Buruh Revisi Tuntutan Kenaikan UMP 2014 Menjadi Rp3 Juta

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur (Wagub) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk segera merevisi kenaikan UMP 2014 sebesar Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta.
Said mengatakan, KSPI tidak lagi meminta kenaikan UMP sebesar Rp3,7 juta, melainkan besaran kenaikan upah yang diminta jauh lebih rendah yaitu Rp3 juta. Menurutnya, dengan kenaikan UMP 2014 sebesar Rp2,4 juta, tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup layak. Sementara besaran kenaikan upah Rp3 juta pada 2014, menurutnya telah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Said juga meminta Jokowi dan Ahok agar jangan bersikap arogan maupun ragu untuk merevisi kenaikan UMP 2014 yang (sebelumnya diumumkan) sebesar Rp2,4 juta. Pasalnya menurutnya, dua Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo dan Sutiyoso, juga pernah merevisi penetapan UMP. Bahkan Fauzi Bowo yang dinilai "anti perubahan", pernah merevisi penetapan UMP sampai dua kali.
"Kami hanya minta kenaikan UMP 2014 sebesar Rp3 juta, Jokowi dan Ahok harus berani mengambil sikap," ujar Said, dalam acara Konferensi Pers KSPI, di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (11/11).
Said mengatakan, dari fakta yang ada, UMP DKI 2014 naik lebih rendah daripada Subang (50%), Surabaya (26%), Surakarta (25%), Kendari (33%), Kalbar (30%), bahkan juga Babel (30%). Sementara jika dibandingkan dengan negara tetangga, UMP Indonesia khususnya DKI pada 2013 yang sebesar Rp2,2 juta, juga masih jauh lebih rendah, di mana UMP Bangkok sudah mencapai sekitar Rp2,8 juta, Malaysia (Kuala Lumpur) Rp2,7 juta, dan Manila Rp3,2 juta.
Selain itu, Said juga menduga ada penggunaan dana CSR dari para pengusaha besar yang ikut dalam mempengaruhi keputusan UMP DKI 2014 ini. Menurutnya, persoalan CSR itu tidak cukup hanya tentang transparan dan accountability saja, tapi imbal balik dari CSR itu secara politik perlu dipertanyakan. Dia pun menegaskan bahwa KSPI dan Forum Buruh DKI meminta DPRD mempertanyakan hal ini kepada Gubernur Jokowi, bahkan bila perlu membentuk Panja CSR.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha memastikan, aksi-aksi buruh tidak akan berhenti sampai ada perubahan dari Jokowi. Bahkan menurutnya, saat ini tengah dipersiapkan aksi mogok daerah.
Menurut Toha, aksi berikutnya akan dilakukan pada minggu ketiga, atau paling lambat minggu keempat bulan ini. Menurutnya, minggu ini Presidium Forum Buruh DKI akan menemui Komisi E DPRD DKI Jakarta, utamanya dari Fraksi PDIP, untuk meminta dukungan terhadap perubahan UMP DKI 2014 itu.
Toha juga menegaskan, dalam mogok daerah ini, kawasan pelabuhan akan lumpuh total. "Bila Jokowi tetap tidak mengubah keputusannya, maka Jokowi lebih parah dari kepemimpinan Fauzi Bowo dan Sutiyoso," ujarnya pula.



Sumber : beritasatu.com