Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak seluruh
elemen buruh bertemu untuk mendiskusikan persoalan upah minimum kota
(UMK). Menurutnya, jika buruh ingin berdemo, berteriak, dan memaki-maki
dirinya, tidak masalah. Hanya saja, cara itu tidak akan membuat
persoalan selesai.
"Justru saya ajak bertemu. Saya sih oke-oke
saja, mau maki-maki gubernur ya boleh saja. Tapi lebih baik datang saja,
nggak usah teriak-teriak. Mari diskusi, kita berdebat habis lalu
rumuskan hal yang baru," katanya di gubernuran, Senin (25/11).
Ganjar
ingin mengajak buruh berdiskusi secara sehat dan tenang. Ia akan
menjelaskan secara gamblang tentang pertimbangan-pertimbangan UMK. Salah
satunya, adalah pertimbangan kondisi keuangan perusahaan yang
berbeda-beda. Belum lagi, jika bicara usaha mikro kecil dan menengah.
"Upah buruh kan berlaku juga untuk UMKM. Apakah mereka semua mau kita penjarakan yang tidak bisa bayar upah?," tanyanya.
Monday, November 25, 2013
Ratusan buruh Tangerang kembali demo
Menyikapi hasil penetapan Upah Minum Kota (UMK) yang
direkomendasikan dua kepala daerah di Tangerang, ribuan buruh dari
berbagai aliansi di Tangerang akan kembali melakukan aksi demonstrasi.
Aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Daerahy (Pemda) dalam menetapkan besaran UMK.
"Besaran UMK yang ditetapkan pemerintah tidak pro buruh, dan kami akan menggugat agar penetapan ini berubah, kami akan lakukan aksi besar hari ini," kata Koordinator Aliansi Buruh Tangerang Raya (ALTAR) Koswara di Tangerang, Senin (25/11/2013).
Aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Daerahy (Pemda) dalam menetapkan besaran UMK.
"Besaran UMK yang ditetapkan pemerintah tidak pro buruh, dan kami akan menggugat agar penetapan ini berubah, kami akan lakukan aksi besar hari ini," kata Koordinator Aliansi Buruh Tangerang Raya (ALTAR) Koswara di Tangerang, Senin (25/11/2013).
Pengusaha Korea Ancam Hengkang Jika Buruh Tidak Teken UMP
Ketua Umum Forum Serikat Buruh Indonesia Bayu Murnianto mengatakan akan
menuntut untuk dipenjarakannya para pengusaha yang selama ini melakukan
manipulasi data dalam proses penangguhan upah minimum di KBN Cakung dan
daerah lainnya.
Hal tersebut dilakukan lantaran banyak perusahaan Korea yang berada di KBN Cakung meminta agar para buruh mau menandatangani UMP 2014 sekira Rp2,180 juta per bulan.
"Kalau tidak ditandatangani dia akan hengkang dari Indonesia, dari tahun ke tahun ini yang dilakukan oleh pengusaha di kawasan KBN," kata Bayu di Hotel Mega Cikini, Senin (25/11/2013).
Hal tersebut dilakukan lantaran banyak perusahaan Korea yang berada di KBN Cakung meminta agar para buruh mau menandatangani UMP 2014 sekira Rp2,180 juta per bulan.
"Kalau tidak ditandatangani dia akan hengkang dari Indonesia, dari tahun ke tahun ini yang dilakukan oleh pengusaha di kawasan KBN," kata Bayu di Hotel Mega Cikini, Senin (25/11/2013).
Soal UMP, Jokowi Dinilai Paling Tega
Buruh Jakarta yang tergabung Forum Buruh DKI Jakarta siap untuk
melumpuhkan kawasan-kawasan industri seperti 31 Oktober yang lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengaku siap terus melakukan aksi demonstrasi hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengubah keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sekira Rp2,44 juta. Dirinya pun menilai Jokowi termasuk ke dalam gubernur yang paling tega dalam menaikkan UMP.
"Forum buruh akan beraksi terus sampai Jokowi mengubah keputusan yang sebesar Rp2,44 juta, itu angka yang tidak rasional, ini 11 gubernur yang paling tega menaikkan upah terkecil dari aspek persentase," ucap Toha di Hotel Mega Cikini, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengaku siap terus melakukan aksi demonstrasi hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengubah keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sekira Rp2,44 juta. Dirinya pun menilai Jokowi termasuk ke dalam gubernur yang paling tega dalam menaikkan UMP.
"Forum buruh akan beraksi terus sampai Jokowi mengubah keputusan yang sebesar Rp2,44 juta, itu angka yang tidak rasional, ini 11 gubernur yang paling tega menaikkan upah terkecil dari aspek persentase," ucap Toha di Hotel Mega Cikini, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Dua Minggu Buruh Jabar Demo Demi Kenaikan UMP yang Layak
Ketua DPW FSPMI Jawa Barat (Jabar) Baris Silitonga mengatakan akan
mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak beretorika
terkait politik upah, yang senantiasa mengatakan Indonesia akan
meninggalkan upah murah. Pasalnya, dengan inpres upah yang dikeluarkan
menjadi penyebab utama ditetapkannya upah murah di seluruh daerah di
Indonesia.
Baris melanjutkan, buruh wilayah Jawa Barat telah melakukan aksi selama dua minggu lantaran murni untuk meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi dengan layak.
"Di Cimahi, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Jabar sudah dua Minggu meminta Gubernur untuk menaikkan UMP sesuai kenaikan yang layak," kata Baris di Hotel Mega Cikini, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Baris melanjutkan, buruh wilayah Jawa Barat telah melakukan aksi selama dua minggu lantaran murni untuk meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi dengan layak.
"Di Cimahi, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Jabar sudah dua Minggu meminta Gubernur untuk menaikkan UMP sesuai kenaikan yang layak," kata Baris di Hotel Mega Cikini, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Soal Upah Minimum, Buruh Tangerang Merasa Dibohongi
Keputusan Gubernur Banten Nomor 151/Kep.582-Huk/2013 Tertanggal 22
November tentang penetapan Upah minimum kabupaten (UMK) kota se-Provinsi
Banten Tahun 2014 membuat ribuan buruh Tangerang meradang.
Buruh mengaku dikadali dengan adanya keputusan Gubernur ini, pasalnya buruh baru mengetahui SK yang dikeluarkan ternyata dilakukan pada 22 November lalu tepat dimana buruh melakukan aksi di kantor Disnaker Kota Tangerang.
"Beberapa waktu lalu Plh Walikota Tangerang mengatakan bahwa rekomendasi angka belum ditembuskan, akan tetapi ternyata SK keluar di tanggal 22 November," kata koordinator aksi, Sasmita, di depan kantor Puspemkot Tangerang dalam aksinya, Tangerang, Senin (25/11/2013).
Buruh mengaku dikadali dengan adanya keputusan Gubernur ini, pasalnya buruh baru mengetahui SK yang dikeluarkan ternyata dilakukan pada 22 November lalu tepat dimana buruh melakukan aksi di kantor Disnaker Kota Tangerang.
"Beberapa waktu lalu Plh Walikota Tangerang mengatakan bahwa rekomendasi angka belum ditembuskan, akan tetapi ternyata SK keluar di tanggal 22 November," kata koordinator aksi, Sasmita, di depan kantor Puspemkot Tangerang dalam aksinya, Tangerang, Senin (25/11/2013).
UMP Cuma Naik 20%, Ratusan Ribu Buruh Siap Demo 28-29 November
Ratusan ribu buruh di sejumlah daerah yang tergabung dalam
aliansi-aliansi buruh di daerah telah menyatakan kesiapannya untuk
melakukan mogok daerah dan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai protes
terhadap pemerintah baik presiden, gubernur maupun bupati yang telah
secara sistematik kembali menerapkan politik upah murah pada 28-29
November 2013.
Sekjen KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, kenaikan upah minimum 2014 yang telah diputuskan dengan kisaran hanya 10 persen-20 persen, membuat buruh akan hidup dengan keterbatasan dan di bawah kelayakan. Hal tersebut, lanjut Rusdi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup riil buruh akibat dari naiknya harga BBM 40 persen.
Sekjen KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, kenaikan upah minimum 2014 yang telah diputuskan dengan kisaran hanya 10 persen-20 persen, membuat buruh akan hidup dengan keterbatasan dan di bawah kelayakan. Hal tersebut, lanjut Rusdi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup riil buruh akibat dari naiknya harga BBM 40 persen.
FSPMI Instruksikan Aksi Mogok Daerah Kepada Seluruh Anggota
Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan konsolidasi FSPMI mengenai
Hostum, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(DPP FSPMI) pada hari ini menginstruksikan kepada seluruh perangkat
organisasi FSPMI untuk melakukan “Aksi Mogok Daerah”, yang akan
dilaksanakan secara serentak pada Tanggal 28 dan 29 Nopember 2013.
Mogok Daerah ini akan dipusatkan diwilayah masing-masing, seperti; Kawasan Industri, lingkungan sekitar pabrik, Kantor-kantor Pemerintahan, dan Lokasi lain yang ditentukan oleh DPW/KC FSPMI masing-masing.
Hampir sama seperti ketika melakukan Mogok Nasional, dalam aksi Mogok Daerah ini ada 6 (enam) tuntutan yang diusung oleh kaum buruh.
Mogok Daerah ini akan dipusatkan diwilayah masing-masing, seperti; Kawasan Industri, lingkungan sekitar pabrik, Kantor-kantor Pemerintahan, dan Lokasi lain yang ditentukan oleh DPW/KC FSPMI masing-masing.
Hampir sama seperti ketika melakukan Mogok Nasional, dalam aksi Mogok Daerah ini ada 6 (enam) tuntutan yang diusung oleh kaum buruh.
Demo lagi.., macet lagi.., telat lagi.., ingkar janji, Cing!
Demo di jalanan jantung kota Jakarta era reformasi mirip menu
sehari-hari ibu kota. Kemarin, ada yang pawai di jalan, lusa ada demo
iring-iringan kendaraan bermotor. Hari ini, ada demo protes keras
skandal penyadapan yang meluber di di jalanan depan kantor Keduabes
Australia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/13).
Memang, ruh demo di ibu kota biasanya beragam. Daftar demo di Polda Metro Jaya mencatat demo selama 2013 terbanyak diduduki demo buruh. Ironisnya, rata-rata demo turun jalan di ibukota tidak cuma merepotkan pengendara kendaraan roda empat maupun roda dua. Kemacetan di mana-mana.
Memang, ruh demo di ibu kota biasanya beragam. Daftar demo di Polda Metro Jaya mencatat demo selama 2013 terbanyak diduduki demo buruh. Ironisnya, rata-rata demo turun jalan di ibukota tidak cuma merepotkan pengendara kendaraan roda empat maupun roda dua. Kemacetan di mana-mana.
Buruh Tangerang Demo Kembali Tuntut Perubahan UMK
Buruh dari berbagai aliansi di Tangerang, Banten, akan kembali melakukan
aksi demo menuntut perubahan UMK oleh Pemda yang dinilai tidak berpihak
kepada pekerja.
Koordinator Aliansi Buruh Tangerang Raya (Altar) Koswara mengatakan aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemda dalam menetapkan besaran UMK.
"Kami menolak penetapan UMK oleh pemerintah karena tidak berpihak kepada pekerja. Maka itu, kami melakukan aksi untuk dilakukannya perubahan," kata Koswara saat dihubungi, Senin (25/11).
Koordinator Aliansi Buruh Tangerang Raya (Altar) Koswara mengatakan aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemda dalam menetapkan besaran UMK.
"Kami menolak penetapan UMK oleh pemerintah karena tidak berpihak kepada pekerja. Maka itu, kami melakukan aksi untuk dilakukannya perubahan," kata Koswara saat dihubungi, Senin (25/11).
Jika Pemerintah Tetap Berlakukan Upah Murah, Buruh Ancam Aksi Besar Saat Sidang WTO Berlangsung
Banyak yang mengira setelah Gubernur menandatangani surat keputusan
kenaikan upah minimum Tahun 2014, buruh akan mengendurkan perlawanannya.
Pada kenyataannya, anggapan tersebut salah. Karena mulai hari ini
hingga beberapa hari kedepan, diberbagai daerah buruh akan kembali turun
kejalan. Mogok daerah pun menjadi pilihan.
Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pemicu upah murah itu adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenaketrans Nomor 07 Tahun 2013. Oleh karena itu elemen buruh mendesak Presiden SBY dan Menakertrans segera mencabut Inpres dan Permenakertrans tersebut.
Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pemicu upah murah itu adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenaketrans Nomor 07 Tahun 2013. Oleh karena itu elemen buruh mendesak Presiden SBY dan Menakertrans segera mencabut Inpres dan Permenakertrans tersebut.
Hatta: Outsourcing harus dihapus tahun ini juga
Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, sistem
outsourcing harus segera diakhiri pada tahun ini. Namun, batas waktu dan
pengawasnnya ditentukan sendiri oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
"Harus (dihapus) tahun ini dong. Sayatidak tahu transisi berapa lama tanya Menakertrans," ujar Hatta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10).
"Harus (dihapus) tahun ini dong. Sayatidak tahu transisi berapa lama tanya Menakertrans," ujar Hatta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10).
PKS bantah dalang dibalik demo buruh di Jakarta
Mencuatnya isu Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) sebagai pihak yang
mendalangi aksi demo-demo buruh di DKI Jakarta dan Indonesia untuk
recovery PKS terus menguat.
Namun, hal tersebut di bantah oleh Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera. Ia mengatakan, bahwa PKS sebagai institusi lebih memilih menyalurkan aspirasinya melalui sidang-sidang di DPR, DPRD Provinsi dan Kota dan kabupaten.
“Demo buruh tidak dijadikan partai untuk menyampaikan aspirasi,” kata Mardani kepada Licom, Jakarta, Jumat (08/11/2013).
Namun, hal tersebut di bantah oleh Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera. Ia mengatakan, bahwa PKS sebagai institusi lebih memilih menyalurkan aspirasinya melalui sidang-sidang di DPR, DPRD Provinsi dan Kota dan kabupaten.
“Demo buruh tidak dijadikan partai untuk menyampaikan aspirasi,” kata Mardani kepada Licom, Jakarta, Jumat (08/11/2013).
SEJARAH SINGKAT FSPMI
FSPMI dideklarasikan saat dilaksanakannya Munas Luar Biasa SP LEM SPSI Reformasi tanggal 4 sampai 7 Pebruari 1999 di Hotel Tirta Gangga Garut Jawa Barat dengan diprakarsai oleh : ( Alm ) H. R .Endang Thamrin, Drs H.Thamrin Mosii dan Makmur Komarudin . Kongres ke I. Pada tanggal 6 Pebruari 1999 ,didirikanlah SPMI dengan dipilihnya Drs.H.Thamrin Mosii sebagai Presiden dan (Alm ) R.H.Endang
Thamrin sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 1999 sampai 2001. SPMI beranggotakan para pekerja di
sektor industri metal yaitu elektronika dan elektrik;automotive,mesin dan komponen ;logam serta dok dan
galangan kapal serta Dirgantara .
Thamrin sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 1999 sampai 2001. SPMI beranggotakan para pekerja di
sektor industri metal yaitu elektronika dan elektrik;automotive,mesin dan komponen ;logam serta dok dan
galangan kapal serta Dirgantara .
Subscribe to:
Posts (Atom)