Aliansi serikat buruh di Batam kembali melakukan
aksi demonstrasi, Senin (2/12/2013) siang. Mereka menuntut beberapa
poin yang sangat penting diperhatikan Pemerintah untuk kehidupan buruh
dan masyarakat Batam pada umumnya.
Poin tuntutan buruh dalam aksi demo ini ada tiga, yakni meminta Pemerintah dalam hal ini Gubernur Kepri maupun Wali Kota Batam melakukan kontrol terhadap harga sembilan bahan pokok. Bahkan, buruh juga meminta supaya ada ketetapan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ke-9 bahan pokok tersebut.
Poin kedua, yang dituntut buruh yakni menolak besaran upah kelompok usaha yang telah disahkan oleh Gubernur Kepri. Dimana, angka upah tersebut tidak sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Kota (DPK) dan rekomendasi Wali Kota Batam.
Surya Darma Sitompul, anggota DPK dari SBSI, mengaku belum menerima salinan putusan Gubernur Kepri terkait upah kelompok usaha yang telah disahkan itu. Hanya saja, mereka mengetahui informasi tersebut dari media massa, yang mana angkanya tidak sesuai dengan usulan DPK dan rekomendasi Wali Kota Batam.
"Kami menolak karena salinan putusannya belum ada. Kalaupun nanti itu diberikan, karena tidak sesuai dengan usulan DPK maupun rekomendasi Wali Kota Batam kami minta untuk direvisi kembali," jelas dia, di tengah-tegah aksi demo buruh di depan Pemko Batam.
Poin ketiga yang dituntut buruh dalam aksi demonya, yakni menolak premanisme. Sebab, dengan adanya premanisme yang dipakai pengusaha dalam pengamanan akan menimbulkan insiden atau tindakan yang sama sekali tidak diinginkan buruh.
Selain melakukan orasi, ratusan buruh yang sudah berkonsentrasi di depan Pemko Batam menunggu perwakilan Pemerintah turun untuk menemui dan menerima aspirasi mereka. Meski didominasi buruh pria, aksi demo ini masih terlihat tenang menunggu di pembatas kawat berduri yang dipampang di depan Pemko Batam.
Belum diketahui sampai kapan aksi demo ini akan berlangsung, namun menurut Surya Darma, buruh komitmen menolak putusan Gubernur Kepri mengenai upah kelompok usaha yang telah ditetapkannya.
"Kita lihat aja, kalau sampai kapan saya belum tahu. Namun, berjuang sudah menjadi komitmen buruh," tutupnya.
Sumber : batamtoday.com
Poin tuntutan buruh dalam aksi demo ini ada tiga, yakni meminta Pemerintah dalam hal ini Gubernur Kepri maupun Wali Kota Batam melakukan kontrol terhadap harga sembilan bahan pokok. Bahkan, buruh juga meminta supaya ada ketetapan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ke-9 bahan pokok tersebut.
Poin kedua, yang dituntut buruh yakni menolak besaran upah kelompok usaha yang telah disahkan oleh Gubernur Kepri. Dimana, angka upah tersebut tidak sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Kota (DPK) dan rekomendasi Wali Kota Batam.
Surya Darma Sitompul, anggota DPK dari SBSI, mengaku belum menerima salinan putusan Gubernur Kepri terkait upah kelompok usaha yang telah disahkan itu. Hanya saja, mereka mengetahui informasi tersebut dari media massa, yang mana angkanya tidak sesuai dengan usulan DPK dan rekomendasi Wali Kota Batam.
"Kami menolak karena salinan putusannya belum ada. Kalaupun nanti itu diberikan, karena tidak sesuai dengan usulan DPK maupun rekomendasi Wali Kota Batam kami minta untuk direvisi kembali," jelas dia, di tengah-tegah aksi demo buruh di depan Pemko Batam.
Poin ketiga yang dituntut buruh dalam aksi demonya, yakni menolak premanisme. Sebab, dengan adanya premanisme yang dipakai pengusaha dalam pengamanan akan menimbulkan insiden atau tindakan yang sama sekali tidak diinginkan buruh.
Selain melakukan orasi, ratusan buruh yang sudah berkonsentrasi di depan Pemko Batam menunggu perwakilan Pemerintah turun untuk menemui dan menerima aspirasi mereka. Meski didominasi buruh pria, aksi demo ini masih terlihat tenang menunggu di pembatas kawat berduri yang dipampang di depan Pemko Batam.
Belum diketahui sampai kapan aksi demo ini akan berlangsung, namun menurut Surya Darma, buruh komitmen menolak putusan Gubernur Kepri mengenai upah kelompok usaha yang telah ditetapkannya.
"Kita lihat aja, kalau sampai kapan saya belum tahu. Namun, berjuang sudah menjadi komitmen buruh," tutupnya.
Sumber : batamtoday.com
No comments:
Post a Comment