Sebelum menjadi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ternyata hanya
melindungi 10 persen pekerja di Indonesia.
"Hanya 10 persen pekerja di Indonesia dilindungi Jamsostek," kata Kepala
Biro SDM BPJS Abdul Latif Algaff dalam workshop Keberlangsungan BPJS
Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Bandung, Jawa
Barat, Kamis (20/2).
Menurut Abdul, sementara dari sekitar 30 juta pekerja di sektor formal, baru 30-40 persen yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Saturday, February 22, 2014
Jaminan Sosial di Indonesia Tergolong Rendah
Jaminan sosial untuk warga Indonesia tergolong masih rendah: tak
lebih dari 30 persen. "Jaminan sosial itu dianggap bagus kalau di atas
50 persen," kata Kepala Biro SDM Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
(BPJS) Abdul Latif Algaff di Hotel Verona Palace, Bandung, Jawa Barat,
Kamis (20/2).
"Jaminan sosial itu dianggap bagus, kalau diatas 50 persen," terang Kepala Biro SDM Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Abdul Latif Algaff, Hotel Verona Palace, Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).
"Jaminan sosial itu dianggap bagus, kalau diatas 50 persen," terang Kepala Biro SDM Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Abdul Latif Algaff, Hotel Verona Palace, Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).
BPJS Ketenagakerjaan Harusnya Bisa Beroperasi Tahun Ini
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diresmikan bersama
dengan BPJS Ketenagakerjaan, 31 Desember 2013. Namun, waktu
beroperasinya berbeda karena BPJS Ketenagakerjaan paling lambat berlaku
efektif mulai 1 Juli 2015, sementara BPJS Kesehatan mulai 1 Januari
lalu.
"Dalam pelaksanaannya ini luar biasa, mulai beroperasi. Paling lambat 1 Juli 2015 bunyinya, tapi sudah boleh beroperasi,” kata Kepala Biro Kepatuhan dan Hukum, Rilexya Suryaputra, dalam Workshop 'Keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan' di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).
"Dalam pelaksanaannya ini luar biasa, mulai beroperasi. Paling lambat 1 Juli 2015 bunyinya, tapi sudah boleh beroperasi,” kata Kepala Biro Kepatuhan dan Hukum, Rilexya Suryaputra, dalam Workshop 'Keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan' di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).
Friday, February 21, 2014
Kompensasi BPJS Ketenagakerjaan Tak Terbatas
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meluncurkan
program Jaminan Kesehatan Kerja Return To Work (JKK-RTW). BPJS
Ketenagakerjaan ini bakal menjamin penggantian kompensansi akibat
kecelakaan kerja tidak terbatas alias unlimited.
“Apabila terjadi kecelakaan kerja, kompensasi kita tidak terbatas. Kita ganti unlimited semua. Kalau cacat, akan direhab sampai sembuh dan siap kembali bekerja,” terang Kepala Divisi Teknis BPJS Ketenagakerjaan Endro Sucahyono, Bandung, Kamis (20/2).
“Apabila terjadi kecelakaan kerja, kompensasi kita tidak terbatas. Kita ganti unlimited semua. Kalau cacat, akan direhab sampai sembuh dan siap kembali bekerja,” terang Kepala Divisi Teknis BPJS Ketenagakerjaan Endro Sucahyono, Bandung, Kamis (20/2).
hapuskan sistim outsourcing & angkat menjadi pegawai tetap di BUMN.segera laksanakan sepenuhnya 12 butir Rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX DPR RI sesuai janji & komitmen Dahlan Iskan.
sistem alih daya atau yg lebih dikenal dengan sistim outsourcing tak
ubahnya adalah sistem perbudakan & diskrimasi terhadap
pekerja.sangat tidak patut & tidak manusiawi, apalagi dilakukan oleh
perusahaan perusahaan BUMN seperti PT.PLN, PT. TELKOM, PT.KIMIA FARMA,
PT.KAI dll. para pekerja yg telah mengabdi selama bertahun tahun bahkan
tidak sedikit yg telah mengabdi selama puluhan tahun,tetapi status dan
nasibnya tidak berubah.upah & take home pay yg diterima sangat tidak
sesuai dengan standar gaji yg berlaku terhadap pegawai tetap di
perusahaan BUMN tsb dengan grade & pekerjaan yg sama.misalnya para
pekerja pelayanan Teknik,administrasi,pencatat meter &
billing,operator Gardu Induk,dll,yg juga dikerjakan oleh mereka yg masih
berstatus outsourcing.pemerintah dalam hal ini telah membuat Regulasi
UU.no.13 thn 2003 (pasal 59 : 64 - 66) ttg ketenaga kerjaan dan
Permenakertrans no.19 thn 2012 (hanya ada 5 komponen yg bisa di
outsourcingkan : 1.cleaning service 2. security 3.katering 4.driver
5.jasa
Dompet Wanita - Batik Trendy
Jenis Bahan kulit sapi komb kain batik
Kwalitas I
Untuk di pakai di acara-acara resmi atau santai. Bahan kuat dan warna menarik.
INTAKO - Tanggulangin adalah pusat produksi Dompet dunia
Mungkin anda tidak percaya bahwa sebagian Dompet dan sepatu berkualitas dan bermerk dunia di Produksi di INTAKO tanggulangin.
Tangan-tangan terampil pengrajin Tas di INTAKO tanggulangin telah membuktikan kualitasnya sejak dulu, berbagai dompet merk dunia sebagian di produksi sini.
Berbagai dompet berbahan kulit sapi, kulit domba, kulit ular hingga kulit buaya di hasilkan di Intako dengan model dan disain yang tidak pernah ketinggalan zaman.
Harga dompet di Intako tanggulangin merupakan daya tarik yang membuat para turis asing maupun lokal hingga Miss Universe memborong banyak produk Intako yang berbahan kulit.
Soal Harga, dompet kulit yang sangat exotis tersebut mungkin anda akan berpikir puluhan juta, anda akan kaget ternyata Dompet Exotis nan mewah berbahan kulit dengan pengerjaan tangan ( hand made) ini berharga rata-rata di bawah 1 jutaan.
Oleh karena itu seringkali banyak pedagang Dompet yang memborong dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi.
Dengan perkembangan digital marketing yang ada sekarang ini maka, berbagai produk berkualitas dari para pengrajin Intako tanggulangin hadir dunia digital melalui lanjar.com.
Anda bisa berbelanja berbagai produk tas, dompet,sepatu secara online melalui lanjar.com
Tauqoly Jadwal Shalat Type TQ-05-QMH
MAUQUTA ABADIA menyediakan jadwal sholat elektronik yang telah digunakan secara luas sejak tahun 2000. Di pasaran, produk tersebut kami rilis dengan merk mauQuta.
Awal tahun 2007 ini kami telah merilis produk terbaru kami dengan harga yang Insya Allah cukup terjangkau. Produk ini kami lepas dengan nama tauQoly.
Produk kami Insya Allah akan mempermudah kaum muslimin untuk mengetahui jadwal waktu sholat fardhu, sehingga tergugah hatinya untuk menunaikan sholat fardhu pada waktu yang utama.
Industri ALL Global Union Dukung Perjuangan Buruh Indonesia
Aksi pekerja Indonesia untuk mendapakan haknya yang layak melalui
mekanisme kenaikan upah minimal (UMP/UMR) mendapat dukungan dari serikat
buruh internasional Industri ALL Global Union.
Pemimpin serikat buruh internasional yang juga Sekjen Industri ALL Global Union, Jyrki Raina menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada buruh Indonesia dalam usahanya meningkatkan upah minimum untuk menjamin upah layak, reformasi sosial dan membatasi outsourcing.
“Kita mendukung empat isu utama yang disampaikan buruh Indonesia selama ini yakni kenaikan upah minimal buruh hingga 30%, pelaksanaan BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia, penghapusan outsourcing, dan perlindungan hak-hak dasar pekerja”, kata Raina
Pemimpin serikat buruh internasional yang juga Sekjen Industri ALL Global Union, Jyrki Raina menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada buruh Indonesia dalam usahanya meningkatkan upah minimum untuk menjamin upah layak, reformasi sosial dan membatasi outsourcing.
“Kita mendukung empat isu utama yang disampaikan buruh Indonesia selama ini yakni kenaikan upah minimal buruh hingga 30%, pelaksanaan BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia, penghapusan outsourcing, dan perlindungan hak-hak dasar pekerja”, kata Raina
Disparitas penghasilan antara orang kaya dengan miskin sangat tinggi.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie
mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu
harus dirubah, bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan
kemitraan.
“Konstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership”, kata Jimly saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Internasional dengan tema Mewujudkan Negara Sejahtera yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Hotel Kartika Chandra, Kamis (13/02).
“Konstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership”, kata Jimly saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Internasional dengan tema Mewujudkan Negara Sejahtera yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Hotel Kartika Chandra, Kamis (13/02).
Thursday, February 20, 2014
Tuntutan Terhadap Bos Kuali Jadi Pelajaran Buat Pengusaha
Koordinator Gabungan Serikat Buruh Independent Tangerang, Ernawati menilai, tuntutan
hukuman 13 tahun penjara serta membayar restitusi restitusi (uang
pengganti) bagi 62 buruh sebesar Rp17 miliar terhadap bos kuali, Yuki
Irawan yang melakukan perbudakan kepada buruh cukup adil.
"Ya, pertama kedudukannya itu 13 tahun secara hukum sudah memenuhi ganti rugi dan imateril buruhnya, kalau memenuhi ya sudah cukup adil yang terpenting kedudukan buruh yang diperhatikan," kata Ernawati kepada Okezone, Rabu (19/2/2014).
"Ya, pertama kedudukannya itu 13 tahun secara hukum sudah memenuhi ganti rugi dan imateril buruhnya, kalau memenuhi ya sudah cukup adil yang terpenting kedudukan buruh yang diperhatikan," kata Ernawati kepada Okezone, Rabu (19/2/2014).
Demo Buruh Macetkan Jl Arteri Marunda
Aksi demo yang dilakukan ribuan buruh PT Trimitra Baterai Prakasa (TBP)
di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara membuat macet arus lalu lintas di
Jl Arteri Marunda. Tak tanggung-tanggung kemacetan akibat demi tersebut
mencapai sepanjang 1 kilometer.
Dalam aksinya, para pendemo mendesak perusahaan mengangkat mereka sebagai karyawan tetap. Meski tak sampai menutup seluruh ruas jalan, namun ribuan massa yang menyemut di depan pintu perusahaan menyebabkan setengah badan jalan menjadi tertutup. Alhasil, sejak siang hingga sore ini, Jl Arteri Marunda dari Marunda menuju Jl Raya Cakung Cilincing (Cacing) mengalami kemacetan hingga sepanjang 1 kilometer.
Dalam aksinya, para pendemo mendesak perusahaan mengangkat mereka sebagai karyawan tetap. Meski tak sampai menutup seluruh ruas jalan, namun ribuan massa yang menyemut di depan pintu perusahaan menyebabkan setengah badan jalan menjadi tertutup. Alhasil, sejak siang hingga sore ini, Jl Arteri Marunda dari Marunda menuju Jl Raya Cakung Cilincing (Cacing) mengalami kemacetan hingga sepanjang 1 kilometer.
Hendak Demo, Buruh Tambang Diserang Ratusan Massa
Aksi unjuk rasa 80 orang
yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Tambang Nasional (Spartan)
bersama elemen mahasiswa di Kendari, Rabu (19/2/2014), diserang ratusan
orang yang diduga simpatisan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Massa Spartan yang tengah berkumpul di parkiran eks MTQ di Jalan Abdullah Silondae, Kendari sebelum menyampaikan aspirasinya langsung dibubarkan. Tanpa bicara, massa penyerang berjumlah 300 orang, langsung merampas mikrofon dan spanduk. Sementara sebagiannya mengejar massa dari kelompok Spartan hingga ke jalan raya.
Massa Spartan yang tengah berkumpul di parkiran eks MTQ di Jalan Abdullah Silondae, Kendari sebelum menyampaikan aspirasinya langsung dibubarkan. Tanpa bicara, massa penyerang berjumlah 300 orang, langsung merampas mikrofon dan spanduk. Sementara sebagiannya mengejar massa dari kelompok Spartan hingga ke jalan raya.
Tuesday, February 18, 2014
Baju Muslim Hafeeza
Hanya disini tempat beli baju wanita terbaru dan terupdate. Silahkan dipilih .. Di borong juga boleh
Baju Muslim Hafeeza - HPC
Terbuat dari bahan Jersey berkualitas yang nyaman digunakan
Serta dihiasi dengan motif Plisket
Tersedia ukuran S,M,L
Melihat Lebih Dekat Pelaksanaan RAPIM III DPP FSPMI
Rapat Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2014
sudah berakhir. Para peserta yang datang dari 12 Provinsi itu telah
kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Rapat-rapat yang panjang
hingga larut malam sudah usai. Tetapi ada satu hal yang masih tersisa
hingga sekarang: harapan.
Ya, harapan!
Rapim III DPP FSPMI yang diselenggarakan di Park Hotel, Cawang – Jakarta pada tanggal 15 s/d 17 Februari 2014 ini memberikan harapan yang besar bagi kita. Tiap-tiap daerah melaporkan adanya pertumbuhan yang mengesankan. Gagasan dan cita-cita besar telah dicanangkan. Kita pun kembali menegaskan untuk tidak hanya bekerja pada urusan pabrik. Lebih dari itu, FSPMI berkomitment untuk mendedikasikan dirinya untuk ikut serta memperjuangkan kepentingan publik.
Ya, harapan!
Rapim III DPP FSPMI yang diselenggarakan di Park Hotel, Cawang – Jakarta pada tanggal 15 s/d 17 Februari 2014 ini memberikan harapan yang besar bagi kita. Tiap-tiap daerah melaporkan adanya pertumbuhan yang mengesankan. Gagasan dan cita-cita besar telah dicanangkan. Kita pun kembali menegaskan untuk tidak hanya bekerja pada urusan pabrik. Lebih dari itu, FSPMI berkomitment untuk mendedikasikan dirinya untuk ikut serta memperjuangkan kepentingan publik.
Pemerintah Dituntut Serius Ratifikasi Konvensi PRT
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja yang
tergabung dalam Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh
Migran (KAPPRT-BM) menuntut pemerintah serius meratifikasi Konvensi ILO
No. 189 tentang PRT. Menurut Koordinator Nasional JALA PRT, Lita
Anggraeni, tuntutan itu sebagai respon pernyataan Menakertrans, Muhaimin
Iskandar, bahwa pemerintah bakal meratifikasi Konvensi tersebut.
Bahkan, dalam forum internasional perburuhan yang digelar ILO tahun
2011, Presiden SBY berjanji akan meratifikasi.
Lita menilai sekarang saat tepat untuk meratifikasi konvensi yang melindungi PRT itu. Ratifikasi itu akan memberikan dampak yang signifikan dalam rangka perlindungan PRT. Termasuk, pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Misalnya, konvensi itu mengamanatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif PRT sebagai pekerja. Konvensi juga memberi landasan bagi pemerintah untuk melakukan inspeksi ke lokasi kerja PRT.
Lita menilai sekarang saat tepat untuk meratifikasi konvensi yang melindungi PRT itu. Ratifikasi itu akan memberikan dampak yang signifikan dalam rangka perlindungan PRT. Termasuk, pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Misalnya, konvensi itu mengamanatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif PRT sebagai pekerja. Konvensi juga memberi landasan bagi pemerintah untuk melakukan inspeksi ke lokasi kerja PRT.
Monday, February 17, 2014
Freeport Indonesia Dinilai Melanggar HAM
Runtuhnya terowongan di areal tambang bawah tanah Big Gossan PT
Freeport Indonesia pada 14 Mei 2013mengakibatkan 28 orang tewas dan 10
luka-luka. Untuk mengusut peristiwa itu, berbagai tim investigasi
dibentuk oleh bermacam lembaga mulai dari pemerintahan, internal PT
Freeport dan independen. Menurut komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai,
sampai saat ini hasil investigasi yang dilakukan bermacam tim tersebut
tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas. Padahal, peristiwa itu
merupakan kecelakaan tambang bawah tanah terbesar di Indonesia.
Pekerja di Asia Pasifik Tuntut Kenaikan Upah
Tuntutan kenaikan upah minimum bukan saja disuarakan pekerja di
Indonesia, tapi juga negara lain khususnya di wilayah Asia Pasifik.
Sekjen IndustriALL Global Union, Jyrki Raina, mengatakan tuntutan itu
lumrah. Sebab, pekerja membutuhkan upah layak untuk hidup sejahtera.
Apalagi di negara yang pertumbuhan ekonominya cukup baik, maka harus
diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Untuk
kaum pekerja, pemerataan itu salah satunya dinikmati dengan kenaikan
upah.
Oleh karenanya, Jyrki mengatakan seluruh serikat pekerja di 140 negara yang tergabung dalam IndustriALL mendukung kenaikan upah minimum tersebut termasuk Indonesia. Tujuannya agar pekerja dan keluarganya dapat hidup sejahtera. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Jyrki berkesempatan bertemu dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans, Ruslan Irianto Simbolon.
Oleh karenanya, Jyrki mengatakan seluruh serikat pekerja di 140 negara yang tergabung dalam IndustriALL mendukung kenaikan upah minimum tersebut termasuk Indonesia. Tujuannya agar pekerja dan keluarganya dapat hidup sejahtera. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Jyrki berkesempatan bertemu dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans, Ruslan Irianto Simbolon.
Saturday, February 15, 2014
Picu Konflik, Banyak Perusahaan di Batam Enggan Bayar Gaji Lembur Buruh
Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kota Batam Zarefriadi mengaku bahwa permasalahan perburuhan yang
paling banyak di Batam adalah masalah pembayaran upah lembur. Di mana
masih banyak perusahaan yang sering tidak membayar gaji lembur karyawan.
“Permasalahan yang paling banyak itu masalah pengupahan lembur. Pengaduan ini kita dapatkan dari para buruh,” katanya.
Zarefriadi mengaku sudah kerap melakukan teguran terhadap sejumlah perusahaan. Meski memang belum ada yang sampai ke tingkat penuyidikan.
“Biasanya setelah kita tegur langsung dibayarkan. Kami juga selalu menganjurkan agar perusahaan jangan sampai ke tindak pidana,” katanya.
“Permasalahan yang paling banyak itu masalah pengupahan lembur. Pengaduan ini kita dapatkan dari para buruh,” katanya.
Zarefriadi mengaku sudah kerap melakukan teguran terhadap sejumlah perusahaan. Meski memang belum ada yang sampai ke tingkat penuyidikan.
“Biasanya setelah kita tegur langsung dibayarkan. Kami juga selalu menganjurkan agar perusahaan jangan sampai ke tindak pidana,” katanya.
Waduh, Ada 24 Perusahaan di Batam yang Gaji Karyawannya Dibawah UMK
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam mencatat ada
sedikitnya 24 perusahaan yang dilaporkan pekerjanya karena mengupah
pekerja dibawah nilai UMK Batam tahun 2014.
Perusahaan yang dilaporkan ke Disnaker Batam itu kebanyakan perusahaan galangan kapal atau Shipyard yang berada di kawasan Tanjunguncang, milik pengusaha lokal, bukan pengusaha asing.
Hal tersebut dikatakan oleh pengawas kerja Disnaker Batam, Jalfirman dikantornya siang tadi, Kamis (13/2) siang.
“Benar, yang baru kami terima selama satu setengah bulan ini sudah ada 24 pengaduan dari pekerja kepada perusahaannya melaporkan penggajian di bawah nilai UMK Batam terbaru. Mereka yang mengadu ini kebanyakan mendapatkan gaji berdasarkan perjam kerja. Mayoritas pekerja galangan kapal yang mengadu ke Disnaker Batam adalah pekerja yang perjamnya digaji Rp9500,” ujar Zalfirman.
Perusahaan yang dilaporkan ke Disnaker Batam itu kebanyakan perusahaan galangan kapal atau Shipyard yang berada di kawasan Tanjunguncang, milik pengusaha lokal, bukan pengusaha asing.
Hal tersebut dikatakan oleh pengawas kerja Disnaker Batam, Jalfirman dikantornya siang tadi, Kamis (13/2) siang.
“Benar, yang baru kami terima selama satu setengah bulan ini sudah ada 24 pengaduan dari pekerja kepada perusahaannya melaporkan penggajian di bawah nilai UMK Batam terbaru. Mereka yang mengadu ini kebanyakan mendapatkan gaji berdasarkan perjam kerja. Mayoritas pekerja galangan kapal yang mengadu ke Disnaker Batam adalah pekerja yang perjamnya digaji Rp9500,” ujar Zalfirman.
Friday, February 14, 2014
Spirit Sebuah Aksi
Ada banyak cara untuk menyalakan kembali semangat kita. Salah satunya
adalah dengan melakukan aksi, seperti yang kita lakukan hari ini (Rabu,
12 Februari 2014). Serentak kita bergerak dari bundaran HI – Istana
Presiden – hingga Sport Hall Kelapa Gading. Apa yang kita lakukan bukan
hanya menabuh genderang perjuangan. Lebih dari itu, ini adalah cara
kita untuk memperbaharui semangat dan nyala api perlawanan.
Buruh KSPI Geruduk Kedubes Kamboja
ratusan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI ) melakukan aksi Solidaritas didepan Kedutaan Besar
Kamboja karna telah dilanggarnya hak dasar pekerja dan ditahannya 23
pekerja garment yang sedang berjuang menuntut kenaikan Upah Minimum
dari U$ 100 menjadi U$ 160 pada bulan desember 2013 .
Ketua DKPP: Buruh Jangan Hanya Demo, Pikirkan Pemilu
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqqie
meminta kepada para buruh agar tidak hanya berunjuk rasa. Buruh juga
harus berperan dalam Pemilu 2014 nanti karena itu bisa mendatangkan
perubahan.
"Buruh jangan asik berdemo aja. Pemilu 2014 peluang memberikan perubahan untuk buruh," kata Jimly, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2014) malam.
Jimly menuturkan, dengan waktu yang semakin mepet, setiap elemen masyarakat harus bersatu. Ia meminta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga harus bisa mengkoordinir anggotanya dalam mensukseskan Pemilu 2014.
"KSPI harus memastikan semua keluarga besar buruh menyukseskan Pemilu 2014. Karena (pemilu) sudah dekat waktunya," tandas Jimly.
Belakangan ini, ribuan buruh menggelar unjukrasa terkait kenaikan upah minimum dan Komponen Hidup Layak (KHL). Aksi yang diikuti buruh dari berbagi kota ini kerap membuat kemacetan ibukota.
Sumber : liputan6.com
"Buruh jangan asik berdemo aja. Pemilu 2014 peluang memberikan perubahan untuk buruh," kata Jimly, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2014) malam.
Jimly menuturkan, dengan waktu yang semakin mepet, setiap elemen masyarakat harus bersatu. Ia meminta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga harus bisa mengkoordinir anggotanya dalam mensukseskan Pemilu 2014.
"KSPI harus memastikan semua keluarga besar buruh menyukseskan Pemilu 2014. Karena (pemilu) sudah dekat waktunya," tandas Jimly.
Belakangan ini, ribuan buruh menggelar unjukrasa terkait kenaikan upah minimum dan Komponen Hidup Layak (KHL). Aksi yang diikuti buruh dari berbagi kota ini kerap membuat kemacetan ibukota.
Sumber : liputan6.com
Thursday, February 13, 2014
Kapolri: Demo Buruh Jangan Ditumpangi Kepentingan Politik
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman berdialog dengan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) di Ball Room Kempinski, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
Rabu (12/2/2014). Pada saat bersamaan pun di Bundaran HI ada demo buruh.
Menyikapi seringnya buruh melakukan demonstrasi, Kapolri mengungkapkan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan kepolisian pun tidak melarangnya.
"Tetapi jangan dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, merusak melempar, mengajak orang yang tidak mau berdemo supaya menjadi demo, jangan ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu apalagi kepentingan politik," kata Kapolri.
Menyikapi seringnya buruh melakukan demonstrasi, Kapolri mengungkapkan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan kepolisian pun tidak melarangnya.
"Tetapi jangan dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, merusak melempar, mengajak orang yang tidak mau berdemo supaya menjadi demo, jangan ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu apalagi kepentingan politik," kata Kapolri.
Tak Hanya Turun ke Jalan, Buruh Juga Tempuh Jalur Pengadilan Tuntut Hak
Banyak perusahaan tidak patuh terhadap badan pengawas bentukan
pemerintah yang mensertifikasi pegawai kontrak menjadi pegawai tetap.
Hal ini dipicu karena UU Ketengakerakaan tidak mengikat perusahaan.
Alhasil, buruh pun menggugat UU Ketenagakerjaan.
Gugatan UU Ketenagakerjaan diajukan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Mereka meminta MK menguji pasal 59 ayat 7, pasal 65 ayat 8 dan pasal 66 ayat 4 dalam UU tersebut.
Gugatan UU Ketenagakerjaan diajukan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Mereka meminta MK menguji pasal 59 ayat 7, pasal 65 ayat 8 dan pasal 66 ayat 4 dalam UU tersebut.
Pelantikan Soekarwo, Buruh Tuntut Jaminan Kesehatan
Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja akan melakukan unjuk
rasa pada saat pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Timur 2014-2019. Unjuk rasa akan dilakukan di 2
tempat, yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur
dan Gedung Negara Grahadi.
Agus, aktivis dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan, ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan oleh kaum buruh, di antaranya jaminan kesehatan buruh atau BPJS seperti yang diamanatkan undang-undang. Buruh juga menolak keberadaan buruh outsourcing yang masih marak sampai saat ini.
Agus, aktivis dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan, ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan oleh kaum buruh, di antaranya jaminan kesehatan buruh atau BPJS seperti yang diamanatkan undang-undang. Buruh juga menolak keberadaan buruh outsourcing yang masih marak sampai saat ini.
Buruh Demo Lagi, Tuntut Upah 2015 Naik 30 Persen
Sebanyak 30.000 buruh
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Jabodetabeka akan
berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu (12/2/2014) pukul 10.00.
Friday, February 7, 2014
14 Perusahaan Ini Tangguhkan UMP 2014
Dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada hari Jumat 24
Januari 2014 telah menetapkan ada 14 perusahaan yang diberikan izin
untuk dapat melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
(UMP).
Anggota Dewan Pengupahan sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, 14 perusahaan tersebut merupakan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap 16 perusahaan.
Anggota Dewan Pengupahan sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, 14 perusahaan tersebut merupakan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap 16 perusahaan.
Chatib: Percuma Kalau Pertumbuhan dari Buruh Murah
Capaian pertumbuhan Indonesia sepanjang 2005-2012 rata-rata mencapai 5,9
persen per tahun. Angka ini telah membawa Indonesia masuk dalam
kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income).
Kementerian Keuangan mencatat jika pertumbuhan ekonomi ke depannya berada pada angka rata-rata 6 persen, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 persen, Indonesia akan mampu masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi (upper income countries).
Kementerian Keuangan mencatat jika pertumbuhan ekonomi ke depannya berada pada angka rata-rata 6 persen, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 persen, Indonesia akan mampu masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi (upper income countries).
Penjual Es Batu "Nyaleg" demi Perjuangkan Kaum Buruh
Seorang penjual es batu
di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, mencalonkan diri
sebagai legislator melalui Partai Nasdem.
Dengan slogan "muda, mumpuni, mengabdi", dia maju dari Daerah Pemilihan Semarang 2, yang yang meliputi Kecamatan Pringapus, Bawen, dan Tuntang.
Arie Munanto sehari-hari berkeliling menyetorkan es batu ke sejumlah warung di kawasan pabrik di Pringapus. Pekerjaan itu dilakoninya sejak empat tahun lalu pasca-dirinya di-PHK salah satu perusahaan tekstil di Ungaran.
Dengan slogan "muda, mumpuni, mengabdi", dia maju dari Daerah Pemilihan Semarang 2, yang yang meliputi Kecamatan Pringapus, Bawen, dan Tuntang.
Arie Munanto sehari-hari berkeliling menyetorkan es batu ke sejumlah warung di kawasan pabrik di Pringapus. Pekerjaan itu dilakoninya sejak empat tahun lalu pasca-dirinya di-PHK salah satu perusahaan tekstil di Ungaran.
Siang Ini Mahasiswa dan Buruh Demo Gubernur
Gabungan mahasiswa dan buruh yang mengatasnamakan GNP
33 rencananya akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur
Sulsel. Informasi yang diterima, demo akan digelar pukul 11.00 Wita.
Jenderal aksi, Muh Asrul mengatakan, aksi yang akan dilakukan terkait pemberlakuan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS.
Mereka menganggap pemerintah mengemas produk liberalisasi kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana ada kewajiban buat seluruh rakyat Indonesia untuk membayar iuran.
"Karena membayar iuran maka dalam tiap bulannya rakyat harus membayar sebesar kls 3 Rp. 25.500/bln/org, kls 2 Rp. 42.000/bln/org dan klas 1 Rp. 59.000/bln/org. Ini jelas liberalisasi kesehatan," ungkapnya.
Sumber : fajar.co.id
Jenderal aksi, Muh Asrul mengatakan, aksi yang akan dilakukan terkait pemberlakuan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS.
Mereka menganggap pemerintah mengemas produk liberalisasi kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana ada kewajiban buat seluruh rakyat Indonesia untuk membayar iuran.
"Karena membayar iuran maka dalam tiap bulannya rakyat harus membayar sebesar kls 3 Rp. 25.500/bln/org, kls 2 Rp. 42.000/bln/org dan klas 1 Rp. 59.000/bln/org. Ini jelas liberalisasi kesehatan," ungkapnya.
Sumber : fajar.co.id
Buruh PT Ladewindo Tuntut Pembayaran Upah
Ratusan buruh PT Ladewindo Garment Manufacturer yang berlokasi di
Desa Dagen, Kecamatan Jaten berunjukrasa di sekitar Alun-alun
Karanganyar, Kamis (6/2/2014). Mereka menuntut agar manajemen perusahaan
segera membayar upah selama lima bulan.
Ratusan buruh pabrik garment tersebut berkumpul di sekitar Alun-alun Karanganyar. Mereka berencana mendatangi kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar untuk menyampaikan aspirasi.
Lantaran jumlah buruh terlalu banyak maka hanya perwakilan buruh yang mendatangi kantor Dinsosnakertrans Karanganyar. Sementara para buruh lainnya menunggu hasil pertemuan antara perwakilan buruh dengan pejabat Dinsosnakertrans Karanganyar.
Ratusan buruh pabrik garment tersebut berkumpul di sekitar Alun-alun Karanganyar. Mereka berencana mendatangi kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar untuk menyampaikan aspirasi.
Lantaran jumlah buruh terlalu banyak maka hanya perwakilan buruh yang mendatangi kantor Dinsosnakertrans Karanganyar. Sementara para buruh lainnya menunggu hasil pertemuan antara perwakilan buruh dengan pejabat Dinsosnakertrans Karanganyar.
Wednesday, February 5, 2014
Upah Tak Di Bayar, Buruh Mogok Kerja
Ratusan pekerja PT Sentek Marine, Sei Lekop, Sagulung, Kepulauan
Riau, melakukan aksi mogok kerja di depan perusahaan tempat mereka
bekerja, Senin (13/1). Mereka menuntut upah yang tidak dibayar
perusahaan sejak Oktober tahun lalu.
Selain itu, buruh juga
mempertanyakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 34 orang pekerja
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pekerja yang di PHK sepihak itu, 29
pekerja sebagai karyawan kontrak berulang dan limapekerja merupakan
karyawan permanen.
Pabrik Sepatu Terbakar, Buruh Pilih Libur
Buruh pabrik
sepatu PT Indoprima di Kelurahan Meri, Kota Mojokerto, Jawa Timur,
memilih meliburkan diri setelah pabrik tempatnya bekerja diamuk si jago
merah, Senin malam, 3 Februari 2014. "Tidak semua gudang terbakar sih,
tapi asap bekas kebakaran mengganggu pernapasan. Makanya kami sementara
tidak kerja," kata salah satu buruh, Komariah, Selasa, 4 Februari 2014.
Meskipun belum ada pemberitahuan dari manajemen pabrik, banyak buruh yang memilih tidak bekerja. Penyebab kebakaran pabrik sepatu dan sandal tersebut masih diselidiki Kepolisian Resor Mojokerto Kota. "Kami meminta bantuan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk melakukan penyelidikan," kata Kepala Kapolres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Besar Wiji Suwartini. Kepolisian juga masih meminta keterangan sejumlah orang yang mengetahui awal mula terjadinya kebakaran.
Meskipun belum ada pemberitahuan dari manajemen pabrik, banyak buruh yang memilih tidak bekerja. Penyebab kebakaran pabrik sepatu dan sandal tersebut masih diselidiki Kepolisian Resor Mojokerto Kota. "Kami meminta bantuan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk melakukan penyelidikan," kata Kepala Kapolres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Besar Wiji Suwartini. Kepolisian juga masih meminta keterangan sejumlah orang yang mengetahui awal mula terjadinya kebakaran.
DPRD Tangerang Minta 299 Buruh Sabun B-29 Dipekerjakan Lagi
PHK masal yang dilakukan PT Sinar Antjol, pabrik yang memproduksi sabun ternama B-29 disayangkan DPRD Kabupaten Tangerang.
DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (4/2/2014) melakukan sidak langsung ke pabrik Sinar Antjol yang berlokasi di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
" Kita sudah minta penjelasan perusahaan terkait alasan PHK kepada 47 karyawan yang pertama dan 299 karyawan yang juga di PHK kedua," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Susilo Hartono.
DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (4/2/2014) melakukan sidak langsung ke pabrik Sinar Antjol yang berlokasi di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
" Kita sudah minta penjelasan perusahaan terkait alasan PHK kepada 47 karyawan yang pertama dan 299 karyawan yang juga di PHK kedua," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Susilo Hartono.
Upah, Jaminan Sosial dan Caleg Kader Buruh
Rapat Konsolidasi untuk mempersiapkan Perayaan HUT FSPMI Ke-15,
Senin, 3 Februari 2014, dihadiri banyak peserta. Mereka yang hadir tidak
hanya berasal dari Jabodetabek. Rapat ini juga dihadiri oleh
fungsionaris FSPMI dari Batam, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banyaknya
peserta yang hadir, menunjukkan jika rapat kali ini sangatlah penting.
Sekretaris Jenderal FSPMI Suparno B yang membuka rapat menegaskan, ada 2 agenda yang akan dibahas dalam rapat kali ini. Pertama adalah mengenai rangkaian HUT FSPMI yang dilanjutkan denan Rapat Pimpinan, dan yang kedua adalah pemenangan calon legislatif dari kader buruh yang direkomendasikan oleh organisasi FSPMI.
Sekretaris Jenderal FSPMI Suparno B yang membuka rapat menegaskan, ada 2 agenda yang akan dibahas dalam rapat kali ini. Pertama adalah mengenai rangkaian HUT FSPMI yang dilanjutkan denan Rapat Pimpinan, dan yang kedua adalah pemenangan calon legislatif dari kader buruh yang direkomendasikan oleh organisasi FSPMI.
Tuesday, February 4, 2014
Takut Disweeping Buruh, Pusat Belanja di Depok Tutup
Mempertanyakan
pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta kesepakatan
Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan sesuai SK Gubernur Jawa Barat,
ribuan buruh Depok menggelar aksi turun ke jalan, Kamis 30 Januari 2014.
Aksi yang diikuti dari berbagai serikat pekerja ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Margonda dan Jalan Raya Bogor macet. Tak hanya itu, khawatir dengan adanya aksi sweeping buruh, sejumlah pusat belanja di kota itu pun memilih tutup untuk sementara waktu.
Aksi yang diikuti dari berbagai serikat pekerja ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Margonda dan Jalan Raya Bogor macet. Tak hanya itu, khawatir dengan adanya aksi sweeping buruh, sejumlah pusat belanja di kota itu pun memilih tutup untuk sementara waktu.
KAJS: Sistem INA-CBG`s hambat pelayanan JKN
Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal mengatakan sistem "Indonesia Case Based Groups"
(INA-CBGs) yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS) malah menghambat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
"Sesuai dengan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan SJSN mengamanatkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa adanya batasan biaya, dan seluruh penyakit ditanggung. Akan tetapi, faktanya adanya penerapan INA-CBGs membuat RS ataupun klinik tidak melayani dengan sepenuh hati," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu.
"Sesuai dengan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan SJSN mengamanatkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa adanya batasan biaya, dan seluruh penyakit ditanggung. Akan tetapi, faktanya adanya penerapan INA-CBGs membuat RS ataupun klinik tidak melayani dengan sepenuh hati," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu.
17 buruh perusahaan emas dipecat, Aliansi Buruh Bergerak demo
Komisi D Bidang
Kesra DPRD Kota Surabaya menyikapi demonstrasi yang dilakukan ratusan
buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bergerak terkait pemecatan
secara sepihak terhadap 17 buruh perusahan emas di PT Untung Bersama
Sejahtera.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Selasa, mengatakan demo para buruh mulai Senin (20/1) hingga Selasa ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya.
"Sampai saat ini, pihak buruh maupun perusahaan belum ada yang mengadu ke DPRD Surabaya," katanya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Selasa, mengatakan demo para buruh mulai Senin (20/1) hingga Selasa ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya.
"Sampai saat ini, pihak buruh maupun perusahaan belum ada yang mengadu ke DPRD Surabaya," katanya.
Monday, February 3, 2014
Memperbaiki Sistem Distribusi
Hari Kamis kemarin, saya hadir dalam rapat redaksi Koran Perdjoeangan
yang diselenggarakan di Sekretariat DPP FSPMI, Jakarta Timur. Rapat
kali ini dihadiri 8 orang. Mereka inilah yang selama ini menjadi tim
kerja Koran Perdjoeangan.
Selain hal-hal yang berkaitan dengan redaksi, rapat juga membahas masalah distribusi. Ini menjadi masalah serius yang belum tertangani, setidaknya hingga saat ini. Tentu saja, tak perlu mencari siapa yang salah. Sebab akan lebih baik jika energi yang kita miliki dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Saya masih menyimpan catatan, saat Tim Koran Perdjoeangan mengadakan rapat evaluasi, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013. Dalam rapat yang dihadiri Pendiri Koran Perdjoeangan Said Iqbal dan Pimpinan Umum Obon Tabroni semangatnya adalah menjadikan Koran Pedjoeangan sebagai koran umum mingguan nasional. Sebagai langkah awal perbaikan, kemudian Tim mendata berbagai kekurangan. Hasilnya, dibawah ini adalah daftar masalah yang perlu segera diperbaiki:
Selain hal-hal yang berkaitan dengan redaksi, rapat juga membahas masalah distribusi. Ini menjadi masalah serius yang belum tertangani, setidaknya hingga saat ini. Tentu saja, tak perlu mencari siapa yang salah. Sebab akan lebih baik jika energi yang kita miliki dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Saya masih menyimpan catatan, saat Tim Koran Perdjoeangan mengadakan rapat evaluasi, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013. Dalam rapat yang dihadiri Pendiri Koran Perdjoeangan Said Iqbal dan Pimpinan Umum Obon Tabroni semangatnya adalah menjadikan Koran Pedjoeangan sebagai koran umum mingguan nasional. Sebagai langkah awal perbaikan, kemudian Tim mendata berbagai kekurangan. Hasilnya, dibawah ini adalah daftar masalah yang perlu segera diperbaiki:
Said Iqbal: “Batalkan Penangguhan Upah Minimum”
Baru-baru ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)
Muhaimin Iskandar mendesak para Gubernur agar mempercepat penetapan
pelaksanaan penangguhan upah minimum 2014. Alasannya, agar pengusaha
segera memiliki kepastian hukum untuk membayarkan upah buruh.
Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga tanggal 30 Januari 2014 sudah ada 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum 2014. Data itu berasal dari enam Provinsi. Dari 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan, 177 perusahaan telah disetujui penangguhannya. Sebanyak 69 perusahaan telah ditolak pengajuan penangguhannya dan 161 perusahaan masih dalam proses serta tujuh perusahaan lainnya mencabut permohonan penangguhan.
Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga tanggal 30 Januari 2014 sudah ada 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum 2014. Data itu berasal dari enam Provinsi. Dari 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan, 177 perusahaan telah disetujui penangguhannya. Sebanyak 69 perusahaan telah ditolak pengajuan penangguhannya dan 161 perusahaan masih dalam proses serta tujuh perusahaan lainnya mencabut permohonan penangguhan.
Saturday, February 1, 2014
Catatan Kecil Perjuangan Buruh Pulp dan Kertas Indonesia
Pada 13
Januari 2014 Serikat Pekerja
Pectech Service Indonesia (SPPTSI) yang berada di wilayah
Pelalawan-Pekanbaru,telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB),antara
SPPTSI dengan manajemen PT.Pectech
Service Indonesia (PTSI). Penandatanganan PKB yang kedua ini dilakukan
di Hotel Unigraha,Pelalawan-Riau. Dalam penandatanganan PKB ini dihadiri
juga oleh ; Pimpinan Pusat FSP2KI (Presiden dan Bendahara),DISNAKER
Pelalawan, jajaran manajemen PT.Pectech Service Indonesia dan Para
pemimpin Serikat Pekerja yang ada di sekitar Mill PT.Riau Andalan Pulp
& Paper (PT.RAPP).
Pada 15 Januari 2014 telah terjadi kesepakatan perundingan mengenai pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Bekasi, antara Serikat Pekerja Kimberly Clark Indonesia (SPKCI) dengan Manajemen PT.Kimberly Clark Indonesia (PT.KCI). Perundingan ini dilakukan selama dua hari, yaitu pada 13 Januari 2014 dan 15 Januari 2014. Adapun hasil dari kesepakatan yang telah dibuat adalah PT.KCI akan memberlakukan UMK Bekasi sebesar Rp 2.815.856,- (masuk golongan 1 UMK Bekasi) dan berlaku terhitung mulai 1 Januari 2014.
Buruh Pelindo ancam mogok kerja
Sejumlah pekerja PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) II berencana berdemonstrasi menuntut perbaikan kinerja perusahaan tersebut.
"Unjukrasa ini merupakan kelanjutan dari aksi mogok kerja yang pernah dilakukan pada 16-17 Januari 2014," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo (SPPI) II Kirnoto dalam siaran pers yang diterima SINDO, Senin (27/1/2014).
Kirnoto mengatakan aksi unjukrasa SPPI II didukung para pengguna jasa karena ketidakpuasan pelayanan yang semrawut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Padahal pihak manajemen PT Pelindo II telah menaikan tarif pelayanan yang bertolak belakang dengan program rencana mengurangi biaya logistik nasional di seluruh wilayah pelabuhan.
Kirnoto menegaskan manajemen PT Pelindo II seharusnya menjunjung aturan dan ketentuan sesuai "Good Corporate Governance" (GCG) sehingga tidak muncul kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.
Sumber : sindonews.com
"Unjukrasa ini merupakan kelanjutan dari aksi mogok kerja yang pernah dilakukan pada 16-17 Januari 2014," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo (SPPI) II Kirnoto dalam siaran pers yang diterima SINDO, Senin (27/1/2014).
Kirnoto mengatakan aksi unjukrasa SPPI II didukung para pengguna jasa karena ketidakpuasan pelayanan yang semrawut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Padahal pihak manajemen PT Pelindo II telah menaikan tarif pelayanan yang bertolak belakang dengan program rencana mengurangi biaya logistik nasional di seluruh wilayah pelabuhan.
Kirnoto menegaskan manajemen PT Pelindo II seharusnya menjunjung aturan dan ketentuan sesuai "Good Corporate Governance" (GCG) sehingga tidak muncul kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.
Sumber : sindonews.com
Biang Masalah Pelaksanaan SJSN adalah Presiden
Anggota Komisi IX DPR RI, Indra menilai pemerintah tak serius soal
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Alasannya, kurang dari sepekan
implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang
mulai beroperasi 1 Januari 2014, Peraturan Presiden belum juga
dikeluarkan.
“Kamis lalu saat di Paripurna, saya interupsi minta surati Presiden. Kami Komisi IX terus berbusa-busa, tapi implementasi mandeg di Sesneg,” kata politisi PKS tersebut, di Jakarta, Kamis (26/12/2013).
“Kalau ada keseriusan, Perpres sudah keluar. Selama ini para menteri kendalanya juga ada di Sesneg. Tapi yang jadi biang masalah ada di Presiden, sebagai pengambil keputusan tertinggi. Ketika Presiden tidak serius, kita tidak bisa berharap menterinya juga akan serius,” kata dia lagi.
“Kamis lalu saat di Paripurna, saya interupsi minta surati Presiden. Kami Komisi IX terus berbusa-busa, tapi implementasi mandeg di Sesneg,” kata politisi PKS tersebut, di Jakarta, Kamis (26/12/2013).
“Kalau ada keseriusan, Perpres sudah keluar. Selama ini para menteri kendalanya juga ada di Sesneg. Tapi yang jadi biang masalah ada di Presiden, sebagai pengambil keputusan tertinggi. Ketika Presiden tidak serius, kita tidak bisa berharap menterinya juga akan serius,” kata dia lagi.
Demo berlanjut, ratusan buruh tahan pekerja baru
Ratusan Buruh PT Sinar Antjol (produksi sabun B 29) yang di PHK sepihak
manajemen, hari ini melakukan aksi kembali. Aksi kali ini dilakukan
dengan menyetop buruh baru yang direkrut perusahaan untuk menjalankan
operasi pabrik.
"Hari ini kami hanya menjalankan anjuran Disnakertrans Kabupaten Tangerang No 560/249/Disnakertrans, terkait larangan mengganti pekerja atau buruh lain dari perusahaan. Makanya kami setop mereka yang mau masuk bekerja yang memang dari luar perusahaan," kata Wakil Ketua Serikat Bidang Kesejahteraan Karyawan PT Sinar Antjol Eko Santoso di Tangerang, Kamis (23/1/2014).
"Hari ini kami hanya menjalankan anjuran Disnakertrans Kabupaten Tangerang No 560/249/Disnakertrans, terkait larangan mengganti pekerja atau buruh lain dari perusahaan. Makanya kami setop mereka yang mau masuk bekerja yang memang dari luar perusahaan," kata Wakil Ketua Serikat Bidang Kesejahteraan Karyawan PT Sinar Antjol Eko Santoso di Tangerang, Kamis (23/1/2014).
KAJS Ancam Rumah Sakit yang Tolak Pasien Miskin
Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengancam akan menduduki rumah
sakit yang menolak pasien miskin, sehubungan dengan pelaksanaan Sitem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diterapkan per 1 Januari 2014.
“Kalau ada kawan kita yang miskin ditolak rumah sakit, kita akan gerebek rumah sakit itu, karena ini perintah konstitusi,” kata dia, Kamis (26/12/2013).
Berdasarkan UU No.40/2004 tentang SJSN, terhitung mulai 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan, di mana iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Said Iqbal, KAJS bakal membuka posko-posko pengaduan, jika ada rumah sakit yang menolak rakyat miskin dan tidak mampu, mendapatkan pelayanan kesehatan. Posko akan dibuka oleh 58 elemen KAJS, namun utamanya akan dibuka di kantor cabang serikat buruh, seperti KSPI, FSPMI, TSK, SPSI, dan lainnya.
“Kalau ada kawan kita yang miskin ditolak rumah sakit, kita akan gerebek rumah sakit itu, karena ini perintah konstitusi,” kata dia, Kamis (26/12/2013).
Berdasarkan UU No.40/2004 tentang SJSN, terhitung mulai 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan, di mana iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Said Iqbal, KAJS bakal membuka posko-posko pengaduan, jika ada rumah sakit yang menolak rakyat miskin dan tidak mampu, mendapatkan pelayanan kesehatan. Posko akan dibuka oleh 58 elemen KAJS, namun utamanya akan dibuka di kantor cabang serikat buruh, seperti KSPI, FSPMI, TSK, SPSI, dan lainnya.
Monitor UMK, ribuan buruh Depok terobos hujan
Meski diguyur hujan deras, ribuan buruh Depok tetap melakukan konvoi
keliling kota. Mereka memonotoring sejumlah perusahaan yang belum
menerapkan Upah Minimum kota (UMK) 2014.
Buruh yang melakukan konvoi tergabung dalam forum serikat pekerja atau serikat buruh terdiri dari enam Federasi Serikat Pekerja (FSPMI, FSP, KEP, FSP, RTMM SPSI, FSP LEM SPSI, FSP FARKES Reformasi dan ASPEK Indonesia).
Buruh yang melakukan konvoi tergabung dalam forum serikat pekerja atau serikat buruh terdiri dari enam Federasi Serikat Pekerja (FSPMI, FSP, KEP, FSP, RTMM SPSI, FSP LEM SPSI, FSP FARKES Reformasi dan ASPEK Indonesia).
Serikat Pekerja Buka Posko Pengaduan BPJS
Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan
Sosial (KAJS) membuka posko pengaduan BPJS. Menurut Sekjen KAJS, Said
Iqbal, saat ini posko fokus menerima pengaduan masyarakat atas
penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Ia yakin banyak warga yang belum
mengetahui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar BPJS
Kesehatan sejak 1 Januari 2014 itu.
Sampai saat ini posko pengaduan sudah terbentuk di 12 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Posko itu terletak di kantor serikat pekerja di berbagai daerah yang tergabung dengan KAJS. Seperti sekretariat KSPI, FSPMI, SPSI, OPSI, FSBI dan FSP TSK. Untuk memudahkan masyarakat, posko membuka call center di nomor 021-87796916 dan fax 021-8413954.
Sampai saat ini posko pengaduan sudah terbentuk di 12 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Posko itu terletak di kantor serikat pekerja di berbagai daerah yang tergabung dengan KAJS. Seperti sekretariat KSPI, FSPMI, SPSI, OPSI, FSBI dan FSP TSK. Untuk memudahkan masyarakat, posko membuka call center di nomor 021-87796916 dan fax 021-8413954.
Kritik Presiden FSPMI terhadap Jokowi
Said Iqbal, barangkali menjadi salah satu tokoh
yang paling sering mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo. Baru-baru ini, misalnya, Said Iqbal menyebut Jokowi (panggilan
akrab Joko Widodo) telah memberikan 3 kado pahit untuk buruh dan rakyat
DKI Jakarta.
Tiga kado pahit yang dimaksud berupa: banjir, upah murah dan macet.
Seperti kita ketahui, ada ribuan rumah yang terendam sehingga menghuninya harus mengungsi. Para buruh tidak bisa masuk bekerja. Perusahaan kehilangan jam kerja dan produktivitasnya. Anak buruh tidak bersekolah. Banyak motor – yang sebagian besar belum lunas dari kredit – rusak terendam banjir.
Tiga kado pahit yang dimaksud berupa: banjir, upah murah dan macet.
Seperti kita ketahui, ada ribuan rumah yang terendam sehingga menghuninya harus mengungsi. Para buruh tidak bisa masuk bekerja. Perusahaan kehilangan jam kerja dan produktivitasnya. Anak buruh tidak bersekolah. Banyak motor – yang sebagian besar belum lunas dari kredit – rusak terendam banjir.
Thursday, January 30, 2014
Gubernur Jatim Setuju Perubakan Item KHL Tentukan UMK Yang di Minta Buruh
Setelah melalui pembahasan alot yang berlangsung
dua jam lebih, akhir nya Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyetujui soal
penentuan upah minimum provinsi berdasarkan indikator yang diminta oleh
ribuan buruh.
Nantinya dari rumusan itu Gubernur akan membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum aturan tersebut.
"Kami harap hasilnya nanti bisa memenuhi tuntutan buruh yakni, kenaikan upah 50 persen hingga Rp3 juta," kata Jamaludin mewakili ribuan buruh yang menggelar aksi di depan gedung negara grahadi," kamis (31/10/1320).
Menurut Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur ini dengan memperhatikan indikator Kehidupan Layak bagi buruh tersebut, nanti nya ada perubahan indikator 60 item KHL.
"Nanti nya yang awal upah hanya diperhitungkan untuk sewa kamar, maka angka selanjutnya akan sebanding dengan sewa rumah tipe 36. Listrik pun yang hanya dibatasi satu bola lampu, kini menjadi lima dan tambahan voltase hingga 1.200 watt, Lalu transportasi yang hanya Rp7.000, naik hingga Rp15.000," tambah jamal.
Selain menyetujui pembahasan UMK, Soekarwo juga setuju tidak di gunakan nya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penyusunan upah minimum.
"Nanti Pak Karwo akan segera berkirim surat ke Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden untuk menghapus Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penyusunan upah minimum," terangnya.
Selain itu Pemprov juga akan mengintensifkan liquidasi ke perusahaan yang dinilai melanggar undang-undang soal outsourcing. Ditambah, Jatim akan menjalankan sistem jaminan sosial seperti tuntutan buruh.
Sementara itu untuk penetapan UMK Gubernur Jawa Timur ketika menemui ribuan peserta aksi mengaku tidak bisa langsung mengumumkan hasil besaran, karena di jelaskan Soekarwo semua itu membutuhkan pengkajian dan perhitungan terlebih dahulu.
"Pemberlakuan UMK baru akan diterapkan pada 21 November mendatang, jadi tunggu saja, dan ini sudah merupakan hasil kesepakatan bersama pihak buruh dan dewan pengupahan," pungkas Gubernur.
Sumber : rri.co.id
Nantinya dari rumusan itu Gubernur akan membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum aturan tersebut.
"Kami harap hasilnya nanti bisa memenuhi tuntutan buruh yakni, kenaikan upah 50 persen hingga Rp3 juta," kata Jamaludin mewakili ribuan buruh yang menggelar aksi di depan gedung negara grahadi," kamis (31/10/1320).
Menurut Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur ini dengan memperhatikan indikator Kehidupan Layak bagi buruh tersebut, nanti nya ada perubahan indikator 60 item KHL.
"Nanti nya yang awal upah hanya diperhitungkan untuk sewa kamar, maka angka selanjutnya akan sebanding dengan sewa rumah tipe 36. Listrik pun yang hanya dibatasi satu bola lampu, kini menjadi lima dan tambahan voltase hingga 1.200 watt, Lalu transportasi yang hanya Rp7.000, naik hingga Rp15.000," tambah jamal.
Selain menyetujui pembahasan UMK, Soekarwo juga setuju tidak di gunakan nya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penyusunan upah minimum.
"Nanti Pak Karwo akan segera berkirim surat ke Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden untuk menghapus Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penyusunan upah minimum," terangnya.
Selain itu Pemprov juga akan mengintensifkan liquidasi ke perusahaan yang dinilai melanggar undang-undang soal outsourcing. Ditambah, Jatim akan menjalankan sistem jaminan sosial seperti tuntutan buruh.
Sementara itu untuk penetapan UMK Gubernur Jawa Timur ketika menemui ribuan peserta aksi mengaku tidak bisa langsung mengumumkan hasil besaran, karena di jelaskan Soekarwo semua itu membutuhkan pengkajian dan perhitungan terlebih dahulu.
"Pemberlakuan UMK baru akan diterapkan pada 21 November mendatang, jadi tunggu saja, dan ini sudah merupakan hasil kesepakatan bersama pihak buruh dan dewan pengupahan," pungkas Gubernur.
Sumber : rri.co.id
Buruh Kabupaten Bogor Melakukan Aksi Sweping Saat Demo Kenaikan UMK 2014
Aksi
sweping dan blokir jalan mewarnai unjuk rasa Buruh Kabupaten Bogor
Kamis (31/10/2013) yang menuntut kenaikan UMK 2014 dari tahun ini
Rp2.200 ribu menjadi Rp3.5 juta.
Aksi
yang diikuti ribuan orang dari berbagai serikat pekerja itu dimulai dari
kawasan industri sentul dan kemudian menuju Jalan Jakarta Bogor, dan
Jalan Tegar Beriman, untuk berakhir di depan kantor Bupati Bogor.
Salah
seorang pendemo Bambang Suarsono menegaskan aksi penjemputan itu
dilakukan untuk menunjukan bersatunya buruh Bogor dalam menuntut UMK dan
pelaksanaan BPJS serta penghapusan kerja kontrak.
"Semua buruh yang ada didalam pabrik keluar, jangan kerja lagi, karena kita akan berdemo, keluaaaaar, semua," tegasnya.
Dalam
aksi itu 1500 personil gabungan Polres Bogor dan Brimob Polda Jabar
diturunkan untuk mengamankan aksi demo dengan menggunakan mobil water
cannon dan senjata gas air mata, untuk mengantisipasi bentrokan
Sumber : rri.co.id
Ini Tuntutan Komponen Hidup Layak Buruh 2014
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta adanya penambahan komponen
hidup layak (KHL) dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi 2014. Tahun
lalu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta hanya dihitung 60 KHL. Kini mereka
menuntut ada penambahan menjadi 84 komponen sebelum penetapan Upah
Minimun Provinsi 2014 pada akhir Oktober ini.
Di sektor sandang ada penambahan 10 komponen yang ditetapkan buruh sebagai komponen kelayakan. Penambahan tersebut antara lain kepemilikan jaket kulit sintetis (satu potong per tahun), baju tidur setara katun (enam potong per tahun), sandal semidinas kulit (dua pasang per tahun), tas kerja ukuran sedang (satu buah per tahun), sapu tangan (enam buah per tahun), dompet kulit (satu buah per tahun), jam tangan, jam dinding, payung, dan topi (masing-masing satu unit per tahun).
Di sektor perumahan ada penambahan 12 item. Antara lain dispenser (satu unit per tiga tahun), mesin cuci (satu unit per tiga tahun), sapu lidi dan sapu ijuk (dua unit per tahun), talenan plastik (satu unit per dua tahun), tikar (dua unit per dua tahun) dan gunting stainless (satu unit per tahun). Di sektor pendidikan ada penambahan satu komponen, yakni televisi minimal ukuran 19 inci (satu unit per tiga tahun).
Di sektor kesehatan ada pengurangan komponen. Semula ada komponen sisir dan deodorant biasa minimal satu unit per tahun. Namun, komponen itu kini dimampatkan pada sarana kesehatan, bersama penambahan subkomponen lain seperti gunting kuku, cotton bud, parfum, lipstik, hand and body lotion dan pembersih muka. Dua komponen itu diganti dengan satu komponen suplemen kesehatan.
Di sektor transportasi dan kemasyarakatan ada penambahan dua komponen, yakni handphone minimal satu unit beserta pulsa yang belum ditentukan besarannya. Selain itu, ada penambahan komponen kegiatan kemasyarakatan mencakup iuran keamanan, iuran sampah, dana sosial, dan iuran RT yang perlu dibayarkan tiap tahun.
Terakhir, di sektor rekreasi dan tabungan tak ada penambahan komponen. Namun, besaran untuk komponen tabungan naik dari dua persen tahun lalu menjadi tiga persen tahun ini, dihitung dari total 84 komponen yang diajukan buruh sebagai komponen hidup layak 2014.
Atas penghitungan yang diklaim mengacu pada nilai regresi Badan Pusat Statistik ini, buruh menghitung harusnya ada kenaikan nilai KHL 2014 menjadi 2,76 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dari yang telah disepakati Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, sebesar Rp 2,29 juta.
Sumber : tempo.co
Di sektor sandang ada penambahan 10 komponen yang ditetapkan buruh sebagai komponen kelayakan. Penambahan tersebut antara lain kepemilikan jaket kulit sintetis (satu potong per tahun), baju tidur setara katun (enam potong per tahun), sandal semidinas kulit (dua pasang per tahun), tas kerja ukuran sedang (satu buah per tahun), sapu tangan (enam buah per tahun), dompet kulit (satu buah per tahun), jam tangan, jam dinding, payung, dan topi (masing-masing satu unit per tahun).
Di sektor perumahan ada penambahan 12 item. Antara lain dispenser (satu unit per tiga tahun), mesin cuci (satu unit per tiga tahun), sapu lidi dan sapu ijuk (dua unit per tahun), talenan plastik (satu unit per dua tahun), tikar (dua unit per dua tahun) dan gunting stainless (satu unit per tahun). Di sektor pendidikan ada penambahan satu komponen, yakni televisi minimal ukuran 19 inci (satu unit per tiga tahun).
Di sektor kesehatan ada pengurangan komponen. Semula ada komponen sisir dan deodorant biasa minimal satu unit per tahun. Namun, komponen itu kini dimampatkan pada sarana kesehatan, bersama penambahan subkomponen lain seperti gunting kuku, cotton bud, parfum, lipstik, hand and body lotion dan pembersih muka. Dua komponen itu diganti dengan satu komponen suplemen kesehatan.
Di sektor transportasi dan kemasyarakatan ada penambahan dua komponen, yakni handphone minimal satu unit beserta pulsa yang belum ditentukan besarannya. Selain itu, ada penambahan komponen kegiatan kemasyarakatan mencakup iuran keamanan, iuran sampah, dana sosial, dan iuran RT yang perlu dibayarkan tiap tahun.
Terakhir, di sektor rekreasi dan tabungan tak ada penambahan komponen. Namun, besaran untuk komponen tabungan naik dari dua persen tahun lalu menjadi tiga persen tahun ini, dihitung dari total 84 komponen yang diajukan buruh sebagai komponen hidup layak 2014.
Atas penghitungan yang diklaim mengacu pada nilai regresi Badan Pusat Statistik ini, buruh menghitung harusnya ada kenaikan nilai KHL 2014 menjadi 2,76 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dari yang telah disepakati Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, sebesar Rp 2,29 juta.
Sumber : tempo.co
Warga Bogor Kesal Buruh Blokir Jalan
Ribuan buruh gabungan dari berbagai serikat pekerja dan pabrik memblokir
Jalan Raya Bogor-Jakarta, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, 31 Oktober
2013. Aksi ini dikecam banyak pengguna jalan. Masyarakat harus memutar
balik untuk mencari jalan alternatif karena terjadi kemacetan lalu
lintas cukup panjang.
"Hampir satu jam saya enggak bisa lewat. Jalan macet total karena ada demo buruh. Akhirnya muter arah cari jalan lain," kata Ade, 42 tahun, staf Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang kendaraannya terjebak macet. "Padahal, kalau mau demo enggak usah blokir jalan segala."
Selain memblokir jalan, buruh Kabupaten Bogor yang menuntut kenaikan UMK 2014 melakukan sweeping ke sejumlah pabrik yang pekerjanya tidak mengikuti demonstrasi. Aksi ribuan pekerja dimulai dari kawasan industri Sentul. Mereka bergerak menuju Jalan Raya Jakarta-Bogor dan melanjutkan aksi di Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman.
Dalam aksinya, buruh Bogor menuntut upah minimum kabupaten (UMK) naik dari Rp 2.002.000 menjadi Rp 3.500.000. Besaran UMK tahun 2014 merujuk merujuk hasil survei di empat pasar meliputi Cibinong, Cisarua, Leuwiliang, dan Cileungsi dengan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL).
Sumber : tempo.co
"Hampir satu jam saya enggak bisa lewat. Jalan macet total karena ada demo buruh. Akhirnya muter arah cari jalan lain," kata Ade, 42 tahun, staf Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang kendaraannya terjebak macet. "Padahal, kalau mau demo enggak usah blokir jalan segala."
Selain memblokir jalan, buruh Kabupaten Bogor yang menuntut kenaikan UMK 2014 melakukan sweeping ke sejumlah pabrik yang pekerjanya tidak mengikuti demonstrasi. Aksi ribuan pekerja dimulai dari kawasan industri Sentul. Mereka bergerak menuju Jalan Raya Jakarta-Bogor dan melanjutkan aksi di Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman.
Dalam aksinya, buruh Bogor menuntut upah minimum kabupaten (UMK) naik dari Rp 2.002.000 menjadi Rp 3.500.000. Besaran UMK tahun 2014 merujuk merujuk hasil survei di empat pasar meliputi Cibinong, Cisarua, Leuwiliang, dan Cileungsi dengan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL).
Sumber : tempo.co
Buruh Kab Bogor Sepakat Tak Ikut Aksi Mogok Massal
Para buruh di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam 15 organisasi
buruh menyatakan tidak akan melakukan aksi mogok kerja massal. Hal
tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap yang dilakukan Presidium
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kab Bogor.
"Kita tetap mendukung aksi mogok tetapi tidak akan mengikuti aksi mogok ini. Sebanyak 15 ketua DPC organisasi buruh yang ada sudah menandatangani kesepakatan tidak akan mengikuti aksi mogok massal yang direncanakan dua hari," jelas Koordinator Presidium Buruh Kab Bogor, Asep Saepudin, Kamis (31/10/2013).
Ketua DPC organisasi buruh tersebut di antaranya, DPC FKUI-SBSI, DPC SPN, DPC SPLEM, DPC PPMI98, DPC FSPIN, DPC FSK TSK, DPC FSP RTMM, dll. Seluruh ketua organisasi tersebut juga sudah menekankan kepada anggotanya untuk tidak ikut berdemo.
Asep menegaskan, sikap ini diambil untuk tetap menjaga kondisi kondusif yang ada di Kab Bogor. Bukan berarti buruh di Kab Bogor tidak mendukung aksi ini. "Kita mendukung perjuangan temen-temen, tapi kita memilih untuk tidak melakukan aksi mogok," jelas Asep.
Selain itu, Asep juga menegaskan menolak keras aksi sweeping terhadap buruh untuk ikut berdemo. Aksi sweeping merupakan pelanggaran hak asasi. "Kita menolak tegas aksi sweeping. Itu sudah melanggar hak
asasi manusia," jelasnya.
Sumber : inilahkoran.com
"Kita tetap mendukung aksi mogok tetapi tidak akan mengikuti aksi mogok ini. Sebanyak 15 ketua DPC organisasi buruh yang ada sudah menandatangani kesepakatan tidak akan mengikuti aksi mogok massal yang direncanakan dua hari," jelas Koordinator Presidium Buruh Kab Bogor, Asep Saepudin, Kamis (31/10/2013).
Ketua DPC organisasi buruh tersebut di antaranya, DPC FKUI-SBSI, DPC SPN, DPC SPLEM, DPC PPMI98, DPC FSPIN, DPC FSK TSK, DPC FSP RTMM, dll. Seluruh ketua organisasi tersebut juga sudah menekankan kepada anggotanya untuk tidak ikut berdemo.
Asep menegaskan, sikap ini diambil untuk tetap menjaga kondisi kondusif yang ada di Kab Bogor. Bukan berarti buruh di Kab Bogor tidak mendukung aksi ini. "Kita mendukung perjuangan temen-temen, tapi kita memilih untuk tidak melakukan aksi mogok," jelas Asep.
Selain itu, Asep juga menegaskan menolak keras aksi sweeping terhadap buruh untuk ikut berdemo. Aksi sweeping merupakan pelanggaran hak asasi. "Kita menolak tegas aksi sweeping. Itu sudah melanggar hak
asasi manusia," jelasnya.
Sumber : inilahkoran.com
Demo Buruh, 7.000 Karyawan Bogor PHK Massal
Aksi buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
mulai menimbulkan dampak terhadap iklim investasi daerah. Dinas Sosial
Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Bogor tercatat, ada 10 perusahaan
yang melaporkan PHK massal dan akan hengkang ke daerah lain.
"Data yang kita punya, 10 perusahaan melakukan PHK massal dan siap akan hengkang. Termasuk sekitar 7 ribuan karyawan terkena PHK massal," jelas Kadisosnaker Kab Bogor Nuradi, Kamis (31/10/2013).
Perusahaan tersebut di antaranya, PT Amara Footwear yang mem-PHK-kan 4 ribu karyawan, PT Eversintek 2.500 karyawan, dan PT Buana Tirta sekitar 90 karyawan. "Sekitar 7 ribuan karyawan terkena PHK massal, itu belum termasuk karyawan yang diputus kontrak," jelasnya.
Kelangsungan iklim industri di Kab Bogor mulai terasa menurun setelah ditetapkan UMK 2013 sebesar Rp2.002.000. Sedikitnya, 103 perusahaan mengaku sulit mengikuti aturan tersebut. "Beruntung masih ada kebijakan penangguhan dari gubernur sehingga mereka masih bisa bertahan. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, mungkin akan sulit untuk bertahan," jelas Nuradi.
Aksi buruh terus terjadi di Kab Bogor. Mereka menuntut kenaikan UMK 2014 sebesar Rp3,4 juta perbulan. Para buruh akan terus melakukan aksi demo dan mogok sampai tuntutan mereka dipenuhi. "Kita berharap aksi mereka bisa berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan. Bisa berjalan damai dan tidak anarkis," jelasnya.
Sumber : inilahkoran.com
"Data yang kita punya, 10 perusahaan melakukan PHK massal dan siap akan hengkang. Termasuk sekitar 7 ribuan karyawan terkena PHK massal," jelas Kadisosnaker Kab Bogor Nuradi, Kamis (31/10/2013).
Perusahaan tersebut di antaranya, PT Amara Footwear yang mem-PHK-kan 4 ribu karyawan, PT Eversintek 2.500 karyawan, dan PT Buana Tirta sekitar 90 karyawan. "Sekitar 7 ribuan karyawan terkena PHK massal, itu belum termasuk karyawan yang diputus kontrak," jelasnya.
Kelangsungan iklim industri di Kab Bogor mulai terasa menurun setelah ditetapkan UMK 2013 sebesar Rp2.002.000. Sedikitnya, 103 perusahaan mengaku sulit mengikuti aturan tersebut. "Beruntung masih ada kebijakan penangguhan dari gubernur sehingga mereka masih bisa bertahan. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, mungkin akan sulit untuk bertahan," jelas Nuradi.
Aksi buruh terus terjadi di Kab Bogor. Mereka menuntut kenaikan UMK 2014 sebesar Rp3,4 juta perbulan. Para buruh akan terus melakukan aksi demo dan mogok sampai tuntutan mereka dipenuhi. "Kita berharap aksi mereka bisa berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan. Bisa berjalan damai dan tidak anarkis," jelasnya.
Sumber : inilahkoran.com
Wednesday, January 29, 2014
Buruh Minta Pemerintah Jalankan Permenaketrans
Kalangan buruh meminta pemerintah tegas menjalankan Permanakertrans No.19 Tahun 2012 tentang pelarangan menggunakan tenaga outsourcing, kecuali lima jenis industri yang telah disepakati.
"Jadi tidak diperlukan revisi terhadap Permenakertrans tersebut dan tidak diperlukan Kelompok Kerja (Pokja) Outsourcing yang rencananya akan dibentuk oleh Menakertrans," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Kamis (23/01/2014).
"Jadi tidak diperlukan revisi terhadap Permenakertrans tersebut dan tidak diperlukan Kelompok Kerja (Pokja) Outsourcing yang rencananya akan dibentuk oleh Menakertrans," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Kamis (23/01/2014).
Buruh Keluhkan BPJS
Kaum buruh menuntut pemerintah menghapus sistem INA CBGs
(sistem tarif murah) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)
Kesehatan dalam menjalankan program jaminan kesehatan untuk rakyat.
"Kami desak sistem ini diganti dengan sistem fee for service, karena sistem INA CBGs justru menjadi penghambat jalannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai UU BPJS dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat," kata Said Iqbal, Sekretaris Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di Jakarta, Sabtu (25/01/2014).
Iqbal mengatakan, sistem INA CBGs telah mengakibatkan banyak rumah menolak pasien. “Ini diperparah dengan pembatasan jumlah, jenis, dan mutu obat yang diberikan kepada pasien," katanya.
Dia mengungkapkan, pada banyak kasus pasien penderita penyakit kronis yang minum obat seumur hidup, seperti pasien pengidap hipertensi, lupus, jantung koroner, diabetes harus datang berulang-ulang ke rumah sakit karena obatnya dibatasi.
"
"Kami desak sistem ini diganti dengan sistem fee for service, karena sistem INA CBGs justru menjadi penghambat jalannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai UU BPJS dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat," kata Said Iqbal, Sekretaris Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di Jakarta, Sabtu (25/01/2014).
Iqbal mengatakan, sistem INA CBGs telah mengakibatkan banyak rumah menolak pasien. “Ini diperparah dengan pembatasan jumlah, jenis, dan mutu obat yang diberikan kepada pasien," katanya.
Dia mengungkapkan, pada banyak kasus pasien penderita penyakit kronis yang minum obat seumur hidup, seperti pasien pengidap hipertensi, lupus, jantung koroner, diabetes harus datang berulang-ulang ke rumah sakit karena obatnya dibatasi.
"
Penjualan Listrik PLN Melambat Gara-gara Buruh Keseringan Demo
PT PLN (Persero) mencatat penjualan listrik sebesar 6,39% menjadi 185,53 terawatthour (tWh) sepanjang 2013.
"Realisasi penjualan listrik se-Indonesia hingga Desember 2013 sebesar 185,53 tWh," seperti yang dikutip Liputan6.com dari data PLN, Kamis (16/1/2014).
Menurut data tersebut, melambatnya pertumbuhan penjualan listrik pada 2013 disebabkan adanya banjir besar yang melanda di Jakarta, Bekasi hingga Cikampek sepanjang Januari-Februari 2013. Bila diasumsikan penjualan normal pada Januari dan Februari 2013, maka penjualan 2013 seharusnya bisa menembus 187 tWh.
"Realisasi penjualan listrik se-Indonesia hingga Desember 2013 sebesar 185,53 tWh," seperti yang dikutip Liputan6.com dari data PLN, Kamis (16/1/2014).
Menurut data tersebut, melambatnya pertumbuhan penjualan listrik pada 2013 disebabkan adanya banjir besar yang melanda di Jakarta, Bekasi hingga Cikampek sepanjang Januari-Februari 2013. Bila diasumsikan penjualan normal pada Januari dan Februari 2013, maka penjualan 2013 seharusnya bisa menembus 187 tWh.
Fiji : Pemogokan hotel dinyatakan ilegal , para pemimpin serikat pekerja dipenjara
Pada malam tahun baru , pekerja Sheraton Hotel di Fiji ( dimiliki oleh
global Starwood Grup) melanjutkan pemogokan atas penghapusan tunjangan
staf. Manajemen setuju untuk bernegosiasi tentang keluhan para buruh dan
pekerja kembali bekerja . Ini merupakan perselisihan hubungan
industrial yang normal, kecuali di Fiji, dimana kediktatoran militer
memerintah negara itu sejak kudeta pada tahun 2008 telah terus-menerus
menggerogoti dan menyerang hak di tempat kerja dan kebebasan serikat
buruh . Jadi, meskipun fakta bahwa manajemen dan serikat pekerja
menyelesaikan secara bersama-sama perbedaan diantara meraka secara
damai, rezim Fiji menyatakan pemogokan ilegal dan menangkap pimpinan
serikat pekerja - termasuk kepala
Menteri Tenaga Kerja: Sudahi Euforia Upah Minimum
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan tingkat demonstrasi buruh
mencapai kondisi krusial saban bulan November dan Desember. "Euforia
mengenai upah minimum ini harus dihentikan," ujarnya dalam "Indonesia
Investor Forum 3" di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2014.
Ia menjelaskan, mayoritas buruh adalah lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Para buruh yang memiliki keterampilan rendah tersebut kebanyakan bekerja di industri padat karya. "Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah berimplikasi pada penghasilan rendah."
Ia menjelaskan, mayoritas buruh adalah lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Para buruh yang memiliki keterampilan rendah tersebut kebanyakan bekerja di industri padat karya. "Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah berimplikasi pada penghasilan rendah."
Tuesday, January 28, 2014
SBY Belum ratifikasi Konvensi, Ribuan Pelaut Indonesia Terancam Menganggur
Ribuan pelaut Indonesia yang selama ini bekerja di kapal-kapal asing
terancam menganggur jika pemerintah tak kunjung meratifikasi Konvensi
Pekerja Maritim Organisasi Perburuhan Internasional.
Konvensi ini mengatur standar kerja dan kehidupan minimum pelaut yang berlaku di seluruh dunia sejak Agustus 2013.
Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi mengatakan hal ini di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Konvensi yang ditetapkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2006 ini bertujuan melindungi sedikitnya 1,5 juta pelaut di seluruh dunia yang berperan penting terhadap kelancaran perdagangan internasional.
Konvensi ini mengatur standar kerja dan kehidupan minimum pelaut yang berlaku di seluruh dunia sejak Agustus 2013.
Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi mengatakan hal ini di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Konvensi yang ditetapkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2006 ini bertujuan melindungi sedikitnya 1,5 juta pelaut di seluruh dunia yang berperan penting terhadap kelancaran perdagangan internasional.
Dewan Pengupahan Jakarta Sambangi Belasan Perusahaan Anggota Apindo
asca Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2014 ditetapkan, 50
perusahaan di Jakarta langsung mengajukan penangguhan pelaksanaan.
Sekretaris Dewan Pengupahan Jakarta, Hadi Broto mengatakan pihaknya
telah merekomendasikan 34 dari 50 perusahaan itu ditolak permohonannya
karena tidak memenuhi persyaratan. Sementara, 16 perusahaan yang lengkap
berkas-berkasnya, masih dalam proses pengecekan.
Menurut Hadi, Dewan Pengupahan sepakat mengecek secara langsung kondisi 16 perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut pada pekan ini. Pengecekan langsung ke perusahaan sangat diperlukan untuk kroscek data sehingga dapat diketahui apakah berkas yang diajukan perusahaan kepada Disnakertrans sesuai atau tidak dengan kondisi sesungguhnya di lapangan.
Dia katakan, belasan perusahaan yang berlokasi di KBN Cakung-Cilincing, Jakarta Utara itu memang langganan mengajukan penangguhan UMP. Perusahaan yang mayoritas berasal dari Korea Selatan tersebut bergerak di bidang padat karya seperti garmen dan tekstil.
Menurut Hadi, Dewan Pengupahan sepakat mengecek secara langsung kondisi 16 perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut pada pekan ini. Pengecekan langsung ke perusahaan sangat diperlukan untuk kroscek data sehingga dapat diketahui apakah berkas yang diajukan perusahaan kepada Disnakertrans sesuai atau tidak dengan kondisi sesungguhnya di lapangan.
Dia katakan, belasan perusahaan yang berlokasi di KBN Cakung-Cilincing, Jakarta Utara itu memang langganan mengajukan penangguhan UMP. Perusahaan yang mayoritas berasal dari Korea Selatan tersebut bergerak di bidang padat karya seperti garmen dan tekstil.
2019, Buruh Harus Bentuk Partai Politik
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI), Mudhofir, menilai
buruh perlu memiliki partai politik sendiri. Pasalnya, hanya buruh yang
mengerti nasib buruh sehingga ideologi buruh bisa terus tertanam.
"Tahun 2014 memang belum saatnya buruh mempunyai kendaraan politik, tapi ini proses. Paling tidak 2014 menjadi batu latu loncatan buruh. Tahun 2019 buruh harus punya wadah, aspirasi politik dari partai buruh," kata Mudhofir dalam diskusi publik DPP BIMA (Barisan Insan Muda) 'Peran buruh dalam Pemilu 2014' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2014).
Mudhofir menjelaskan, gugatan Yusril merupakan peluang besar bagi buruh untuk membentuk partai buruh dan berpartisipasi dalam Pemilu 2014. "Jangan hanya karena uang mereka pilih, tapi juga karena komitmen dan ideologi mereka," ujarnya.
"Tahun 2014 memang belum saatnya buruh mempunyai kendaraan politik, tapi ini proses. Paling tidak 2014 menjadi batu latu loncatan buruh. Tahun 2019 buruh harus punya wadah, aspirasi politik dari partai buruh," kata Mudhofir dalam diskusi publik DPP BIMA (Barisan Insan Muda) 'Peran buruh dalam Pemilu 2014' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2014).
Mudhofir menjelaskan, gugatan Yusril merupakan peluang besar bagi buruh untuk membentuk partai buruh dan berpartisipasi dalam Pemilu 2014. "Jangan hanya karena uang mereka pilih, tapi juga karena komitmen dan ideologi mereka," ujarnya.
Perusahaan Negara Ini Punya Manajemen Terbaik di Dunia
Amerika Serikat saat ini sedang menikmati zaman keemasan dalam penerapan sistem manajemen perusahaan.
Dilansir laman Business Insider, Jumat 24 Januari 2014, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di sektor manufaktur, ritel, dan rumah sakit saat ini memiliki pengelolaan terbaik di dunia.
Kondisi tersebut berdasarkan studi komprehensif yang dilakukan oleh sekelompok ekonom baru-baru ini.
Dilansir laman Business Insider, Jumat 24 Januari 2014, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di sektor manufaktur, ritel, dan rumah sakit saat ini memiliki pengelolaan terbaik di dunia.
Kondisi tersebut berdasarkan studi komprehensif yang dilakukan oleh sekelompok ekonom baru-baru ini.
Berita baik itu sebagai
prestasi AS atas penerapan manajemen perusahaan yang sangat baik, untuk
mendorong peningkatan pertumbuhan, produktivitas, dan profitabilitas.
ESTRELA Sprei Anti Air 180
Estrela adalah sprei anti air yang terbuat dari bahan kain yang di coating, sehingga dapat melindungi kasur anda dari tumpahan air seperti ompol, minuman, ataupun makanan. Mudah dibersihkan dan dapat melindungi anda dari Tungau yang biasa terdapat pada kasur. Cocok untuk anda yang memiliki bayi, orang tua yang dirawat diranjang, ataupun anda yang alergi terhadap Tungau.
Software Hadis 9 Kitab
Menampilkan lebih dari 62 ribu hadits lengkap dengan terjemah dalam bahasa Indonesia Menyediakan pilihan 9 kitab hadits utama: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa`i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatha` Malik, dan Sunan Darimi Menampilkan diagram sanad yang menggambarkan alur periwayatan sebuah hadits Menyediakan data-data seluruh perawi (periwayat) hadits lengkap dengan komentar beberapa ulama terhadap perawi tersebut Untuk setiap hadits, jika ada, akan ditampilkan hadits-hadits terkait yang akan menjadi pembanding atau penguat hadits tersebut Terdapat artikel singkat tentang Ilmu hadits Biografi 9 Imam Hadits Dilengkapi dengan indeks hadits Pembagian hadits-hadits berdasarkan kategori Fasilitas pencarian / searching hadits dengan teks Indonesia ataupun arab untuk mempermudah dan mempersingkat pencarian hadits Fasilitas Copy text Arab maupun Indonesia yang akan mempermudah orang-orang yang akan mengutip isi hadits yang diinginkan. Pencarian berdasarkan nomor hadits Pencarian identitas perawi On-Screen Keyboard untuk menulis huruf Arab
Dengan adanya Software Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam ini diharapkan masyarakat dapat mendapatkan manfaat-manfaat antara lain:
Berbagai kitab Islam yang sebelumnya hanya dapat dimanfaatkan oleh ustadz dan mahasiswa perguruan tinggi Islam kini dapat diakses oleh siapapun. Orang-orang bisa mempelajari Islam dengan lebih mudah dan cepat. Harga jauh lebih terjangkau bila dibandingkan dengan bila harus membeli kitab-kitab referensi tersebut dalam bentuk buku. Orang tidak perlu lagi membawa banyak buku/kitab untuk mempelajari ilmu-ilmu islam dari berbagai referensi, cukup dengan perangkat yang bisa membuka aplikasi Ensiklopedi Hadits ini, maka semua informasi dapat dengan cepat diketahui. Manfaat dirasakan oleh seluruh umat Islam umumnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Islamic Boarding School (Pondok-pondok Pesantren Modern), sekolah Islam, Majelis Taâlim, aktivis dakwah pada khususnya.
Tas Slempang/Handbag NavyClub
Handbag untuk perlengkapan bekerja, atau untuk perlengkapan bepergian.
Bahan kuat dan awet.
tersedia pilihan warna.
Brand : NavyClub
Tas Berkualitas Produksi Indonesia
INTAKO - Tanggulangin merupakan pusat produksi tas kulit. Setiap harinya para pengrajin memproduksi berbagai jenis dan model tas yang terbuat dari bahan kulit.
PRODUK - Intako tidak hanya memproduksi tas, Intako juga memproduksi kerajinan-kerajinan lain seperti Jaket Kulit, Dompet, Sabuk, Dll. Kualitas produk sudah di akui oleh masyarakat banyak. Bahkan setiap harinya banyak pengunjung dari luar kota Jawa Timur untuk berbelanja Tas di Intako.
PROSES PRODUKSI - Tas - tas dai INTAKO di produksi secara Handmade. Ini menjadikan kualitas tas menjadi lebih baik dan tahan lama ( Tidak Mudah Rusak ). Tas di produksi oleh paraa pengrajin yang terampil dari Tanggulangin.
ONLINE - Dengan kemajuan Internet saat ini, Lanjar.com menjadi wadah bagi produk-produk UKM seperti Tas dari ntako untuk bersain di pasar Online. Anda dapat berbelanja produk-produk berkualitas dari Intako di Lanjar.com. Proses mudah dan cepat.
Monday, January 27, 2014
Christian Jornald 60 ML
Parfum Christian Jornald 60 ML
Peluang usaha aman dan terpercaya 2013
Parfum original Christian Jornald 60 ml dikemas dalam box dan botol yang ekslusif
Terdiri dari 12 aroma (6 aroma cewek dan 6 aroma cowok)
Resmi terdaftar di BPOM
Beraroma soft
Pro Slimming Tea
Disnakertrans Kutim Imbau Pekerja Tunda Mogok
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kutai Timur, Thamrin, mengimbau kepada para pekerja PT Perkasa
Inakakerta (PIK) dan Bayan Resources (BR) untuk tetap menunaikan
kewajiban meski sedang menyampaikan aspirasi.
"Silakan menyampaikan aspirasi, itu adalah hak pekerja. Namun perlu diingat, disamping ada hak juga ada kewajiban. Alangkah baiknya bila kewajiban untuk bekerja ditunaikan disamping memperjuangkan hak. Aspirasi tetap diperjuangkan, namun pekerjaan juga dilaksanakan," katanya.
"Silakan menyampaikan aspirasi, itu adalah hak pekerja. Namun perlu diingat, disamping ada hak juga ada kewajiban. Alangkah baiknya bila kewajiban untuk bekerja ditunaikan disamping memperjuangkan hak. Aspirasi tetap diperjuangkan, namun pekerjaan juga dilaksanakan," katanya.
Saturday, January 25, 2014
16 perusahaan di DKI jalani proses penangguhan UMP
Dewan Pengupahan DKI Jakarta memutuskan, dari 50 perusahaan, hanya 16
perusahaan yang dapat melanjutkan proses pengajuan penangguhan kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP).
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta yang juga Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dalam rislinya kepada Sindonews, Selasa (7/1/2014).
"Dari hasil sidang dewan pengupahan setelah dilakukan pengecekan berkas yang dikirimkan, diputuskan hanya 16 perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut apakah layak diberikan izin penangguhan," kata Sarman.
Sebagai tindak lanjutnya, kata dia, Dewan Pengupahan pekan depan akan mengadakan kunjungan ke kantor dari 16 perusahaan tersebut untuk melihat fakta di lapangan termasuk jumlah pekerja yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta yang juga Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dalam rislinya kepada Sindonews, Selasa (7/1/2014).
"Dari hasil sidang dewan pengupahan setelah dilakukan pengecekan berkas yang dikirimkan, diputuskan hanya 16 perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut apakah layak diberikan izin penangguhan," kata Sarman.
Sebagai tindak lanjutnya, kata dia, Dewan Pengupahan pekan depan akan mengadakan kunjungan ke kantor dari 16 perusahaan tersebut untuk melihat fakta di lapangan termasuk jumlah pekerja yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun.
Lima perusahaan di Depok ajukan penangguhan UMK
Sejumlah perusahaan di Depok tetap tidak mampu membayar karyawan sesuai
Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditentukan sebesar Rp2.397.000.
Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok menyebutkan ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Pengajuan penangguhan tersebut dilakukan minimal 20 hari sebelum UMK diumumkan.
"Lalu diajukan ke Gubernur, kami hanya mengantarkan ke Gubernur. Tim dari provinsi akan mensurvei usulan-usulan dari perusahaan yang mengajukan penangguhan, surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat belum ada ke kami," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Diah Sadiah di Balaikota Depok, Rabu (22/1/2014).
Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok menyebutkan ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Pengajuan penangguhan tersebut dilakukan minimal 20 hari sebelum UMK diumumkan.
"Lalu diajukan ke Gubernur, kami hanya mengantarkan ke Gubernur. Tim dari provinsi akan mensurvei usulan-usulan dari perusahaan yang mengajukan penangguhan, surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat belum ada ke kami," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Diah Sadiah di Balaikota Depok, Rabu (22/1/2014).
BAJU MUSLIM WANITA ABAYA KAOS uk.M
Busana muslim abaya dibuat dengan bahan yang lembut sangat cocok dipakai di iklim tropis, dengan model yang modern akan membuat Anda yang memakai terlihat sangat canti
Tak Digaji 5 Bulan, Buruh Kertas Nusantara Demo
Sebanyak 600-an karyawan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT
Kiani Kertas) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa
menuntut gaji yang belum terbayarkan sejak lima bulan lalu. Mereka
meminta Prabowo Subianto, pemilik saham mayoritas PT Kertas Nusantara,
segera turun tangan menyelesaikan masalah buruhnya.
Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, mengatakan aksi ini merupakan puncak kesabaran karyawan yang bertahan dengan janji-janji manajemen selama lebih dari empat bulan lamanya. Tapi, perusahaan hingga kini tak pernah merealisasikan gaji yang merupakan hak karyawan perusahaan pengolahan bubur kertas itu. "Sejak September, gaji karyawan tak dibayarkan sampai sekarang," kata Indra Alam, Senin, 20 Januari 2013.
Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, mengatakan aksi ini merupakan puncak kesabaran karyawan yang bertahan dengan janji-janji manajemen selama lebih dari empat bulan lamanya. Tapi, perusahaan hingga kini tak pernah merealisasikan gaji yang merupakan hak karyawan perusahaan pengolahan bubur kertas itu. "Sejak September, gaji karyawan tak dibayarkan sampai sekarang," kata Indra Alam, Senin, 20 Januari 2013.
SEPATU HIGH HEELS
Ingin terlihat modis dengan sepatu berkualitas ?? Ya disini tempatnya sepatumusepatuku. Proses pembayaran yang mudah pengiriman barang cepat apalagi yang ditunggu ?? Buruan beli sekarang juga
Grosir sepatu wanita
Makin Memikat Dengan Sepatu Indah
Setiap wanita pasti ingin menjadi pusat perhatian dan menerima banyak pujian. Untuk bisa mendapatkan pujian ini, para wanita akan memperhatikan penampilannya serta memilih aksesoris yang digunakan dengan seksama. Tidak hanya memilih busana yang menarik, para wanita juga akan memilih aksesoris tambahan seperti perhiasan dan alas kaki dengan sebaik â" baiknya. Ada beragam jenis alas kaki yang biasa digemari oleh para wanita. Setiap model alas kaki memiliki kegunaan dan waktu â" waktu tertentu untuk menggunakannya. Jenis sepatu yang berbeda akan dikenakan untuk keperluan dan jenis acara yang berbeda pula. Saat menghadiri sebuah pesta yang resmi, gaun indah yang dikenakan akan tampak lebih menarik dengan alas kaki berbentuk sepatu berhak tinggi yang cantik. Kesan anggun akan bisa terpancar dengan perpaduan ini. Lain halnya saat para wanita ingin bepergian, sepatu dengan hak datar dan desain yang sederhana akan lebih cocok untuk dikenakan. Banyaknya desain yang dibuat untuk sepatu wanita ini dapat menjadi alasan menariknya bisnis sepatu.
Sepatu cantik dari produsen ternama
Karena kebutuhan wanita yang selalu bertambah, para produsen sepatu mencoba untuk membuat sepatu wannita dengan beragam desain yang cantik. Mulai dari sepatu berhak tinggi hingga sepatu tanpa hak telah banyak dibuat dengan desain yang menarik dan unik. Hal ini dapat dilihat saat anda mengunjungi toko grosir sepatu wanita. Di toko yang menyediakan beragam jenis sepatu wanita ini, anda akan melihat berbagai macam desain dan model sepatu wanita yang banyak diminati saat ini. Setiap desain memiliki keunikan dan kemenarikan tersendiri yang membuat konsumen wanita menyukainya. Produk â" produk sepatu dari merek â" merek ternama juga dapat ditemukan di sana. Para produsen kenamaan memang selalu mencoba membuat desain â" desain sepatu yang menarik dan bisa dikenakan oleh para wanita dengan nyaman. Material yang nyaman dan berkualitas menjadi kunci kesuksesan para pembuat sepatu ini dalam menciptakan produk sepatu wanita yang baru. Belanja sepatu menarik di toko online
Selain dapat menemukan sepatu wanita yang nyaman di toko grosir, anda juga dapat menemukan sepatu yang menarik di toko â" toko online. Salah satu situs toko online yang dapat anda akses adalah Lanjar.com. Di dalam situs toko online ini, anda akan bisa menemukan berbagai macam produk sepatu menarik dengan kualitas yang unggul. Melalui situs online ini, anda dapat melihat foto â" foto dari beragam produk sepatu sandal yang menarik dan baru. Walaupun tidak melihat produknya secara langsung, Lanjar.com menyediakan penjelasan tentang spesifikasi dari produk yang ditawarkan. Penjelasan yang dipaparkan di dalam situs ini akan bisa membantu anda memutuskan jenis produk mana yang ingin anda beli. Harga yang ditawarkan untuk produk â" produk sepatu wanita yang cantik ini juga terbilang cukup terjangkau.
Subscribe to:
Posts (Atom)