Baru 10 Persen Pekerja Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum menjadi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ternyata hanya melindungi 10 persen pekerja di Indonesia.

"Hanya 10 persen pekerja di Indonesia dilindungi Jamsostek," kata Kepala Biro SDM BPJS Abdul Latif Algaff  dalam workshop Keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).

Menurut Abdul, sementara dari sekitar 30 juta pekerja di sektor formal, baru 30-40 persen yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial di Indonesia Tergolong Rendah

Jaminan sosial untuk warga Indonesia tergolong masih rendah: tak lebih dari 30 persen. "Jaminan sosial itu dianggap bagus kalau di atas 50 persen," kata Kepala Biro SDM Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Abdul Latif Algaff di Hotel Verona Palace, Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).

"Jaminan sosial itu dianggap bagus, kalau diatas 50 persen," terang Kepala Biro SDM Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Abdul Latif Algaff, Hotel Verona Palace, Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).

BPJS Ketenagakerjaan Harusnya Bisa Beroperasi Tahun Ini

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diresmikan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, 31 Desember 2013. Namun, waktu beroperasinya berbeda karena BPJS Ketenagakerjaan paling lambat berlaku efektif mulai 1 Juli 2015, sementara BPJS Kesehatan mulai 1 Januari lalu.

"Dalam pelaksanaannya ini luar biasa, mulai beroperasi. Paling lambat 1 Juli 2015 bunyinya, tapi sudah boleh beroperasi,” kata Kepala Biro Kepatuhan dan Hukum, Rilexya Suryaputra, dalam Workshop 'Keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan' di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2).

Kompensasi BPJS Ketenagakerjaan Tak Terbatas

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Kerja Return To Work (JKK-RTW). BPJS Ketenagakerjaan ini bakal menjamin penggantian kompensansi akibat kecelakaan kerja tidak terbatas alias unlimited.

“Apabila terjadi kecelakaan kerja, kompensasi kita tidak terbatas. Kita ganti unlimited semua. Kalau cacat, akan direhab sampai sembuh dan siap kembali bekerja,” terang Kepala Divisi Teknis BPJS Ketenagakerjaan Endro Sucahyono, Bandung, Kamis (20/2).

hapuskan sistim outsourcing & angkat menjadi pegawai tetap di BUMN.segera laksanakan sepenuhnya 12 butir Rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX DPR RI sesuai janji & komitmen Dahlan Iskan.

sistem alih daya atau yg lebih dikenal dengan sistim outsourcing tak ubahnya adalah sistem perbudakan & diskrimasi terhadap pekerja.sangat tidak patut & tidak manusiawi, apalagi dilakukan oleh perusahaan perusahaan BUMN seperti PT.PLN, PT. TELKOM, PT.KIMIA FARMA, PT.KAI dll. para pekerja yg telah mengabdi selama bertahun tahun bahkan tidak sedikit yg telah mengabdi selama puluhan tahun,tetapi status dan nasibnya tidak berubah.upah & take home pay yg diterima sangat tidak sesuai dengan standar gaji yg berlaku terhadap pegawai tetap di perusahaan BUMN tsb dengan grade & pekerjaan yg sama.misalnya para pekerja pelayanan Teknik,administrasi,pencatat meter & billing,operator Gardu Induk,dll,yg juga dikerjakan oleh mereka yg masih berstatus outsourcing.pemerintah dalam hal ini telah membuat Regulasi UU.no.13 thn 2003 (pasal 59 : 64 - 66)  ttg ketenaga kerjaan dan Permenakertrans no.19 thn 2012 (hanya ada 5 komponen yg bisa di outsourcingkan : 1.cleaning service 2. security 3.katering 4.driver 5.jasa

Dompet Wanita - Batik Trendy

Jenis Bahan kulit sapi komb kain batik
Kwalitas I
Untuk di pakai di acara-acara resmi atau santai. Bahan kuat dan warna menarik.

INTAKO - Tanggulangin adalah pusat produksi Dompet dunia

Mungkin anda tidak percaya bahwa sebagian Dompet dan sepatu berkualitas dan bermerk dunia di Produksi di INTAKO tanggulangin.

Tangan-tangan terampil pengrajin Tas di INTAKO tanggulangin telah membuktikan kualitasnya sejak dulu, berbagai dompet merk dunia sebagian di produksi sini.

Berbagai dompet berbahan kulit sapi, kulit domba, kulit ular hingga kulit buaya di hasilkan di Intako dengan model dan disain yang tidak pernah ketinggalan zaman.

Harga dompet di Intako tanggulangin merupakan daya tarik yang membuat para turis asing maupun lokal hingga Miss Universe memborong banyak produk Intako yang berbahan kulit.

Soal Harga, dompet kulit yang sangat exotis tersebut mungkin anda akan berpikir puluhan juta, anda akan kaget ternyata Dompet Exotis nan mewah berbahan kulit dengan pengerjaan tangan ( hand made) ini berharga rata-rata di bawah 1 jutaan.

Oleh karena itu seringkali banyak pedagang Dompet yang memborong dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi.

Dengan perkembangan digital marketing yang ada sekarang ini maka, berbagai produk berkualitas dari para pengrajin Intako tanggulangin hadir dunia digital melalui lanjar.com.

Anda bisa berbelanja berbagai produk tas, dompet,sepatu secara online melalui lanjar.com

honda beat cbs

Tauqoly Jadwal Shalat Type TQ-05-QMH

MAUQUTA ABADIA menyediakan jadwal sholat elektronik yang telah digunakan secara luas sejak tahun 2000. Di pasaran, produk tersebut kami rilis dengan merk mauQuta.
Awal tahun 2007 ini kami telah merilis produk terbaru kami dengan harga yang Insya Allah cukup terjangkau. Produk ini kami lepas dengan nama tauQoly.
Produk kami Insya Allah akan mempermudah kaum muslimin untuk mengetahui jadwal waktu sholat fardhu, sehingga tergugah hatinya untuk menunaikan sholat fardhu pada waktu yang utama.

Industri ALL Global Union Dukung Perjuangan Buruh Indonesia

Aksi pekerja Indonesia untuk mendapakan haknya yang layak melalui mekanisme kenaikan upah minimal (UMP/UMR) mendapat dukungan dari serikat buruh internasional Industri ALL Global Union.
Pemimpin serikat buruh internasional yang juga Sekjen Industri ALL Global Union, Jyrki Raina menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada buruh Indonesia dalam usahanya meningkatkan upah minimum untuk menjamin upah layak, reformasi sosial dan membatasi outsourcing.
“Kita mendukung empat isu utama yang disampaikan buruh Indonesia selama ini yakni kenaikan upah minimal buruh hingga 30%, pelaksanaan BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia, penghapusan outsourcing, dan perlindungan hak-hak dasar pekerja”, kata Raina

Disparitas penghasilan antara orang kaya dengan miskin sangat tinggi.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus dirubah, bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan.
“Konstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership”, kata Jimly saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Internasional dengan tema Mewujudkan Negara Sejahtera yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Hotel Kartika Chandra, Kamis (13/02).

Tuntutan Terhadap Bos Kuali Jadi Pelajaran Buat Pengusaha

Koordinator Gabungan Serikat Buruh Independent Tangerang, Ernawati menilai, tuntutan hukuman 13 tahun penjara serta membayar restitusi restitusi (uang pengganti) bagi 62 buruh sebesar Rp17 miliar terhadap bos kuali, Yuki Irawan yang melakukan perbudakan kepada buruh cukup adil.

"Ya, pertama kedudukannya itu 13 tahun secara hukum sudah memenuhi ganti rugi dan imateril buruhnya, kalau memenuhi ya sudah cukup adil yang terpenting kedudukan buruh yang diperhatikan," kata Ernawati kepada Okezone, Rabu (19/2/2014).

Demo Buruh Macetkan Jl Arteri Marunda

Aksi demo yang dilakukan ribuan buruh PT Trimitra Baterai Prakasa (TBP) di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara membuat macet arus lalu lintas di Jl Arteri Marunda. Tak tanggung-tanggung kemacetan akibat demi tersebut mencapai sepanjang 1 kilometer.

Dalam aksinya, para pendemo mendesak perusahaan mengangkat mereka sebagai karyawan tetap. Meski tak sampai menutup seluruh ruas jalan, namun ribuan massa yang menyemut di depan pintu perusahaan menyebabkan setengah badan jalan menjadi tertutup. Alhasil, sejak siang hingga sore ini, Jl Arteri Marunda dari Marunda menuju Jl Raya Cakung Cilincing (Cacing) mengalami kemacetan hingga sepanjang 1 kilometer.

Hendak Demo, Buruh Tambang Diserang Ratusan Massa

Aksi unjuk rasa 80 orang yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Tambang Nasional (Spartan) bersama elemen mahasiswa di Kendari, Rabu (19/2/2014), diserang ratusan orang yang diduga simpatisan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Massa Spartan yang tengah berkumpul di parkiran eks MTQ di Jalan Abdullah Silondae, Kendari sebelum menyampaikan aspirasinya langsung dibubarkan. Tanpa bicara, massa penyerang berjumlah 300 orang, langsung merampas mikrofon dan spanduk. Sementara sebagiannya mengejar massa dari kelompok Spartan hingga ke jalan raya.

Baju Muslim Hafeeza

Hanya disini tempat beli baju wanita terbaru dan terupdate. Silahkan dipilih .. Di borong juga boleh

Baju Muslim Hafeeza - HPC

Terbuat dari bahan Jersey berkualitas yang nyaman digunakan
Serta dihiasi dengan motif Plisket
Tersedia ukuran S,M,L

Melihat Lebih Dekat Pelaksanaan RAPIM III DPP FSPMI

Rapat Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2014 sudah berakhir. Para peserta yang  datang dari 12 Provinsi itu telah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Rapat-rapat yang panjang hingga larut malam sudah usai. Tetapi ada satu hal yang masih tersisa hingga sekarang: harapan.
Ya, harapan!
Rapim III DPP FSPMI yang diselenggarakan di Park Hotel, Cawang – Jakarta pada tanggal 15 s/d 17 Februari 2014 ini memberikan harapan yang besar bagi kita. Tiap-tiap daerah melaporkan adanya pertumbuhan yang mengesankan. Gagasan dan cita-cita besar telah dicanangkan. Kita pun kembali menegaskan untuk tidak hanya bekerja pada urusan pabrik. Lebih dari itu, FSPMI berkomitment untuk mendedikasikan dirinya untuk ikut serta memperjuangkan kepentingan publik.

Pemerintah Dituntut Serius Ratifikasi Konvensi PRT

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRT-BM) menuntut pemerintah serius meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang PRT. Menurut Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraeni, tuntutan itu sebagai respon pernyataan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, bahwa pemerintah bakal meratifikasi Konvensi tersebut. Bahkan, dalam forum internasional perburuhan yang digelar ILO tahun 2011, Presiden SBY berjanji akan meratifikasi.
Lita menilai sekarang saat tepat untuk meratifikasi konvensi yang melindungi PRT itu. Ratifikasi itu akan memberikan dampak yang signifikan dalam rangka perlindungan PRT. Termasuk, pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Misalnya, konvensi itu mengamanatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif PRT sebagai pekerja. Konvensi juga memberi landasan bagi pemerintah untuk melakukan inspeksi ke lokasi kerja PRT.

Freeport Indonesia Dinilai Melanggar HAM

Runtuhnya terowongan di areal tambang bawah tanah Big Gossan PT Freeport Indonesia pada 14 Mei 2013mengakibatkan 28 orang tewas dan 10 luka-luka. Untuk mengusut peristiwa itu, berbagai tim investigasi dibentuk oleh bermacam lembaga mulai dari pemerintahan, internal PT Freeport dan independen. Menurut komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, sampai saat ini hasil investigasi yang dilakukan bermacam tim tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas. Padahal, peristiwa itu merupakan kecelakaan tambang bawah tanah terbesar di Indonesia.

Pekerja di Asia Pasifik Tuntut Kenaikan Upah

Tuntutan kenaikan upah minimum bukan saja disuarakan pekerja di Indonesia, tapi juga negara lain khususnya di wilayah Asia Pasifik. Sekjen IndustriALL Global Union, Jyrki Raina, mengatakan tuntutan itu lumrah. Sebab, pekerja membutuhkan upah layak untuk hidup sejahtera. Apalagi di negara yang pertumbuhan ekonominya cukup baik, maka harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Untuk kaum pekerja, pemerataan itu salah satunya dinikmati dengan kenaikan upah.
Oleh karenanya, Jyrki mengatakan seluruh serikat pekerja di 140 negara yang tergabung dalam IndustriALL mendukung kenaikan upah minimum tersebut termasuk Indonesia. Tujuannya agar pekerja dan keluarganya dapat hidup sejahtera. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Jyrki berkesempatan bertemu dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans, Ruslan Irianto Simbolon.

Picu Konflik, Banyak Perusahaan di Batam Enggan Bayar Gaji Lembur Buruh

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Zarefriadi mengaku bahwa permasalahan perburuhan yang paling banyak di Batam adalah masalah pembayaran upah lembur. Di mana masih banyak perusahaan yang sering tidak membayar gaji lembur karyawan.
“Permasalahan yang paling banyak itu masalah pengupahan lembur. Pengaduan ini kita dapatkan dari para buruh,” katanya.
Zarefriadi mengaku sudah kerap melakukan teguran terhadap sejumlah perusahaan. Meski memang belum ada yang sampai ke tingkat penuyidikan.
“Biasanya setelah kita tegur langsung dibayarkan. Kami juga selalu menganjurkan agar perusahaan jangan sampai ke tindak pidana,” katanya.

Waduh, Ada 24 Perusahaan di Batam yang Gaji Karyawannya Dibawah UMK

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam mencatat ada sedikitnya 24 perusahaan yang dilaporkan pekerjanya karena mengupah pekerja dibawah nilai UMK Batam tahun 2014.
Perusahaan yang dilaporkan ke Disnaker Batam itu kebanyakan perusahaan galangan kapal atau Shipyard yang berada di kawasan Tanjunguncang, milik pengusaha lokal, bukan pengusaha asing.
Hal tersebut dikatakan oleh pengawas kerja Disnaker Batam, Jalfirman dikantornya siang tadi, Kamis (13/2) siang.
“Benar, yang baru kami terima selama satu setengah bulan ini sudah ada 24 pengaduan dari pekerja kepada perusahaannya melaporkan penggajian di bawah nilai UMK Batam terbaru.  Mereka yang mengadu ini kebanyakan mendapatkan gaji berdasarkan perjam kerja. Mayoritas pekerja galangan kapal yang mengadu ke Disnaker Batam adalah pekerja yang perjamnya digaji Rp9500,” ujar Zalfirman.

Spirit Sebuah Aksi

Ada banyak cara untuk menyalakan kembali semangat kita. Salah satunya adalah dengan melakukan aksi, seperti yang kita lakukan hari ini (Rabu, 12 Februari 2014). Serentak kita bergerak dari bundaran HI – Istana Presiden – hingga Sport Hall  Kelapa Gading. Apa yang kita lakukan bukan hanya menabuh genderang perjuangan. Lebih dari itu, ini adalah cara kita untuk memperbaharui semangat dan nyala api perlawanan.

Buruh KSPI Geruduk Kedubes Kamboja

ratusan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI ) melakukan aksi Solidaritas didepan Kedutaan Besar Kamboja karna telah  dilanggarnya hak dasar pekerja dan ditahannya 23 pekerja garment yang sedang berjuang menuntut  kenaikan Upah Minimum dari U$ 100 menjadi U$ 160 pada bulan desember 2013 .

Untukmu, FSPMI….

 

Ketua DKPP: Buruh Jangan Hanya Demo, Pikirkan Pemilu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqqie meminta kepada para buruh agar tidak hanya berunjuk rasa. Buruh juga harus berperan dalam Pemilu 2014 nanti karena itu bisa mendatangkan perubahan.
"Buruh jangan asik berdemo aja. Pemilu 2014 peluang memberikan perubahan untuk buruh," kata Jimly, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2014) malam.
Jimly menuturkan, dengan waktu yang semakin mepet, setiap elemen masyarakat harus bersatu. Ia meminta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga harus bisa mengkoordinir anggotanya dalam mensukseskan Pemilu 2014.
"KSPI harus memastikan semua keluarga besar buruh menyukseskan Pemilu 2014. Karena (pemilu) sudah dekat waktunya," tandas Jimly.
Belakangan ini, ribuan buruh menggelar unjukrasa terkait kenaikan upah minimum dan Komponen Hidup Layak (KHL). Aksi yang diikuti buruh dari berbagi kota ini kerap membuat kemacetan ibukota.


Sumber : liputan6.com

Kapolri: Demo Buruh Jangan Ditumpangi Kepentingan Politik

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Ball Room Kempinski, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2014). Pada saat bersamaan pun di Bundaran HI ada demo buruh.
Menyikapi seringnya buruh melakukan demonstrasi, Kapolri mengungkapkan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan kepolisian pun tidak melarangnya.
"Tetapi jangan dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, merusak melempar, mengajak orang yang tidak mau berdemo supaya menjadi demo, jangan ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu apalagi kepentingan politik," kata Kapolri.

Tak Hanya Turun ke Jalan, Buruh Juga Tempuh Jalur Pengadilan Tuntut Hak

Banyak perusahaan tidak patuh terhadap badan pengawas bentukan pemerintah yang mensertifikasi pegawai kontrak menjadi pegawai tetap. Hal ini dipicu karena UU Ketengakerakaan tidak mengikat perusahaan. Alhasil, buruh pun menggugat UU Ketenagakerjaan.

Gugatan UU Ketenagakerjaan diajukan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Mereka meminta MK menguji pasal 59 ayat 7, pasal 65 ayat 8 dan pasal 66 ayat 4 dalam UU tersebut.

Pelantikan Soekarwo, Buruh Tuntut Jaminan Kesehatan

Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja akan melakukan unjuk rasa pada saat pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2014-2019. Unjuk rasa akan dilakukan di 2 tempat, yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dan Gedung Negara Grahadi.
Agus, aktivis dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan, ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan oleh kaum buruh, di antaranya jaminan kesehatan buruh atau BPJS seperti yang diamanatkan undang-undang. Buruh juga menolak keberadaan buruh outsourcing yang masih marak sampai saat ini.

Buruh Demo Lagi, Tuntut Upah 2015 Naik 30 Persen

Sebanyak 30.000 buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Jabodetabeka akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu (12/2/2014) pukul 10.00.

14 Perusahaan Ini Tangguhkan UMP 2014

Dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada hari Jumat 24 Januari 2014 telah menetapkan ada 14 perusahaan yang diberikan izin untuk dapat melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Anggota Dewan Pengupahan sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, 14 perusahaan tersebut merupakan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap 16 perusahaan.

Chatib: Percuma Kalau Pertumbuhan dari Buruh Murah

Capaian pertumbuhan Indonesia sepanjang 2005-2012 rata-rata mencapai 5,9 persen per tahun. Angka ini telah membawa Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income).

Kementerian Keuangan mencatat jika pertumbuhan ekonomi ke depannya berada pada angka rata-rata 6 persen, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 persen, Indonesia akan mampu masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi (upper income countries).

Penjual Es Batu "Nyaleg" demi Perjuangkan Kaum Buruh

Seorang penjual es batu di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, mencalonkan diri sebagai legislator melalui Partai Nasdem.

Dengan slogan "muda, mumpuni, mengabdi", dia maju dari Daerah Pemilihan Semarang 2, yang yang meliputi Kecamatan Pringapus, Bawen, dan Tuntang.

Arie Munanto sehari-hari berkeliling menyetorkan es batu ke sejumlah warung di kawasan pabrik di Pringapus. Pekerjaan itu dilakoninya sejak empat tahun lalu pasca-dirinya di-PHK salah satu perusahaan tekstil di Ungaran.

Siang Ini Mahasiswa dan Buruh Demo Gubernur

Gabungan mahasiswa dan buruh yang mengatasnamakan GNP 33 rencananya akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel. Informasi yang diterima, demo akan digelar pukul 11.00 Wita.

Jenderal aksi, Muh Asrul mengatakan, aksi yang akan dilakukan terkait pemberlakuan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS.

Mereka menganggap pemerintah mengemas produk liberalisasi kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana ada kewajiban buat seluruh rakyat Indonesia untuk membayar iuran.

"Karena membayar iuran maka dalam tiap bulannya rakyat harus membayar sebesar kls 3 Rp. 25.500/bln/org, kls 2  Rp. 42.000/bln/org dan klas 1 Rp. 59.000/bln/org. Ini jelas liberalisasi kesehatan," ungkapnya.


Sumber : fajar.co.id

Buruh PT Ladewindo Tuntut Pembayaran Upah

Ratusan buruh PT Ladewindo Garment Manufacturer yang berlokasi di Desa Dagen, Kecamatan Jaten berunjukrasa di sekitar Alun-alun Karanganyar, Kamis (6/2/2014). Mereka menuntut agar manajemen perusahaan segera membayar upah selama lima bulan.
Ratusan buruh pabrik garment tersebut berkumpul di sekitar Alun-alun Karanganyar. Mereka berencana mendatangi kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar untuk menyampaikan aspirasi.
Lantaran jumlah buruh terlalu banyak maka hanya perwakilan buruh yang mendatangi kantor Dinsosnakertrans Karanganyar. Sementara para buruh lainnya menunggu hasil pertemuan antara perwakilan buruh dengan pejabat Dinsosnakertrans Karanganyar.

Upah Tak Di Bayar, Buruh Mogok Kerja

Ratusan pekerja PT Sentek Marine, Sei Lekop, Sagulung, Kepulauan Riau, melakukan aksi mogok kerja di depan perusahaan tempat mereka bekerja, Senin (13/1). Mereka menuntut upah yang tidak dibayar perusahaan sejak Oktober tahun lalu.
 

Selain itu, buruh juga mempertanyakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 34 orang pekerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pekerja yang di PHK sepihak itu, 29 pekerja sebagai karyawan kontrak berulang dan limapekerja merupakan karyawan permanen.

Pabrik Sepatu Terbakar, Buruh Pilih Libur

 Buruh pabrik sepatu PT Indoprima di Kelurahan Meri, Kota Mojokerto, Jawa Timur, memilih meliburkan diri setelah pabrik tempatnya bekerja diamuk si jago merah, Senin malam, 3 Februari 2014.  "Tidak semua gudang terbakar sih, tapi asap bekas kebakaran mengganggu pernapasan. Makanya kami sementara tidak kerja," kata salah satu buruh, Komariah, Selasa, 4 Februari 2014.

Meskipun belum ada pemberitahuan dari manajemen pabrik, banyak buruh yang memilih tidak bekerja. Penyebab kebakaran pabrik sepatu dan sandal tersebut masih diselidiki Kepolisian Resor Mojokerto Kota. "Kami meminta bantuan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk melakukan penyelidikan," kata Kepala Kapolres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Besar Wiji Suwartini. Kepolisian juga masih meminta keterangan sejumlah orang yang mengetahui awal mula terjadinya kebakaran.

DPRD Tangerang Minta 299 Buruh Sabun B-29 Dipekerjakan Lagi

PHK masal yang dilakukan PT Sinar Antjol, pabrik yang memproduksi sabun ternama B-29 disayangkan DPRD Kabupaten Tangerang.

DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (4/2/2014) melakukan sidak langsung ke pabrik Sinar Antjol yang berlokasi di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

" Kita sudah minta penjelasan perusahaan terkait alasan PHK kepada 47 karyawan yang pertama dan 299 karyawan yang juga di PHK kedua," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Susilo Hartono.

Upah, Jaminan Sosial dan Caleg Kader Buruh

Rapat Konsolidasi untuk mempersiapkan Perayaan HUT FSPMI Ke-15, Senin, 3 Februari 2014, dihadiri banyak peserta. Mereka yang hadir tidak hanya berasal dari Jabodetabek. Rapat ini juga dihadiri oleh fungsionaris FSPMI dari Batam, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banyaknya peserta yang hadir, menunjukkan jika rapat kali ini sangatlah penting.
Sekretaris Jenderal FSPMI Suparno B yang membuka rapat menegaskan, ada 2 agenda yang akan dibahas dalam rapat kali ini. Pertama adalah mengenai rangkaian HUT FSPMI yang dilanjutkan denan Rapat Pimpinan, dan yang kedua adalah pemenangan calon legislatif dari kader buruh yang direkomendasikan oleh organisasi FSPMI.

Takut Disweeping Buruh, Pusat Belanja di Depok Tutup

Mempertanyakan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta kesepakatan Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan sesuai SK Gubernur Jawa Barat, ribuan buruh Depok menggelar aksi turun ke jalan, Kamis 30 Januari 2014.

Aksi yang diikuti dari berbagai serikat pekerja ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Margonda dan Jalan Raya Bogor macet. Tak hanya itu, khawatir dengan adanya aksi sweeping buruh, sejumlah pusat belanja di kota itu pun memilih tutup untuk sementara waktu.

KAJS: Sistem INA-CBG`s hambat pelayanan JKN

Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal mengatakan sistem "Indonesia Case Based Groups" (INA-CBGs) yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) malah menghambat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

"Sesuai dengan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan SJSN mengamanatkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa adanya batasan biaya, dan seluruh penyakit ditanggung. Akan tetapi, faktanya adanya penerapan INA-CBGs membuat RS ataupun klinik tidak melayani dengan sepenuh hati," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu.

17 buruh perusahaan emas dipecat, Aliansi Buruh Bergerak demo

Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyikapi demonstrasi yang dilakukan ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bergerak terkait pemecatan secara sepihak terhadap 17 buruh perusahan emas di PT Untung Bersama Sejahtera.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Selasa, mengatakan demo para buruh mulai Senin (20/1) hingga Selasa ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya.

"Sampai saat ini, pihak buruh maupun perusahaan belum ada yang mengadu ke DPRD Surabaya," katanya.

Memperbaiki Sistem Distribusi

Hari Kamis kemarin, saya hadir dalam rapat redaksi Koran Perdjoeangan yang diselenggarakan di Sekretariat DPP FSPMI, Jakarta Timur. Rapat kali ini dihadiri 8 orang. Mereka inilah yang selama ini menjadi tim kerja Koran Perdjoeangan.
Selain hal-hal yang berkaitan dengan redaksi, rapat juga membahas masalah distribusi. Ini menjadi masalah serius yang belum tertangani, setidaknya hingga saat ini. Tentu saja, tak perlu mencari siapa yang salah. Sebab akan lebih baik jika energi yang kita miliki dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Saya masih menyimpan catatan, saat Tim Koran Perdjoeangan mengadakan rapat evaluasi, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013. Dalam rapat yang dihadiri Pendiri Koran Perdjoeangan Said Iqbal dan Pimpinan Umum Obon Tabroni semangatnya adalah menjadikan Koran Pedjoeangan sebagai koran umum mingguan nasional. Sebagai langkah awal perbaikan, kemudian Tim mendata berbagai kekurangan. Hasilnya, dibawah ini adalah daftar masalah yang perlu segera diperbaiki:

Said Iqbal: “Batalkan Penangguhan Upah Minimum”

Baru-baru ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mendesak para Gubernur agar mempercepat penetapan pelaksanaan penangguhan upah minimum 2014. Alasannya, agar pengusaha segera memiliki kepastian hukum untuk membayarkan upah buruh.
Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga tanggal 30 Januari 2014 sudah ada 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan upah minimum 2014. Data itu berasal dari enam Provinsi. Dari 414 perusahaan yang mengajukan  penangguhan, 177 perusahaan telah disetujui penangguhannya. Sebanyak 69 perusahaan telah ditolak pengajuan penangguhannya dan 161 perusahaan masih dalam proses serta tujuh perusahaan lainnya mencabut permohonan penangguhan.

Catatan Kecil Perjuangan Buruh Pulp dan Kertas Indonesia

Pada 13 Januari 2014 Serikat Pekerja Pectech Service Indonesia (SPPTSI) yang berada di wilayah Pelalawan-Pekanbaru,telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB),antara SPPTSI dengan manajemen PT.Pectech Service Indonesia (PTSI). Penandatanganan PKB yang kedua ini dilakukan di Hotel Unigraha,Pelalawan-Riau. Dalam penandatanganan PKB ini dihadiri juga oleh ; Pimpinan Pusat FSP2KI (Presiden dan Bendahara),DISNAKER Pelalawan, jajaran manajemen PT.Pectech Service Indonesia dan Para pemimpin Serikat Pekerja yang ada di sekitar Mill PT.Riau Andalan Pulp & Paper (PT.RAPP).  

Pada 15 Januari 2014 telah terjadi kesepakatan perundingan mengenai pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Bekasi, antara Serikat Pekerja Kimberly Clark Indonesia (SPKCI) dengan Manajemen PT.Kimberly Clark Indonesia (PT.KCI). Perundingan ini dilakukan selama dua hari, yaitu pada 13 Januari 2014 dan 15 Januari 2014. Adapun hasil dari kesepakatan yang telah dibuat adalah PT.KCI akan memberlakukan UMK Bekasi sebesar Rp 2.815.856,- (masuk golongan 1 UMK Bekasi) dan berlaku terhitung mulai 1 Januari 2014.  

Buruh Pelindo ancam mogok kerja

Sejumlah pekerja PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) II berencana berdemonstrasi menuntut perbaikan kinerja perusahaan tersebut.

"Unjukrasa ini merupakan kelanjutan dari aksi mogok kerja yang pernah dilakukan pada 16-17 Januari 2014," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo (SPPI) II Kirnoto dalam siaran pers yang diterima SINDO, Senin (27/1/2014).

Kirnoto mengatakan aksi unjukrasa SPPI II didukung para pengguna jasa karena ketidakpuasan pelayanan yang semrawut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Padahal pihak manajemen PT Pelindo II telah menaikan tarif pelayanan yang bertolak belakang dengan program rencana mengurangi biaya logistik nasional di seluruh wilayah pelabuhan.

Kirnoto menegaskan manajemen PT Pelindo II seharusnya menjunjung aturan dan ketentuan sesuai "Good Corporate Governance" (GCG) sehingga tidak muncul kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.


Sumber : sindonews.com

Biang Masalah Pelaksanaan SJSN adalah Presiden

Anggota Komisi IX DPR RI, Indra menilai pemerintah tak serius soal Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Alasannya, kurang dari sepekan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mulai beroperasi 1 Januari 2014, Peraturan Presiden belum juga dikeluarkan.
“Kamis lalu saat di Paripurna, saya interupsi minta surati Presiden. Kami Komisi IX terus berbusa-busa, tapi implementasi mandeg di Sesneg,” kata politisi PKS tersebut, di Jakarta, Kamis (26/12/2013).
“Kalau ada keseriusan, Perpres sudah keluar. Selama ini para menteri kendalanya juga ada di Sesneg. Tapi yang jadi biang masalah ada di Presiden, sebagai pengambil keputusan tertinggi. Ketika Presiden tidak serius, kita tidak bisa berharap menterinya juga akan serius,” kata dia lagi.

Demo berlanjut, ratusan buruh tahan pekerja baru

Ratusan Buruh PT Sinar Antjol (produksi sabun B 29) yang di PHK sepihak manajemen, hari ini melakukan aksi kembali. Aksi kali ini dilakukan dengan menyetop buruh baru yang direkrut perusahaan untuk menjalankan operasi pabrik.

"Hari ini kami hanya menjalankan anjuran Disnakertrans Kabupaten Tangerang No 560/249/Disnakertrans, terkait larangan mengganti pekerja atau buruh lain dari perusahaan. Makanya kami setop mereka yang mau masuk bekerja yang memang dari luar perusahaan," kata Wakil Ketua Serikat Bidang Kesejahteraan Karyawan PT Sinar Antjol Eko Santoso di Tangerang, Kamis (23/1/2014).

KAJS Ancam Rumah Sakit yang Tolak Pasien Miskin

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengancam akan menduduki rumah sakit yang menolak pasien miskin, sehubungan dengan pelaksanaan Sitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diterapkan per 1 Januari 2014.
“Kalau ada kawan kita yang miskin ditolak rumah sakit, kita akan gerebek rumah sakit itu, karena ini perintah konstitusi,” kata dia, Kamis (26/12/2013).
Berdasarkan UU No.40/2004 tentang SJSN, terhitung mulai 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan, di mana iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Said Iqbal, KAJS bakal membuka posko-posko pengaduan, jika ada rumah sakit yang menolak rakyat miskin dan tidak mampu, mendapatkan pelayanan kesehatan. Posko akan dibuka oleh 58 elemen KAJS, namun utamanya akan dibuka di kantor cabang serikat buruh, seperti KSPI, FSPMI, TSK, SPSI, dan lainnya.

Monitor UMK, ribuan buruh Depok terobos hujan

Meski diguyur hujan deras, ribuan buruh Depok tetap melakukan konvoi keliling kota. Mereka memonotoring sejumlah perusahaan yang belum menerapkan Upah Minimum kota (UMK) 2014.

Buruh yang melakukan konvoi tergabung dalam forum serikat pekerja atau serikat buruh terdiri dari enam Federasi Serikat Pekerja (FSPMI, FSP, KEP, FSP, RTMM SPSI, FSP LEM SPSI, FSP FARKES Reformasi dan ASPEK Indonesia).

Serikat Pekerja Buka Posko Pengaduan BPJS

Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) membuka posko pengaduan BPJS. Menurut Sekjen KAJS, Said Iqbal, saat ini posko fokus menerima pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Ia yakin banyak warga yang belum mengetahui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 itu.
Sampai saat ini posko pengaduan sudah terbentuk di 12 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Posko itu terletak di kantor serikat pekerja di berbagai daerah yang tergabung dengan KAJS. Seperti sekretariat KSPI, FSPMI, SPSI, OPSI, FSBI dan FSP TSK. Untuk memudahkan masyarakat, posko membuka call center di nomor 021-87796916 dan fax 021-8413954.

Kritik Presiden FSPMI terhadap Jokowi

Said Iqbal, barangkali menjadi salah satu tokoh yang paling sering mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Baru-baru ini, misalnya, Said Iqbal menyebut Jokowi (panggilan akrab Joko Widodo) telah memberikan 3 kado pahit untuk buruh dan rakyat DKI Jakarta.
Tiga kado pahit yang dimaksud berupa: banjir, upah murah dan macet.
Seperti kita ketahui, ada ribuan rumah yang terendam sehingga menghuninya harus mengungsi. Para buruh tidak bisa masuk bekerja. Perusahaan kehilangan jam kerja dan produktivitasnya. Anak buruh tidak bersekolah. Banyak motor – yang sebagian besar belum lunas dari kredit – rusak terendam banjir.