Tuntutan kenaikan upah minimum bukan saja disuarakan pekerja di
Indonesia, tapi juga negara lain khususnya di wilayah Asia Pasifik.
Sekjen IndustriALL Global Union, Jyrki Raina, mengatakan tuntutan itu
lumrah. Sebab, pekerja membutuhkan upah layak untuk hidup sejahtera.
Apalagi di negara yang pertumbuhan ekonominya cukup baik, maka harus
diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Untuk
kaum pekerja, pemerataan itu salah satunya dinikmati dengan kenaikan
upah.
Oleh karenanya, Jyrki mengatakan seluruh serikat pekerja di 140
negara yang tergabung dalam IndustriALL mendukung kenaikan upah minimum
tersebut termasuk Indonesia. Tujuannya agar pekerja dan keluarganya
dapat hidup sejahtera. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Jyrki
berkesempatan bertemu dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans,
Ruslan Irianto Simbolon.
Pada pertemuan itu Jyrki mengingatkan agar pemerintah tidak khawatir
dengan kenaikan upah minimum. Sebab, hal itu wajar dan menjadi salah
satu tuntutan utama kaum pekerja di berbagai belahan dunia. “Itu tidak
hanya terjadi di Indonesia tapi juga (negara Asia Pasifik lainnya,-red)
China, Vietnam, Kambojadan India,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta,
Jumat (14/2).
Jyrki menjelaskan, kenaikan upah minimum adalah win-win solution bagi
semua pihak. Pasalnya, sebagian besar penghasilan pekerja digunakan
untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Hal itu
mendorong pertumbuhan ekonomi karena barang-barang produksi dapat
diserap masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi itu maka lapangan kerja
baru akan terbuka.
Jika selama ini ada pandangan yang menyatakan kenaikan upah minimum
akan menghambat investasi, Jyrki menampiknya. Sebab, secara umum upah
bukan hal yang dipersoalkan dalam investasi langsung, tapi lebih kepada
penerapan teknologi tinggi. Oleh karenanya Jyrki melihat investasi
langsung yang masuk ke Indonesia bakal cenderung meningkat.
Begitu pula dengan inflasi, menurut Jyrki kenaikan upah tidak
menyebabkan naiknya harga-harga barang. Sebab harga-harga sejumlah
komoditas mengacu pasar internasional, seperti minyak, gas dan listrik.
Selain itu ongkos pekerja dalam setiap produk atau komoditas tergolong
sangat sedikit, sekitar 3-10 persen.
Jyrki mencatat semua negara Asia Pasifik menaikan besaran upah
minimum. Seperti China, dalam lima tahun terkahir rata-rata kenaikannya
15-20 persen setiap tahun. Sehingga saat ini upah minimum pekerja lajang
di Shanghai, China sebesar $260 Dollar AS setiap bulan. Bangladesh
tahun ini naik 77 persen ketimbang tahun lalu, dari $38 Dollar AS
menjadi $67 Dollar AS dan Kamboja sudah mengalami kenaikan walau belum
sesuai harapan serikat pekerja.
Selain itu Jyrki mendukung tuntutan serikat pekerja di Indonesia yang
mendesak digulirkannya Jaminan Kesehatan dan Sosial untuk seluruh
rakyat. Menurutnya, jaminan itu merupakan kebutuhan dasar dan
perlindungan bagi rakyat Indonesia. Soal outsourcing, Jyrki
mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia. Pasalnya, pemerintah
menggulirkan Permenakertrans Outsourcing yang salah satu intinya
membatasi outsourcing jenis penyedia jasa pekerja.
Walau mengapresiasi perkembangan gerakan serikat pekerja di
Indonesia, Jyrki menyayangkan tindakan premanisme yang menghalangi
serikat pekerja menggunakan hak-haknya. Baginya, peristiwa itu merupakan
pelanggaran berat terhadap hak-hak pekerja. Mestinya pemerintah
Indonesia melakukan perlindungan kepada pekerja yang melaksanakan
hak-haknya. “Kami sangat kaget gerakan serikat pekerja dihadapkan dengan
kelompok preman,” kesalnya.
Pada kesempatan yang sama Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan di
Indonesia terdapat 11 serikat pekerja yang berafiliasi dengan
IndustriALL, salah satunya federasi yang tergabung dalam KSPI yaitu
FSPMI. Melanjutkan Jyrki, Iqbal, mengatakan untuk upah minimum 2015,
serikat pekerja mendorong agar kenaikannya secara nasional rata-rata 30
persen. Tuntutan itu akan disesuaikan dengan berbagai hal yang
kemungkinan berkembang tahun depan misalnya pertumbuhan ekonomi.
Iqbal memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan lebih
baik ketimbang tahun ini. Pasalnya, tahun ini akan digelar Pemilu.
Menyikapi hal itu para investor cenderung menunggu sampai terpilih
pemerintahan baru. Keyakinannya itu semakin bertambah ketika Menkeu
mengatakan Indonesia masuk ke dalam negara berpenghasilan menengah.
Sehingga, untuk beranjak menjadi negara maju upah dan produktifitas
pekerja harus ditingkatkan. “Produktifitas harus ditingkatkan kami
setuju,” tandasnya.
Sumber : fspmi.or.id
No comments:
Post a Comment