Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Batam, Syaiful Badri, mengatakan aksi demo yang dilakukan ribuan buruh
di Batam, Kamis (28/11/2013), akibat Pemerintah yang tidak memiliki
konsep ketenagakerjaan. Sehingga, banyak kebijakan yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan.
"Hal ini juga termasuk lemahnya anggota dewan, yang tidak mampu mengawal kebijakan itu," kata dia, di Gedung DPRD Batam, terkait aksi demo buruh hari ini.
Aksi demo ribuan buruh di Batam, kata Syaiful, menuntut supaya upah kelompok usaha segera diteken, sesuai dengan usulan buruh. Jika tidak, maka aksi buruh akan berlanjut hingga tanggal 30 November 2013, bahkan bisa juga berlanjut lebih lama.
Ribuan buruh yang turun ke jalan merupakan anggota serikat buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Serikat Pekerja Nasional. Tak hanya anggota serikat, massa buruh non serikat juga dihimbau untuk ikut turun ke jalan.
"Hari ini aktivitas produksi di Batam akan dilumpuhkan. Kalau Gubernur tak mau teken upah kelompok usaha, maka buruh akan meminta UMK Batam 2014 menjadi Rp2,7 juta," kata dia.
Setelah massa dari setiap lokasi perusahaan turun ke jalan, kata Syaiful, semuanya yang diperkirakan menjapai belasan ribu akan berkumpul ke DPRD Batam untuk menuntut usulan yang menjadi hak buruh diteken oleh Gubernur Kepri.
Sumber : batamtoday.com
"Hal ini juga termasuk lemahnya anggota dewan, yang tidak mampu mengawal kebijakan itu," kata dia, di Gedung DPRD Batam, terkait aksi demo buruh hari ini.
Aksi demo ribuan buruh di Batam, kata Syaiful, menuntut supaya upah kelompok usaha segera diteken, sesuai dengan usulan buruh. Jika tidak, maka aksi buruh akan berlanjut hingga tanggal 30 November 2013, bahkan bisa juga berlanjut lebih lama.
Ribuan buruh yang turun ke jalan merupakan anggota serikat buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Serikat Pekerja Nasional. Tak hanya anggota serikat, massa buruh non serikat juga dihimbau untuk ikut turun ke jalan.
"Hari ini aktivitas produksi di Batam akan dilumpuhkan. Kalau Gubernur tak mau teken upah kelompok usaha, maka buruh akan meminta UMK Batam 2014 menjadi Rp2,7 juta," kata dia.
Setelah massa dari setiap lokasi perusahaan turun ke jalan, kata Syaiful, semuanya yang diperkirakan menjapai belasan ribu akan berkumpul ke DPRD Batam untuk menuntut usulan yang menjadi hak buruh diteken oleh Gubernur Kepri.
Sumber : batamtoday.com
No comments:
Post a Comment