Pengusaha nasional yang diwakili Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi angkat suara soal tuntutan kenaikan upah dari
kaum buruh. Menurutnya yang menuntut kenaikan upah tinggi adalah oknum
yang mengatasnamakan kaum buruh.
"Kalau minta 100% terserah saja.
Kita sudah sering diancam. Nggak ada yang ributkan. Orang luar yang
nggak bekerja yang ributkan itu," ucap Sofjan pada acara press
conference Kadin di Park Lane Casablanca Jakarta, Senin (21/10/2013).
Menurutnya
saat ini pemerintah, buruh dan pengusaha sedang berdiskusi pada dewan
pengupahan menentukan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Dalam
kurun 1 minggu ke depan, diharapkan sudah ada titik temu mengenai
besaran upah.
"Dalam minggu ini selesai di dewan pengupahan.
Minggu ini nego terjadi. Kenaikan ini kita pegang jadi ini semua kita
melihat apa yang diarahkan pemerintah. Ini bisa selesai sebelum 1
November. Kalau terlambat ya 1-2 minggu," sebutnya.
Ketua Umum
Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistio di
tempat sama menjelaskan pihaknya menginginkan adanya kenaikan upah yang
wajar.
"Pengusaha usualnnya yang wajar yang bisa diterima
pengusaha. Kalau masih minta di luar kesepatan bisa ketemu untuk ada
titik temu," sebutnya.
Ia pun menilai, apapun bentuk pemaksaan
hingga pengrusakan untuk menuntut kenaikan gaji tinggi. Bisa berdampak
negatif ke iklim investasi dan usaha.
"Jangan sampai begitu. Kita
tempat bekerja dirusak. Akhirnya bisa menggangu minat investasi di
negara kita. Kita harus memperlihatkan iklim yang tenang dan kondusif.
Itu yang dibutuhkan saat ini," jelasnya.
Sumber:detikfinance.com
Thursday, October 24, 2013
BUMN Produsen Senjata dan Panser Buka 2.000 Lowongan Kerja
BUMN produsen senjata dan panser, PT Pindad (Pesero) membuka ribuan
pegawai baru untuk bergabung dengan perusahaan yang bermarkas di Kota
Bandung, Jawa Barat ini.
Pindad memastikan menutup pintu bagi pekerja asing yang berniat bergabung, artinya Pindad hanya menerima calon pegawai dari dalam negeri saja. Kebutuhan Pindad untuk pegawai baru mencapai 2.000 orang.
"SDM nggak dari luar negeri, tapi dalam negeri. Inilah yang kita bidik," jelas Plt Direktur Utama Pindad Tri Hardjono di sela-sela menerima kunjungan rombongan MPR RI di kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Kamis (24/10/2013).
Menurut Tri, selama ini proses perekrutan pekerja terbilang jarang dilakukan Pindad. Ia menyebut hampir 15 tahun pihak Pindad tidak pernah merekrut para pegawai baru.
"Baru dua tahun terakhir, kita melakukan rekrutmen. Bulan ini ada proses rekrutmen dan terus berlanjut," ungkapnya.
Tri menjelaskan tidak ada spesifikasi khusus untuk kriteria calon pegawai Pindad. Para calon pegawai baru bakal digembleng dan dikembangkan karakternya oleh perusahan dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan.
"Terpenting pendidikanya formal," ucap Tri.
Ia menuturkan, saat ini pekerja Pindad jumlahnya sekitar 2.420 orang. Namun, menurutnya, perbandingan antara pekerja yang masuk dan keluar belum berimbang.
"Kondisi idealnya pada angka 2000-an. Artinya, 2.000 (pekerja) yang lama diganti dengan baru. Itu (jumlah) ideal buat industri yang arahnya inovasi," kata Tri.
Sumber:detikfinance.com
Pindad memastikan menutup pintu bagi pekerja asing yang berniat bergabung, artinya Pindad hanya menerima calon pegawai dari dalam negeri saja. Kebutuhan Pindad untuk pegawai baru mencapai 2.000 orang.
"SDM nggak dari luar negeri, tapi dalam negeri. Inilah yang kita bidik," jelas Plt Direktur Utama Pindad Tri Hardjono di sela-sela menerima kunjungan rombongan MPR RI di kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Kamis (24/10/2013).
Menurut Tri, selama ini proses perekrutan pekerja terbilang jarang dilakukan Pindad. Ia menyebut hampir 15 tahun pihak Pindad tidak pernah merekrut para pegawai baru.
"Baru dua tahun terakhir, kita melakukan rekrutmen. Bulan ini ada proses rekrutmen dan terus berlanjut," ungkapnya.
Tri menjelaskan tidak ada spesifikasi khusus untuk kriteria calon pegawai Pindad. Para calon pegawai baru bakal digembleng dan dikembangkan karakternya oleh perusahan dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan.
"Terpenting pendidikanya formal," ucap Tri.
Ia menuturkan, saat ini pekerja Pindad jumlahnya sekitar 2.420 orang. Namun, menurutnya, perbandingan antara pekerja yang masuk dan keluar belum berimbang.
"Kondisi idealnya pada angka 2000-an. Artinya, 2.000 (pekerja) yang lama diganti dengan baru. Itu (jumlah) ideal buat industri yang arahnya inovasi," kata Tri.
Sumber:detikfinance.com
Buruh Rajin Demo, Ini 8 Sikap Resmi Para Pengusaha
Para serikat buruh selama 3 tahun terakhir kerap melakukan demonstrasi
sehingga membuat trauma masyarakat, pekerja hingga investor. Untuk itu
para pengusaha mengeluarkan 8 sikap resminya terkait aksi demo buruh
yang terlalu sering tersebut.
"Dalam 3 tahun terakhir aksi-aksi unjuk rasa sudah jadi traumatis bagi masyarakat, pekerja sampai investor. Proses penetapan upah diberbagai daerah diikuti aksi intimidasi dan berpotensi mengganggu penetapan upah di dewan pengupahan sampai mengganggu masyarakat," ujar Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (FORKAN) Franky Sibarani ditemui di Kantor KADIN Indonesia, Kuningan, Kamis (24/10/2013).
Franky mengatakan dengan kondisi tersebut para pengusaha yang tergabung dalam lintas asosiasi industri dan perdagangan mengeluarkan pernyataan sikap. Berikut ini 8 penyataan sikap pengusaha:
Sumber: detikfiinance.com
"Dalam 3 tahun terakhir aksi-aksi unjuk rasa sudah jadi traumatis bagi masyarakat, pekerja sampai investor. Proses penetapan upah diberbagai daerah diikuti aksi intimidasi dan berpotensi mengganggu penetapan upah di dewan pengupahan sampai mengganggu masyarakat," ujar Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (FORKAN) Franky Sibarani ditemui di Kantor KADIN Indonesia, Kuningan, Kamis (24/10/2013).
Franky mengatakan dengan kondisi tersebut para pengusaha yang tergabung dalam lintas asosiasi industri dan perdagangan mengeluarkan pernyataan sikap. Berikut ini 8 penyataan sikap pengusaha:
- Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, dan banyaknya PHK di tahun 2013 ini, FORKAN yakin, banyak Pekerja yang masih ingin memperbaiki ekonomi dengan tidak memperkeruh kondisi dalam negeri.
- Kepada Bupati dan Gubernur untuk memberikan kepastian proses UMP (Upah Minimum Provinsi) di dewan pengupahan yang berjalan baik.
- Mengimbau kepada semua perusahaan tetap bekerja.
- Perusahaan di daerah-daerah industri supaya mewaspadai adanya potensi gangguan keamanan. Khusus di Kawasan Industri, supaya berkoordinasi dengan pengelola kawasan Industri.
- Perusahaan di daerah rawan gangguan, supaya memperkuat bipartit dengan serikat pekerja.
- FORKAN Mendukung langkah Polisi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 2013, untuk memberikan jaminan keamanan kepada pelaku usaha/industri. Dan Polisi diharapkan mengambil tindakan tegas bagi pendemo yang memaksa sweeping dan merusak properti industri.
- Pemaksaan partisipasi mogok oleh serikat pekerja pada anggotanya berpotensi merusak hubungan industrial internal perusahaan yang telah terbina dengan baik.
- Semua pihak harus berupaya untuk menjaga iklim usaha yang kondusif ditengah memburuknya situasi ekonomi saat ini (supaya tidak memperburuk situasi).
Sumber: detikfiinance.com
Kisruh Upah Buruh di Indonesia Jadi Perhatian Dirjen ILO
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan Dirjen
International Labour Organization (ILO) Guy Ryder mendukung upaya
pemerintah Indonesia menetapkan skema baru penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP).
Seperti diketahui Presiden SBY mengeluarkan Inpres tentang Pedomaan Kebijakan UMP berisi beberapa ketentuan sebagai acuan kepala daerah. Inpres ini ada batasan maksimal kenaikan ada yang 10% di atas inflasi khsusnya perusahaan padat modal.
Sedangkan untuk upah minimum padat karya dan industri menengah dipatok 5% di atas inflasi. Hal ini jauh di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP 50% pada tahun depan.
"Dirjen ILO understanding-nya bagus sekali. Tidak ada pemaksaan. Dan dalam kondisi global dia sangat menganjurkan ada terjadi kesepakatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia, dia apresiasi sekali. Itu yg ngomong dirjen ILO. Mbahnya buruh," kata Hidayat di Bandara Halim Perdanakusuma usai kunjungan kerja Presiden SBY ke tiga negara dan G20 di Rusia, Minggu (8/9/2013)
Hidayat merinci mekanisme penetapan UMP terbaru tak hanya berpatokan pada kenaikan inflasi namun ditambah dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan dirundingkan dengan buruh, kenaikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi. Namun bila buruh tetap ngotot meminta kenaikan UMP sebesar 50%, sangat sulit dipenuhi dan tak akan direspons pemerintah.
"Pemerintah telah bersikap tidak akan melayani itu. Kalau ada tekanan kekerasan akan dihadapi. Sangat dianjurkan untuk melakukan kesepakatan bersama. Itulah yang kita lakukan. Jadi formula yang di-create pemerintah untuk dijadiin usulan," katanya.
Pemerintah,lanjut Hidayat, akan bertindak tegas terhadap sikap anarkis buruh termasuk kegiatan demo yang melanggar hukum terkait tuntutan kenaikan upah tahun depan. "Akan dihadapi. Tapi akan diajak berunding. Tapi kalau ada tekanan kekerasan akan dihadapi," katanya.
Sumber:detikfinance.com
Seperti diketahui Presiden SBY mengeluarkan Inpres tentang Pedomaan Kebijakan UMP berisi beberapa ketentuan sebagai acuan kepala daerah. Inpres ini ada batasan maksimal kenaikan ada yang 10% di atas inflasi khsusnya perusahaan padat modal.
Sedangkan untuk upah minimum padat karya dan industri menengah dipatok 5% di atas inflasi. Hal ini jauh di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP 50% pada tahun depan.
"Dirjen ILO understanding-nya bagus sekali. Tidak ada pemaksaan. Dan dalam kondisi global dia sangat menganjurkan ada terjadi kesepakatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia, dia apresiasi sekali. Itu yg ngomong dirjen ILO. Mbahnya buruh," kata Hidayat di Bandara Halim Perdanakusuma usai kunjungan kerja Presiden SBY ke tiga negara dan G20 di Rusia, Minggu (8/9/2013)
Hidayat merinci mekanisme penetapan UMP terbaru tak hanya berpatokan pada kenaikan inflasi namun ditambah dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan dirundingkan dengan buruh, kenaikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi. Namun bila buruh tetap ngotot meminta kenaikan UMP sebesar 50%, sangat sulit dipenuhi dan tak akan direspons pemerintah.
"Pemerintah telah bersikap tidak akan melayani itu. Kalau ada tekanan kekerasan akan dihadapi. Sangat dianjurkan untuk melakukan kesepakatan bersama. Itulah yang kita lakukan. Jadi formula yang di-create pemerintah untuk dijadiin usulan," katanya.
Pemerintah,lanjut Hidayat, akan bertindak tegas terhadap sikap anarkis buruh termasuk kegiatan demo yang melanggar hukum terkait tuntutan kenaikan upah tahun depan. "Akan dihadapi. Tapi akan diajak berunding. Tapi kalau ada tekanan kekerasan akan dihadapi," katanya.
Sumber:detikfinance.com
Pengusaha Ancam Hanya Terima Sarjana Jika Buruh Minta Upah Rp 3,7 Juta
Para serikat buruh terus menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
tahun depan sedikitnya 50% atau mencapai Rp 3,7 juta per bulan. Kalangan
pengusaha mengancam akan hanya menerima lulusan sarjana (S-1) saja.
"Bagi kami kalau itu sampai terjadi, ya silahkan, tapi jangan heran kita tahun depan hanya cari yang lulusan S-1 (sarjana)," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta di Gedung KADIN Indonesia, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Tutum mengatakan tuntutan gaji yang diminta para buruh tahun depan setara dengan gaji pekerja level sarjana. Tahun ini saja pengusaha di Jakarta dengan kenaikan UMP dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta sudah merasa berat termasuk sektor usaha ritel.
"Ya gaji segitu (Rp 3,7 juta) sama dengan sarjana, jadi buat apa kita cari pekerja yang lulusan SD, SMP atau SMA, kalau yang sarjana saja gajinya segitu. Sarjana yang butuh pekerjaan juga banyak," tegas Tutum.
Ia mengakui permintaan para buruh mendesak kenaikan upah di atas 50% merupakan hak mereka. Namun jika hal itu terjadi maka yang akan rugi adalah kalangan buruh.
"Pengusaha tidak mengharamkan upah naik, tapi kan ada aturan dan batasannya, jika nggak sanggup bayar, sementara harga produknya mahal, tutup saja, mending beli barang impor saja, lalu jual sendiri, jadi pedagang saja kita," ungkapnya.
Menurutnya kenaikan upah yang diminta para buruh tidak akan ada habisnya. Kalangan pengusaha akan menyikapinya dengan menaikkan harga barang karena biaya produksi naik akibat biaya upah melonjak.
"Harga barang-barang naik, buruhnya nggak cukup lagi penghasilannya, nuntut lagi upah tinggi, ini nggak ada habis-habisnya," tegas Tutum.
Sumber : finance.com
"Bagi kami kalau itu sampai terjadi, ya silahkan, tapi jangan heran kita tahun depan hanya cari yang lulusan S-1 (sarjana)," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta di Gedung KADIN Indonesia, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Tutum mengatakan tuntutan gaji yang diminta para buruh tahun depan setara dengan gaji pekerja level sarjana. Tahun ini saja pengusaha di Jakarta dengan kenaikan UMP dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta sudah merasa berat termasuk sektor usaha ritel.
"Ya gaji segitu (Rp 3,7 juta) sama dengan sarjana, jadi buat apa kita cari pekerja yang lulusan SD, SMP atau SMA, kalau yang sarjana saja gajinya segitu. Sarjana yang butuh pekerjaan juga banyak," tegas Tutum.
Ia mengakui permintaan para buruh mendesak kenaikan upah di atas 50% merupakan hak mereka. Namun jika hal itu terjadi maka yang akan rugi adalah kalangan buruh.
"Pengusaha tidak mengharamkan upah naik, tapi kan ada aturan dan batasannya, jika nggak sanggup bayar, sementara harga produknya mahal, tutup saja, mending beli barang impor saja, lalu jual sendiri, jadi pedagang saja kita," ungkapnya.
Menurutnya kenaikan upah yang diminta para buruh tidak akan ada habisnya. Kalangan pengusaha akan menyikapinya dengan menaikkan harga barang karena biaya produksi naik akibat biaya upah melonjak.
"Harga barang-barang naik, buruhnya nggak cukup lagi penghasilannya, nuntut lagi upah tinggi, ini nggak ada habis-habisnya," tegas Tutum.
Sumber : finance.com
Buruh ajukan empat tuntutan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPI), saat melakukan unjuk rasa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Kamis, mengajukan
empat tuntutan terkait permasalahan ketenagakerjaan Indonesia.
Sumber: Antaranews.com
"Ada
empat poin yaitu menuntut dicabutnya INPRES No.9/2013, penghapusan
outsourcing, tolak kenaikan upah secara sepihak, revisi Kepmennakertrans RI No.13/2012," kata Sekjen KSPI, Subianto.
Demo
yang diikuti ribuan buruh perwakilan KSPI DKI Jakarta, Banten dan Jabar
dimulai sejak pukul 11.00 WIB yang dimulai dari bundaran Hotel
Indonesia, dilanjutkan ke Istana Negara, dan terakhir di Kemenakertrans.
KSPI berharap Presiden dan Mennakertrans segera merespon aspirasi kaum buruh/pekerja Indonesia.Sumber: Antaranews.com
FSPMI: tuntutan upah Rp3,7 juta setiap bulan wajar
Wakil Presiden
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Iswan Abdullah
mengatakan tuntutan upah buruh Rp3,7 setiap bulan di Jakarta adalah
wajar.
"Angka itu didapat berdasarkan hasil survei pasar yang dilakukan Dewan Pengupahan dari unsur buruh dengan menggunakan metode regresi atau proyeksi sesuai dengan Permenakertrans 13/2012 didapat upah minimum di DKI Rp3,7 juta," ujar Iswan di Jakarta, Senin.
Menurut dia, angka tersebut didapat dari hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi sejumlah enam persen dan inflasi sebesar sembilan persen.
Maka dari itu, lanjut dia, atas dasar survei tersebut tidak ada alasan bagi pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum buruh di bawah apa yang menjadi tuntutan buruh DKI.
"Sebab, semuanya telah memenuhi mekanisme penetapan upah minimum sesuai UU 13/2003," tukas dia.
Dia juga menilai, apa yang menjadi tuntutan buruh merupakan hal yang wajar melihat pencapaian perekonomi Indonesia tahun 2012 dimana Indonesia menjadi negara nomor 15 PDB terbesar di dunia. Adanya peningkatan pendapatan perkapita dari 3.800 dolar AS pada 2011 menjadi 4.000 dolar AS pada 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 6,3 persen pada 2012
"Indonesia berhasil meningkatan persentase kelas menengah menjadi 56,5 persen, artinya sebagian besar penduduk Indonesia memiliki daya beli sebesar dua dolar AS per hari."
Namun sayangnya, upah buruh Indonesia jauh di bawah China, Filipina, Hongkong dan Jepang. Oleh karena itu, Iswan menilai pantas upah minimum DKI Jakarta Rp3,7 juta.
Sumber: Antaranews.com
"Angka itu didapat berdasarkan hasil survei pasar yang dilakukan Dewan Pengupahan dari unsur buruh dengan menggunakan metode regresi atau proyeksi sesuai dengan Permenakertrans 13/2012 didapat upah minimum di DKI Rp3,7 juta," ujar Iswan di Jakarta, Senin.
Menurut dia, angka tersebut didapat dari hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi sejumlah enam persen dan inflasi sebesar sembilan persen.
Maka dari itu, lanjut dia, atas dasar survei tersebut tidak ada alasan bagi pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum buruh di bawah apa yang menjadi tuntutan buruh DKI.
"Sebab, semuanya telah memenuhi mekanisme penetapan upah minimum sesuai UU 13/2003," tukas dia.
Dia juga menilai, apa yang menjadi tuntutan buruh merupakan hal yang wajar melihat pencapaian perekonomi Indonesia tahun 2012 dimana Indonesia menjadi negara nomor 15 PDB terbesar di dunia. Adanya peningkatan pendapatan perkapita dari 3.800 dolar AS pada 2011 menjadi 4.000 dolar AS pada 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 6,3 persen pada 2012
"Indonesia berhasil meningkatan persentase kelas menengah menjadi 56,5 persen, artinya sebagian besar penduduk Indonesia memiliki daya beli sebesar dua dolar AS per hari."
Namun sayangnya, upah buruh Indonesia jauh di bawah China, Filipina, Hongkong dan Jepang. Oleh karena itu, Iswan menilai pantas upah minimum DKI Jakarta Rp3,7 juta.
Sumber: Antaranews.com
Buruh Juga Bakal Lumpuhkan Pelabuhan
Tiga juta buruh yang akan mengikuti mogok nasional tak hanya mengancam melumpuhkan kawasan industri, para buruh juga berencana melumpuhkan Pelabuhan dan Bandar Udara (Bandara).
Hal itu dungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. "Buruh juga akan melumpuhkan pelabuhan dan bandara," kata Said di Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Said menuturkan, mogok nasional yang dicanangkan oleh Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) pada akhir Oktober dan awal November 2013. Tepatnya pada 31 Oktober dan 1 November.
Said mengatakan, buruh akan melakukan mogok nasional sebagai bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutan yaitu upah layak, jaminan sosial, dan hapus outsourcing.
Menurutnya, selama ini dialog dan diskusi yang dilakukan buruh indonesia hingga aksi pemanasan dan rentetan aksi buruh tidak juga direspon oleh pemerintah dan pengusaha.
"Bahkan pemerintah tetap bersikeras membatasi kenaikan upah minimum pekerja tidak lebih dari 20 persen," ucapnya.
Mogok nasional ini akan diikuti oleh serikat buruh yang tergabung dalam KSPI, Sekber, KSN, GSBI, SPSI LEM, SBSI 92, Bapor SPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, FSP Farkes, FSP PPMI, Serikat Buruh Transport Perjuangan Indonesia, Forum Buruh DKI Jakarta, dan elemen lainnya.
Sumber: Tribunnews.com
Hal itu dungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. "Buruh juga akan melumpuhkan pelabuhan dan bandara," kata Said di Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Said menuturkan, mogok nasional yang dicanangkan oleh Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) pada akhir Oktober dan awal November 2013. Tepatnya pada 31 Oktober dan 1 November.
Said mengatakan, buruh akan melakukan mogok nasional sebagai bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutan yaitu upah layak, jaminan sosial, dan hapus outsourcing.
Menurutnya, selama ini dialog dan diskusi yang dilakukan buruh indonesia hingga aksi pemanasan dan rentetan aksi buruh tidak juga direspon oleh pemerintah dan pengusaha.
"Bahkan pemerintah tetap bersikeras membatasi kenaikan upah minimum pekerja tidak lebih dari 20 persen," ucapnya.
Mogok nasional ini akan diikuti oleh serikat buruh yang tergabung dalam KSPI, Sekber, KSN, GSBI, SPSI LEM, SBSI 92, Bapor SPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, FSP Farkes, FSP PPMI, Serikat Buruh Transport Perjuangan Indonesia, Forum Buruh DKI Jakarta, dan elemen lainnya.
Sumber: Tribunnews.com
KSPI Janjikan Mogok Jutaan Buruh 31 Oktober-1 November Nanti
Mogok nasional yang dicanangkan oleh Konsolidasi Nasional Gerakan
Buruh (KNGB) pada akhir Oktober dan awal November nanti dipastikan akan
diikuti oleh jutaan buruh di seluruh Indonesia. Mereka akan melumpuhkan kawasan industri yang ada di Indonesia.
"Aksi mogok nasional kali ini akan diikuti oleh 3 juta buruh," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI), di Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Said menuturkan, buruh akan melakukan mogok nasional sebagai bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutan yaitu upah layak, jaminan sosial, dan hapus outsourcing.
Menurutnya, selama ini dialog dan diskusi yang dilakukan buruh indonesia hingga aksi pemanasan dan rentetan aksi buruh tidak juga direspon oleh pemerintah dan pengusaha.
"Bahkan pemerintah tetap bersikeras membatasi kenaikan upah minimum pekerja tidak lebih dari 20 persen," ucapnya.
Mogok nasional ini akan diikuti oleh serikat buruh yang tergabung dalam KSPI, Sekber, KSN, GSBI, SPSI LEM, SBSI 92, Bapor SPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, FSP Farkes, FSP PPMI, Serikat Buruh Transport Perjuangan Indonesia, Forum Buruh DKI Jakarta, dan elemen lainnya.
"Aksi ini akan dilakukan serentak di 20 provinsi dan 200 Kabupaten," tuturnya.
Mogok nasional akan dilakukan pada 31 Oktober dan 1 November 2013.
Sumber: Tribunnews.com
"Aksi mogok nasional kali ini akan diikuti oleh 3 juta buruh," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI), di Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Said menuturkan, buruh akan melakukan mogok nasional sebagai bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutan yaitu upah layak, jaminan sosial, dan hapus outsourcing.
Menurutnya, selama ini dialog dan diskusi yang dilakukan buruh indonesia hingga aksi pemanasan dan rentetan aksi buruh tidak juga direspon oleh pemerintah dan pengusaha.
"Bahkan pemerintah tetap bersikeras membatasi kenaikan upah minimum pekerja tidak lebih dari 20 persen," ucapnya.
Mogok nasional ini akan diikuti oleh serikat buruh yang tergabung dalam KSPI, Sekber, KSN, GSBI, SPSI LEM, SBSI 92, Bapor SPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, FSP Farkes, FSP PPMI, Serikat Buruh Transport Perjuangan Indonesia, Forum Buruh DKI Jakarta, dan elemen lainnya.
"Aksi ini akan dilakukan serentak di 20 provinsi dan 200 Kabupaten," tuturnya.
Mogok nasional akan dilakukan pada 31 Oktober dan 1 November 2013.
Sumber: Tribunnews.com
Tuntut jadi karyawan tetap, ratusan buruh duduki PLN Solo
Ratusan pekerja pencatat meteran (cater) dan tenaga outsourcing PT PLN
(Persero) area Surakarta kembali menggelar aksi demonstrasi. Kali ini
mereka menduduki kantor yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Purwosari,
Solo tersebut. Para buruh yang juga melakukan mogok kerja tersebut
menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing) dan pengangkatan
mereka sebagai karyawan tetap PT PLN. Tak hanya itu, mereka juga
meminta dicabutnya surat edaran penerapan surat peringatan (SP) dari
pihak ketiga.
"Nasib kami terancam dengan terbitnya surat edaran dari pihak ketiga. Mengapa harus ada Surat Peringatan (SP)1, SP2 dan SP3, bila melakukan mogok kerja. Kami melakukan aksi ini setelah mendengar pernyataan dari Komisi IX DPR RI, yang menyatakan buruh outsourcing di lembaga BUMN supaya ditetapkan jadi karyawan, kok malah di-SP," teriak Jarno lantang, peserta demo asal Wonogiri.
Puas melakukan aksinya para pekerja yang berasal dari 11 Rayon PLN se-Kota Solo tersebut berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar. "Kali ini kita pulang dulu. Tetap tidak bekerja alias mogok sampai 30 Oktober mendatang," ujar koordinator aksi, Joko Santoso saat berorasi, Kamis (24/10).
Menurut Joko, aksi demo dan mogok nasional sendiri didasarkan dari keputusan Komisi IX DPR yang menyatakan sistem outsourcing harus dihapus. "Ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2012. Terhitung sejak 19 Oktober sistem outsourcing harusnya sudah selesai atau dilakukan penyesuaian," tegasnya.
Sumber: merdeka.com
"Nasib kami terancam dengan terbitnya surat edaran dari pihak ketiga. Mengapa harus ada Surat Peringatan (SP)1, SP2 dan SP3, bila melakukan mogok kerja. Kami melakukan aksi ini setelah mendengar pernyataan dari Komisi IX DPR RI, yang menyatakan buruh outsourcing di lembaga BUMN supaya ditetapkan jadi karyawan, kok malah di-SP," teriak Jarno lantang, peserta demo asal Wonogiri.
Puas melakukan aksinya para pekerja yang berasal dari 11 Rayon PLN se-Kota Solo tersebut berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar. "Kali ini kita pulang dulu. Tetap tidak bekerja alias mogok sampai 30 Oktober mendatang," ujar koordinator aksi, Joko Santoso saat berorasi, Kamis (24/10).
Menurut Joko, aksi demo dan mogok nasional sendiri didasarkan dari keputusan Komisi IX DPR yang menyatakan sistem outsourcing harus dihapus. "Ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2012. Terhitung sejak 19 Oktober sistem outsourcing harusnya sudah selesai atau dilakukan penyesuaian," tegasnya.
Sumber: merdeka.com
Apindo: Kenaikan UMP tahun depan tidak lebih dari 50 persen
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, meyakini, permasalahan penentuan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 akan selesai dalam beberapa pekan ke depan.
"Minggu ini negosiasi terjadi, harapannya selesai sebelum 1 November sehingga bisa umumkan serempak, ini memang terlambat 2 minggu," ujarnya usai Rapimnas 2013 di The Lark Pane, Jakarta, Senin (21/10).
Menurutnya, keterlambatan persoalan ini lantaran masih ada beberapa daerah yang belum menyerahkan hasil negosiasinya. "Kalau Jakarta sudah selesai minggu ini laporannya, daerah lain belum," jelasnya.
Namun, Sofjan belum mengetahui berapa persen kenaikan UMP tahun depan. Namun dipastikan tidak akan mencapai 50 persen.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, berharap agar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang ditetapkan oleh gubernur hendaknya dapat dilakukan dengan tepat waktu.
Muhaimin meminta agar kalangan buruh dan pengusaha, bisa saling bersama-sama mendukung pemerintah mengambil sejumlah langkah, yang terkait dengan kebijakan penetapan UMP 2014.
"Upah minimum yang telah ditetapkan itu jangan lagi direvisi agar tidak memicu polemik. Jadi penetapan UMP 2014 itu nantinya dapat dilakukan dengan tepat waktu," kata Muhaimin.
Letnan Jenderal (TNI) Budiman: “Sejahterakan Buruh Seperti Selama Ini Buruh Telah Mensejahterakan Pengusaha”
Tujuan negara kita didirikan adalah, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan melindungi segenap bangsa. Tidak hanya orang tertentu yang dilindungi, tetapi seluruhnya, termasuk didalamnya kaum buruh. Disamping itu, negara ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Tujuan ini merupakan pedoman sekaligus arah dari pembangunan nasional. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam KTT APEC 2013 bahwa sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif sehingga ekonomi kita tetap tumbuh.
Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentu saja tidak lepas dari peran buruh. Maka mari kita saling bergandengan tangan. Apalagi, sesungguhnya rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung pertahanan negara, dimana TNI sebagai kekuatan utama. Maka keduanya harus saling bersinargi agar kemanan negara tetap terjaga.
Masalah yang dihadapi buruh saat ini adalah upah. Penghasilan perkapita kita hampir mencapai 3000 US Dolar. Tapi upah pekerja kita masih jauh dibawah. Kita menyadari jaminan kesehatan masih rendah. Padahal untuk mendapatkan tenaga kerja yang sehat kita membutuhkan jaminan kesehatan yang menyeluruh. Kita beruntung dengan adanya perjuangan KSPI, sehingga mulai 1 Januari 2014 nanti sudah ada jaminan kesehatan.
Yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan. Jaminan pendidikan, seharusnya bisa kita jalankan, agar bisa meningkatkan profesionalisme. Tentu saja, yang paling penting adalah jaminan hari tua bagi pekerja di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar buruh yang sudah pensiun bisa tetap sejahtera.
Saya menyadari, masalah buruh adalah masalah kita semua. Ini masalah bangsa Indonesia. Marilah kita menyingkirkan perbedaan kelompok, yang selama ini menjadi penghambat kemajuan. Mari kita hindari berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.
Darah nenek moyang kita sama. Kita adalah sama. Satu perasaan dan satu kesatuan. Seluruh stakeholder harus bergerak maju untuk menyelesaikan persoalan ini.
Saya memandang apa yang dilakukan KSPI ini sangat bagus sekali. KSPI melaksanakan dialog, sehingga banyak masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik.
Hindari satu kegiatan yang bersifat anarkis. Karena kegiatan yang anarkis itu akan berakibat kontraproduktif. Lakukan komunikasi yang baik.
Akhir-akhir ini saya bangga, sering ada demo besar tapi berjalan dengan baik. Pertahanan itu semua. Percayalah, cara yang baik akan menjadi idaman semua orang. Sebaliknya, anarkis akan dimusuhi semua orang.
Ayah saya hanya guru SD. Hidup di Jakarta dengan anak yang banyak. Malu saya menyebutkannya. Anak bapak saya ada sembilan orang. Tetapi ayah saya sebagai pekerja yang jujur. Ibu say bikin makanan kecil, seperti gorengan, bakwan, combro, dan sebagainya. Saya bagian yang menjual. Tapi bapak saya bekerja dengan penuh dedikasi, sehingga semua anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi.
Tuntutan peningkatan kesejahteraan, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas, kapabilitas, dan integritas. Ingat, keberhasilan tidak pernah diraih oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas dan integritas.
Jika ada yang berhasil akan tetapi tidak memiliki kapabilitas dan integritas, mereka tidak bisa disebut berhasil. Mereka itu hanya beruntung sesaat.
Buruh tidak boleh menggantungkan pada kebaikan hati pengusaha saja. Maka kesejahteraan itu harus diperjuangkan dengan penuh semangat pantang menyerah dan tekad yang sekokoh batu karang. Kesejahteraan harus diperjuangkan dengan penuh integritas, agar mendapat kemuliaan, bukan kemurkaan.
Kemudian kepada pengusaha. Saya mengajak agar tenaga kerja ditempatkan sebagai partner. Secara proporsional partnership itu harus dijaga, sehingga potensi buruh bisa dikembangkan.
Jangan pandang tenaga kerja dalam arti fisik. Tapi pandanglah tenaga kerja sebagai bagian dari program pengembangan perusahaan dalam jangka panjang.
Mari mensejahterakan buruh sebagaimana buruh selama ini telah mensejahterakan pengusaha.
Buruh dalam keterbatasan dalam hidupnya telah menyumbangkan karya terbaiknya bagi pembangunan. Tanpa tenaga kerja, kita semua tak bisa apa-apa. Bukankah prestasi ini membanggakan sekaligus mengharukan? Maka angkat derajat buruh yang selama ini telah menjadi pahlawan bagi perusahaan dan bangsa pada umumnya.
Saya percaya jika ini dilakukan, maka akan mengangkat derajat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa ini sehingga menjadi lebih dihormati oleh bangsa lain.
Terakhir saya berpesan, agar perjuangan KSPI yang sangat baik ini harus dijaga agar tetap murni menjadi perjuangan buruh. Jangan sampai ditunggangi oleh siapapun, apalagi ini menjelang tahun politik pada tahun depan.
Sumber: fspmi.or.id
Mogok Nasional : Strategi dan Tuntutan
Siaran Pers Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB)
23 Oktober 2013
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan mogok nasional akan diikuti 3 juta buruh di 20 Provinsi (menyusul 3 provinsi lagi) dan 150 Kabuparen/Kota (direncanakan 200). Serta akan diikuti ratusan ribu perusahaan di 40 kawasan industri seluruh Indonesia yang akan menghentikan produksinya, termasuk di pelabuhan-pelabuhan akan tergangu pada Mogok Nasional yang sudah dipastikan pada 31Oktober-1November 2013. Dan Prakondisi pemogokan nasional akan dilakukan 28-30 Oktober 2013 di masing-masing daerah. Mogok nasional dan prakondisinya dilakukan secara tertib dan damai serta tidak anarkis.
Dia memaparkan, contoh provinsi dan Kabupaten/kota yang akan bergerak mogok nasional pada 31 Okt-1 Nov 2013 adalah; Banten, Jabar, DKI, Jateng, Yogya, Jatim, Aceh, Sumut, Kepri, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sultra, Sulteng, Papua, NTB,(menyusul Riau, Kalbar, Maluku), Kabupaten/Kota; Cilegon, Serang, Tangerang, Tangsel, Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Krawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Tegal, Cimahi, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Semarang, Kendal, Demak, Batam, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Purbolinggo, Gresik, Batam, Bintan, Karimun, Medan, Deli Serdang, Palembang, Pekanbaru, Makasar, cilacap, dll. Menurutnya, ada potensi pelabuhan, pusat-pusat industri dan produksi, serta bandara akan terkena dampak mogok nasional ini.
Dia menerangkan lokasi aksi adalah dikawasan indurstri seperti Kawasn Industri pulogadung, Sunter, KBN cakung, Tg. Priok, akan diikuti peserta aksi 300 ribu buruh yang bekerja dikawasan tersebut dan akan melakukan mogok nasional. Di Bekasi akan diikuti 500 ribu buruh meliputi kawasan Delta Silicon, Ejip Cikarang,Tambun-Karawang, lippo,
MN. 2100 Cibitung. Dan 11 kawansan insudtri Karawang, Purwakarta, Subang, Medan 5-6 kawasan industri, akan mengikuti mogok nasional.
Sementara Serikat Pekerja yang akan mengikuti mogok nasional ini adalah; KSPI, Sekber Buruh, GSBI, KSN, FSBI, SPTSK, Opsi, Spin, SBSI Mochtar Pahpahan, SBSI 92, FBLP, KSBSI (Lomenik), KSPSI (Lem, Farkes,Pewarta), FSPMI, FSP-Kep, FSP-Farkes Reformasi, FSPPPMI, FSP-Par-Reformasi, FSP-ISI, Aspek Indonesia, FSBTPI, KASBI Progresif, SPN (di beberapa daerah) dan aliansi serikat pekerja di daerah seluruh Indonesia (seperti FB-DKI, ABY, BBB, FBBB, Mabur, dll).
Dia menegaskan, tidak ada muatan politis dalam mogok nasional ini dan tidak ada buruh yang ditunggangi oleh siapapun. Justru ketua umum Apindo dan menteri perindustrianlah yang sebagai politisi. Sehingga mempolitisasi buruh terbenam dalam kebijakan upah murah, perbudakan modern, dan jaminan sosial yang terbatas. Sementara, serikat buruh murni berjuang untuk kesejahtraan buruh.
Terkait tuntutan mogok nasional 2013 menuntut;
1. Kenaikan upah minimum 2014 adalah 50% secara rata-rata nasional dan Rp. 3,7 juta untuk DKI Jakarta. Buruh menuntut perhitungan upah minimum mengunakan 84 item KHL atau kalau mengunakan 60 item KHL maka kenaikan upah minimum 50%.
2. Jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014
3. Hapus outsourcing termasuk di BUMN
4. Segera sahkan RUU PRT
5. Cabut Inpres no 9 tahun 2013.
Terimakasih
23 Oktober 2013
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan mogok nasional akan diikuti 3 juta buruh di 20 Provinsi (menyusul 3 provinsi lagi) dan 150 Kabuparen/Kota (direncanakan 200). Serta akan diikuti ratusan ribu perusahaan di 40 kawasan industri seluruh Indonesia yang akan menghentikan produksinya, termasuk di pelabuhan-pelabuhan akan tergangu pada Mogok Nasional yang sudah dipastikan pada 31Oktober-1November 2013. Dan Prakondisi pemogokan nasional akan dilakukan 28-30 Oktober 2013 di masing-masing daerah. Mogok nasional dan prakondisinya dilakukan secara tertib dan damai serta tidak anarkis.
Dia memaparkan, contoh provinsi dan Kabupaten/kota yang akan bergerak mogok nasional pada 31 Okt-1 Nov 2013 adalah; Banten, Jabar, DKI, Jateng, Yogya, Jatim, Aceh, Sumut, Kepri, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sultra, Sulteng, Papua, NTB,(menyusul Riau, Kalbar, Maluku), Kabupaten/Kota; Cilegon, Serang, Tangerang, Tangsel, Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Krawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Tegal, Cimahi, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Semarang, Kendal, Demak, Batam, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Purbolinggo, Gresik, Batam, Bintan, Karimun, Medan, Deli Serdang, Palembang, Pekanbaru, Makasar, cilacap, dll. Menurutnya, ada potensi pelabuhan, pusat-pusat industri dan produksi, serta bandara akan terkena dampak mogok nasional ini.
Dia menerangkan lokasi aksi adalah dikawasan indurstri seperti Kawasn Industri pulogadung, Sunter, KBN cakung, Tg. Priok, akan diikuti peserta aksi 300 ribu buruh yang bekerja dikawasan tersebut dan akan melakukan mogok nasional. Di Bekasi akan diikuti 500 ribu buruh meliputi kawasan Delta Silicon, Ejip Cikarang,Tambun-Karawang, lippo,
MN. 2100 Cibitung. Dan 11 kawansan insudtri Karawang, Purwakarta, Subang, Medan 5-6 kawasan industri, akan mengikuti mogok nasional.
Sementara Serikat Pekerja yang akan mengikuti mogok nasional ini adalah; KSPI, Sekber Buruh, GSBI, KSN, FSBI, SPTSK, Opsi, Spin, SBSI Mochtar Pahpahan, SBSI 92, FBLP, KSBSI (Lomenik), KSPSI (Lem, Farkes,Pewarta), FSPMI, FSP-Kep, FSP-Farkes Reformasi, FSPPPMI, FSP-Par-Reformasi, FSP-ISI, Aspek Indonesia, FSBTPI, KASBI Progresif, SPN (di beberapa daerah) dan aliansi serikat pekerja di daerah seluruh Indonesia (seperti FB-DKI, ABY, BBB, FBBB, Mabur, dll).
Dia menegaskan, tidak ada muatan politis dalam mogok nasional ini dan tidak ada buruh yang ditunggangi oleh siapapun. Justru ketua umum Apindo dan menteri perindustrianlah yang sebagai politisi. Sehingga mempolitisasi buruh terbenam dalam kebijakan upah murah, perbudakan modern, dan jaminan sosial yang terbatas. Sementara, serikat buruh murni berjuang untuk kesejahtraan buruh.
Terkait tuntutan mogok nasional 2013 menuntut;
1. Kenaikan upah minimum 2014 adalah 50% secara rata-rata nasional dan Rp. 3,7 juta untuk DKI Jakarta. Buruh menuntut perhitungan upah minimum mengunakan 84 item KHL atau kalau mengunakan 60 item KHL maka kenaikan upah minimum 50%.
2. Jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014
3. Hapus outsourcing termasuk di BUMN
4. Segera sahkan RUU PRT
5. Cabut Inpres no 9 tahun 2013.
Terimakasih
“Mogok Nasional Bukan Lagi Alat Perjuangan, Tapi Sudah Menjadi Keharusan”
Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) mengadakan konferensi pers dengan agenda pemaparan pelaksanaan aksi mogok nasional yang akan dilakukan 3 juta buruh di lebih dari 20 Provinsi. Kaum buruh menyambut gembira saat mendengar pemimpin mereka memastikan mogok nasional jadi dilakukan. Jika dulu sering kita mendengar, mogok adalah alat perjuangan. Kali ini ungkapan itu sudah berganti: bahwa mogok adalah keharusan.
Tak perlu lagi diperdebatkan. Semua argumentasi sudah kita sampaikan. Ruang untuk berdiskusi sudah kita sediakan. Namun nyatanya Pemerintah hingga hari ini tak bergeming dan tetap membuat kebijakan upah murah. Maka baiklah, mari kita buktikan jika mogok nasional itu adalah sebuah kepastian. Dia bukan lagi opsi, tapi benar-benar akan terjadi.
Ini sebuah tantangan. Dan tahukah kalian, tak ada yang lebih indah dari pejuang, selain turun kemedan laga dengan langkah tegap berburu kemenangan.
Buruh Indonesia optimis bisa menghentikan produksi secara serentak. Lihatlah, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ini saja, sudah puluhan aksi digelar dengan melibatkan ratusan ribu buruh. Setiap rapat akbar diadakan, ribuan orang berbondong-bondong hadir dan mendengarkan dengan takzim setiap arahan yang disampaikan. Daerah-daerah yang tadinya tak pernah terdengar melakukan aksi, beberapa kali turun kejalan. Mereka adalah kawan kita. Kita bisa melakukannya! Bahkan akan lebih dahsyat dari apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya.
“Buruh sudah dipolitisi. Perjuangannya tak lagi murni,” kata kalian.
Kasihan sekali mereka ini. Setelah tak mempan dengan propaganda murahan dengan mengatakan pabrik akan hengkang dan mengganti buruh dengan mesin, kini mereka membuat isu yang sesungguhnya tak bakal laku. Rasanya tak ada yang percaya buruh digerakkan oleh politisi, apalagi dalam setiap aksi mereka mendanai sendiri.
Said Iqbal, presiden kami pun telah menegaskan, tidak ada muatan politis dalam mogok nasional ini dan tidak ada buruh yang ditunggangi oleh siapapun. Justru tuduhan kalian itu keliru. Ketua umum Apindo dan menteri perindustrianlah yang sebagai politisi. Sehingga mempolitisasi buruh yang menyebabkan mereka terbenam dalam kebijakan upah murah, perbudakan modern, dan jaminan sosial yang terbatas.
Serikat buruh murni berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Melalui kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50% secara rata-rata nasional dan Rp. 3,7 juta untuk DKI Jakarta; Jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014; Hapus outsourcing termasuk di BUMN; Segera sahkan RUU PRT; dan Cabut Inpres no 9 tahun 2013.
Apakah perjuangan seperti ini yang akan kalian tolak? Kemudian kalian menjadikan kami, kaum buruh, sebagai musuh buatmu? Sementara kebocoran keuangan negara yang menurut Ketua KPK Abraham Samad bisa untuk menggaji setiap warga negara sebesar 30 juta kalian diamkan saja. Kemana otakmu?
Apakah kami yang berjuang untuk kesejahteraan anak bangsa ini kalian siapkan water canon, barakuda, dan gas air mata. Pertemuan kami kalian bubarkan secara paksa. Rapat-rapat kami kalian awasi dan disetiap aksi kalian jaga dengan senjata terkokang seperti hendak perang.
Owh, jangan kira kami akan ciut nyali. Seperti halnya Wiji Thukul, kami pun menolak patuh. Dengar, dengarkan beribu kami yang saat ini bersuara:
Walau penguasa menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam, kegembiraanku tak akan berubah. Seperti kupu-kupu, sayapnya tetap akan indah, meski air kali keruh.
Pertarungan para jenderal tak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaanku. Seperti cuaca yang kacau, hujan angin kencang serta terik panas tidak akan mempersempit atau memeperluas langit.
Lapar tetap lapar. Tentara di jalan-jalan raya, pidato kenegaraan atau siaran pemerintah tentang kenaikan pendapatan rakyat tidak akan mengubah lapar dan terbitnya kata-kata dalam diriku. Tak bisa di cegah. Bagaimana kau akan membungkamku?
Penjara sekalipun, tak bakal mampu mendidikku menjadi patuh. (Kascey)
:: Bagian akhir tulisan ini adalah puisi yang berjudul menolak patuh, karya Wiji Thukul.
Sumber : fspmi.or.id
Subscribe to:
Posts (Atom)