Bodetabek akan berhitung terkait PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya. Berbeda dengan DKI Jakarta,ibukota ini akan tetap menikmati pendapatan asli daerah dari PBB yang begitu besar dan kegiatan-2 jasa yang dilakukan di ibukota RI ini.
Mudah-mudahan Demo buruh kali ini akan berdampak mengubah wajah Jakarta dan kepemimpinan Indonesia kedepan…!
Sumber : kompasiana.com
Demo Buruh Berlanjut di Cimahi dan Depok, Pabrik Lumpuh
ksi mogok kerja ribuan buruh kembali berlanjut di sejumlah daerah. Di Cimahi, Jawa Barat, aksi sweeping dilakukan, sehingga memicu ketegangan antara buruh dan polisi. Di Depok, buruh kembali berkonvoi dan berorasi.
Dalam tayangan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (29/10/2013), setelah kemarin berdemo, ribuan buruh di Cimahi kembali turun ke jalan. Gabungan sejumlah serikat pekerja seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), melakukan sweeping, dan kembali menurunkan paksa ratusan buruh dari dalam angkutan pekerja.
Buruh mengancam akan terus mogok kerja bila tak ditemui sang Walikota Ati Tohija. Ribuan buruh ini menuntut UMK 2014 sebesar Rp 2,7 juta segera diwujudkan. Akibat mogok kerja, sejumlah pabrik lumpuh dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Di Depok, Jawa Barat, ratusan buruh Depok hari ini kembali berkonvoi di ruas Jalan Radar Auri, Putri Tunggal, hingga Gas Alam, Cimanggis, Depok. Para buruh melakukan sweeping di sejumlah pabrik yang mereka temui untuk bersama-sama memperjuangkan hak buruh.
Buruh menuntut penghapusan sistem alih daya atau outsourcing dan perbaikan sistem jaminan kesehatan buruh.
Sumber : liputan6.com
Dalam tayangan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (29/10/2013), setelah kemarin berdemo, ribuan buruh di Cimahi kembali turun ke jalan. Gabungan sejumlah serikat pekerja seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), melakukan sweeping, dan kembali menurunkan paksa ratusan buruh dari dalam angkutan pekerja.
Buruh mengancam akan terus mogok kerja bila tak ditemui sang Walikota Ati Tohija. Ribuan buruh ini menuntut UMK 2014 sebesar Rp 2,7 juta segera diwujudkan. Akibat mogok kerja, sejumlah pabrik lumpuh dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Di Depok, Jawa Barat, ratusan buruh Depok hari ini kembali berkonvoi di ruas Jalan Radar Auri, Putri Tunggal, hingga Gas Alam, Cimanggis, Depok. Para buruh melakukan sweeping di sejumlah pabrik yang mereka temui untuk bersama-sama memperjuangkan hak buruh.
Buruh menuntut penghapusan sistem alih daya atau outsourcing dan perbaikan sistem jaminan kesehatan buruh.
Sumber : liputan6.com
Pengusaha yang Tak Mampu Bayar KHL Bakal "Ditendang" dari Jakarta
Komponen hidup layak (KHL) buruh di DKI Jakarta sudah ditetapkan sebesar Rp2.299.000. Namun, buruh menilai KHL Jakarta yang layak yakni Rp2,7 juta sampai Rp3 juta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, upah minimum pekerja (UMP) naik sebesar Rp100 ribu pun sangat berarti untuk buruh.
"Buat buruh berarti sekali. Buat buruh Rp50 ribu juga berarti sekali. Itu yang harus kita perhatikan," kata Ahok di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Kendati demikian, Ahok juga tetap harus menjaga daya saing para pengusaha jangan sampai jatuh. "Nah, ini yang mesti ada keseimbangan. Tapi, saya enggak setuju kalau orang dibayar di bawah KHL," katanya.
"Sempat pengusaha mengatakan kalau enggak bisa membayar sesuai KHL, ya sudah saya katakan, ‘Berarti Anda harus pindah ke kota yang KHL-nya rendah’," tambah dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan telah menetapkan komponen hidup layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860 pada Jumat 25 Oktober 2013.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI itu juga menceritakan Sidang Dewan Pengupahan berlangsung alot karena dewan pengupahan dari unsur buruh ngotot meminta biaya sewa kamar di kisaran Rp800 ribu sampai Rp900 ribu per bulan, sedangkan hasil survei hanya sebesar Rp570.000 per bulan.
"Dengan ditetapkannya KHL DKI Jakarta maka sidang selanjutnya adalah menetapkan besaran UMP tahun 2014," kata Sarman melalui rilisnya pada Jumat 25 Oktober 2013.
Sumber : okezone.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, upah minimum pekerja (UMP) naik sebesar Rp100 ribu pun sangat berarti untuk buruh.
"Buat buruh berarti sekali. Buat buruh Rp50 ribu juga berarti sekali. Itu yang harus kita perhatikan," kata Ahok di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Kendati demikian, Ahok juga tetap harus menjaga daya saing para pengusaha jangan sampai jatuh. "Nah, ini yang mesti ada keseimbangan. Tapi, saya enggak setuju kalau orang dibayar di bawah KHL," katanya.
"Sempat pengusaha mengatakan kalau enggak bisa membayar sesuai KHL, ya sudah saya katakan, ‘Berarti Anda harus pindah ke kota yang KHL-nya rendah’," tambah dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan telah menetapkan komponen hidup layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860 pada Jumat 25 Oktober 2013.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI itu juga menceritakan Sidang Dewan Pengupahan berlangsung alot karena dewan pengupahan dari unsur buruh ngotot meminta biaya sewa kamar di kisaran Rp800 ribu sampai Rp900 ribu per bulan, sedangkan hasil survei hanya sebesar Rp570.000 per bulan.
"Dengan ditetapkannya KHL DKI Jakarta maka sidang selanjutnya adalah menetapkan besaran UMP tahun 2014," kata Sarman melalui rilisnya pada Jumat 25 Oktober 2013.
Sumber : okezone.com
Upah Minimum Provinsi 2014 Diumumkan 1 November
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar
menegaskan, bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 akan ditetapkan pada 1
November mendatang. Adapun hal tersebut akan diumumkan oleh
masing-masing Gubernur di seluruh Indonesia secara serentak.
Seperti dilansir dari Setkab, Minggu (27/10/2013), di dalam Permenakertrans itu ditegaskan, penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Peninjauan besaran Upah Minimum dilakukan satu tahun sekali.
Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
Besaran UMSP sebagaimana dimaksud tidak boleh lebih rendah dari UMP, sedangkan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.
Jika UMP/UMK, UMSP/UMSK telah ditetapkan, menurut Permenakertrans ini, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum wajib (UMW) dibayar bulanan kepada pekerja/buruh. Namun berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Upah Minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan mengacu pada perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.
Sumber : okezone.com
Seperti dilansir dari Setkab, Minggu (27/10/2013), di dalam Permenakertrans itu ditegaskan, penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Peninjauan besaran Upah Minimum dilakukan satu tahun sekali.
Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
Besaran UMSP sebagaimana dimaksud tidak boleh lebih rendah dari UMP, sedangkan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.
Jika UMP/UMK, UMSP/UMSK telah ditetapkan, menurut Permenakertrans ini, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum wajib (UMW) dibayar bulanan kepada pekerja/buruh. Namun berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Upah Minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan mengacu pada perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.
Sumber : okezone.com
Kemenkeu: Upah Juga Dihitung dari Kompetensi Tenaga Kerja
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan,
upah minimum bukan saja dihitung berdasarkan patokan angka inflasi,
tetapi juga kebutuhan hidup layak (KHL) dan kompetensi tenaga kerja.
Karena berdasarkan inflasi seharusnya dapat dilakukan oleh perusahaan.
"Seharusnya juga proses penetapan dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan di atas inflasi," ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Selain itu, lanjut Bambang, upah minimum harus dihitung sesuai KHL. Apalagi, penetapan UMP itu harus sesuai kompetensi dan daya saing dari tenaga kerja itu sendiri.
"(UMP) itu tidak bisa pakai angka," ujar Bambang.
Menurut dia, inflasi memang menjadi dasar perhitungan penetapan upah minimum buruh setiap tahun.
Sebelumnya diberitakan, para buruh akan melangsungkan aksi mogok nasional hari ini. Aksi hari ini merupakan pemanasan jelang mogok nasional. Aksi tersebut akan berlangsung di beberapa titik di Jabodetabek dan beberapa provinsi lain.
Sumber : okezone.com
"Seharusnya juga proses penetapan dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan di atas inflasi," ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Selain itu, lanjut Bambang, upah minimum harus dihitung sesuai KHL. Apalagi, penetapan UMP itu harus sesuai kompetensi dan daya saing dari tenaga kerja itu sendiri.
"(UMP) itu tidak bisa pakai angka," ujar Bambang.
Menurut dia, inflasi memang menjadi dasar perhitungan penetapan upah minimum buruh setiap tahun.
Sebelumnya diberitakan, para buruh akan melangsungkan aksi mogok nasional hari ini. Aksi hari ini merupakan pemanasan jelang mogok nasional. Aksi tersebut akan berlangsung di beberapa titik di Jabodetabek dan beberapa provinsi lain.
Sumber : okezone.com
Sofjan: Kita Bingung Buruh yang Demo itu Kerjanya di Mana?
Serikat Buruh dan aliansi buruh yang berada di Indonesia terus
menyuarakan bahwa akan melakukan aksi demo dan mogok kerja besar-besaran
pada 31 Oktober dan 1 November 2013. Namun ketika diperiksa lebih
spesifik oleh pengusaha, para pekerja mengatakan tidak ingin mengikuti
aksi demo dan lebih memilih untuk tetap bekerja.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
"Kalau saya pikir yang mau mogok di tempat kita itu hampir tidak ada yang mau mogok. Yang mau mogok itu di mana perusahaannya? Tapi saya tidak tahu, mungkin bukan di perusahaan Apindo," katanya.
Sofjan menuturkan bahwa para pengusaha malah bingung dengan buruh yang tetap melakukan aksi demo. Bahkan, Sofjan kembali mempertanyakan di perusahaan mana para pendemo tersebut bekerja. “Kita juga bingung yang demo itu kerjanya di mana," dia mengimbuhkan lagi.
Oleh karena itu, Sofjan mengimbau kepada para buruh yang akan melakukan aksi demo pada 31 Oktober dan 1 November agar tetap memikirkan ulang aksinya tersebut.
"Yang mogok-mogok harus memikirkan sekali lagi lah, jangan memikirkan orang lain. Karena dia (pengusaha) mempunyai karyawan dan iklim investasi Indonesia, itu harus tetap kita jaga," ujarnya.
Sumber : okezone.com
Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
"Kalau saya pikir yang mau mogok di tempat kita itu hampir tidak ada yang mau mogok. Yang mau mogok itu di mana perusahaannya? Tapi saya tidak tahu, mungkin bukan di perusahaan Apindo," katanya.
Sofjan menuturkan bahwa para pengusaha malah bingung dengan buruh yang tetap melakukan aksi demo. Bahkan, Sofjan kembali mempertanyakan di perusahaan mana para pendemo tersebut bekerja. “Kita juga bingung yang demo itu kerjanya di mana," dia mengimbuhkan lagi.
Oleh karena itu, Sofjan mengimbau kepada para buruh yang akan melakukan aksi demo pada 31 Oktober dan 1 November agar tetap memikirkan ulang aksinya tersebut.
"Yang mogok-mogok harus memikirkan sekali lagi lah, jangan memikirkan orang lain. Karena dia (pengusaha) mempunyai karyawan dan iklim investasi Indonesia, itu harus tetap kita jaga," ujarnya.
Sumber : okezone.com
Apindo: UMP Jakarta Disepakati Rp2,29 Juta
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa kenaikkan Upah
Minimum Propinsi (UMP) sudah dalam tahap persetujuan Bupati dan
Gubernur. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan saat ini UMP yang
sudah disepakati dan akan diputuskan sekira Rp2,29 juta.
"Sebagian wilayah sudah selesai, seperti Jakarta itu Rp2,29 juta. Tinggal menunggu putusan bupati dan gubernur," ucap Sofjan saat Konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Sofjan menambahkan, akibat demo buruh pada pertengahan tahun ini, banyak perusahaan yang meninggalkan Indonesia karena permasalahan buruh yang
selalu terjadi setiap tahunnya. Namun, tidak sedikit pula yang tetap bertahan di Indonesia dengan berbagai cara.
"Paling besar itu negara Korea, terutama di garmen, sepatu dan elektorik komponennya, Jepang banyak capital intensifnya banyak mengganti mesin. Ini saya katakan akan banyak keluar lagi, tapi kita menahan mereka supaya mereka tidak pindah, kalau dalam negeri pindah ke jawa tengah, ini kan memberikan suatu ketakutan," jelasnya.
Saat ini, lanjut Sofjan, upah merupakan hal yang tidak akan pernah menjadi solusi dalam mengatasi hidup layak di Indonesia. Akan tetapi, dalam memenuhi hidup layak perlu juga ditunjang seperti fasilitas umum yang berjalan dengan baik.
"Padahal bangsa kita itu perlu mencari kerja, kita harus sadar, upah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tapi harus dirundingkan kembali dengan pemerintah terkait transportasi murah, kesehatan murah, buruh itu melihat upah itu hidup mati, itu yang harus kita rubah, bukan karena inflasi, memang inflasi harus dijaga pemerintah," tutupnya.
Sumber : okezone.com
"Sebagian wilayah sudah selesai, seperti Jakarta itu Rp2,29 juta. Tinggal menunggu putusan bupati dan gubernur," ucap Sofjan saat Konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Sofjan menambahkan, akibat demo buruh pada pertengahan tahun ini, banyak perusahaan yang meninggalkan Indonesia karena permasalahan buruh yang
selalu terjadi setiap tahunnya. Namun, tidak sedikit pula yang tetap bertahan di Indonesia dengan berbagai cara.
"Paling besar itu negara Korea, terutama di garmen, sepatu dan elektorik komponennya, Jepang banyak capital intensifnya banyak mengganti mesin. Ini saya katakan akan banyak keluar lagi, tapi kita menahan mereka supaya mereka tidak pindah, kalau dalam negeri pindah ke jawa tengah, ini kan memberikan suatu ketakutan," jelasnya.
Saat ini, lanjut Sofjan, upah merupakan hal yang tidak akan pernah menjadi solusi dalam mengatasi hidup layak di Indonesia. Akan tetapi, dalam memenuhi hidup layak perlu juga ditunjang seperti fasilitas umum yang berjalan dengan baik.
"Padahal bangsa kita itu perlu mencari kerja, kita harus sadar, upah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tapi harus dirundingkan kembali dengan pemerintah terkait transportasi murah, kesehatan murah, buruh itu melihat upah itu hidup mati, itu yang harus kita rubah, bukan karena inflasi, memang inflasi harus dijaga pemerintah," tutupnya.
Sumber : okezone.com
Aksi Pemanasan Demo Buruh Macetkan Sekitar Pelabuhan Tanjung Priok
ekitar 300 buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta
melakukan aksi di depan pintu masuk Jakarta International Container
Terminal (JICT) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (28/10/2013) sore.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di sekitar Jalan Jampea dan Jalan
Sulawesi mengalami kemacetan.
Ratusan buruh itu mulai tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 dan bubar sekitar pukul 16.00 WIB setelah mereka berkeliling ke titik sentra buruh, seperti Ancol, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, dan Cakung. Setibanya di depan pintu masuk JICT, buruh berorasi dan menyerukan aksi mogok nasional serta meneriakkan yel-yel perjuangan kaum buruh.
Salah seorang perwakilan dari Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), Sahat Sihotang (35), mengatakan bahwa aksi mereka hari ini hanyalah pemanasan menjelang aksi mogok nasional pada 31 Oktober-1 November mendatang. "Aksi ini hanyalah pemanasan dan sosialisasi. Tujuan kita menyampaikan pada seluruh buruh yang ada di Jakarta Utara untuk terlibat pada pemogokan nasional nanti," ujarnya di lokasi, Senin.
Menurutnya, tidak kurang dari 300.000 buruh akan terlibat dalam aksi menuntut kenaikan upah minimun provinsi (UMP) sebesar 50 persen tersebut. Khusus di Jakarta, buruh menuntut (UMP) sebesar Rp 3,7 juta pada 2014. Buruh juga mendesak penghapusan sistem kerja outsourcing dan tersedianya jaminan kesehatan.
"Kenaikan UMP DKI menjadi Rp 3,7 juta adalah harga mati. Nanti selain melakukan mogok nasional, untuk di Jakarta Utara, para buruh akan berkumpul di Pintu JICT ini, akan kita lumpuhkan," ujarnya.
Kepala Unit Lalu Lintas Polres Jakarta Utara Ajun Komisaris Hambali mengatakan, ratusan personel keamanan dan petugas keamanan masing-masing perusahaan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini. Aksi demonstran berjalan tertib dan berakhir demonstran membubarkan diri pukul 15.30.
Sementara itu, untuk penjagaan aksi buruh pada saat mogok nasional, akan dikerahkan 900 polisi untuk menjaga setiap pos yang ditentukan dan fasilitas vital di dalam pelabuhan.
Sumber : kompas.com
Ratusan buruh itu mulai tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 dan bubar sekitar pukul 16.00 WIB setelah mereka berkeliling ke titik sentra buruh, seperti Ancol, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, dan Cakung. Setibanya di depan pintu masuk JICT, buruh berorasi dan menyerukan aksi mogok nasional serta meneriakkan yel-yel perjuangan kaum buruh.
Salah seorang perwakilan dari Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), Sahat Sihotang (35), mengatakan bahwa aksi mereka hari ini hanyalah pemanasan menjelang aksi mogok nasional pada 31 Oktober-1 November mendatang. "Aksi ini hanyalah pemanasan dan sosialisasi. Tujuan kita menyampaikan pada seluruh buruh yang ada di Jakarta Utara untuk terlibat pada pemogokan nasional nanti," ujarnya di lokasi, Senin.
Menurutnya, tidak kurang dari 300.000 buruh akan terlibat dalam aksi menuntut kenaikan upah minimun provinsi (UMP) sebesar 50 persen tersebut. Khusus di Jakarta, buruh menuntut (UMP) sebesar Rp 3,7 juta pada 2014. Buruh juga mendesak penghapusan sistem kerja outsourcing dan tersedianya jaminan kesehatan.
"Kenaikan UMP DKI menjadi Rp 3,7 juta adalah harga mati. Nanti selain melakukan mogok nasional, untuk di Jakarta Utara, para buruh akan berkumpul di Pintu JICT ini, akan kita lumpuhkan," ujarnya.
Kepala Unit Lalu Lintas Polres Jakarta Utara Ajun Komisaris Hambali mengatakan, ratusan personel keamanan dan petugas keamanan masing-masing perusahaan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini. Aksi demonstran berjalan tertib dan berakhir demonstran membubarkan diri pukul 15.30.
Sementara itu, untuk penjagaan aksi buruh pada saat mogok nasional, akan dikerahkan 900 polisi untuk menjaga setiap pos yang ditentukan dan fasilitas vital di dalam pelabuhan.
Sumber : kompas.com
32.000 Polisi Amankan Aksi Mogok Nasional
ntuk mengamankan aksi mogok nasional yang dilakukan oleh buruh, polisi
mengerahkan 32.000 personel kepolisian. Para buruh melakukan aksi
mogoknya di tempat kerja masing-masing mulai Senin ini hingga Kamis
mendatang.
Polisi mengerahkan pasukan gabungan yang terdiri dari 17.286 personel dari Polda Metro Jaya, 3.280 personel TNI, 1.882 personel Mabes Polri, 5.950. Personel Satgasres dan 4.139 personel Satpol PP.
"Petugas akan ditempatkan di lokasi demo dan mogok nasional masing-masing," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/10/2013).
Menurut Rikwanto, polisi akan diletakkan di titik titik aksi demonstrasi yang dilakukan di masing masing wilayah kerja para demonstran. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk menjaga objek-objek vital.
"Untuk objek rawan seperti DPR, Istana Negara dan kantor pemerintah lainnya juga akan tetap kita letakkan personel," kata Rikwanto.
Kawasan yang menjadi titik demo saat ini adalah kawasan industri Pulogadung, Cikarang Selatan, Bekasi, Tangerang, Depok dan Koja. Jika diperlukan, polisi akan menerapkan rekayasa jalan.
Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 50 persen, penghapusan sistem kerja outsorching dan jalankan BPJS kesehatan per 1 Januari 2014.
Sumber : kompas.com
Polisi mengerahkan pasukan gabungan yang terdiri dari 17.286 personel dari Polda Metro Jaya, 3.280 personel TNI, 1.882 personel Mabes Polri, 5.950. Personel Satgasres dan 4.139 personel Satpol PP.
"Petugas akan ditempatkan di lokasi demo dan mogok nasional masing-masing," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/10/2013).
Menurut Rikwanto, polisi akan diletakkan di titik titik aksi demonstrasi yang dilakukan di masing masing wilayah kerja para demonstran. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk menjaga objek-objek vital.
"Untuk objek rawan seperti DPR, Istana Negara dan kantor pemerintah lainnya juga akan tetap kita letakkan personel," kata Rikwanto.
Kawasan yang menjadi titik demo saat ini adalah kawasan industri Pulogadung, Cikarang Selatan, Bekasi, Tangerang, Depok dan Koja. Jika diperlukan, polisi akan menerapkan rekayasa jalan.
Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 50 persen, penghapusan sistem kerja outsorching dan jalankan BPJS kesehatan per 1 Januari 2014.
Sumber : kompas.com
Apindo: Serikat Pekerja Jangan Rusak Iklim Investasi
Kalangan pengusaha mewanti-wanti agar serikat buruh yang gencar
melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum tidak merusak iklim
imvestasi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Sofjan Wanandi menyatakan, kalangan swasta mulai tak nyaman dengan
ketidakpastian usaha mereka karena maraknya demo.
"Saya tidak
ingin pengupahan didasarkan demo-demo. Iklim investasi dunia sedang
tidak baik. Jangan kita merusak lagi," kata Sofjan di kantor Apindo
Training Center, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Sofjan
mengatakan, dunia usaha pernah mengecap pengalaman pahit akibat kenaikan
upah minimum tahun lalu. Sepanjang semester pertama 2013, sejumlah
investor memilih hengkang dari Indonesia, dan 200.000 karyawan pun
dirumahkan.
Untuk kawasan Jabodetabek, hingga Mei 2013 tercatat
ada 65.000 karyawan yang diPHK menyusul tutupnya sejumlah pabrik asal
Korea di Jakarta. Sebagian besar merupakan perusahaan labor intensive atau padat karya yang bergerak di sektor garmen, sepatu, dan elektronik.
"Ada beberapa perusahaan Taiwan tapi tidak banyak. Kalau Jepang itu capital insentive. Tapi karyawan outsourcing mereka sekarang diganti dengan mesin," sebutnya lagi.
Sofjan
mengaku, sejumlah anggota dan mitra Apindo yang beroperasi di Kawasan
Berikat Nusantara pun berencana hengkang. Namun, ia mengklaim sudah
berupaya untuk menahan mereka.
"Nanti pengusaha itu lama-lama
mikir impor saja daripada bangun pabrik. Kita tahu bangsa kita masih
butuh banyak pekerjaan," jelasnya.
Sumber : kompas.com
Ratusan Buruh Ancam Menginap di Kantor Jokowi
Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Para
buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta, Aspek Indonesia,
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konsolidasi Nasional
Gerakan Buruh (KNGB) itu kompak mengenakan pakaian hitam.
Pantauan Selasa (29/10/2013), ratusan buruh itu berdiri menutupi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sehingga jalan di depan kantor Gubernur Jokowi itu tidak bisa dilewati kendaraan.
Dalam aksi demo kali ini, para buruh menuntut 3 hal, yaitu pencabutan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, merealisasikan kenaikan upah Rp 3,7 juta, dan meminta penghapusan sistem kerja outsourcing termasuk di BUMN.
"Sebelum saya mulai, saya sampaikan pada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Hari ini kami akan menginap di Balaikota kalau tidak bisa menemui kami. Pokoknya kami nginap," ujar salah seorang orator buruh.
Pada aksi kali ini, sayangnya Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tidak berada di Balaikota. Jokowi sedang berada di BPK RI, sementara Ahok sedang berada di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menghadiri Sertijab Kapolri baru.
Sumber : Liputan6.com
Pantauan Selasa (29/10/2013), ratusan buruh itu berdiri menutupi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sehingga jalan di depan kantor Gubernur Jokowi itu tidak bisa dilewati kendaraan.
Dalam aksi demo kali ini, para buruh menuntut 3 hal, yaitu pencabutan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, merealisasikan kenaikan upah Rp 3,7 juta, dan meminta penghapusan sistem kerja outsourcing termasuk di BUMN.
"Sebelum saya mulai, saya sampaikan pada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Hari ini kami akan menginap di Balaikota kalau tidak bisa menemui kami. Pokoknya kami nginap," ujar salah seorang orator buruh.
Pada aksi kali ini, sayangnya Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tidak berada di Balaikota. Jokowi sedang berada di BPK RI, sementara Ahok sedang berada di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menghadiri Sertijab Kapolri baru.
Sumber : Liputan6.com
SOSIALISASI AKSI NASIONAL ( MODARNAS )
BURUH ADALAH PILAR UTAMA EKONOMI BANGSA
Kondisi ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di dunia, namun kondisi buruh dan rakyat Indonesia sangat terpuruk dan bahkan tidak ikut menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut hal ini dibuktikan dengan fakta dan realita yang selalu di hadapi oleh rakyat Indonesia antara lain sbb;
• Upah buruh rata – rata diindonesia hanya cukup untuk hidup 20 hari, padahal
buruh bekerja 1 bulan penuh di perusahaan, bahkan hal tersebut dengan
diperparah oleh fakta yang ada bahwasannya upah buruh di Indonesia sampai
saat ini masih sama dengan upah para pembantu rumah tangga di Negara
tetangga yaitu Malaysia dan masih jauh dibawah upah para pembantu rumah
tangga di Negara Singapura.
• Banyaknya Rakyat Indonesia yang mati sia –sia karena tidak mampu berobat dan
ditolak oleh rumah sakit,
• Perbudakan modern merajalela hampir di seluruh perusahaan dalam bentuk outsourcing dan kerja kontrak, sehingga jelas-jelas buruh bakal kehilangan masa depan karena tidak ada kepastian status dan penghasilan.
Kepada kawan – kawan buruh, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, bersama ini kami sampaikan bahwa kami buruh Indonesia akan melakukan aksi mogok Nasional di 200 Kabupaten/Kota, dan 20 Provinsi untuk meminta kepada pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia. Adapun aksi akan kami laksanakan pada :
Hari, tanggal : Kamis dan Jum’at, 31 oktober dan 1 November 2013.
Waktu : jam 06.00 a/d 18.00 wib
Tempat : lingkungan Perusahaan, kawasan, dan PEMDA.
TUNTUTAN :
1. Pemerintah menetapkan Upah layak Bogor 2014 sebesar Rp. 3,5jt dengan
mengacu KHL 84 item.
2. Meminta kepada pemerintah melaksanakan Jaminan Sosial Kesehatan/berobat
gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali mulai 1 Januari 2014.
3. Menghapus system kerja outsourcing di bumi Indonesia.
4. Presiden mencabut INPRES no 09 tahun 2013.
5. DPR RI menetapkan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Mogok Nasional akan dilakukan diseluruh Indonesia secara tertib dan damai serta tidak anarkis dengan menjemput para pekerja/buruh disetiap perusahaan diwilayah masing-masing untuk selanjutnya berkumpul di pusat pemerintahan daerah kab/kota Bogor, karena Mogok Nasional adalah menghentikan segala aktifitas pekerjaan pada saat itu juga dan pihak perusahaan tidak boleh melarang atau bahkan mengintimidasi pekerja/karyawannya untuk ikut melakukan aksi Mogok Nasional yang pada hakekatnya adalah Hak Dasar seorang pekerja/buruh.
Untuk itu kami minta bantuan dan kerjasama kepada seluruh element masyarakat dan para pimpinan perusahaan serta perwakilan para pekerja/buruh disetiap perusahaan, jangan paksa kami para pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak kami berbuat ANARKIS & terpaksa melakukan SWEEPING yang akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri.
FSPMI SP AMK – SP AI – SP EE – SP LOGAM – GARDAMETAL – SP KEP – ISBI – FARKES – ALIANSI BURUH BOGOR ( ABB ) – ALIANSI BURUH CILEUNGSI ( ABC ) – FORUM BURUH WANAHERANG BERGERAK – FORUM BURUH CIAWI ( FBC ) – KOALISI BURUH SUKABUMI ( KBS )
Selasa, 29 Oktober 2013 puluhan ribu buruh & Element LSM Se-Kab/Kota bogor bergerak menuju kantor pusat pemerintahan kab/kota Bogor jam 10:00 - Selesai...!!! sekaligus sebagai pemanasan MOGOK NASIONAL yang ke-2 sekaligus meminta jawaban kepada bupati tentang UMK Bogor 2014 Rp. 3,5jt yang mengacu 84 item KHL,,,,
Kita tunjukkan bahwa buruh bogor mau bergerak untuk perjuangan hajat hidup orang banyak bukan menuruti ELIT DPC yang menolak MONAS...
Hidup Buruh...Hidup Buruh...Hidup Buruh Yang Melawan Penindasan...
BURUH BERSATU PASTI MENANG...
Sumber : Sobi AC
Kondisi ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di dunia, namun kondisi buruh dan rakyat Indonesia sangat terpuruk dan bahkan tidak ikut menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut hal ini dibuktikan dengan fakta dan realita yang selalu di hadapi oleh rakyat Indonesia antara lain sbb;
• Upah buruh rata – rata diindonesia hanya cukup untuk hidup 20 hari, padahal
buruh bekerja 1 bulan penuh di perusahaan, bahkan hal tersebut dengan
diperparah oleh fakta yang ada bahwasannya upah buruh di Indonesia sampai
saat ini masih sama dengan upah para pembantu rumah tangga di Negara
tetangga yaitu Malaysia dan masih jauh dibawah upah para pembantu rumah
tangga di Negara Singapura.
• Banyaknya Rakyat Indonesia yang mati sia –sia karena tidak mampu berobat dan
ditolak oleh rumah sakit,
• Perbudakan modern merajalela hampir di seluruh perusahaan dalam bentuk outsourcing dan kerja kontrak, sehingga jelas-jelas buruh bakal kehilangan masa depan karena tidak ada kepastian status dan penghasilan.
Kepada kawan – kawan buruh, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, bersama ini kami sampaikan bahwa kami buruh Indonesia akan melakukan aksi mogok Nasional di 200 Kabupaten/Kota, dan 20 Provinsi untuk meminta kepada pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia. Adapun aksi akan kami laksanakan pada :
Hari, tanggal : Kamis dan Jum’at, 31 oktober dan 1 November 2013.
Waktu : jam 06.00 a/d 18.00 wib
Tempat : lingkungan Perusahaan, kawasan, dan PEMDA.
TUNTUTAN :
1. Pemerintah menetapkan Upah layak Bogor 2014 sebesar Rp. 3,5jt dengan
mengacu KHL 84 item.
2. Meminta kepada pemerintah melaksanakan Jaminan Sosial Kesehatan/berobat
gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali mulai 1 Januari 2014.
3. Menghapus system kerja outsourcing di bumi Indonesia.
4. Presiden mencabut INPRES no 09 tahun 2013.
5. DPR RI menetapkan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Mogok Nasional akan dilakukan diseluruh Indonesia secara tertib dan damai serta tidak anarkis dengan menjemput para pekerja/buruh disetiap perusahaan diwilayah masing-masing untuk selanjutnya berkumpul di pusat pemerintahan daerah kab/kota Bogor, karena Mogok Nasional adalah menghentikan segala aktifitas pekerjaan pada saat itu juga dan pihak perusahaan tidak boleh melarang atau bahkan mengintimidasi pekerja/karyawannya untuk ikut melakukan aksi Mogok Nasional yang pada hakekatnya adalah Hak Dasar seorang pekerja/buruh.
Untuk itu kami minta bantuan dan kerjasama kepada seluruh element masyarakat dan para pimpinan perusahaan serta perwakilan para pekerja/buruh disetiap perusahaan, jangan paksa kami para pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak kami berbuat ANARKIS & terpaksa melakukan SWEEPING yang akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri.
FSPMI SP AMK – SP AI – SP EE – SP LOGAM – GARDAMETAL – SP KEP – ISBI – FARKES – ALIANSI BURUH BOGOR ( ABB ) – ALIANSI BURUH CILEUNGSI ( ABC ) – FORUM BURUH WANAHERANG BERGERAK – FORUM BURUH CIAWI ( FBC ) – KOALISI BURUH SUKABUMI ( KBS )
Selasa, 29 Oktober 2013 puluhan ribu buruh & Element LSM Se-Kab/Kota bogor bergerak menuju kantor pusat pemerintahan kab/kota Bogor jam 10:00 - Selesai...!!! sekaligus sebagai pemanasan MOGOK NASIONAL yang ke-2 sekaligus meminta jawaban kepada bupati tentang UMK Bogor 2014 Rp. 3,5jt yang mengacu 84 item KHL,,,,
Kita tunjukkan bahwa buruh bogor mau bergerak untuk perjuangan hajat hidup orang banyak bukan menuruti ELIT DPC yang menolak MONAS...
Hidup Buruh...Hidup Buruh...Hidup Buruh Yang Melawan Penindasan...
BURUH BERSATU PASTI MENANG...
Sumber : Sobi AC
Jokowi: Rupiah Melemah... Malah Ribet Urus Upah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, tidak mungkin Pemerintah
Provinsi DKI memenuhi tuntutan buruh tentang kenaikan upah minimum
provinsi sebesar Rp 3,7 juta.
"Melihat situasi kayak begini saja, kita deg-degan rupiah melemah terus, defisit, impor ditahan. Ini malah ribet urus UMP. Kalau kemarin-kemarin, situasi enggak kayak sekarang, kita masih bisa. Lah sekarang," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa(3/9/2013).
Jokowi mengatakan, tuntutan buruh sebenarnya salah alamat. Menurut dia, yang menentukan komponen untuk UMP adalah perwakilan pengusaha serta komponen pekerja. Gubernur hanya menyetujui atau tidaknya usulan yang diputus itu.
Jokowi menyarankan, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kian melemah, seharusnya buruh membantu pengusaha untuk paling tidak menciptakan iklim positif bagi investasi di DKI Jakarta. "Menurut saya harus ada saling pengertian antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Artinya saling mengerti kondisi karena ini image," ujarnya.
Siang ini ratusan buruh dari Forum Buruh DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Jokowi dan Basuki menaikkan upah mininum provinsi pada 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Tuntutan itu sesuai dengan janji Basuki bahwa upah layak di Jakarta adalah Rp 4 juta.
"Melihat situasi kayak begini saja, kita deg-degan rupiah melemah terus, defisit, impor ditahan. Ini malah ribet urus UMP. Kalau kemarin-kemarin, situasi enggak kayak sekarang, kita masih bisa. Lah sekarang," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa(3/9/2013).
Jokowi mengatakan, tuntutan buruh sebenarnya salah alamat. Menurut dia, yang menentukan komponen untuk UMP adalah perwakilan pengusaha serta komponen pekerja. Gubernur hanya menyetujui atau tidaknya usulan yang diputus itu.
Jokowi menyarankan, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kian melemah, seharusnya buruh membantu pengusaha untuk paling tidak menciptakan iklim positif bagi investasi di DKI Jakarta. "Menurut saya harus ada saling pengertian antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Artinya saling mengerti kondisi karena ini image," ujarnya.
Siang ini ratusan buruh dari Forum Buruh DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Jokowi dan Basuki menaikkan upah mininum provinsi pada 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Tuntutan itu sesuai dengan janji Basuki bahwa upah layak di Jakarta adalah Rp 4 juta.
Buruh Tangerang Sosialisasi Mogok Nasional di Pabrik-pabrik
Ratusan buruh di Tangerang, Banten, melakukan aksi sosialisasi ke
sejumlah pabrik terkait rencana aksi mogok nasional pada Kamis
(31/10/2013).
Koordinator aksi dari Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) Koswara mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan membagikan selebaran kepada buruh di tiap-tiap pabrik. "Kami ingin mengajak semua buruh untuk ikut serta dalam aksi mogok nasional pada 31 Oktober nanti," kata Koswara di Tangerang, Senin (28/10/2013).
Selebaran tersebut berisi beberapa tuntutan, yakni menolak instruksi presiden tentang upah, upah layak untuk buruh, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Buruh juga menolak sistem kerja kontrak, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK), menolak union busting, serta menolak privatisasi aset-aset negara.
"Tuntutan yang kami sampaikan merupakan hasil dari aspirasi buruh dan permasalahan yang selama ini ada dan diharapkan dapat diselesaikan," ujarnya.
Sosialisasi tersebut dilakukan oleh 800 orang dari berbagai elemen buruh. Mereka melakukan aksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan satu mobil komando. Mereka masuk ke dalam setiap pabrik yang mereka lewati mulai dari Bundaran 1 Citra Raya, Cikupa, zona industri Jabar Wood, hingga ke Bitung, Kabupaten Tangerang. Mereka juga melakukan sosialisasi di kawasan Industri Manis dan Jatake di Kota Tangerang, kawasan industri Bunder, Pasar Kemis, Cikupa Mas, Bonen, Balaraja, dan berakhir di Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
Sumber : kompas.com
Koordinator aksi dari Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) Koswara mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan membagikan selebaran kepada buruh di tiap-tiap pabrik. "Kami ingin mengajak semua buruh untuk ikut serta dalam aksi mogok nasional pada 31 Oktober nanti," kata Koswara di Tangerang, Senin (28/10/2013).
Selebaran tersebut berisi beberapa tuntutan, yakni menolak instruksi presiden tentang upah, upah layak untuk buruh, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Buruh juga menolak sistem kerja kontrak, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK), menolak union busting, serta menolak privatisasi aset-aset negara.
"Tuntutan yang kami sampaikan merupakan hasil dari aspirasi buruh dan permasalahan yang selama ini ada dan diharapkan dapat diselesaikan," ujarnya.
Sosialisasi tersebut dilakukan oleh 800 orang dari berbagai elemen buruh. Mereka melakukan aksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan satu mobil komando. Mereka masuk ke dalam setiap pabrik yang mereka lewati mulai dari Bundaran 1 Citra Raya, Cikupa, zona industri Jabar Wood, hingga ke Bitung, Kabupaten Tangerang. Mereka juga melakukan sosialisasi di kawasan Industri Manis dan Jatake di Kota Tangerang, kawasan industri Bunder, Pasar Kemis, Cikupa Mas, Bonen, Balaraja, dan berakhir di Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
Sumber : kompas.com
Di Depok, Pengusaha dan Buruh Sepakat Mogok Tiga Jam
Para pengusaha dan buruh di Kota Depok sepakat mogok kerja selama tiga
jam pada hari mogok kerja buruh nasional, 31 Oktober 2013. Mogok kerja
mulai dilakukan pada pukul 09.00-12.00, dan para buruh akan melakukan
unjuk rasa di perusahaan masing-masing.
Kesepakatan itu tertuang dalam Lembaran Kerja Sama (LKS) 2013 dan diterbitkan berupa surat keputusan. "Pengusaha dan buruh sepakat mogok kerja hanya tiga jam," kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail seusai pembahasan tersebut, Senin (28/10/2013).
Ketua Apindo Kota Depok Inu Kertapati Harahap menyatakan, buruh Depok sepakat tidak pergi ke Jakarta.
Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Kota Depok Zainuddin Agung mengatakan, buruh menuntut UMK Rp 3,7 juta dari sebelumnya sebesar Rp 2,2 juta. Buruh juga menuntut pemberlakuan UU BPJS mulai 1 Januari 2014.
Namun, Wali Kota Depok sepakat dalam menentukan UMK Kota Depok 2014 menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan mempertimbangkan kenaikan UMK sebesar 35 persen dari yang berlaku pada 2013 sebesar Rp 2,2 juta, seperti dikutip dari Antara.
Sumber: kompas.com
Kesepakatan itu tertuang dalam Lembaran Kerja Sama (LKS) 2013 dan diterbitkan berupa surat keputusan. "Pengusaha dan buruh sepakat mogok kerja hanya tiga jam," kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail seusai pembahasan tersebut, Senin (28/10/2013).
Ketua Apindo Kota Depok Inu Kertapati Harahap menyatakan, buruh Depok sepakat tidak pergi ke Jakarta.
Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Kota Depok Zainuddin Agung mengatakan, buruh menuntut UMK Rp 3,7 juta dari sebelumnya sebesar Rp 2,2 juta. Buruh juga menuntut pemberlakuan UU BPJS mulai 1 Januari 2014.
Namun, Wali Kota Depok sepakat dalam menentukan UMK Kota Depok 2014 menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan mempertimbangkan kenaikan UMK sebesar 35 persen dari yang berlaku pada 2013 sebesar Rp 2,2 juta, seperti dikutip dari Antara.
Sumber: kompas.com
Rawan Demo Buruh, Timur Minta Para Kapolda Tak Hadiri Sertijab
Upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolri dari Jenderal Pol Timur
Pradopo ke Komjen Pol Sutarman di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa
Barat, pagi ini dihadiri 1.134 tamu undangan secara umum dan 120 tamu
VVIP
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, untuk tamu VVIP yang diundang antara lain menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, anggota legislatif, duta besar negara sahabat dan para mantan Kapolri.
"Para menteri kabinet, anggota legislatif, dubes, dan mantan kapolri," ujar Ronny di Lapangan Mako Brimob, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Mengingat saat ini sedang gencar demo buruh, jelas Ronny, Timur mengimbau para kapolda untuk tidak hadir apabila situasi wilayahnya sedang tidak kondusif. Sepekan sebelum sertijab, Timur meminta para kapolda agar mementingkan keamanan wilayahnya daripada menghadiri penyerahan jabatan kapolri itu.
"Kapolda yang menentukan sendiri wilayah. Hadir, kalau merasa aman wilayahnya ya hadir. Tapi Kapolri Timur Pradopo menyampaikan seminggu sebelum pelantikan dalam video konpers ke seluruh kapolda agar mementingkan daerahnya masing-masing dalam melayani mogok buruh," ucap Ronny.
Pantauan Liputan6.com, para tamu saat ini sudah tampak hadir sebelum upacara diselenggarakan. Sejumlah kendaraan taktis dari sejumlah divisi berjejer di sekitar lokasi pelantikan.
Selain itu, akan digelar juga sertijab Ketua Umum Bhayangkari dari istri Jenderal Timur Pradopo, Irianti Sari Andayani kepada istri Jenderal Sutarman, Eli Sutiarti Sukandi.
Sumber:Liputan6.com
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, untuk tamu VVIP yang diundang antara lain menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, anggota legislatif, duta besar negara sahabat dan para mantan Kapolri.
"Para menteri kabinet, anggota legislatif, dubes, dan mantan kapolri," ujar Ronny di Lapangan Mako Brimob, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Mengingat saat ini sedang gencar demo buruh, jelas Ronny, Timur mengimbau para kapolda untuk tidak hadir apabila situasi wilayahnya sedang tidak kondusif. Sepekan sebelum sertijab, Timur meminta para kapolda agar mementingkan keamanan wilayahnya daripada menghadiri penyerahan jabatan kapolri itu.
"Kapolda yang menentukan sendiri wilayah. Hadir, kalau merasa aman wilayahnya ya hadir. Tapi Kapolri Timur Pradopo menyampaikan seminggu sebelum pelantikan dalam video konpers ke seluruh kapolda agar mementingkan daerahnya masing-masing dalam melayani mogok buruh," ucap Ronny.
Pantauan Liputan6.com, para tamu saat ini sudah tampak hadir sebelum upacara diselenggarakan. Sejumlah kendaraan taktis dari sejumlah divisi berjejer di sekitar lokasi pelantikan.
Selain itu, akan digelar juga sertijab Ketua Umum Bhayangkari dari istri Jenderal Timur Pradopo, Irianti Sari Andayani kepada istri Jenderal Sutarman, Eli Sutiarti Sukandi.
Sumber:Liputan6.com
Buruh Tuntut UMR Rp 3,7 Juta, DPR: Cari Win-win Solution
Ribuan buruh menggelar aksi mogok nasional selama 5 hari mulai 28
Oktober sampai 1 November 2013 dengan agenda menuntut kenaikan upah
minimum regional (UMR) hingga menghapuskan sistem outsourcing. Mengenai
upah, buruh di Jakarta menuntut kenaikan UMP 2014 sebesar Rp 3,7 juta.
Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menilai tuntutan itu wajar karena pada dasarnya semua orang mengharapkan penghasilan yang besar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
"Tentunya semua orang yang bekerja ingin dapat penghasilan yang cukup, angka segitu bagi saya wajar saja," kata Sohibul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, angka tersebut harus dibicarakan lagi antara pemerintah, pengusaha dan perwakilan buruh. Sehingga asas keadilan dan keuntungan bagi para buruh dan perusahaan harus terpenuhi dan mendapatkan kesepakatan untuk seadil-adilnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
"Tapi soal keadilan itu yang harus dibicarakan lagi lebih jauh. Apakah angka itu mempengaruhi perusahaannya apa nggak? jadi itu harus dicari win-win solution-nya," imbuh Shohibul.
Sementara Jokowi minta para buruh menyampaikan tuntutan yang rasional. Menurut Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu, untuk mengajukan tuntutannya, para buruh harus mempertimbangkan banyak faktor.
"Mestinya lihat, masuk logika atau tidak. Kita juga harus lihat faktor eksternal, ekonomi seperti apa," kata Jokowi
Sumber:Liputan6.com
Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menilai tuntutan itu wajar karena pada dasarnya semua orang mengharapkan penghasilan yang besar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
"Tentunya semua orang yang bekerja ingin dapat penghasilan yang cukup, angka segitu bagi saya wajar saja," kata Sohibul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, angka tersebut harus dibicarakan lagi antara pemerintah, pengusaha dan perwakilan buruh. Sehingga asas keadilan dan keuntungan bagi para buruh dan perusahaan harus terpenuhi dan mendapatkan kesepakatan untuk seadil-adilnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
"Tapi soal keadilan itu yang harus dibicarakan lagi lebih jauh. Apakah angka itu mempengaruhi perusahaannya apa nggak? jadi itu harus dicari win-win solution-nya," imbuh Shohibul.
Sementara Jokowi minta para buruh menyampaikan tuntutan yang rasional. Menurut Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu, untuk mengajukan tuntutannya, para buruh harus mempertimbangkan banyak faktor.
"Mestinya lihat, masuk logika atau tidak. Kita juga harus lihat faktor eksternal, ekonomi seperti apa," kata Jokowi
Sumber:Liputan6.com
Subscribe to:
Posts (Atom)