Belum Ada Pengusaha Sukoharjo Ajukan Penangguhan UMK

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Sukoharjo belum mendapatkan informasi keberadaan perusahaan di Kota Makmur yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten (UMK) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Sementara batas akhir permohonan penangguhan tinggal dua pekan lagi. Sekretaris Apindo Sukoharjo, Ismail Hidayat, ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (10/12/2013), mengatakan pihaknya belum menerima informasi adanya perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ini Tuntutan Buruh saat Demo Senin Besok

Rangkaian demo buruh untuk memperjuangkan nasibnya rupanya belum berakhir. Senin depan (16/12), buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) akan melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen dan Istana Negara. Kali ini mereka tidak menuntut masalah upah, tapi mengenai masalah buruh outsourcing di BUMN.

Koordinator Geber BUMN, Acmad Ismail menjelaskan masalah pekerja outsourcing di BUMN masih menggantung tanpa kejelasan. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers Geber BUMN di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Sabtu (14/12).

Demo Tuntut Revisi UMK, Buruh Bakar Boneka Ganjar

Massa dari Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng kembali menggelar demonstrasi menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. Mereka melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng Jl. Pahlawan Kota Semarang, Jumat (13/12/2013).
”Bila Gubernur Ganjar Pranowo tidak bersedia merevisi UMK 2014, maka aliansi Gebang akan terus menggelar demonstrasi,” kata Koordinator Umum Aliansi Gerbang, Nanang Setiyono. Dalam aksinya, buruh mengusung beberapa spanduk dan poster antara lain bertuliskan “Revisi UMK 2014” dan “Gaji Ganjar Tinggi, Upah Buruh Murah”.

Bulan Terakhir Menjelang BPJS Beroperasi

Desember 2013 ini merupakan bulan terakhir untuk melakukan persiapan menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.
PT Askes (Persero) secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk berubah menjadi BPJS Kesehatan dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.
Pemerintah juga optimis proses transformasi akan berjalan lancar, meskipun sampai sekarang peraturan pelaksanaan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan belum diundangkan.
Seperti diketahui beroperasinya sistem jaminan sosial termasuk jaminan sosial kesehatan sangat ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum beroperasinya sistem tersebut.
Dengan kata lain, tanpa Peraturan Perundang-undangan yang adekuat, harmonis dan dilaksanakan secara efektif, penyelenggaraan program jaminan sosial sulit diwujudkan.

Menanti Jaminan Sosial untuk ‘Tukang Siomay’

Tangannya legam terbakar matahari. Tanpa berhenti, pria itu terus mendorong gerobak di siang yang hampir habis. Suara nyaring kentungan kayu tak lupa dibunyikan. Bebunyian ini menjadi penanda kehadiran Dirya si tukang siomay untuk para pelanggan.
“Saya kerja ful, seminggu tujuh hari. Berhenti kalau sudah capek,”ujarnya saat berbincang dengan RoL di serambi sebuah mushala di Kawasan Condet, Jakarta Timur. Dirya sudah tiga tahun terakhir berjualan siomay.
Untuk ukuran wirausaha, penghasilannya lumayan. Dalam sebulan, omzet Dirya rata-rata bisa mencapai Rp 7.500.000. “Sehari rata-rata Rp 200 ribu-Rp 300 ribu,”jelasnya. Jika dipotong modal dan pengeluran sehari-hari, Dirya bisa mereguk laba sekitar Rp 2.500.000.
Dari untung menjual siomay, Dirya bisa mengirim Rp 1.000.000 untuk istri beserta anaknya di kampung, sedang sisanya untuk ditabung. Meski penghasilannya sudah di atas upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, Dirya tak mengerti tentang jaminan sosial.

Jamsostek Ganti Kartu Peserta dengan “Smart Card”

Menjelang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Jamsostek (Persero) memperkenalkan smart card sebagai pengganti kartu peserta Jamsostek.
Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya menjelaskan kartu ini bersifat multifungsi. Dengan kartu tersebut, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan berbagai macam transaksi, mulai dari tarik tunai hingga menggunakan transportasi publik.
“Smart card ini nantinya akan seperti kartu kredit. Dulu kartu berwarna putih saja, pakai plastik. Sekarang seperti kartu kredit. Bisa untuk ATM, bisa belanja, cek saldo, untuk bayar tol, dan bisa untuk busway. Ini bagian dari transformasi kami,” kata Elvyn dalam konferensi pers di kantor pusat Jamsostek, Kamis (12/12/2013).

Seorang Buruh yang di PHK Karena Mengupload Foto

Yanto tak pernah menduga, jika keisengannya mengunggah foto ke Facebook akan berbuntut panjang. Foto itu, sederhana saja. Memperlihatkan dirinya sedang duduk dibelakang meja sembari mengangkat telpon. Diruangan tempatnya bekerja.
Dan bermula dari situlah kisah ini berawal. Yanto di PHK oleh majikannya. Tanpa pesangon.
“Apa salah saya?” Suaranya pelan. Dia masih belum mengerti, apa yang sesungguhnya menjadi alasan dirinya dikenakan sanksi sedemikian berat.
Majikannya menjawab. “Kau telah menyebarkan rahasia perusahaan dengan mengupload ruangan tempat kerja di Facebook. Sehingga orang diluar sana mengetahui rahasia perusahaan ini.”
Mengetahui alasan itu, Yanto hanya bisa menggelengkan kepala.

Tidak Boleh Lagi Ada Orang Miskin Dilarang Sakit

Hari ini 12 des 2013 Komite Aksi Jaminan Sosial(KAJS) yg terdiri dari 67 elemen Gerakan Sosial dan KSPI melakukan aksi hampir 5 ribu buruh seJABODETABEK di DPR RI dan BPK. Said Iqbal Presiden KSPI yg juga Sekjen KAJS mengatakan aksi ini bertujuan mengingatkan pemerintah dan DPR (khususnya panja BPJS DPR) untuk bersungguh2 menjalankan implementasi Jaminan Kesehatan(JAMKES) untuk Seluruh Rakyat pada 1 Januari 2014 bukan bertahap 2019, dengan Unlimit biaya,berlaku seumur hidup,dan melayani semua jenis penyakit sesuai UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS.

Buruh Protes karena Sering Dipukul Aparat Saat Demo

Puluhan buruh dari elemen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/12/2013).

Mereka memprotes tindakan Polres Sidoarjo yang kerap bertindak represif, dengan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap buruh saat menggelar aksi di Sidoarjo. Menurut koordinator aksi, Agus Suprayitno, aparat Polres Sidoarjo kerap bertindak anarkistis dengan memukuli para pengunjuk rasa dengan alat pentungan.

"Beberapa dari kami juga kadang ditangkap tanpa alasan yang jelas, dan baru esok hari dikeluarkan," katanya.

Ratusan Buruh Unjuk Rasa, Sebagian Jalan Ibukota Macet

Ratusan buruh dari berbagai elemen kembali berunjuk rasa di Jakarta. Akibatnya, lalu lintas di sebagian ruas jalan ibukota pun tersendat.
Pantauan Liputan6.com melalui akun twitter TMC Polda Metro Jaya, kemacetan lalu lintas terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tepatnya di depan pusat belanja Hero Supermarket. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke Cawang tersendat.
"Itu buruh Hero-nya yang demo, sampai sekarang masih berlangsung," ujar salah satu petugas TMC saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (11/12/2013).
Sementara pihak Hero Supermarket saat dikonfirmasi terkait unjuk rasa tersebut belum dapat dihubungi.
Kemacetan akibat unjuk rasa buruh juga terlihat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Sekitar 300 orang memadati kawasan itu. Akibatnya, lalu lintas dari arah Jalan Sudirman menuju ke Jalan MH Thamrin tersendat. Begitu juga arah sebaliknya.
Tak hanya itu, sekitar 500 orang juga berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Patimura Jakarta Selatan. Akibat unjukrasa ini arus kendaraan dari arah Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, tersendat.
Sementara Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca hari ini dan besok Jakarta mengalami hujan ringan.2



Sumber : liputan6.com

Ribuan Buruh Jabodetabek Demo di DPR dan BPK

Kembali ribuan buruh turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka dengan melakukan aksi demonstrasi, Kamis (12/12/2013) pukul 10.00 di Ibu Kota Jakarta.
Informasi yang dihimpun, sebanyak 3.000 buruh dari Gabungan Buruh Jabodetabek yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik aksi di Ibu Kota.
Beberapa sasaran titik aksi unjuk rasa buruh yakni: DPR - MPR RI , Jakarta Pusat dan Kantor BPK, Jakarta Pusat.

Beberapa tuntutan buruh yakni :
1. Jalankan jaminan kesehatan per 1 Januari 2014 tidak bertahap.
2. Angkat seluruh pekerja outsourcing BUMN menjadi pekerja tetap di BUMN
3. Audit investigasi PT Jamsostek Dan PT Askes



Sumber : wartakota.com

Demo Buruh Warnai Jakarta Hari Ini

Kembali unjuk rasa buruh atau demontrasi mewarnai Jakarta hari ini.  Kali ini aksi demo tersebut terdapat di beberapa tempat  seperti di depan Istana Negara, DPR, BKP, Bundaran Hotel Indonesia (HI),  Makamah Konstitusi (MK), Jamsostek,  PLN Pusat dan Kemenkes. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut,  Polda Metro Jaya mengerahkan 3.737 personel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Kamis (12/12) mengatakan, pihak mengerahkan 3.737 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yakni di depan Istana Negara 207 personel,  DPR 1.401 personel dan BKP 635 personel.

Kemudian, Bundaran Hotel Indonesia (HI) 55 personel,  Makamah Konstitusi (MK) 79 personel, Jamsostek  647 personel, PLN Pusat 320 personel dan  Kemenkes 212  personel, sedangkan  184 personel cadangan.




Sumber : portalkriminal.com

Karyawan Pabrik Kusuma Mulya Mogok Kerja

Ratusan karyawan pabrik Kusuma Mulya, Solo, melakukan aksi mogok kerja mulai Rabu (11/12/2013). Hal ini mereka lakukan karena tuntutan pengangkatan sebagai karyawan tetap bagi 95 karyawan tidak kunjung dipenuhi oleh pemilik perusahaan.
Pimpinan Serikat Pekerja Kusuma Mulya, Pujiyanto mengatakan, para karyawan yang saat ini masih menyandang status kontrak telah bekerja minimal selama lima tahun. Selain itu, 95 orang karyawan kontrak tersebut juga tidak didaftarkan sebagai peserta Jamsostek oleh pihak perusahaan.
“Kami meminta pihak perusahaan untuk memenuhi tuntutan pengangkatan sebagai karyawan tetap bagi 95 orang rekan kami. Selain itu, mereka juga harus didaftarkan sebagai peserta Jamsostek karena sudah bekerja lama di perusahaan ini,” ungkapnya.

6 Bulan Tak Digaji, Ketua Serikat Pekerja Lapor Polisi

Disaat jutaan buruh di Indonesia telah mendapat kepastian nilai upah untuk tahun 2014, seorang buruh di Mojokerto sudah 6 bulan belum menerima gaji. Sang buruh yang juga ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto itu akhirnya mengadukan nasibnya ke Polres Mojokerto.

Dia adalah Ahmad Suharjono (36) warga Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Ahmad mengaku sudah 14 tahun bekerja di PT HP Metal Indonesia, yang berlokasi di kawasan Ngoro Industri, Kecamatan Ngoro, Mojokerto.

Upah di bawah UMK, Buruh Pabrik Alas Kaki Demo

Aksi unjuk rasa ratusan buruh pabrik alas kaki PT Ode Cipta Semesta di kawasan industri Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan cara mogok kerja kondisinya memanas.

Aksi yang sudah berjalan tiga minggu ini justru ditanggapi manajemen dengan memasukkan pekerja baru sehingga polisi harus berjaga agar tidak terjadi gesekan, Selasa (10/12).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan dengan tuntutan agar perusahaan membayar upah mereka sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan.

Ratusan Buruh Demo Pengadilan Negeri Jombang Tuntut Temannya Dibebaskan

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) perwakilan Jawa Timur, demo Pengadilan Negeri Jombang, Senin (9/12/2013). Ratusan buruh menuntut temannya, Anwar Santoso, agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang hari ini mulai disidangkan.

Ratusan buruh yang tergabung dalam FSPMI ini sebelumnya berkonvoi dari Ngoro Industri Mojokerto menuju kantor Pengadilan Negeri Jombang. Mereka merupakan perwakilan FSPMI Jawa Timur yang berasal dari Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.

Setibanya di kantor PN Jombang, mereka berorasi dengan pengawalan ketat anggota polisi dari Polres Jombang. Dalam orasinya, mereka menuntut pembebasan Anwar Santoso.

FSPMI SUMUT PEDULI KORBAN SINABUNG

 

(FSPMI SUMUT).Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut), melakukan Aksi Solidaritas Penggalangan Dana Untuk Korban Erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo Pada 7-8 Desember 2013 (Sabtu-minggu) kemarin. Hujan deras hingga Panas teriknya Matahari selama 2 hari tak menyurutkan Para Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara(FSPMI Sumut). Mereka tengah menggalang dana untuk membantu para pengungsi terkait erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Miris, Pertamina Teken Kontrak Pembelian Gas Selama 20 Tahun dari AS

Skenario pemilik modal rakus yang  ingin mengeruk Kekayaan Indonesia dengan cara bekerjasama dengan pemerintah yang korup semakin terbukti, kekayaan alam Indonesia diobal murah kepada pihak asing sehingga kita tergantung kepada  mereka. lalu setelah itu mereka menjual kembali kepada rakyat Indonesia dengan harga yang mencekik, Ini salah satu buktinya, kutipan berita dari kompas:
PT Pertamina akan mengimpor 0,8 juta ton gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) per tahun, yang dimulai pada 2018, setelah BUMN migas itu meneken kontrak pembelian untuk jangka waktu 20 tahun dengan perusahaan migas AS, Cheniere Energy Inc.

Jaminan sosial sebagai perlindungan kegoncangan ekonomi global

Masyarakat Indonesia kemungkinan besar masih ingat masa-masa krisis moneter tahun 1997 yang memunculkan pergerakan reformasi 1998 di Tanah Air, serta memiliki efek ekonomi kepada banyak negara.
Pergolakan ekonomi tidak hanya krisis moneter 1997 saja, dunia ternyata masih diusik oleh krisis finansial yang disebabkan mandeknya “credit subprime mortgage” sektor properti di Amerika Serikat pada tahun 2008. Kemudian krisis utang negara-negara kawasan Eropa yang berdampak besar terhadap perekonomian global.
Sebenarnya, telah terdapat berbagai kasus dalam historis di mana negara-negara mulai menata sistem jaminan sosial terhadap warga negara mereka secara nasional, sejak negara-negara tersebut mengalami keguncangan ekonomi.

Buruh Indonesia Mendukung Pemberantasan Korupsi

Beberapa waktu lalu, saat menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh KSPI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyampaikan, seandainya korupsi – khususnya disektor Migas – bisa diberantas, maka negara bisa menggaji setiap orang warga negara Indonesia  sebesar Rp. 30 Juta per bulan. Sebuah angka yang sangat besar. Hal ini mengingat, upah minimum di Indonesia saat ini hanya berada dalam kisaran angka Rp. 2 Juta.
“Oleh karena itu KSPI dan buruh Indonesia mendukung penguatan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi demi Indonesia yang bersih dan sejahtera,” demikian disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal. Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, buruh dan serikat buruh bersama KPK akan menjadi agen utama pemberantasan korupsi. Indonesia tanpa korupsi, adalah Indonesia yang tidak ada lagi kebijakan upah murah dan penggunaan buruh outsourcing.

Kisah pegawai outsourcing BUMN, 8 tahun digaji di bawah UMP

Perjuangan pekerja alih daya atau outsourcing di BUMN menuntut pengangkatan status ternyata beralasan. Selama ini, upah yang diberikan perusahaan terhadap pekerja outsourcing terbilang kecil.
Mantan karyawan outsourcing PLN, Ayi Cahyana, menceritakan kisah hidupnya bahwa dia selalu mendapatkan gaji di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini terus terjadi selama 8 tahun pengabdiannya.
"Saya kerja di PLN Bekasi. Awal kerja (2005) di gaji Rp 800.000, itupun hingga saya di PHK di 2013 hanya naik Rp 100.000-Rp 200.000 saja. Tentunya ini jomplang dengan karyawan yang (status) tetap hampir 4-5 kali gaji, padahal pendidikan sama. Ini sama saja ini selevel dengan office boy dengan level pendidikan SLTA," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (8/12).
Pria dengan jenjang pendidikan D3 ini mengungkapkan kepiluan dirinya di mana penghasilan juga kerap dipotong tanpa kejelasan perhitungan. "Lembur hampir di total 20 jam, ada kerap kali dipotong sampai saat ini," jelas dia.

Pekerja Outsourcing BUMN Bakal Gelar Aksi Demonstrasi Marathon

Ribuan pekerja alih daya (outsourcing) di perusahaan milik pemerintah berencana menggelar aksi besar menuntut pengangkatan menjadi pegawai tetap di instansinya bekerja. Tercatat pekerja dari 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal ikut ambil bagian dari aksi besar tersebut.
Ribuan massa ini tergabung dalam Gerakan Bersama (Geber) BUMN yang merupakan gabungan pekerja outsourcing diantaranya dari PT PLN, PT Pertamina, PT ASPD, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Askes, PT Jamsostek, PT Dirgantara Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk.

Gaji Pegawai Outsourcing `Disunat` Hingga Rp 85 Miliar/Tahun

Sistem tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang selama ini masih dipraktikan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituding telah merugikan para pekerja. Para pekerja outsourcing mengaku upah yang diterimanya harus dipotong hingga Rp 1 juta per bulan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.
"Upah kami di PLN seharusnya mencapai Rp 2,5 juta tetapi yang kami terima hanya sebesar Rp 1,5 juta. Ini berarti ada kekurangan sebesar Rp 1 juta dan ini berlangsung tiap bulan selama kami bekerja," ujar salah satu mantan pegawai PLN Ayi Cahyana (31) saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2013).
Menurut Ayi, selama bekerja 8 tahun di kantor PLN Bekasi, dirinya tidak pernah menerima gaji melebihi UMP. Dengan masa pengabdiannya tersebut, Ayi mengaku harusnya sudah mengantongi penghasilan melebih UMP.

Pekerja Minta Menakertrans Jaga Manfaat

Desakan agar pemerintah mempertahankan manfaat tambahan jaminan sosial tenaga kerja terus bergulir. Sedikitnya 1.000 anggota Serikat Pekerja Nasional berunjuk rasa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Kamis (5/12). Mereka meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menjaga manfaat tambahan tersebut.

Jaminan sosial sebagai perlindungan kegoncangan ekonomi global

Masyarakat Indonesia kemungkinan besar masih ingat masa-masa krisis moneter tahun 1997 yang memunculkan pergerakan reformasi 1998 di Tanah Air, serta memiliki efek ekonomi kepada banyak negara.
Pergolakan ekonomi tidak hanya krisis moneter 1997 saja, dunia ternyata masih diusik oleh krisis finansial yang disebabkan mandeknya “credit subprime mortgage” sektor properti di Amerika Serikat pada tahun 2008. Kemudian krisis utang negara-negara kawasan Eropa yang berdampak besar terhadap perekonomian global.
Sebenarnya, telah terdapat berbagai kasus dalam historis di mana negara-negara mulai menata sistem jaminan sosial terhadap warga negara mereka secara nasional, sejak negara-negara tersebut mengalami keguncangan ekonomi.

Akibat Demo Buruh, Pengelola Tol Tangerang-Merak Rugi Ratusan Juta

Aksi ribuan buruh Kabupaten Tangerang dengan memblokir tol Tangerang-Merak, Selasa (3/12) lalu, membuat PT Marga Mandala Sakti (MMS) selaku pengelola tol itu mengalami kerugian sekitar Rp 200 juta. Itu terjadi karena banyaknya fasilitas jalan bebas hambatan itu yang rusak.
Direktur Teknis dan Operasional PT MMS, Sunarto Sastrowiyono mengatakan kerugian itu dihitung dari berkurangnya kendaraan yang lewat, juga dari beberapa fasilitas tol yang dirusak pendemo, seperti rambu-rambu lalu lintas, pagar pembatas jalan dan median atau guard rail.
Menurut Sunarto juga, pada hari biasa jumlah kendaraan yang melintas dalam sehari bisa mencapai 119 ribu unit, sedangkan saat ada demo turun menjadi 106 ribu kendaraan saja. ”Saya melihat data hari yang sama pekan kemarin, pemasukan dari tol Rp 2 miliar. Selasa pekan ini Rp 1,850 miliar.

Tuntut PKB, buruh pabrik sabun di PHK massal

Keinginan buruh memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat bersama buruh dengan perusahaan tempatnya bekerja dijawab dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Sebanyak 347 buruh PT. Sinar Antjol di kawasan Industri Manis, Kadu, Curug, Kabupaten Tangerang, di PHK setelah mereka mendesak perusahaan membuat PKB.

Aris Kristianto Ketua PUK SPSI mengatakan, perusahaan yang sudah belasan tahun berdiri ini memperkerjakan sekira 416 buruh. Tetapi dalam beberapa minggu terakhir perusahaan secara sepihak melakukan PHK dengan dalih buruh melakukan pengunduran diri sepihak.

Motivasi Pengusaha Nyaleg: Bangun Benteng Politik Amankan Bisnis

Banyak pengusaha rela menghabiskan miliaran rupiah untuk duduk di kursi DPR. Para pengusaha ternyata sedang membangun benteng politik.

"Semua orang tahu, bahwa bussinessman yang sudah mulai mapan bisnisnya harus membangun pagar politik untuk menyelamatkan bisnisnya," kata SS, salah seorang pengusaha yang memberikan testimoni dalam buku 'Mahalnya Demokrasi Memudarnya Komunikasi' karya Pramono Anung, seperti dikutip detikcom, Jumat (6/12/2013).

Karpet merah untuk Freeport dan Newmont ‘digulung’ DPR

ndonesia dikenal kaya akan sumber daya alamnya. Itu tidak ada yang membantah. Apakah kekayaan alam ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak, itu lain cerita.
Pengelolaan kekayaan alam Indonesia khususnya sektor energi hampir seluruhnya didominasi oleh perusahaan asing. Imbal balik ke negara seperti diantaranya dalam bentuk royalti maupun divestasi sangatlah kecil. Mayoritas hasil energi bumi pertiwi dibawa lari keluar negeri.
Padahal, dengan melihat gambaran secara kasar saja, jika Indonesia mendapat bagi hasil secara proporsional maka pemerintah mempunyai cukup dana untuk membiayai pembangunan secara masif. Hal inilah yang mendasari pemerintah mengajukan renegosiasi kontrak karya (KK) melalui UU Nomor 4 Tahun 2009.
Kini, mayoritas perusahaan di bidang mineral dan tambang disebut-sebut telah menyepakati klausul renegosiasi KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun tidak demikian dengan dua perusahaan tambang besar yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) : Pengusaha Berani bayar UMK 13 juta !

Bagaikan gayung bersambut, setelah Ketua KPK Abraham Samad menyatakan gaji pekerja atau rakyat Indonesia bisa mencapai 20jt sampai dengan 30 juta / bulan jika pemerintah serius menangani korupsi.
Kali ini pernyataan serupa datang dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bahwa sebenarnya permasalahan kenaikan upah buruh di Indonesia bisa sama dengan di luar negeri dengan syarat pemerintah memperbaiki infrastruktur dan menekan korupsi/pungli. Berikut kutipan beritanya :
Jakarta – Para pengusaha ritel mengaku berani membayar gaji bagi pekerjanya Rp 13 juta per bulan, namun ada syaratnya yang harus dipenuhi pemerintah.

Aksi Buruh Tolak Upah Murah

Hore, Pengusaha Mampu Bayar Gaji Buruh 13 Juta

Dalam beberapa hari ini, dimedia sosial banyak dibicarakan sebuah berita yang berjudul Pengusaha Berani Gaji Buruh 13 Juta/Bulan. Berita dari Detik Finance ini sekaligus memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya permintaan kaum buruh agar kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 3,7 juta untuk DKI Jakarta dan 50 persen secara rata-rata nasional adalah hal yang sangat mungkin untuk diwujudkan.
Dalam waktu yang sangat berdeatan, ada 2 (dua) kabar yang cukup menggembirakan. Keduanya bukan sekedar kabar angin, karena disampaikan orang yang sangat penting. Pertama dari Ketua KPK Abraham Samad, yang mengatakan negara kita sesungguhnya mampu menggaji setiap warga negara sebesar 30 juta. Kabar kedua datang dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, yang mengatakan sesungguhnya Pengusaha berani membayar gaji buruh hingga 13 juta.

“Dan Mereka Pun Memberikan Dukungan…”

Hal yang paling menyebalkan adalah ketika kita harus memberikan penjelasan yang sama secara berulang-ulang. Bukan karena tak penting, tetapi lebih karena si penanya sesungguhnya tak ingin mendengar jawaban kita. Percuma saja. Meskipun dalam setiap argumentasi yang kau sampaikan tersaji banyak data, mereka tetap tak akan mau menerima.
Ketika semua orang bisa mengatakan apapun kepada siapapun, kata-kata menjadi kehilangan makna. Tapi apa boleh buat, inilah era kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Maka, mari kita nikmati dan rayakan. Tetapi jika argumentasi kami yang lebih rasional dan masuk akal, terimalah dengan damai.
“Jadi kalian masih akan melakukan mogok nasional?” Katamu tadi pagi, saat kita duduk santai di kedai kopi. Asap mengepul dari sebatang rokok yang kau hisap.

Tambang Freeport Indonesia Longsor Lagi, 1 Tewas

Bencana longsor kembali terjadi di area PT Freeport Indonesia (PTFI). Setelah terjadi di area Big Gossan pada Mei 2013, kali ini longsor terjadi di area Underground Mile 74 PTFI pada Minggu (01/12/13) pukul 04.00 WIT.
Kejadian ini mengakibatkan sebuah mobil pikap jenis Toyota LWB tertimpa bebatuan material tambang. “Mobil Departemen Underground Operation ini tertimpa material tambang saat hendak keluar dari pintu Cut Loading Point 1 E North Underground DOZ,” ujar Kabid Humas Polda Papua Sulistyo Pudjo.

BPJS Jalan,Jamsostek Tak Kurangi Manfaat Tambahan

Direktur Kepesertaan Jamsostek Junaidi menyatakan akan mempertahankan manfaat tambahan yang dirancang dalam program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) saat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) resmi dilaksanakan pada 1 Januari 2014.
Dijelaskan Junaidi DPKP itu meliputi bantuan pinjaman uang muka perumahan (PUMP), bea siswa, bantuan PHK, pinjaman lunak bagi koperasi karyawan dan seterusnya. Walaupun saat ini rancangan peraturan pelaksana (RPP) Undang Undang BPJS masih dibahas alot. Soalnya Kementerian Keuangan mengusulkan DPKP dihapus.

Demo Buruh, MMS Rugi Ratusan Juta

Aksi ribuan buruh di Kabupaten Serang yang meminta revisi Upah Minimum Kota/Kabupaten(UMK) dengan cara memblokir jalan tol Tangerang-Merak, Selasa (3/12) lalu, membuat PT Marga Mandala Sakti (PT MMS) sebagai pengelola jalan tol merugi kurang lebih Rp 200 juta. Kerugian itu dihitung dari berkurangnya kendaraan yang lewat, juga dari beberapa fasilitas tol yang dirusak pendemo, seperti rambu-rambu lalu lintas, pagar pembatas jalan dan median atau guard rail.
Pada hari biasa, kendaraan yang melintas dalam sehari bisa mencapai 119.000 unit. Pada saat ada demo turun drastis menjadi 106.000 kendaraan.

UMK Pekanbaru Resmi Rp1.775.000

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru menerima surat keputusan (SK) persetujuan penetapan Upah Minimal Kota (UMK) Pekanbaru dari Gubernur Riau. Dengan keluarnya SK bernomor 560/Disnakertransduk-HK/1675 tersebut, besaran UMK 2014 sebesar Rp1.775.000 sudah dapat diberlakukan diawal tahun.

��Artinya usulan UMK Pekanbaru sudah diketahui dan disetujui Gubernur Riau adn kita sudah terima SK,� ujar Kepala Disnaker Kota Pekanbaru Drs H Pria Budi kepada Riau Pos, Rabu (4/12).

Dalam keterangan surat SK tersebut, untuk selanjutnya diinstruksikan dapat disosialisasikan kepada seluruh perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja yang berada di wilayah Pekanbaru.

Ruang Kepala Disnakertrans Riau Diamuk Buruh

Ratusan buruh dari Konfederasi Buruh Migas di bawah bendera Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil Riau melakukan aksi demo yang berujung anarkis di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Riau, Rabu (4/12) sekitar pukul 10.40 WIB.

Bahkan, para buruh tersebut mengaobrak-abrik seluruh ruangan di kantor pemerintahan tersebut.

Awalnya, mereka hanya melakukan aksi protes dan mengadu tentang pemotongan upah. Namun kemudian, sebagian dari sekitar 300-an buruh itu mengamuk dan merusak seluruh ruangan. Bahkan ruangan kepala dinas tak luput dari amukan.

Kejadian berlangsung cukup singkat. Ratusan buruh ini tiba dengan menaiki kendaraan roda empat dan roda dua dan langsung masuk ke gerbang kantor.

Kisah Haru Ibu Melahirkan di Jalan karena Terjebak Macet Demo Buruh Tangerang

Demo buruh yang memblokir jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang ternyata menyisakan cerita soal seorang ibu yang melahirkan di jalan. Adalah Yuli yang mesti diantar cepat dengan ambulans ke RSU Tangerang.

Demo buruh pada Selasa (3/12) di kawasan Tangerang memang dilakukan besar-besaran. Sejumlah ruas diblokir yang berimbas kemacetan parah ke di sejumlah kawasan.

"Jadi ini dari klinik kecil, mau dibawa ke rumah sakit," jelas Kasat Lantas Metro Tangerang AKBP Gunawan saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (5/12/2013).

RPP BPJS Belum Diteken

Sembilan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden untuk mendukung pelaksanaan teknis Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum ditandatangani oleh pemerintah.
Padahal, sesuai petunjuk UU.24/2011, BPJS Ketenagakerjaan akan mulai diselenggarakan pada 1 Januari 2014. Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya menjelaskan, dari pembahasan sembilan draf RPP tersebut, tujuh diantaranya sudah final, sedangkan dua lainnya masih dibahas dan sedang difinalisasi.
“Saat ini sudah selesai tujuh final draf RPP tersebut, diharapkan sudah bisa ditandatangani presiden dalam waktu dekat. Masih ada dua draf lagi yang sedang difinalisasi,”ujar Elvyn usai menyaksikan pemberian Jamsostek Award dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada 14 perusahaan berkategori platinum di Manado, Selasa (4/12) malam.

Pemerintah diminta koreksi total instrumen WTO

LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menginginkan Pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jangan dijadikan sebagai ajang untuk sekadar mencari solusi yang memuaskan semua pihak terkait.
“Kami menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan win-win solution (memuaskan semua pihak),” kata Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik di Nusa Dua, Selasa.
Menurut Riza, pernyataan kepala negara tersebut berpotensi membuat petani dan nelayan Indonesia menjadi terancam kepada hal yang lebih besar.
Ia berpendapat, pihaknya sebenarnya masyarakat miskin Indonesia saat ini tidak membutuhkan “win-win solution” tetapi butuh untuk meraih kembali hak-hak yang seharusnya mereka terima.
“Kita mesti melindungi warga kita dari malnutrisi, kita mesti melindungi pekerjaan kita, melindungi warga kita dari kemiskinan,” ujarnya.

Sejumlah Fasilitas Pemkab Tangerang Rusak Akibat Demo Buruh

Sejumlah fasilitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami kerusakan akibat demo buruh menuntut revisi upah minimum kabupaten atau UMK.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil inventarisir Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakanan (DKPP), kerusakan akibat demo buruh tersebut meliputi 27 buah pot bunga, 100 pohon bugenvil dan 12 lampu Taman Aspirasi.
Kepala Bidang Reklame dan Pertamanan DKPP Kabupaten Tangerang, Elfida di Tangerang, Rabu, mengatakan, daftar kerusakan sejumlah fasilitas akan dilaporkan kepada bupati.
"Untuk proses pergantian, pihaknya masih akan menunggu dari pimpinan. Apakah akan diganti saat ini atau menunggu anggaran tahun mendatang," katanya.

Unjuk Rasa Menolak WTO

Ratusan aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional berunjuk rasa menuntut pembubaran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang saat ini menggelar pertemuan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 3-6 Desember 2013.
“Misi kami ingin mengakhiri WTO karena apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan masyarakat kecil,” kata Koordinator aksi, Muammar Kaddafi di Denpasar, Selasa.
LSM tersebut tak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga para aktivis dari berbagai negara di antaranya Thailand, Korea Selatan, Bolivia, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Bangladesh dan Kanada.
Para demonstran kemudian berjalan kaki dari Lapangan Timur Puputan Margarana, Denpasar menuju Bajra Sandhi yang masih terletak satu kawasan pemerintahan Renon, Denpasar.

Kantor Disegel, FSPMI Batam Nilai Ada Keterlibatan Pihak Tertentu

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam menilai sekolompok orang yang melakukan penyegelan di kantor mereka, kemarin, merupakan orang yang tidak paham persoalan. Bahkan, FSPMI juga mengendus ada keterlibatan pihak tertentu, yang sengaja memanfaatkan sekelompok orang itu untuk melakukan pembusukan terhadap perjuangan buruh.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) FSPMI Batam, Yoni Mulyo Widodo, menyakini hal itu tidak murni dilakukan oleh sekelompok masyarakat, tanpa ada keterlibatan pihak lain. Meski pihak lain itu tidak disebutkan siapa, namun FSPMI, kata Yoni, masih dapat memahaminya dan tidak akan terprovokasi karena penyegelan itu.

"Ada pihak yang menginginkan terjadi keributan horizontal Batam, untuk dapat melakukan tujuan utamanya. Kami tidak akan terprovokasi, dan masih dapat menghindari terjadinya konflik," jelas dia, Rabu (4/12/2013) siang, kepada BATAMTODAY.COM.

Massa Aliansi Melayu Satu Segel Kantor FSPMI Batam

Aksi unjuk rasa massa yang mengatasnamakan Aliansi Melayu Satu berlanjut, setelah melakukan orasi di Mapolresta Barelang dan Kantor Walikota Batam, rombongan langsung melakukan  penyegelan terhadap kantor Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam di ruko Panbil, Selasa (3/12/2013) sore.

Penyegelan ini merupakan bentuk kekecewaan massa atas aksi sweeping dan penutupan fasilitas umum yang dilakukan oknum buruh pada saat demo mereka sebelum ini sehingga membuat Kota Batam tidak kondusif dan bisa membuat investor takut dan hengkang dari Batam.

Selain menyegel kantor FSPMI Batam, massa Aliansi Melayu Satu juga menempel spanduk ditembok kantor buruh tersebut, dimana spanduk itu bertuliskan 'Nyahkan oknum buruh Yoni, Yusuf dan Suprapto dari Batam'.

Pengusaha Masih Bisa Ajukan Keberatan Sampai 21 Desember

Kalangan pengusaha diberi kesempatan hingga 21 Desember 2013 jika hendak mengajukan keberatan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Boyolali 2014. Surat keberatan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jateng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Demikian disampaikan jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, saat Sosialisasi Keputusan Gubernur Jateng No. 560/60/2013 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng di Ruang Garuda kantor lama Setda Boyolali, Jumat (29/11/2013).
Sebagaimana diketahui, UMK Boyolali 2014 telah ditetapkan senilai Rp1.116.000. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans, Joko Santoso, mengemukakan pengusaha bisa mengajukan keberatan hingga 21 Desember pukul 15.30 WIB. Caranya dengan melayangkan surat dan persyaratan secara resmi kepada Disnakertrans Provinsi Jateng.

Buruh Pantang Menyerah Tuntut Revisi UMK

Buruh pantang menyerah dalam memperjuangkan revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 yang mereka anggap kelewat murah.
Hujan deras yang sempat mengguyur Kota Semarang sehingga jalanan tergenang air, Selasa (3/1/2013), tidak menyurutkan langkah para buruh tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng turun ke jalan guna menggelar demonstrasi. Di tengah curah air hujan, ratusan buruh itu menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Selasa petang.
Tuntutan yang diusung para buruh itu masih sama seperti demonstrasi sebelumnya, yakni meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo merevisi UMK 2014 yang ditetapkan, 18 November 2013 lalu. “Kami akan terus menggelar demonstrasi menuntut Gubernur Ganjar Pranowo merevisi UMK 2014,” kata Koordinator Umum Aliansi Gerbang, Nanang Setiyono.

Penangguhan UMK Ditenggat 20 Desember

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Budi Antono mengatakan tenggat waktu untuk melakukan penangguhan Upah Minimum Kota/Kabupaten 10 hari sebelum pelaksanaan upah baru 1 Januari.
“Maksimal Tanggal 20 Desember,” kata Budi, Senin (2/12/2013).
Sejak UMK ditetapkan pada 14 November melalui Surat Keputusan Gubernur, Budi mengatakan belum ada perusahaan mengajukan penangguhan. Sosialisasi UMK Kota/Kabupaten sudah dilakukan sampai melibatkan kalangan pengusaha.
Sesuai Keputusan Menteri No. 231/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, perusahaan yang mengajukan harus melampirkan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja perusahaan yang bersangkutan.
Selain itu, laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba dan penjelasannya untuk dua tahun terakhir.

Demo Buruh KSBSI, Ruangan Disnaker Provinsi Riau Dihancurkan

Demo ratusan buruh yang menamakan diri Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rabu (4/12/13) pagi, di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau, Jalan Pepaya Pekanbaru, berakhir dengan kericuhan.

Pantauan riau24.com, beberapa meja dibalikkan, pot bunga diporak-porandakan di lantai dasar ruang disnaker. Tidak cukup sampai disitu, meja kerja kepala dinas dan meja rapat pun, ikut dihancurkan di ruangan tersebut.  

Aksi pengerusakan ini dipicu pemotongan upah secara sepihak oleh perusahaan kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan PT Flaro Surya Sepakat. tidak hanya itu, KSBSI juga menuding, Kadisnaker Provinsi Riau Nazaruddin SH melakukan 'permainan' dengan PT Chevron dan Apindo. Dimana, saat aksi damai buruh 10 oktober 2013 lalu, salah seorang buruh dijatuhi sanksi oleh disnaker.

Kecewa upah tak direvisi, buruh mengamuk rusak BMW dan 6 motor

Ribuan buruh mengamuk di Puspemkab Tangerang, Selasa (3/12). Mereka mendesak agar UMK Tangerang dari Rp 2,4 direvisi menjadi Rp 2,6 juta.

Salah satu demonstran Siti Salamah dalam orasinya mengaku kecewa dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

"Ternyata Bupati Tangerang tidak berpihak kepada buruh, sebab sudah dua bulan kami malakukan aksi, tapi tetap tak bergeming untuk kesejahteraan buruh," teriak Siti Salamah.

Papar Siti Salamah, UMK Rp2,6 merupakan angka yang realistis. "Sebenarnya gampang, jika Bupati mau dianggap, cukup revisi saja UMK Tangerang dari Rp 2,4 juta," katanya.

Dihadang polisi, buruh gagal blokade Bandara Soekarno-Hatta

Ratusan buruh Tangerang yang berunjuk rasa gagal masuk ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka hanya bisa memblokir Jalan Suryadharma di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, yang merupakan salah satu akses menuju pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta.

Aksi tersebut merupakan puncak aksi buruh karena tuntutan mereka terkait UMK Kota Tangerang 2014 sebesar Rp 2,6 juta tidak ditanggapi pemerintah. Koordinator aksi dari KASBI Sunarno mengatakan, pihaknya melakukan aksi menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengadukan kecilnya upah buruh kepada Pemerintah Pusat dan dunia.

Alasan Penangguhan UMK Tidak Tepat

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo, menuding alasan pengusaha yang hendak menangguhkan UMK  bukan alasan tepat. Menurut dia, tidak semua pengusaha terkena dampak terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
''Pengusaha jangan mengalihkan tuntutan UMK dengan alasan tingginya belanja bahan baku oleh nilai tukar rupiah,'' katanya.

Pengusaha Tangguhkan UMK

Terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini membuat sejumlah pengusaha di Jawa Tengah  berencana menangguhkan upah minim kabupaten dan kota di daerah. Mereka beralasan langkah itu sebagai upaya mempertahankan usaha yang modal produksinya sebagian besar menggunakan bahan baku dari asing.
"Salah satu upaya untuk mempertahankan agar tetap eksis ya penundaan pembayaran upah layak," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah, Agung Wahono, Senin (2/12).
Menurut Agung, saat ini sudah ada sebagian anggota asosiasi yang telah mulai mengeluhkan tingginya bahan baku. Mereka berinisiatif mempertahankan produksi dengan cara menangguhkan upah layak di Jateng pada 2014, yang telah diteken oleh gubernur.

Pekerja Pekalongan Minta Gubernur Revisi UMK 2014

Kalangan pekerja di Kota Pekalongan meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merevisi Upah Minimum Kota (UMK) Pekalongan sebesar Rp 1.165.000 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 tahun 2013 pada 18 November lalu.
Hal itu disampaikan Sekretaris DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan Damirin saat berdialog dengan  Gubernur di sekretariat SPN Kota Pekalongan, Jalan Jawa Nomor 72 Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Senin (2/12).
Damirin mengatakan, formulasi penentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digunakan Wali Kota M Basyir Ahmad yang dijadikan sebagai acuan penentuan UMK berbeda dengan formulasi penentuan KHL yang telah disepakati bersama, yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. “Harapan kami, ada perubahan UMK 2014 menjadi Rp 1.300.000,” kata dia.

Demo, Buruh Doakan Gubernur Meninggal

Demonstrasi buruh menuntut revisi upah minimum kota (UMK) kembali berlangsung. Aksi dari Aliansi Buruh Berjuang (Gerbang), Selasa (3/12) sore lagi-lagi memacetkan Jalan Pahlawan.
Meski hujan mengguyur Kota Semarang, ratusan buruh tetap menggelar aksi di depan gerbang Kantor Gubernur Jateng. Setelah hujan berhenti, massa bertambah banyak dan membuat polisi terpaksa memblokade jalan.
Pada aksinya kali ini, buruh membuat tiruan kuda lumping dari kertas, pada kepala kuda ditempeli wajah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Dengan diiringi musik, sekelompok orang menari-nari dengan kuda lumping tersebut. Buruh melakukannya sebagai ekspresi kekecewaan terhadap Ganjar yang mereka nilai sudah ditunggangi kepentingan pengusaha.

Perusahaan Wajib Laporkan Naker

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru Pria Budi menegaskan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Pekanbaru diwajibkan untuk melaporkan tenaga kerja (Naker) yang dipekerjakan ke Disnaker.

Baik tenaga lokal, maupun tenaga asing. Hal ini dianggap perlu untuk pendataan.

Demo Buruh Berkepanjangan Konsulat Singapura Minta Jaminan Keamanan

Gavin Chay, Konsulat Singapora di Batam mengadukan kondisi situasi demo buruh yang sudah menjurus anarkis kepada Kapolda Kepri, Brigjen Endjang Sudradjat, pagi tadi (3/12).

Dia mengaku menanyakan komitmen Polda Kepri terkait pengamanan dan penegakan hukum di Kepri khususnya di Batam.

Memang tadi pagi pak konsulat Singapura datang menemui kapolda. Beliau minta jaminan keamanan Batam saat ini, kata Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono di Batam Kota.

Buruh Blokir Tol Jakarta-Merak, 2.500 Polisi Dikerahkan

Aksi pemblokiran jalan ribuan buruh di Pintu Tol Ciujung, Serang, Banten, menyebabkan arus lalu lintas Jakarta-Merak dan sebaliknya lumpuh. Guna mengamankan aksi yang diikuti lebih dari 5.000 buruh dari berbagai aliansi buruh ini, Polda Banten mengerahkan sekitar 2.500 personel dari berbagai kesatuan.
Seperti pantauan Liputan6.com, Selasa (3/12/2013), selain pasukan pengamanan, Polda Banten juga mengerahkan 5 mobil water canon untuk menghalau aksi unjukrasa ini. Kendati, hingga pukul 11.00 WIB, kendaraan meriam air belum dapat mendekati massa pengunjukrasa akibat terjebak kemacetan.
Ke-5 mobil meriam air itu masih siaga di 3 titik, yakni timur, selatan dan barat mengelilingi titik pengunjukrasa. Kendati hampir di semua pintu akses tol ditutup oleh buruh. Kendati, sejumlah polisi sudah disiagakan di titik pemblokiran jalan.

Massa Buruh Bentrok dengan Polisi di Depan Kantor Bupati Serang

Massa buruh demonstran bentrok dengan polisi di depan gerbang Pendopo Kabupaten Serang, di Jalan Veteran Nomor 1, Kota Serang, Banten. Lamanya negosiasi antara perwakilan buruh dan Pemerintah Kabupaten Serang diduga menjadi penyebab bentrokan itu.

Massa menuntut Bupati Serang, A Taufik Nuriman keluar dan menemui mereka. Pengujuk rasa yang bergabung dalam berbagai aliansi serikat pekerja dan serikat buruh di wilayah Serang Timur melempari petugas dengan batu.

Aksi saling pukul dan saling dorong tidak dapat dihindari. Mereka memaksa masuk dan menemui langsung bupati. Selain dijaga personel pengendali massa, buruh juga dihadang kawat berduri dan dengan water cannon.

Polisi Bubarkan Massa Buruh di Tol Merak

Massa buruh yang melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimun Kabupaten memblokir jalan Tol Merak tepatnya di KM 71 dan 72, Selasa 3 Desember 2013. Petugas kepolisian yang melihat hal tersebut akhirnya memukul mundur massa karena telah menggangu penguna jalan.

Informasi dari Traffic Management Center Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, ratusan petugas polisi yang menggunakan seragam menghalau massa terlihat membubarkan barisan buruh.

Buruh-Polisi Bentrok di Tol Bitung, Satu Orang Terluka

 

Bentrokan antara buruh dengan aparat kepolisian yang pecah di Tol Bitung pada Selasa (3/12/2013) menyebabkan seorang buruh terluka.

Demo Buruh di Pintu M1 Bandara Soekarno Hatta Memanas

Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi Serikat Pekerja (SP) Tangerang masih bertahan melakukan aksinya di pintu M1 Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang. Aksi itu sempat memanas antara buruh dengan pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan Okezone, saat ini ribuan kaum buruh itu, sudah menduduki Jalan Surya Dharma, Kecamatan Neglasari, yang merupakan salah satu akses menuju pintu M1 Bandara Soekarno Hatta. Akibat aksi itu, akses menuju pintu M1, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, lumpuh.

"Pocong" Blokir Tol Bitung

 

Ribuan buruh memblokir akses masuk tol Bitung menuju Jakarta, Serang dan Tangerang. Para buruh menggantungkan sebuah replika pocong tepat di bawah jembatan tol bitung.

3 Kali Bentrok, Polisi Berhasil Kuasai Tol Bitung

 

Situasi di pintu Tol Bitung, Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang masih mencekam menyusul bentrokan antara buruh dengan polisi saat menggelar aksi unjuk rasa.

Polisi Tembakan Gas Air Mata, Buruh Tangerang Kocar-kacir

Ribuan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di Pintu Tol Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, berakhir bentrok dengan aparat kepolisian. 

Berdasarkan pantauan Okezone, Selasa ( 3/12/2013), aksi buruh mulai memanas saat buruh memukul-mukul pembatas jalan hingga menyebabkan bunyi nyaring. Aksi itu dibarengi dengan orasi yang menyemangati buruh untuk memaksa masuk ke dalam tol. Selanjutnya tanpa dikomando, sejumlah buruh melakukan pelemparan batu ke arah aparat kepolisian yang sudah bersiaga.

Kondisi ini membuat polisi melontarkan beberapa kali tembakan gas air mata yang selanjutnya membuat buruh kocar kacir.

Sampai saat ini kondisi di pintu Tol Bitung masih mencekam. Buruh masih tetap bertahan sambil melawan petugas dengan melemparkan batu.



Sumber : okezone.com

"Aksi Demo Buruh Seru Kayak Perang"

Aksi buruh yang berada di sisi Jalan Raya Manis, Bitung atau 500 meter dari pintu Tol Bitung menjadi tontonan warga. Aksi yang dilakoni ribuan buruh, menurut warga seperti layaknya syuting film.

Pantauan okezone di lokasi, 20 orang pasukan garda metal (buruh) berhadap-hadapan dengan barikade polisi. Tampak terlihat ibu-ibu, anak-anak, remaja ikutan asyik menonton aksi buruh itu dari sisi-sisi jalan.

"Penasaran mau lihat, aksi demo buruh seru kayak lagi perang, ada polisi pakai senjata dan ada lawannya," kata Andi, seorang anak berseragam SD yang ikut menonton demo buruh itu, Selasa (3/12/2013).

Jalan Tol Jakarta-Merak Macet akibat Demo Buruh

Jalan tol Jakarta-Merak mengalami kemacetan sepanjang lebih kurang 3 kilometer akibat demo buruh di pintu Tol Bitung, Selasa (3/12/2013).

Kemacetan terjadi dari pintu tol arah Tangerang hingga Cikupa. Akibatnya, mobil hanya berjalan dengan kecepatan maksimal 5 kilometer per jam.

"Kemacetan ini menyusahkan masyarakat, apalagi ini jam pulang kerja," ujar Suhaimin, seorang warga, di Jakarta.

Buruh Demo, Tol Ciujung Lumpuh Total

Buruh Demo, Tol Ciujung Lumpuh Total

Bau Kapitalisme Pada Logo Klub Sepakbola

Dalam soal sepakbola, Indonesia kembali tercoreng arang di muka. Arsenal FC menggugat pengusaha lokal karena memakai nama merek dan logo Arsenal sebagai alat komersil. Tak tanggung-tanggung, pengusaha nakal itu mengklaim dan mendaftarkan apa yang diplagiatnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Sikap Arsenal yang ingin memproteksi logo-nya tentu mudah dimengerti. Logo dan branding memang erat kaitannya dalam dunia olahraga. Maka jangan berani macam-macam terhadap suatu logo.
Ini karena logo-logo klub biasanya tak lepas dari sisi sejarah. Maka, dalam perancangan logo pun nilai-nilai kultur sosial yang dekat dengan masyarakat selalu dimasukkan. Entah itu patriotisme, nasionalisme, fanatasime kedaerahan, religi, ataupun ideologi.
Setidaknya, itu menurut teori tentang pembentukan logo.

400 polisi disiagakan kawal demo buruh Tangerang

Polres Metro Tangerang menyiagakan sebanyak 400 personil anggota kepolisian untuk mengawal jalannya aksi demo buruh Tangerang raya pada hari ini.

Kapolres Metro Tangerang, Kombespo Riad di Tangerang, Selasa, mengatakan, para personil kepolisian akan ditempatkan di beberapa titik vital.

Personel kepolisian akan antara lain akan ditempatkan di pintu tol Kebon Nanas, Bandara Soekarno - Hatta, Pemkot Tangerang, Kantor Disnaker hingga kawasan industri.

Ratusan Buruh Demo DPRK Aceh Jaya

Ratusan buruh PT Boswa Megalopoli, Senin (2/12) melakukan aksi didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, mereka menuntut agar pihak perusahaan membatalkan pemutusan hubungan kerja yang dinilai secara sepihak.
Selain,  pemutusan sepihak para buruh juga meminta pihak DPRK agar perusahaanmengeluarkan surat menjalan kan jaminan kesehatan buruh,karena selama ini buruh yang menderita sakit di abaikan.
Orator Aksi Fajri Azhari mengatakan, sebanyak 114 buruh PT Boswa Megalopoli di putuskan kontrak secara sepihak serta perusahaan tersebut tidak menjalankan UUD No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Wali Kota Tangerang: UMK sudah layak

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tangerang yang telah ditetapkan dan disahkan Gubernur Banten, dinilai sudah layak sesuai kebutuhan buruh oleh Plh Wali Kota Tangerang Rakhmansyah di Tangerang, Selasa.

"Kami menilai UMK Kabupaten/Kota Tangerang yang telah ditetapkan sudah sangat cukup karena tertinggi di Provinsi Banten," katanya.

Ia mengatakan nilai UMK Kabupaten/Kota Tangerang saat ini sudah melebih DKI Jakarta. Artinya, kebutuhan para buruh sudah diakomodir.

Ribuan buruh Serang tuntut revisi UMK 2014

Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan serikat buruh di Kabupaten Serang, Selasa, berunjuk rasa menuntut revisi SK Gubernur Banten tentang UMK Kabupaten Serang 2014 yang sudah ditetapkan.

Aksi para buruh tersebut juga menutup akses gerbang Tol Ciujung, Serang, sejak pagi. Akibatnya terjadi antrean kendaraan yang menuju keluar gerbang Tol Ciujung.

Dalam tuntutannya para buruh yang mengatasnamakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Serang meminta revisi rekomendasi Bupati Serang tentang UMK 2014 dari Rp2.340.000 menjadi Rp2.442.000.

Ratusan Polisi Kawal Demo Buruh di Tangerang

Ancaman aksi buruh se-Tangerang Raya untuk menutup beberapa akses vital di Tangerang seperti akses menuju tol Kebon Nanas dan Bandara diantisipasi Polres Metro Tangerang. Sekurangnya 400 personel disiagakan untuk mengawal aksi buruh.

" Ada 400 personel yang diterjunkan hari ini untuk mengawal jalannya aksi demo buruh Tangerang raya pada hari ini," kata Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Riad, Selasa (3/12/2013).

Personel Kepolisian ini kata Riad, akan ditempatkan di beberapa titik vital, diantaranya adalah pintu tol Kebon Nanas, Bandara Soekarno-Hatta, Pemkot Tangerang, Kantor Disnaker hingga kawasan industri.

Buruh Banten Demo Blokir Jalan, Pelajar Terpaksa Jalan Kaki ke Sekolah

Ribuan buruh Banten berunjuk rasa dengan memblokir jalan Tol Ciujung, Serang, Banten. Akibat ulah buruh ini, terjadi kemacetan panjang dan puluhan pelajar terpaksa berjalan kaki ke sekolah mereka.

Pantauan detikcom, Selasa (3/12/2013) pukul 07.30 WIB, ribuan buruh memblokir gerbang Tol Ciujung. Arus lalu lintas menjadi tersendat. Puluhan pelajar terlihat turun dari angkot dan berjalan kaki ke arah sekolah mereka.

Salah satunya siswa SMA PGRI 1 Kota Serang, Endah. Dia sudah berjalan kaki sejauh dua kilometer di tengah kerumumanan buruh.

Aksi Buruh, Pengamanan Bandara Diperketat

Pengamanan akses menuju Bandara Soekarno Hatta, mulai terlihat, Selasa (3/12/2013) seperti di Jalan Surya Dharma, Kota Tangerang. Pengamanan dilakukan terkait rencana aksi buruh.

Pantauan di lokasi, petugas kepolisian satu SSK sudah mulai berjaga di jalan yang jaraknya tiga kilometer dari pintu masuk (M1) Bandara Soekarno-Hatta.

Humas AP II, Yudis, menyatakan pihaknya sudah berkordinasi dengan jajaran terkait guna pengamanan. "Sudah dikordinasikan," kata Yudis saat ditemui wartawan.

Hari ini 100 ribu buruh Tangerang demo

Hari ini sebanyak 100 ribu buruh yang tergabung dalam aliansi Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) akan melaksanakan demo menuntut revisi UMK Kabupaten/kota.

Koordinator aksi, Koswara di Tangerang, Selasa, mengatakan, aksi akan dilakukan hingga Bupati dan Wali Kota Tangerang mengeluarkan rekomendasi revisi UMK Kabupaten/Kota yang kini sudah disyahkan Gubernur Banten.

Pasalnya, penetapan UMK yang telah dilakukannya, bukan sesuai dengan aspirasi buruh melainkan salah satu pihak saja.

"Mulai dari nilai UMK yang ditetapkan hingga proses penetapan UMK itu, tidak sesuai dengan keinginan buruh saat ini," katanya.

Polisi-TNI jaga pintu tol Tangerang antisipasi demo buruh

Aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Selasa berjaga di pintu masuk dan keluar jalan tol yang ada di Tangerang, Banten, untuk mengantisipasi kemungkinan massa buruh yang berdemonstrasi memasuki jalan tol dan mengganggu lalu lintas.

Aparat kepolisian dan TNI antara lain berjaga di pintu masuk dan keluar jalan tol Bitung, Cikupa dan Kebon Nanas.

Kendaraan operasi dan peralatan kepolisian sudah disusun rapi di pintu masuk Tol Bitung dari Arah Cikupa.

"Di pintu tol akan dilakukan pengamanan dan dijaga aparat terkait aksi buruh Tangerang hari ini," kata Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang, Komisaris Besar Polisi Riad.

Sudah 3 jam Tol Ciujung Serang diblokir demo buruh

Buruh di kawasan Serang, Banten memblokir pintu masuk Tol Ciujung 1 dan 2 sejak tadi pagi. Buruh menutup akses tol tersebut dengan beton.

"Ditutup buruh sejak pukul 07.00 WIB. Aksesnya ditutup beton. Mereka mencoba masuk tol, tapi berhasil kami cegah," ujar Petugas Marga Mandala Sakti, Riski saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/12).

Menurut Riski, akibat penutupan itu, akses Tol Ciujung dialihkan untuk sementara. Dia menyarankan pengendara yang akan melalui Tol Ciujung, hendaknya melalui tol berikutnya.

"Untuk pengendara yang melalui Ciujung, sebaiknya melalui akses Tol Serang Timur atau Tol Balaraja," kata dia.

Menurut informasi yang diperoleh, buruh tersebut akan mendatangi kantor Bupati Serang.



Sumber : merdeka.com

Besok, 100 Ribu Buruh Tangerang Demo

Sekitar 100 ribu buruh se-Tangerang Raya bakal kembali turun ke jalan besok, pada Selasa (3/12/2013) - Kamis (5/12/2013).


Aksi ini dilakukan buruh guna mendesak pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten agar merevisi besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK).

Hadapi Demo Buruh, Bupati Instruksikan Persuasif

Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meminta jajarannya persuasif dalam menghadapi aksi demo buruh yang akan berlangsung Selasa (3/12/2013) besok.

Hal itu dikatakan Bupati usai menggelar rapat soal rencana aksi buruh besok bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Keputusan bisa atau tidaknya memenuhi tuntutan buruh ada ditangan Gubernur. Jadi, seyogyanya kita merespon setiap aspirasi yang disuarakan buruh," ujar Zaki.

Bahas Harga Sembako, Perwakilan Serikat Buruh Batam akan Diundang

Selain menolak angka upah kelompok usaha yang sudah disahkan Gubernur Kepri, buruh Batam juga meminta kenaikan harga sembako dikontrol. Sebab, kenaikan upah tidak akan ada artinya jika harga sembako turut melambung tinggi.

Wakil Wali Kota Batam, Rudi, mengaku untuk mengontrol kenaikan harga sembako perlu ada pembahasan yang matang. Perwakilan dari empat serikat buruh yang ada di Batam, KSPSI, KSBSI, FSPMI dan SPN akan diundang untuk ikut melakukan pembahasan.

"Perwakilan empat serikat buruh di Batam akan kita undang untuk ikut melakukan pembahasan," kata dia, di hadapan ratusan pendemo dari Aliansi Serikat Buruh Batam, Senin (2/11/2013) sore.

Demo Buruh Batam Berakhir Ricuh

Aksi unjukrasa buruh hari ini berakhir ricuh. Polisi yang menjaga aksi parah buruh siang ini (2/12) akhirnya murka.

Pemicunya segerombolan buruh yang tidak puas melakukan aksi di kantor walikota Batam bergerak menyisir kawasan industri Cammo Industri yang tak jauh dari kantor walikota. Aksi itu tercium polisi.

Polisi mengepung para buruh dari luar gerbang dan menyisir balik para buruh itu. Hasilnya, puluhan buruh bersepeda motor yang masuk ke dalam kawasan industri itu berhasil dikurung polisi. Mereka menjadi bulan-bulanan polisi.

Upah pembantu, buruh tani, dan buruh pabrik kompak naik

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru kenaikan upah buruh di pelbagai sektor. Termasuk upah buruh tani yang secara nasional pada November 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen dibanding pada Oktober 2013. Upah buruh tani naik dari Rp 42.322 menjadi Rp 42.480 per hari. Secara riil, upah buruh tani naik 0,23 persen dari Rp 27.002 menjadi Rp 27.065.
Kenaikan upah buruh tani sejalan dengan kenaikan UMP di setiap daerah. BPS menjelaskan, kenaikan upah tersebut merupakan dampak dari demo besar-besaran yang dilakukan oleh buruh industri.
"Upah buruh tani meningkat dampak ikut-ikutan demo buruh untuk naik gaji," ujar Kepala BPS, Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Senin (2/12).

Kasus Pemberkasan Terhadap Buruh Sudah Pemberkasan, Aktor Intelektual Belum Ditangkap

Kasus penganiayaan terhadap buruh di Kabupaten Bekasi saat mogok nasional 31 Oktober -1 November lalu sudah masuk tahap pemberkasan di bagian Penyidik Subdit Keamanan (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

10 orang dinyatakan sebagai tersangka pengrusakan, pengeroyokan dan penganiyaan. 9 orang sudah ditahan, 1 orang tidak ditahan tapi tetap diproses hukum.

“Kasusnya sudah masuk tahap pemberkasan. Sebentar lagi berkas rampung dan segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Jumat (29/11/2013), di Mapolda Metro Jaya, dilansir dari tribunnews.com.

KSPI Dalam Seminar Membedah RPP Pengupahan

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, pemerintah tidak sunguh-sunguh dalam menata sistem pengupahan di Indonesia. Menurutnya, hal ini terbukti dengan masuknya RPP Pengupahan dari Kemenakertrans tentang pengupahan tanpa adanya pembahasan di dewan pengupahan nasional dan tripartit nasional terlebih dahulu, Sehingga, lanjut dia, Menakertrans dan Menkumham harus menghentikan pembahasan RPP pengupahan tersebut dan memangil serikat buruh bersama apindo untuk mendisikusikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang upah tersebut.

Menurut Said,"agar tidak terjadi konflik pengupahan setiap tahunnya maka RPP Pengupahan harus berorientasi pada upah layak dan peningkatan daya beli buruh serta merevisi permenakertrans no 13/2012 tentang KHL dari 60 item dirubah menjadi 84 item. Maka, pengesahan RPP Pengupahan ini harus diiringi dengan revisi Permenakertrans no 13/2012,' ujar Said Iqbal di Jakarat dalam seminar," Membedah RPP Pengupahan,".

Bukan Hanya Di Bekasi, Di Jakarta Juga Buruh Di Hadang Preman

Maraknya kasus premanisme terhadap buruh ternyata bukan hanya terjadi di Bekasi. Pola ini juga terjadi di kota lainnya, seperti Jakarta.

Sekelompok preman mengatasnamakan Masyarakat Anti Unjuk Rasa berupaya menghadang mogok daerah buruh, Kamis (28/11) lalu. Para preman ini telah bersiaga sejak dini hari dengan membawa alat pemukul di sejumlah titik unjuk rasa buruh.

“Mereka termasuk menebar spanduk, provokasi-provokasi. Hampir sama modusnya seperti di Bekasi. 30 orang ada di depan pintu 1 kawasan Pulo Gadung. Ada juga kawan-kawan berkumpul di depan AOB Pemuda Pancasila di Pegansaan Dua. Sudah kita cek, sekitar jam 2 pagi. Mereka membenturin juga, sudah nyiapin balok-balok kayu, plat-plat besi,” ujar Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha dilansir dari KBR68H.

Polres Kota Bekasi Buat Mou Dengan Perusahaan Outsourcing Milik H. Enjum

Bekasi Kota – Kepolisian Resort Kota Bekasi menandatangani kesepakatan bersama (MoU)  dengan perusahaan milik H. Enjum, PT Cikarang Nusantara di Lobby Polresta Bekasi, Sabtu (23/11). Hal ini terungkap dari informasi yang dirilis oleh laman penggemar Facebook Divisi Humas Mabes Polri.

Dalam sambutannya, Kapolresta Bekasi Kombes Pol Priyo Widyanto mengatakan tujuan nota kesepakatan ini adalah untuk merekrut calon tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan sehingga ketika calon tenaga kerja sudah diterima dan disalurkan kepada pengguna dapat bekerja dengan baik serta mampu menciptakan kondusifitas di lingkungan perusahaan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program unggulan Polda Metro Jaya, yakni program Polisi Peduli Pengangguran. Direktur PT. Cikarang Nusantara, H. Enjum menyambut baik nota kesepahaman ini sebagai langkah menyerap tenaga kerja pribumi dan menciptakan kondusifitas Kamtibmas.

Jika Gugatan APINDO Ke MK Terkabul, Tidak Ada Sanksi Bagi Pelanggaran Outsourcing dan Kontrak

Di saat buruh sedang sibuk berjuang menuntut upah lebih tinggi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk pasal 59 ayat (7), pasal 65 ayat (8) dan pasal 66 ayat (4), Kamis (28/11).

Dilansir dari Bisnis.com (28/11/2013), perwakilan Apindo, Sofjan Wanandi dan Suryadi Sasmita mendatangi MK dengan membawa gugatan yang memohon agar MK menguji dan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena serba multi tafsir.

Melalui kuasa hukumnya Dra Endang Susilowati SH MH dan Ibrahim Sumantri SH MKn, Apindo menilai pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan tidak mengandung tafsiran yang pasti sehingga dalam implementasinya menjadi multi tafsir.

Golkar: Saat Hadapi Buruh, Jokowi Liberal

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Indra Jaya Piliang, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih mirip kader partai beringin, yang tumbuh di 'kandang banteng'. Dia menyebut sejumlah langkah Jokowi yang lebih mirip kader Golkar, ketimbang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Jokowi lebih liberal dalam tanda kutip," kata Indra dalam pemaparan elektabilitas calon presiden Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Ahad, 1 Desember 2013. Dia mencontohkan sikap Jokowi menanggapi demo buruh. Sebagai seorang Marhaenis, seharusnya Jokowi lebih berpihak pada kepentingan buruh. "Tapi nyatanya tidak," kata dia.

Amazon Diduga Perlakukan Karyawannya Tidak Manusiawi

Di Jepang saat ini sedang terkenal istilah Black Kigyo, perusahaan yang memeras tenaga kerjanya, seperti kerja rodi, kerja melebihi jam yang telah ditentukan peruaturan tenaga kerja dan bahkan lembur tidak dibayar. Kini terungkap Amazon, raksasa ritel online ini pun melakukan demikian seperti Black Kigyo Jepang.
“Staf Amazon dipekerjakan di bawah luar biasa tekanan, seperti kamp budak kondisi mereka, dengan karyawan di gudang mereka harus berjalan 11 mil dalam satu shift (pergantian) dan mengumpulkan perintah setiap 33 detik ,” demikian hasil penyelidikan yang dituliskan koran Huffington Post di Inggris, Senin (25/11/2013) lalu.

Setelah Menjadi BPJS, Jamsostek Siap Lakukan Inspeksi

PT Jamsostek (Persero) setelah bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2013, akan melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan untuk memantau kepatuhan mereka dalam kepesertaan jaminan sosial dan kebenaran dalam melaporkan upah pekerjanya.
“Sesuai dengan Undang-Undang BPJS, kami diperbolehkan melakukan sidak. Jadi akan ketahuan nanti perusahaan yang patuh dan tidak,” ujar Dirut Jamsostek Elvyn G. Masassya saat rapat forum konsolidasi keenam BPJS antara PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero), di Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Elvyn mengatakan, untuk melakukan sidak itu, BPJS Ketenagakerjaan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga aparat penegak hukum seperti Kejaksaan. “Kalau mereka tidak patuh maka akan dikenai sanksi mulai peringatan tertulis, denda, dan sanksi sosial,” ujarnya.
Diakui Elvyn, selain masih banyak perusahaan yang belum menjadi peserta jaminan sosial, saat ini ada juga BUMN yang masih melaporkan hanya sebagian tenaga kerjanya dan sebagian upahnya. Hal ini tentu melanggar hukum, untuk itu pihaknya meminta bantuan Kementerian BUMN agar menegur mereka yang tidak patuh.

Apindo Gugat UU 13/2003, PKWTT Hilang ?

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamis (28/11).
Apindo yang diwakili oleh Sofjan Wanadi dan Suryadi Sasmita selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menguji Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.
Melalui Kuasa hukumnya Dra Endang Susilowati SH MH dan Ibrahim Sumantri SH MKn, pemohon menilai Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan tidak diberikan penafsiran yang pasti oleh pembentuk Undang-Undang sehingga penerapan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan menjadi multi tafsir baik pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh.

Aliansi Buruh di Batam Demo, Ini Tuntutannya

Aliansi serikat buruh di Batam kembali melakukan aksi demonstrasi, Senin (2/12/2013) siang. Mereka menuntut beberapa poin yang sangat penting diperhatikan Pemerintah untuk kehidupan buruh dan masyarakat Batam pada umumnya.

Poin tuntutan buruh dalam aksi demo ini ada tiga, yakni meminta Pemerintah dalam hal ini Gubernur Kepri maupun Wali Kota Batam melakukan kontrol terhadap harga sembilan bahan pokok. Bahkan, buruh juga meminta supaya ada ketetapan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ke-9 bahan pokok tersebut.

Poin kedua, yang dituntut buruh yakni menolak besaran upah kelompok usaha yang telah disahkan oleh Gubernur Kepri. Dimana, angka upah tersebut tidak sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Kota (DPK) dan rekomendasi Wali Kota Batam.

Sweeping di Cammo Industrial Park, Belasan Buruh Ditangkap Polisi

Belasan buruh ditangkap aparat kepolisian karena tertangkap basah melakukan sweeping di Cammo Industrial Park, Batam Centre, Senin (2/12/2013) sekitar pukul 15.00 WIB.

Informasi yang dihimpun di lapangan, ratusan massa buruh ini melakukan sweeping di Cammo Industrial Park karena sebelumnya mereka tak mendapatkan kepuasan usai berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Batam.

Saat masuk ke kawasan industri, mereka (buruh) dibiarkan masuk oleh petugas sekuriti, mengetahui ada buruh yang melakukan sweeping, patroli motor (Patmor) Polresta Barelang langsung mengejar buruh dan menutup pintu kawasan.

Pemko Batam Belum Terima SK Gubernur Kepri Soal Upah Kelompok Usaha

Wakil Wali Kota Batam, Rudi, mengaku pihaknya belum menerima SK Gubernur Kepri terkait upah kelompok usaha yang telah diteken. Sehingga dia belum bisa memberikan jawaban terkait tuntutan buruh untuk mengajukan revisi.

"Kita belum ada terima barang itu. Nanti kita minta revisi ternyata belum ada atau seperti apa. Tunggu barang itu ada dulu, baru saya bisa jawab," kata dia kepada perwakilan buruh di ruang rapat Pemko lantai 4, Senin (2/12/2013) sore.

Dalam kesempatan itu, perwakilan buruh yang datang menemui Wakil Wali Kota menyampaikan tiga poin tuntutan. Pertama mengenai penolakan angka upah kelompok usaha yang diteken Gubernur tapi tidak sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Kota (DPK) dan rekomendasi Wali Kota Batam.

500 Personel Brimob Mabes Polri Diturunkan ke Batam

Sebanyak 500 personel Brigade Mobil (Brimob) dari Mabes Polri diterjunkan ke Batam, guna mengamankan aksi demo buruh yang sudah berlangsung sejak pagi tadi.

"2/3 kekuatan yang dikerahkan guna mendukung personel Polresta Barelang, dibantu sebanyak 500 personil Brimob dari Mabes Polri," kata Direktur Pengaman Objek Vital (Pam Ovit) Polda Kepri AKBP Yusril kepada BATAMTODAY.COM, di Bandara Hang Nadim Batam, Senin (2/12/2013).

Sebanyak 500 orang personel tersebut, tambahnya dipecah untuk mengamankan aspirasi buruh, guuna antisipasi terjadinya kerusuhan. 400 personil dikerahkan ke Tanjunguncang dan Batam Center.

Buruh Berunjuk Rasa, Perusahaan di Tanjunguncang Batam Memilih Tutup

Sejumlah perusahaan yang berada di Tanjunguncang memilih untuk tidak beroperasi. Tindakan itu diduga dilakukan menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang menuntut perbaikan upah sektoral, Senin (2/12/2013) pagi tadi.

Pantauan BATAMTODAY.COM, di kawasan Bintang Industri, Latrade Industrial Park, dan sejumlah perusahaan lainnya, nyaris tak ada aktivitas pekerja, hanya petugas sekuriti yang berjaga di balik pintu gerbang yang dikunci rapat.

"Banyak yang tutup, Bang," ujar Olo Purba, petugas sekuriti kawasan Bintang tersebut.

Tuntutan Tak Dipenuhi, Buruh Ancam Demo hingga 5 Desember

Ada tiga tuntutan para buruh di Batam yang disampaikan dalam aksi unjukrasa mereka hari ini (2/12). Satu diantaranya adalah penolakan buruh atas besaran nilai upah kelompok usaha yang telah ditetapkan Gubernur Kepri HM Sani beberapa waktu lalu.
Jika tuntutan ini tidak segera direvisi sesuai tuntutan mereka kata Anas, koordinator DPW SBSI Kepri maka aksi buruh akan berlanjut hingga tanggal 5 Desember mendatang.
Itu artinya, aktifitas masyarakat akan kembali terganggu karena selain jalan raya menjadi macet, sejumlah perusahaan tidak bisa beroperasi dengan lancar.
“Kalau tuntutan kami tidak direspon maka demo akan berlanjut sampai tanggal 5 Desember,” kata Anas.



Sumber : batampos.co.id