Tuesday, November 26, 2013

Jadi Buruh di Jepang Gaji Bulanannya Rp 21 Juta

Jepang tercatat sebagai negara dengan upah minimum tertinggi di Asia. Upah yang diterima buruh di negeri Matahari Terbit itu bisa mencapai Rp 21,26 juta per bulan.
Sementara gaji terendah di Jepang sebesar Rp 16,38 juta per bulan. Bagaimana jika dibandingkan dengan Indonesia?

UMP Naik, Astra dan Indomobil Angkat Kaki dari Jakarta

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta berdampak pada pindahnya berbagai industri ke luar Jakarta. Salah satunya perusahaan otomotif Astra. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membenarkan hal itu.
 "Astra semua pindah bertahap sampai 2023. Semua pindah ke Karawang, mereka sudah persiapan dari sekarang," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 26 November 2013.

Belasan Pengusaha di Jabar Keberatan Kenaikan UMK

Penetapan kenaikan upah minimum kota (UMK)/kabupaten yang telah ditandatangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan beberapa waktu lalu, ternyata memberatkan pengusaha. Menurut Ketua Kadin Jabar, Agung Sutisno, sudah ada beberapa pengusaha di Jabar yang menyampaikan keberatan dengan kenaikan UMK. Terutama, di Kota Bandung yang nilai UMK-nya hampir Rp 2 juta.

''Pengusaha yang sudah menyampaikan keberatan pada kami, sekitar 12 orang. Bahkan, mereka mulai berpikir untuk merelokasi usaha mereka luar negeri,'' ujar Agung kepada wartawan usai Seminar tentang Penegakan Hukum Ketenaga-kerjaan Indonesia yang digelar oleh Unisba, Sabtu (23/11).

Buruh Tangerang Kembali Demo

Telah diumumkannya upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2014 untuk Provinsi Banten membuat serikat pekerja di wilayah Tangerang kembali berunjuk rasa menuntut dilakukannya revisi serta upah yang lebih layak. Kepolisian mengantisipasi aksi buruh dengan melakukan penjagaan terhadap pintu keluar masuk tol Jakarta-Merak di daerah Bitung, Kabupaten Tangerang.

Sejumlah aparat dari Polres Kota Tangerang dan Polres Kabupaten Tangerang dibantu petugas keamanan lainnya telah bersiaga dengan sejumlah peralatan dan mobil di pintu masuk dan keluar tol Bitung maupun Balaraja. Dengan adanya penjagaan polisi ini, kemacetan yang kerap terjadi di pintu masuk dan keluar tol Bitung pun dapat diurai karena polisi melarang angkutan umum maupun bus untuk parkir mencari penumpang.

Sweeping pabrik ajak demo, buruh tertimpa pagar

Buruh di Tangerang kembali melakukan aksi sweeping ke sejumlah pabrik yang ada di Kota Tangerang. Namun, satu dari ratusan buruh tertimpa pagar besi pabrik ketika mereka menggoyang pagar untuk merobohkan pagar tersebut. Akibatnya, pelipis kanan korban robek bahkan kakinya patah tertimpa.
Peristiwa itu terjadi di sebuah pabrik elektronik, yakni PT Tatung di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Senin (25/11) pagi. Pintu pagar besi tersebut menimpa Ramli Hasannudin (29) buruh yang juga warga Rawabanban RT 14/06 Batuceper, Kota Tangerang.

Ketika itu, dirinya bermaksud untuk mengajak agar para buruh di perusahaan itu bergabung untuk ikut aksi ke Pemkot Tangerang. Menurut korban, dirinya saat itu bersama ratusan buruh melakukan sweeping. Setelah tertimpa pagar, korban sempat pingsan.

Lotte: Investor Jepang tak khawatir demo buruh

Investor asal Jepang tidak terlalu mengkhawatirkan maraknya demo buruh di Indonesia yang menuntut kenaikan upah.

Operating Officer and General Manager Internasional of Lotte Japan, Makoto Tokiwa mengatakan, kenyataannya seluruh negara di kawasan ASEAN memang tengah menaikkan revenue gaji karyawannya terutama buruh.

"Yang kami lihat potensi Indonesia adalah skill full people-nya, tentunya berguna bagi perkembangan industri Lotte di Indonesia. Kami yakin untuk tetap berinvestasi," kata Tokiwa di kawasan industri MM2100, bekasi (12/11/2013).

Demo Hujan-hujanan, Buruh Siap Perang Lawan Australia

Penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia kepada sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga membuat para buruh berang. Sekitar pukul 11.00 Wib tadi, 50-an buruh yang tergabung dalam buruh Gerakan Serikat Buruh Indonesia menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Meski diguyur hujan, para buruh yang berasal dari Bekasi ini tetap bersemangat meneriakkan aspirasi mereka. “Kita siap membantu untuk berperang,” teriak Ian, koordinator buruh, sambil basah kuyup di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/11).

Pengawasan UMK 2014 Butuh Penekanan

Paska penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2014 sebesar Rp 1.150.000, persoalan besar yang mengemuka yakni apakah hal tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik setahun mendatang. Selanjutnya, muncul pula pertanyaan mengenai keberanian menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan itu.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Wiyono, menyatakan soal pengawasan, monitoring dan kegiatan sejenis diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan belaka. Instrumen tersebut diupayakan dapat digunakan untuk''memaksa'' semua pihak mematuhi aturan main yang ada.
''Selama ini kami masih menilai belum maksimal,'' katanya.

Buruh Siap Adukan Ganjar ke DPP PDI Perjuangan

Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah mengancam akan mengadukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Langkah itu akan diambil bila Gubernur Jawa Tengah tak merevisi penetapan upah minimum Jawa Tengah.
"Kami akan menyampaikan ke DPP maupun DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tujuannya agar partai memberikan sanksi kepada Ganjar atas keputusan itu," Nanang Setyono, Koordinatur Umum Gerbang Jateng, Jumat (22/11).

Sosialisasi UMK 2014, Dinsosnakertrans Kumpulkan Pengusaha

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Klaten mengakan sosialisasi besaran upah mininum kabupaten (UMK) Klaten 2014. Kegiatan itu diselenggarakan menyusul ditetapkannya UMK Klaten oleh Gubernur Jateng sebesar Rp 1.026.600 sesuai ajuan Bupati Klaten.
Dinsosnakertrans mengumpulkan 100 lebih pengusaha dari seluruh wilayah Klaten di aula Koperasi Karto Raharjo di Jalan Merapi, Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten, Senin (25/11). Pengusaha yang diundang adalah pengusaha besar yang mempekerjakan cukup banyak buruh.

Pengusaha Siapkan Penangguhan UMK

Pelaku usaha mulai ancang-ancang melakukan penangguhan atas keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait upah minimum kota (UMK) sebesar Rp 1,145 juta. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Wahyu Haryanto mengemukakan, keputusan UMK memang sudah diketahui lewat media massa. Hanya saja, belum banyak yang bisa dilakukan pengusaha sebagai tindak lanjut atas keputusan tersebut.
Saat ini, pengusaha masih menunggu sosialisasi resmi dari dinas setempat. Namun dia tidak memungkiri, ada beberapa perusahaan yang sudah mempersiapkan rencana penangguhan UMK. "Sudah ada beberapa anggota yang menanyakan bagaimana cara mengajukan penangguhan. Pertanyaan seperti ini tidak hanya datang dari kalangan manajer personalia perusahaan, ada pula pemilik usaha yang menanyakan langsung ke Apindo. Tugas kami memang hanya sebatas menjawab pertanyaan tersebut," ungkap dia saat dihubungi suaramerdeka.com, Jumat (22/11).

Gubernur Diminta Undang Buruh untuk Jelaskan UMK

Demo buruh sebagai reaksi atas penetapan upah minimum kota (UMK) 2014 terus merebak. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diminta meredakannya dengan mengundang lagi buruh beserta pengusaha.
Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari P Batubara mengatakan, dengan mengundang buruh dan pengusaha, Ganjar akan bisa menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang diambilnya untuk menentukan UMK. "Pak Gubernur juga bisa mengetahui kesulitan-kesulitan buruh dengan upah yang sudah ditetapkan," katanya, dalam kunjungannya ke Semarang, Minggu (24/11).
Disinggung soal ancaman buruh untuk melaporkan Ganjar ke DPP PDIP, Juliari menegaskan, partainya memang berkomitmen untuk menghapus upah murah. Ia yakin, Ganjar sudah menggunakan komitmen PDIP itu dalam pertimbangan UMK-nya. Namun hal itu harus dikomunikasikan secara tepat dengan kelompok buruh yang selama ini mendemo gubernuran.

Persiapan BPJS, 26 Puskesmas Dikucuri Rp 21,3 Miliar

Guna mempersiapkan pelayanan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Pemkab Semarang berencana mengucurkan anggaran Rp 21,3 miliar melalui APBD penetapan 2014. Dana tersebut kedepan akan dialokasikan untuk mendukung pelayanan di 26 puskesmas.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto menyebutkan, bila dirinci alokasi tersebut akan dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya Rp 11,3 miliar untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial di 26 puskesmas dan Rp 10 miliar rencananya akan digunakan untuk Puskesmas di Tengaran.