Wednesday, December 4, 2013

Dihadang polisi, buruh gagal blokade Bandara Soekarno-Hatta

Ratusan buruh Tangerang yang berunjuk rasa gagal masuk ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka hanya bisa memblokir Jalan Suryadharma di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, yang merupakan salah satu akses menuju pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta.

Aksi tersebut merupakan puncak aksi buruh karena tuntutan mereka terkait UMK Kota Tangerang 2014 sebesar Rp 2,6 juta tidak ditanggapi pemerintah. Koordinator aksi dari KASBI Sunarno mengatakan, pihaknya melakukan aksi menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengadukan kecilnya upah buruh kepada Pemerintah Pusat dan dunia.

"Kita sudah berkali-kali audiensi dengan pemerintah. Ini yang ke 14 kali. Tuntutan kami untuk UMK sebesar Rp 2,6 juta tidak ditanggapi. Pemerintah malah merekomendasikan angka Rp 2,4 juta untuk disahkan oleh Gubernur Banten," kata Sunarno, Selasa (3/12).

Menurutnya aksi ini adalah perjuangan buruh terkait kebutuhan hidup. Pasalnya, selama ini buruh selalu menerima upah murah.

"Kami telah menuntut UMK 2014 Kota Tangerang direvisi. Tapi Plh Wali Kota dengan arogannya menyatakan tidak akan merevisi. Jadi kita terpaksa menggelar aksi untuk memblokir Bandara," paparnya.

Aksi buruh ini dihadang puluhan polisi dari Polres Metro Tangerang sehingga mereka tertahan di persimpangan Jalan Suryadharma. Aksi ini juga mengakibatkan arus lalu lintas dari Tangerang menuju Bandara Soekarno Hatta lumpuh total sehingga harus dialihkan ke Neglasari.

Karena gagal masuk ke Bandara Soekarno-Hatta buruh beralih ke kantor Wali Kota Tangerang. Koordinator buruh Sasmita mengatakan, pemblokiran Bandara bukan merupakan tujuan, melainkan cara untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait upah layak.

"Dengan aksi menutup objek vital pemerintah pusat tahu dan warga dunia tahu kalau upah yang selama ini diterima buruh kurang layak," tukasnya.

Untuk itu, mereka memutuskan untuk mendatangi Plh Wali Kota Tangerang Rakhmansyah agar merevisi UMK 2014 Kota Tangerang sebesar Rp 2,4 juta per bulan. "Tuntutan akhir kami Rp 2,6 juta. Itu baru bisa memenuhi kebutuhan kami setiap bulan. Kami ingin tahu itikad baik wali kota," tukas Sasmita.



Sumber : merdeka.com

No comments:

Post a Comment