Pengusaha bingung membuat rencana jangka panjang karena tidak dapat
memperkirakan kenaikan upah yang tidak menentu ke depannya. Demikian
disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Suryadi Sasmita dalam pembukaan Forum Sistem Jaminan Sosial dan
Pengupahan Nasional: Meningkatkan Produktivitas untuk Kesejahteraan
Bersama, di Jakarta, Rabu, 6 November 2011.
"Bagi pengusaha, planning merupakan hal penting untuk menentukan langkah perusahaan ke depannya. Baik planning jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujar Suryadi.
Kepada
pemerintah, Suryadi menghimbau agar fungsi pengawasan aturan penentuan
upah pekerja dilakukan dengan maksimal. Pengawasan, menurut dia,
merupakan unsur penting bagi semua elemen yang terlibat dengan sistem
pengupahan ini, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Selain
fungsi pengawasan, Suryadi juga menghimbau pada pemerintah untuk menjaga
kestabilan ekonomi makro.
“Kalau upah pekerja tinggi, tapi
inflasi tinggi akan sama saja. Di Jepang saya beli sarapan 30 tahun yang
lalu 1000 yen, sekarang-sekarang sarapan di sana masih sama 1000 yen.
Ini masalah keseimbangan harga,” ujar Suryadi.
Kendati mengatakan
tidak setuju, dirinya mengaku akan menerima UMP yang ditentukan oleh
pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan.
Keputusan penetapan UMP, katanya, pasti ada yang menerima, pasti ada
yang tidak.
“Keputusan menentukan upah minimum provinsi maupun
daerah tidak lagi mendengar Dewan Pengupahan, tapi berdasarkan tekanan
dari buruh atau serikat buruh. Saya sebenarnya tidak setuju, tapi tetap
harus saya jalankan jika sudah ditetapkan,” ujar Suryadi.
Suryadi
mengatakan, ia ingin sistem pengupahan ini adil. Menurut dia, tidak
adil jika upah pekerja tamatan SD, SMP, SMA, dan universitas sama saja
jumlahnya. Tidak adil juga baginya jika disamakan dengan orang yang
sudah lama bekerja.
“Akhirnya orang yang sudah bekerja lama merasa tidak fair. Sayangnya orang yang sudah lama ini jarang demo,” kata Suryadi.
Sumber : tempo.co
No comments:
Post a Comment