Setelah mengalami tiga kali penundaan pelaksanaan sidang, akhirnya
Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar sidang tanpa dihadiri unsur
serikat pekerja/buruh.
Hasilnya, Dewan Pengupahan DKI yang dihadiri unsur Pemprov DKI yaitu
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) DKI dan unsur
pengusaha menetapkan dua rekomendasi usulan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI 2014.
Pertama usulan dari unsur pengusaha UMP DKI 2014 adalah Rp
2.299.860,33, ini dinilai setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kedua usulan dari unsur pemerintah UMP 2014 sebesar Rp 2.441.301,74.
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Priyono mengatakan rekomendasi dua
besaran UMP DKI 2014 ini akan diserahkan Dewan Pengupahan DKI kepada
Gubernur DKI Jakarta hari ini juga.
"Kami akan memberikan rekomendasi Dewan Pengupahan tentang UMP 2014
malam ini juga sudah sampai ke meja Pak Gubernur. Mudah-mudahan besok, 1
November, UMP 2014 sudah bisa ditetapkan," kata Priyono usai Sidang
Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (31/10).
Rekomendasi yang diajukan Pemprov DKI dan pengusaha diambil
berdasarkan formula KHL tahun 2013 yang ditambah dengan pertumbuhan
ekonomi rata-rata tahun 2013 - 2014 yang mencapai angka 6,15 %.
Sedangkan perwakilan buruh hingga keputusan dikeluarkan tidak ada yang
hadir dalam rapat tersebut
"Ini baru rekomendasi. Keputusan terakhir di gubernur. Tapi kami
sangat menyayangkan perwakilan buruh yang tidak hadir dalam rapat Dewan
Pengupahan hari ini. Padahal buruh telah diberi kesempatan sebanyak dua
kali. Namun tujuh perwakilan buruh ternyata memutuskan untuk tidak hadir
dalam sidang," jelas Priyono.
Bahkan buruh juga sempat menolak ajakan Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo untuk berdialog di ruang pribadinya di Balaikota. Pria asal Solo
ini keluar dari kantornya tepat pukul 17.00, kemudian berjalan menemui
kerumunan buruh. Jokowi meminta beberapa perwakilan buruh untuk masuk
dan berbicara mengenai UMP 2014.
"Sini 10 atau 15 orang masuk ke dalam," kata Jokowi kepada buruh di depan Balaikota DKI Jakarta.
Namun unsur buruh meminta waktu kepada Jokowi, untuk berkoordinasi
terlebih dahulu siapa yang akan masuk. Jokowi hanya sekitar lima menit
berada di kerumunan buruh, kemudian dirinya kembali masuk ke kantornya.
Dikatakan Jokowi, dirinya akan menunggu unsur buruh menemui dirinya.
Tetapi waktu yang diberikan tidak lama, sebab menurutnya pekerjaan yang
lain masih menumpuk.
"Iya saya ajak 10 atau 15 orang tapi masih mau kordinasi dengan yang
lain. Urusan saya kan banyak tidak urusan ini saja, nanti kalau lama
dari telepon kan bisa," ujarnya.
Jokowi menegaskan dirinya tidak akan mengintervensi rapat Dewan
Pengupahan yang sedang berlangsung. Pertemuannya dengan buruh hanya
ingin mengetahui kemauan buruh. Karena sejak beberapa hari lalu buruh
meminta bertemu dengannya.
Setelah menunggu beberapa saat, perwakilan buruh belum juga ada yang
mau masuk. Jokowi pun akhirnya memilih untuk meninggalkan Balaikota DKI
Jakarta melalui pintu samping.
"Ya mau gimana lagi, masak saya nunggu-nunggu terus," imbuhnya.
Sumber : beritasatu.com
Thursday, October 31, 2013
Massa Buruh Blokir KM 47 Jl Raya Bogor, Lalu lintas Macet Parah
Massa buruh memadati KM 47 Jl Raya Bogor, Cibinong, Jawa Barat.
Akibatnya arus lalu lintas dari Bogor arah Jakarta mengalami macetan
parah. Kemacetan diperkirakan sudah mencapai lebih dari 4 kilometer.
"Kita akan long march ke Pemda Bogor di Cibinong tapi saat ini berkumpul di sini dulu," kata Octo salah seorang buruh otomotif yang ikut berdemonstrasi di kawasan itu melalui Info Anda detikcom, Kamis (31/10/2013).
Octo mengatakan, massa buruh terpusat di ruas Jalan Raya Bogor arah Jakarta, sedangkan arah sebaliknya bisa digunakan. Penutupan ruas jalur ini membuat macet parah, petugas kemudian memberlakukan sistem contraflow di kawasan tersebut.
"Jadi satu jalur dipakai untuk arah Bogor dan Jakarta," katanya.
Octo mengatakan, aksi demo buruh berlangsung aman dan kondusif. Saat ini para buruh mulai bergerak menuju Pemda Bogor. "Saat ini sedang berjalan ke Bogor," katanya.
Sumber : detiknews.com
"Kita akan long march ke Pemda Bogor di Cibinong tapi saat ini berkumpul di sini dulu," kata Octo salah seorang buruh otomotif yang ikut berdemonstrasi di kawasan itu melalui Info Anda detikcom, Kamis (31/10/2013).
Octo mengatakan, massa buruh terpusat di ruas Jalan Raya Bogor arah Jakarta, sedangkan arah sebaliknya bisa digunakan. Penutupan ruas jalur ini membuat macet parah, petugas kemudian memberlakukan sistem contraflow di kawasan tersebut.
"Jadi satu jalur dipakai untuk arah Bogor dan Jakarta," katanya.
Octo mengatakan, aksi demo buruh berlangsung aman dan kondusif. Saat ini para buruh mulai bergerak menuju Pemda Bogor. "Saat ini sedang berjalan ke Bogor," katanya.
Sumber : detiknews.com
Tuntut Kapolres Kabupaten Bekasi Dicopot, Buruh Ancam Gempur Mabes Polri
Organisasi serikat buruh protes kepada polisi atas kericuhan aksi mereka
di Kabupaten Bekasi. Para buruh menuntut polisi bertanggung jawab.
"KSPI meminta copot Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Isnaini. Dalam waktu 3 x 24 jam, kalau tidak, kita akan gempur Mabes Polri habis-habisan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Kamis (31/10/2013).
Menurut Iqbal, aksi damai buruh di Kabupaten Bekasi menjadi rusuh karena polisi membiarkan ormas tertentu menyerang para buruh. Dia menerangkan ada 17 orang yang terluka akibat serangan itu.
"Patut diduga Kapolres membiarkan orang membawa sajam, membawa balok, menyerang para buruh," ujarnya.
Masih menurut Iqbal, hanya Kapolres Kabupaten Bekasi yang membiarkan terjadinya kerusuhan dalam aksi demonstrasi buruh. Kapolres daerah lain berhasil menjaga aksi dengan tertib.
"Saya lihat kapolres-kapolres lain tertib. Mereka bahkan menyalami para buruh. Tapi untuk Kapolres Kabupaten Bekasi kami minta copot dari jabatannya," tandasnya.
Iqbal mengatakan ada 1,5 juta buruh dari 17 provinsi yang ikut aksi pada Kamis (31/10) hari ini. Pada Jumat (1/11) besok, aksi Mogok Nasional akan dilanjutkan.
Sumber : detiknews.com
"KSPI meminta copot Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Isnaini. Dalam waktu 3 x 24 jam, kalau tidak, kita akan gempur Mabes Polri habis-habisan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Kamis (31/10/2013).
Menurut Iqbal, aksi damai buruh di Kabupaten Bekasi menjadi rusuh karena polisi membiarkan ormas tertentu menyerang para buruh. Dia menerangkan ada 17 orang yang terluka akibat serangan itu.
"Patut diduga Kapolres membiarkan orang membawa sajam, membawa balok, menyerang para buruh," ujarnya.
Masih menurut Iqbal, hanya Kapolres Kabupaten Bekasi yang membiarkan terjadinya kerusuhan dalam aksi demonstrasi buruh. Kapolres daerah lain berhasil menjaga aksi dengan tertib.
"Saya lihat kapolres-kapolres lain tertib. Mereka bahkan menyalami para buruh. Tapi untuk Kapolres Kabupaten Bekasi kami minta copot dari jabatannya," tandasnya.
Iqbal mengatakan ada 1,5 juta buruh dari 17 provinsi yang ikut aksi pada Kamis (31/10) hari ini. Pada Jumat (1/11) besok, aksi Mogok Nasional akan dilanjutkan.
Sumber : detiknews.com
Buruh yang Dibacok di Cikarang Akhirnya Tewas
Seorang buruh dari FSPMI peserta demo di Cikarang, Bekasi yang dinabcok anggota ormas akhirnya meninggal dunia pukul 18.39 Wib
Buruh yang meninggal di rumah sakit Hosana Medika tersebut bernama Dul, buruh PT.Nursahadi Chitra Harmonis MM 2100
Aksi penyerangan yang dilakukan oleh Ormas terhadap para buruh di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang sedang melakukan aksi damai mogok nasional dikecam banyak pihak.
Akibat ulah angogta ormas tersebut, sebanyak 28 terluka dan 17 buruh
harus menjalani perawatan di rumah sakit. Para buruh yang terluka
rata-rata karena terkena bacokan dan ditusuk oleh anggota ormas. Bahkan,
ada seorang buruh yang diseret dengan menggunakan sepeda motor oleh
anggota ormas itu.
Dari 17 orang yang kini, diantaranya 2 orang luka parah karena ditusuk dibagian pingang kiri dan luka bacok. Sebanyak 5 orang terluka di pungung, kepala dan paha, patah tangan 1 orang, 2 orang kritis disebabkan oleh ditusuk bagian pingang kiri sedalam 3 cm, serta dipukul dengan besi dan balok sebanyak 7 orang.
Menurutnya, Kombes Isnaini patut diduga membiarkan orang membawa senjata tajam dan berbagai senjata benda tumpul lainnya untuk menyerang dan melukai para buruh. Buruh juga meminta petugas kepolisian menindak Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Putra (Ikaput) Bekasi. Selain itu, Iqbal juga meminta Polisi menangkap penanggungjawab Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia (Aspelindo) Hartono, dan Budianto, anggota DPRD Bekasi yang menjadi sekretaris Aspelindo, karena telah mengerahkan ormas tersebut.(*)
Buruh yang meninggal di rumah sakit Hosana Medika tersebut bernama Dul, buruh PT.Nursahadi Chitra Harmonis MM 2100
Aksi penyerangan yang dilakukan oleh Ormas terhadap para buruh di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang sedang melakukan aksi damai mogok nasional dikecam banyak pihak.
Dari 17 orang yang kini, diantaranya 2 orang luka parah karena ditusuk dibagian pingang kiri dan luka bacok. Sebanyak 5 orang terluka di pungung, kepala dan paha, patah tangan 1 orang, 2 orang kritis disebabkan oleh ditusuk bagian pingang kiri sedalam 3 cm, serta dipukul dengan besi dan balok sebanyak 7 orang.
Menurutnya, Kombes Isnaini patut diduga membiarkan orang membawa senjata tajam dan berbagai senjata benda tumpul lainnya untuk menyerang dan melukai para buruh. Buruh juga meminta petugas kepolisian menindak Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Putra (Ikaput) Bekasi. Selain itu, Iqbal juga meminta Polisi menangkap penanggungjawab Asosiasi Pengusaha Limbah Indonesia (Aspelindo) Hartono, dan Budianto, anggota DPRD Bekasi yang menjadi sekretaris Aspelindo, karena telah mengerahkan ormas tersebut.(*)
Tuntutan Tak Dipenuhi, Buruh Ancam Pemogokan Umum
Sebanyak 2 juta buruh yang mengikuti aksi mogok nasional serentak di
seluruh Indonesia pada Kamis (31/10) berencana akan kembali menggelar
aksi serupa pada Jumat (1/11) jika tuntutan mereka tidak dipenuhi
pemerintah. Bahkan, tak hanya mogok nasional, jutaan buruh dari berbagai
elemen ini mengancam akan menggerakan pemogokan umum.
"Jika mogok nasional tak didengar kami lanjutkan mogok nasional kembali. Dan bilamana tetap tidak didengar, kami persiapkan pemogokan umum," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal disela-sela aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Dikatakan Iqbal, pemogokan umum ini akan berdampak lebih luas dibanding mogok nasional buruh yang dilakukan hari ini. Selain massa buruh di kawasan industri, pihaknya juga akan mengajak seluruh pekerja formal dan informal di seluruh Indonesia.
"Kita akan tutup pelabuhan dan bandara untuk lakukan perlawanan," tegasnya.
Iqbal kembali menegaskan, jutaan buruh yang saat ini menggelar aksi mogok nasional menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 50 persen, dan menjadi Rp 3,7 juta untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Buruh juga menuntut pemerintah menjalankan jaminan kesehatan serentak pada 1 januari 2014 bukan bertahap hingga 2019.
"Kami juga menuntut penghapusan sistem outsourcing khususnya di BUMN. Kami beri waktu hingga hari ini Menneg BUMN untuk mengangkat pekerja outsourcing menjadi karyawan tetap. Selain itu kami meminta pemerintah untum mensahkan UU Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menjadi pintu masuk kejahatan trafficking. Buruh juga menuntut dicabutnya UU Ormas yang berpotensi mengebiri kebebasan berserikat," paparnya.
Iqbal menyatakan, aksi dua juta buruh hari ini telah menjadi sorotan dunia. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengabaikan berbagai aspirasi kaum buruh.
Sumber : beritasatu.com
"Jika mogok nasional tak didengar kami lanjutkan mogok nasional kembali. Dan bilamana tetap tidak didengar, kami persiapkan pemogokan umum," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal disela-sela aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Dikatakan Iqbal, pemogokan umum ini akan berdampak lebih luas dibanding mogok nasional buruh yang dilakukan hari ini. Selain massa buruh di kawasan industri, pihaknya juga akan mengajak seluruh pekerja formal dan informal di seluruh Indonesia.
"Kita akan tutup pelabuhan dan bandara untuk lakukan perlawanan," tegasnya.
Iqbal kembali menegaskan, jutaan buruh yang saat ini menggelar aksi mogok nasional menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 50 persen, dan menjadi Rp 3,7 juta untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Buruh juga menuntut pemerintah menjalankan jaminan kesehatan serentak pada 1 januari 2014 bukan bertahap hingga 2019.
"Kami juga menuntut penghapusan sistem outsourcing khususnya di BUMN. Kami beri waktu hingga hari ini Menneg BUMN untuk mengangkat pekerja outsourcing menjadi karyawan tetap. Selain itu kami meminta pemerintah untum mensahkan UU Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menjadi pintu masuk kejahatan trafficking. Buruh juga menuntut dicabutnya UU Ormas yang berpotensi mengebiri kebebasan berserikat," paparnya.
Iqbal menyatakan, aksi dua juta buruh hari ini telah menjadi sorotan dunia. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengabaikan berbagai aspirasi kaum buruh.
Sumber : beritasatu.com
KSPI: Jokowi Jangan Hanya Urusi Monyet dan Waduk
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,
mengkritik Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak hanya mengurusi topeng monyet dan
waduk. Iqbal meminta Jokowi untuk lebih mementingkan aspirasi kaum buruh
Ibukota.
"Jokowi yang katanya bepihak pada rakyat tidak hanya urusi monyet dan waduk. Tapi lebih penting urusi buruh di DKI yang telah memilih beliau dan membayar pajak," kata Iqbal di sela-sela aksi yang digelar sekitar 75.000 buruh di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Iqbal meminta Jokowi untuk tidak mendengarkan informasi menyesatkan mengenai komponen hidup layak. Jika Pemprov DKI tak mendengar aspirasi buruh yang menuntut upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta, pihaknya mengancam akan memboikot rapat dewan pengupahan yang sedang berlangsung.
"Saya minta dalam rapat dewan pengupahan unsur buruh jangan ada yang hadir," tegasnya.
Menurut Iqbal, aksi sekitar 2 juta buruh di 20 Provinsi dan 150 Kabupaten dan Kota yang diliakukan pihaknya atas nama Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) telah menjadi sorotan dunia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tuntutan buruh. Namun, jika mogok nasional ini masih diacuhkan, Iqbal mengancam akan menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk menggelar aksi pemogokan umum.
"Hari ini kami aksi mogok nasional, kalau tidak didengar, kami lanjutkan mogok nasional kembali besok. Bilamana tetap tidak didengar kami persiapkan pemogokan umum di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh pekerja formal dan informal. Bandara, pelabuhan, semuanya di boikot. Kami akan lakukan perlawanan," tegasnya.
Aksi Mogok Nasional yang diikuti oleh sekitar 2 juta buruh di seluruh Indonesia digelar serentak pada Kamis (31/10). Di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), ribuan buruh memadati beberapa lokasi di dalam kawasan seperti di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sebagian buruh sempat konvoi menggunakan ratusan sepeda motor berkeliling menyusuri KIP.
Dengan dipandu pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu perusahaan yang ada di dalam kawasan KIP. Sempat terjadi ketegangan antara massa buruh dengan petugas keamanan di depan perusahaan bernama Sangar Sarana Baja.
Para buruh meminta perusahaan untuk berhenti beroperasi dan seluruh karyawan yang masih berada di dalam pabrik untuk ikut dalam aksi. Setelah beberapa lama konvoi, para buruh kemudian menggelar mimbar bebas di sekitar Kantor Pajak Pratama Cakung...
Sumber : beritasatu.com
"Jokowi yang katanya bepihak pada rakyat tidak hanya urusi monyet dan waduk. Tapi lebih penting urusi buruh di DKI yang telah memilih beliau dan membayar pajak," kata Iqbal di sela-sela aksi yang digelar sekitar 75.000 buruh di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (31/10).
Iqbal meminta Jokowi untuk tidak mendengarkan informasi menyesatkan mengenai komponen hidup layak. Jika Pemprov DKI tak mendengar aspirasi buruh yang menuntut upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta, pihaknya mengancam akan memboikot rapat dewan pengupahan yang sedang berlangsung.
"Saya minta dalam rapat dewan pengupahan unsur buruh jangan ada yang hadir," tegasnya.
Menurut Iqbal, aksi sekitar 2 juta buruh di 20 Provinsi dan 150 Kabupaten dan Kota yang diliakukan pihaknya atas nama Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) telah menjadi sorotan dunia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tuntutan buruh. Namun, jika mogok nasional ini masih diacuhkan, Iqbal mengancam akan menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk menggelar aksi pemogokan umum.
"Hari ini kami aksi mogok nasional, kalau tidak didengar, kami lanjutkan mogok nasional kembali besok. Bilamana tetap tidak didengar kami persiapkan pemogokan umum di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh pekerja formal dan informal. Bandara, pelabuhan, semuanya di boikot. Kami akan lakukan perlawanan," tegasnya.
Aksi Mogok Nasional yang diikuti oleh sekitar 2 juta buruh di seluruh Indonesia digelar serentak pada Kamis (31/10). Di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), ribuan buruh memadati beberapa lokasi di dalam kawasan seperti di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sebagian buruh sempat konvoi menggunakan ratusan sepeda motor berkeliling menyusuri KIP.
Dengan dipandu pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu perusahaan yang ada di dalam kawasan KIP. Sempat terjadi ketegangan antara massa buruh dengan petugas keamanan di depan perusahaan bernama Sangar Sarana Baja.
Para buruh meminta perusahaan untuk berhenti beroperasi dan seluruh karyawan yang masih berada di dalam pabrik untuk ikut dalam aksi. Setelah beberapa lama konvoi, para buruh kemudian menggelar mimbar bebas di sekitar Kantor Pajak Pratama Cakung...
Sumber : beritasatu.com
Bentrok Buruh dengan Ormas, Delapan Luka-luka
Sebanyak delapan orang luka-luka dan 18 sepeda motor dirusak akibat
bentrokan massa buruh dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila
(Ormas PP), terkait aksi unjukrasa mogok nasional dan mogok daerah, di
kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Cikarang Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/10).
Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan sebagian organisasi massa buruh, sejak tanggal 28 Oktober hingga hari ini masih berjalan, di daerah Tangerang, Depok, Bekasi, dan Jakarta.
"Tadi pagi, sekitar jam 08.15, ada benturan massa buruh dengan warga masyarakat (Ormas PP) yang tidak suka dengan adanya demo atau unjuk rasa itu. Mereka adalah masyarakat peduli terhadap investasi yang merasa kalau ini berkelanjutan, mereka juga akan kehilangan centra-centra ekonomi seperti, warung, kos-kosan, ojek, dan pengolahan limbah industri," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/10).
Jadi, sambungnya, tujuannya agar unjuk rasa itu tidak menjadikan pabrik di wilayah mereka tutup. Kemudian, mereka turun ke jalan untuk mencegah buruh.
"Akhirnya, terjadi bentrokan yang mengakibatkan kerusakan 18 unit kendaraan sepeda motor dan delapan orang luka-luka karena lemparan batu serta bacokan. Korban luka empat karyawan dan empat satpam," ungkapnya.
Ia melanjutkan, saat ini kondisi sudah kondusif dan masih ditangani Polsek Cikarang, Polres Bekasi dan Polda Metro Jaya.
"Peristiwa terjadi di PT Schneider Indonesia dan PT Abacus Kencana, kawasan Industri EJIP, Plot 4 B1/B2, Cikarang Selatan. Massa buruh diperkirakan 15.000, sedangkan masyarakat (Ormas PP) sekitar 500 orang," jelasnya.
Menyoal apakah ada yang diamankan pasca-bentrokan itu, Rikwanto belum bisa memastikannya. "Sementara ini kami berupaya memisahkan. Supaya yang utama situasi kondusif dulu," bilangnya.
Ihwal apakah ada bentrokan juga di daerah lain, Rikwanto mengatakan tidak ada. "Hanya di Bekasi, Cikarang. Yang lainnya kondusif," singkatnya.
Memang, tambahnya, ada beberapa aksi sweeping terhadap pabrik-pabrik yang tidak melakukan unjuk rasa. Namun, tindakan itu dapat diantisipasi.
"Karena seperti saya katakan diawal, tidak semuanya organisasi buruh melakukan mogok nasional atau mogok daerah. Dari awal sudah dikatakan yang akan mogok silahkan dan yang tidak jangan dipaksa. Jangan sampai ada bentrokan. Tadi pagi, sempat ada yang akan sweping, namun langsung dicegah sehingga tidak terjadi benturan," paparnya.
Menurut Rikwanto, guna melakukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa buruh, pihaknya menurunkan sebanyak 17.000 personel gabungan.
"Personel gabungan ada 17.000 lebih, dibantu TNI dan Pemda untuk pengamanan semua kawasan di Jakarta dan sekitarnya. Di sana (Bekasi) ada 3.000 sampai 4.000 personel. Personel diturunkan di berbagai macam tempat dan sudut pengamanan," tandasnya.
Sumber : beritasatu.com
Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan sebagian organisasi massa buruh, sejak tanggal 28 Oktober hingga hari ini masih berjalan, di daerah Tangerang, Depok, Bekasi, dan Jakarta.
"Tadi pagi, sekitar jam 08.15, ada benturan massa buruh dengan warga masyarakat (Ormas PP) yang tidak suka dengan adanya demo atau unjuk rasa itu. Mereka adalah masyarakat peduli terhadap investasi yang merasa kalau ini berkelanjutan, mereka juga akan kehilangan centra-centra ekonomi seperti, warung, kos-kosan, ojek, dan pengolahan limbah industri," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/10).
Jadi, sambungnya, tujuannya agar unjuk rasa itu tidak menjadikan pabrik di wilayah mereka tutup. Kemudian, mereka turun ke jalan untuk mencegah buruh.
"Akhirnya, terjadi bentrokan yang mengakibatkan kerusakan 18 unit kendaraan sepeda motor dan delapan orang luka-luka karena lemparan batu serta bacokan. Korban luka empat karyawan dan empat satpam," ungkapnya.
Ia melanjutkan, saat ini kondisi sudah kondusif dan masih ditangani Polsek Cikarang, Polres Bekasi dan Polda Metro Jaya.
"Peristiwa terjadi di PT Schneider Indonesia dan PT Abacus Kencana, kawasan Industri EJIP, Plot 4 B1/B2, Cikarang Selatan. Massa buruh diperkirakan 15.000, sedangkan masyarakat (Ormas PP) sekitar 500 orang," jelasnya.
Menyoal apakah ada yang diamankan pasca-bentrokan itu, Rikwanto belum bisa memastikannya. "Sementara ini kami berupaya memisahkan. Supaya yang utama situasi kondusif dulu," bilangnya.
Ihwal apakah ada bentrokan juga di daerah lain, Rikwanto mengatakan tidak ada. "Hanya di Bekasi, Cikarang. Yang lainnya kondusif," singkatnya.
Memang, tambahnya, ada beberapa aksi sweeping terhadap pabrik-pabrik yang tidak melakukan unjuk rasa. Namun, tindakan itu dapat diantisipasi.
"Karena seperti saya katakan diawal, tidak semuanya organisasi buruh melakukan mogok nasional atau mogok daerah. Dari awal sudah dikatakan yang akan mogok silahkan dan yang tidak jangan dipaksa. Jangan sampai ada bentrokan. Tadi pagi, sempat ada yang akan sweping, namun langsung dicegah sehingga tidak terjadi benturan," paparnya.
Menurut Rikwanto, guna melakukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa buruh, pihaknya menurunkan sebanyak 17.000 personel gabungan.
"Personel gabungan ada 17.000 lebih, dibantu TNI dan Pemda untuk pengamanan semua kawasan di Jakarta dan sekitarnya. Di sana (Bekasi) ada 3.000 sampai 4.000 personel. Personel diturunkan di berbagai macam tempat dan sudut pengamanan," tandasnya.
Sumber : beritasatu.com
Mogok Nasional Buruh di Bekasi Dihadang Ormas
Ribuan massa buruh saling berhadapan dengan massa dari Ormas Pemuda
Pancasila (PP) di perempatan East Jakarta Industrial Park (Ejip),
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/10).
Massa buruh semakin bertambah jumlahnya. Mereka tidak terima dengan perlakuan Ormas PP Kabupaten Bekasi yang ingin membubarkan aksi demo mogok nasional yang mulai berlangsung hari ini di kawasan industri.
Kedua kubu ini saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 meter. Di tengah-tengan aparat Kepolisian yang terdiri dari Pasukan Antihuru-hara (PHH), serta Brimob lengkap dengan tembakan gas air mata.
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Bekasi, Kompol Muryono, dengan menggunakan pengeras suara menyerukan, agar kedua kubu saling menahan diri.
"Tidak ada yang saling memprovokasi," imbuh Muryono menenangkan massa kedua kubu.
Massa buruh yang semakin bertambah banyak jumlahnya, menutup jalan, tepat di persimpangan Ejip.
Menurut pengakuan para buruh, Ormas PP ini telah melakukan provokasi terlebih dahulu, saat buruh melakukan aksi mogok nasional.
"Salah satu teman kami, dibacok oleh ormas ini," ujar Iwan, salah satu buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Ketegangan kedua kubu ini, terjadi sejak pukul 09.00 WIB. Hingga saat ini, massa buruh jumlahnya mencapai ribuan berkerumun di persimpangan Ejip.
Mobil komando (Mokom) yang mengangkut pengeras suara, membakar semangat para buruh untuk tetap berjuang meski banyak pihak yang menginginkan aksi mereka.
Massa buruh yang semakin banyak, membuat suasana semakin panas. Bahkan pihak kepolisian, mengamankan beberapa oknum PP yang melakukan provokasi.
Para buruh berteriak untuk mengusir massa PP yang jumlahnya lebih sedikit. Pantauan di lokasi, kedua kubu, masing-masing membawa bambu dan kayu berukuruan satu meter.
Massa kedua kubu, masih bersitegang dan saling memprovokasi. Di tengah-tengah kedua kubu, pihak Kepolisian telah bersiaga dengan kendaraan taktis barakuda dan water cannon.
Sumber : beritasatu.com
Massa buruh semakin bertambah jumlahnya. Mereka tidak terima dengan perlakuan Ormas PP Kabupaten Bekasi yang ingin membubarkan aksi demo mogok nasional yang mulai berlangsung hari ini di kawasan industri.
Kedua kubu ini saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 meter. Di tengah-tengan aparat Kepolisian yang terdiri dari Pasukan Antihuru-hara (PHH), serta Brimob lengkap dengan tembakan gas air mata.
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Bekasi, Kompol Muryono, dengan menggunakan pengeras suara menyerukan, agar kedua kubu saling menahan diri.
"Tidak ada yang saling memprovokasi," imbuh Muryono menenangkan massa kedua kubu.
Massa buruh yang semakin bertambah banyak jumlahnya, menutup jalan, tepat di persimpangan Ejip.
Menurut pengakuan para buruh, Ormas PP ini telah melakukan provokasi terlebih dahulu, saat buruh melakukan aksi mogok nasional.
"Salah satu teman kami, dibacok oleh ormas ini," ujar Iwan, salah satu buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Ketegangan kedua kubu ini, terjadi sejak pukul 09.00 WIB. Hingga saat ini, massa buruh jumlahnya mencapai ribuan berkerumun di persimpangan Ejip.
Mobil komando (Mokom) yang mengangkut pengeras suara, membakar semangat para buruh untuk tetap berjuang meski banyak pihak yang menginginkan aksi mereka.
Massa buruh yang semakin banyak, membuat suasana semakin panas. Bahkan pihak kepolisian, mengamankan beberapa oknum PP yang melakukan provokasi.
Para buruh berteriak untuk mengusir massa PP yang jumlahnya lebih sedikit. Pantauan di lokasi, kedua kubu, masing-masing membawa bambu dan kayu berukuruan satu meter.
Massa kedua kubu, masih bersitegang dan saling memprovokasi. Di tengah-tengah kedua kubu, pihak Kepolisian telah bersiaga dengan kendaraan taktis barakuda dan water cannon.
Sumber : beritasatu.com
Sekitar 100 Perusahaan Bersiap Hengkang dari Jabodetabek
Demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan 50 persen Upah Minimum
Provinsi pada 2014 mendatang membuat sejumlah pemodal berniat hengkang
dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, setidaknya ada lebih dari 100 perusahaan yang siap-siap hengkang dari Jabodetabek. Sejumlah perusaan itu tersebar di beberapa wilayah, pun paling banyak ada di wilayah Bogor.
"Di Bogor saja ada 68 perusahaan yang lapor ke Kadisnaker. Itu garmen dan sepatu, padat karya. Yang mau pindah ada juga di Tangerang dan Bekasi. Total bisa 100-an perusahaan," kata Suryadi, di kantor Apindo, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Apindo juga mencatat, di Bekasi ada sekitar 40 pabrik dan di Tangerang jumlahnya sekitar 20 perusahaan. "Kalau Jakarta lebih banyak di Pulogadung saja, sisanya pabrik sudah hampir enggak ada," imbuh Wasekjen Apindo, Sanny Iskandar.
Menurut Suryadi, kebanyakan pabrik tersebut merupakan perusahaan padat karya. Namun demikian, untuk merelokasi pabrik bukanlah perkara mudah. Hal itu karena butuh waktu hingga tiga tahun, mulai dari memilih lokasi, membebaskan lahan, hingga membangun.
Belum lagi untuk memberhentikan karyawan lama di lokasi lama tentu membutuhkan dana miliaran rupiah. "Ekspansi mereka lari ke Jateng, Mojokerto, Solo, karena masih aman. Tapi ada juga yang sudah mikir, lebih baik jadi penjual sajalah. Itu pikiran ketakutan-ketakutan kan," imbuhnya.
Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap agar gubernur dan wali kota cermat menentukan upah minimum, menyusul Instruksi Presiden No 9/2013 dan Permenakertrans No 7/2013.
Sumber : Tribunnews.com
Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, setidaknya ada lebih dari 100 perusahaan yang siap-siap hengkang dari Jabodetabek. Sejumlah perusaan itu tersebar di beberapa wilayah, pun paling banyak ada di wilayah Bogor.
"Di Bogor saja ada 68 perusahaan yang lapor ke Kadisnaker. Itu garmen dan sepatu, padat karya. Yang mau pindah ada juga di Tangerang dan Bekasi. Total bisa 100-an perusahaan," kata Suryadi, di kantor Apindo, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Apindo juga mencatat, di Bekasi ada sekitar 40 pabrik dan di Tangerang jumlahnya sekitar 20 perusahaan. "Kalau Jakarta lebih banyak di Pulogadung saja, sisanya pabrik sudah hampir enggak ada," imbuh Wasekjen Apindo, Sanny Iskandar.
Menurut Suryadi, kebanyakan pabrik tersebut merupakan perusahaan padat karya. Namun demikian, untuk merelokasi pabrik bukanlah perkara mudah. Hal itu karena butuh waktu hingga tiga tahun, mulai dari memilih lokasi, membebaskan lahan, hingga membangun.
Belum lagi untuk memberhentikan karyawan lama di lokasi lama tentu membutuhkan dana miliaran rupiah. "Ekspansi mereka lari ke Jateng, Mojokerto, Solo, karena masih aman. Tapi ada juga yang sudah mikir, lebih baik jadi penjual sajalah. Itu pikiran ketakutan-ketakutan kan," imbuhnya.
Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap agar gubernur dan wali kota cermat menentukan upah minimum, menyusul Instruksi Presiden No 9/2013 dan Permenakertrans No 7/2013.
Sumber : Tribunnews.com
Sweeping Buruh di Pulogadung Sempat Ricuh: Kawasan Industri Lumpuh Total
Ribuan buruh masih memadati Kawasan Industri Pulogadung (KIP),
Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013) siang. Massa yang mengendarai sepeda
motor sempat melakukan sweeping ke sejumlah pabrik yang masih beroperasi hingga siang ini.
Dipandu koordinator aksi melalui pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu pabrik yang ada di dalam kawasan KIP.
Sempat terjadi ketegangan di PT Kemfood ketika massa mendapati masih ada buruh yang bekerja. Mereka memasuki pintu pagar pabrik, menggedor-gedor, kemudian berteriak-teriak. Massa menunggu hingga para buruh berhenti bekerja.
Beruntung ketegangan berhasil diredam buruh lainnya. Setelah 10 menit, barulah situasi mencair.
Sempat terjadi ketegangan antara para buruh dengan petugas keamanan di depan salah satu pabrik. Pasalnya, massa meminta para buruh yang berada di dalam pabrik berhenti bekerja dan ikut bergabung bersama mereka.
Melihat adanya penghadangan dari pihak keamanan, para buruh yang memaksa buruh lainnya untuk keluar pabrik pun sempat geram dan menggoyang-goyangkan pagar. Melihat hal itu pihak keamanan pun akhirnya membuka pagar dan mengizinkan buruh yang berada di dalam pabrik untuk bergabung.
Sementara itu, untuk mengamankan jalannya aksi buruh ini, sebanyak 500 personel gabungan dari Polres Jakarta Timur dibantu Polda Metro Jaya disiagakan di beberapa lokasi yang jadi titik kumpul para buruh. Selain di dalam area KIP, sebagian personil juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas yang kemungkinan dilalui massa buruh.
"Informasi pertama mereka akan berkumpul dan berorasi di KIP. Sebagian dari mereka akan menuju ke Balaikota," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Timur Kompol Sri Bhayangkari, saat dihubungi wartawan, Kamis (31/10/2013).
Beberapa lokasi yang mulai dipenuhi buruh yakni di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sementara, ratusan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Timur, dan seluruh polsek di Jakarta Timur sudah tersebar di hampir seluruh sudut KIP.
Sementara itu Jalan Raya bekasi yang merupakan pintu masuk kawasan Industri Pulogadung sempat lumpuh total, karena dipenuhi sepeda motor milik buruh.
Sumber : tribunnews.com
Dipandu koordinator aksi melalui pengeras suara dari sebuah mobil bak terbuka, massa buruh memeriksa satu persatu pabrik yang ada di dalam kawasan KIP.
Sempat terjadi ketegangan di PT Kemfood ketika massa mendapati masih ada buruh yang bekerja. Mereka memasuki pintu pagar pabrik, menggedor-gedor, kemudian berteriak-teriak. Massa menunggu hingga para buruh berhenti bekerja.
Beruntung ketegangan berhasil diredam buruh lainnya. Setelah 10 menit, barulah situasi mencair.
Sempat terjadi ketegangan antara para buruh dengan petugas keamanan di depan salah satu pabrik. Pasalnya, massa meminta para buruh yang berada di dalam pabrik berhenti bekerja dan ikut bergabung bersama mereka.
Melihat adanya penghadangan dari pihak keamanan, para buruh yang memaksa buruh lainnya untuk keluar pabrik pun sempat geram dan menggoyang-goyangkan pagar. Melihat hal itu pihak keamanan pun akhirnya membuka pagar dan mengizinkan buruh yang berada di dalam pabrik untuk bergabung.
Sementara itu, untuk mengamankan jalannya aksi buruh ini, sebanyak 500 personel gabungan dari Polres Jakarta Timur dibantu Polda Metro Jaya disiagakan di beberapa lokasi yang jadi titik kumpul para buruh. Selain di dalam area KIP, sebagian personil juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas yang kemungkinan dilalui massa buruh.
"Informasi pertama mereka akan berkumpul dan berorasi di KIP. Sebagian dari mereka akan menuju ke Balaikota," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Timur Kompol Sri Bhayangkari, saat dihubungi wartawan, Kamis (31/10/2013).
Beberapa lokasi yang mulai dipenuhi buruh yakni di pintu masuk I PTC dan bundaran KIP. Sementara, ratusan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Timur, dan seluruh polsek di Jakarta Timur sudah tersebar di hampir seluruh sudut KIP.
Sementara itu Jalan Raya bekasi yang merupakan pintu masuk kawasan Industri Pulogadung sempat lumpuh total, karena dipenuhi sepeda motor milik buruh.
Sumber : tribunnews.com
Sidang Dewan Pengupahan DKI Diskors, Penetapan UMP Molor
Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan agenda penetapan upah
minimum Provinsi DKI Jakarta sementara diskors. Hal itu disebabkan belum
ada satu pun perwakilan buruh yang hadir dalam sidang. Adapun unsur
pengusaha, pakar, dan unsur pemerintah telah hadir dalam sidang.
"Kami melakukan skors yang pertama. Kami masih menunggu perwakilan buruh datang. Jika masih belum datang, kami skors lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Priyono, Kamis (31/10/2013).
Sidang berlangsung di ruang pertemuan lantai 1 Gedung G Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. Sidang dijaga aparat pengamanan internal Pemprov DKI Jakarta. Wartawan belum diperbolehkan masuk. Kalaupun masuk, petugas mempersilakan wartawan bergiliran melihat saat sidang berlangsung nanti.
Sarman Simanjorang dari unsur pengusaha menyampaikan, sejauh ini, semua perwakilan pengusaha kompak. Mereka hadir semua di sidang Dewan Pengupahan. Unsur pengusaha sementara sepakat dengan penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) versi Dewan Pengupahan, yakni Rp 2,29 juta per bulan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dengan atau tanpa kehadiran unsur buruh dalam sidang Dewan Pengupahan DKI hari ini, upah minimum provinsi (UMP) 2014 akan tetap diputuskan pada sore ini. Hal itu disebabkan penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan sudah harus ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada awal November.
"Kalau mereka tidak mau ikut sidang Dewan Pengupahan, ya tidak apa-apa. Yang penting, kita akan tetap putuskan besaran UMP DKI 2014 hari ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis.
Basuki menyebutkan, Dewan Pengupahan akan tetap memutuskan UMP dengan besaran yang adil. Oleh karena itu, berulang kali ia menyampaikan kepada para pengusaha di Jakarta untuk tidak boleh menggaji buruh di bawah besaran kebutuhan hidup layak (KHL). Jika ada pabrik atau pengusaha yang memberikan gaji di bawah KHL, ia mempersilakan pabrik atau pengusaha untuk memindahkan usahanya dari Jakarta.
"Kalau pabrik tidak bisa membayar karyawannya di bawah KHL, pabrik Anda pindah ke kota yang lebih murah. Tapi, kalau buruh memaksa minta gaji di atas KHL, kamu buka usaha sendiri saja," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai enam persen, Ahok memprediksi kenaikan UMP DKI 2014 sebesar 10 persen dari KHL yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI, yakni Rp 2.299.860. Dengan demikian, kenaikan itu kira-kira sebesar Rp 229.986 sehingga UMP 2014 diperkirakan menjadi Rp 2.529.846 per bulan untuk pekerja lajang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengatakan, walaupun unsur buruh tidak hadir, UMP akan tetap diputuskan hari ini. Ia menyebutkan, kehadiran unsur pengusaha dan Pemprov DKI dalam Dewan Pengupahan dianggap sudah dapat memenuhi syarat untuk memutuskan UMP.
Sesuai dengan tata tertib yang berlaku, pada 1 November 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus dapat menandatangani keputusan nilai UMP DKI 2014. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan digunakan sebagai dasar penentuan UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL.
Sumber : kompas.com
"Kami melakukan skors yang pertama. Kami masih menunggu perwakilan buruh datang. Jika masih belum datang, kami skors lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Priyono, Kamis (31/10/2013).
Sidang berlangsung di ruang pertemuan lantai 1 Gedung G Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. Sidang dijaga aparat pengamanan internal Pemprov DKI Jakarta. Wartawan belum diperbolehkan masuk. Kalaupun masuk, petugas mempersilakan wartawan bergiliran melihat saat sidang berlangsung nanti.
Sarman Simanjorang dari unsur pengusaha menyampaikan, sejauh ini, semua perwakilan pengusaha kompak. Mereka hadir semua di sidang Dewan Pengupahan. Unsur pengusaha sementara sepakat dengan penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) versi Dewan Pengupahan, yakni Rp 2,29 juta per bulan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dengan atau tanpa kehadiran unsur buruh dalam sidang Dewan Pengupahan DKI hari ini, upah minimum provinsi (UMP) 2014 akan tetap diputuskan pada sore ini. Hal itu disebabkan penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan sudah harus ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada awal November.
"Kalau mereka tidak mau ikut sidang Dewan Pengupahan, ya tidak apa-apa. Yang penting, kita akan tetap putuskan besaran UMP DKI 2014 hari ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis.
Basuki menyebutkan, Dewan Pengupahan akan tetap memutuskan UMP dengan besaran yang adil. Oleh karena itu, berulang kali ia menyampaikan kepada para pengusaha di Jakarta untuk tidak boleh menggaji buruh di bawah besaran kebutuhan hidup layak (KHL). Jika ada pabrik atau pengusaha yang memberikan gaji di bawah KHL, ia mempersilakan pabrik atau pengusaha untuk memindahkan usahanya dari Jakarta.
"Kalau pabrik tidak bisa membayar karyawannya di bawah KHL, pabrik Anda pindah ke kota yang lebih murah. Tapi, kalau buruh memaksa minta gaji di atas KHL, kamu buka usaha sendiri saja," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai enam persen, Ahok memprediksi kenaikan UMP DKI 2014 sebesar 10 persen dari KHL yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI, yakni Rp 2.299.860. Dengan demikian, kenaikan itu kira-kira sebesar Rp 229.986 sehingga UMP 2014 diperkirakan menjadi Rp 2.529.846 per bulan untuk pekerja lajang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengatakan, walaupun unsur buruh tidak hadir, UMP akan tetap diputuskan hari ini. Ia menyebutkan, kehadiran unsur pengusaha dan Pemprov DKI dalam Dewan Pengupahan dianggap sudah dapat memenuhi syarat untuk memutuskan UMP.
Sesuai dengan tata tertib yang berlaku, pada 1 November 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus dapat menandatangani keputusan nilai UMP DKI 2014. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan digunakan sebagai dasar penentuan UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL.
Sumber : kompas.com
Wow, 3 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional
Aksi
pemanasan menjelang dilangsungkannya mogok nasional pada 31 Oktober
hingga 1 November akan dimulai pada Senin (28/10), kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Sumber : republika.co.id
"Aksi pemanasan akan diikuti sekitar puluhan ribu buruh di berbagai daerah," ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu.
Iqbal menjelaskan aksi pemanasan di kawasan industri Pulo Gadung dan KBN Cakung akan diikuti sekitar 10.000 buruh.
Kemudian di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, dan Cimahi, akan diikuti sekitar 50.000 buruh.
"Di Karawang akan aksi konvoi dan konsolidasi. Begitu juga di daerah-daerah lain," tambah dia.
Iqbal menambahkan aksi mogok nasional
akan diikuti jutaan buruh yang antara lain mencakup tuntutan penghapusan
sistem outsourcing
"Tiga juta buruh akan mengikuti mogok
nasional. Aksi ini sebagai bukti buruh tidak main-main dalam
memperjuangkan tiga tuntutannya," ujar dia.
Iqbal menambahkan tiga tuntutan tersebut yakni upah layak, jaminan sosial, dan dihapuskannya sistem alih daya atau outsourcing.
"Pemerintah tidak merespon dialog maupun aksi yang dilakukan buruh," kata dia.
Tiga juta buruh tersebut, lanjut dia,
akan melumpuhkan perekonomian Indonesia dengan menghentikan produksi,
melumpuhkan pelabuhan dan bandara, serta pusat-pusat bisnis dan
perdagangan baik di Jakarta dan daerah.
Mogok nasional itu dilakukan serentak di 20 provinsi dan 200 kabupaten-kota.
Aksi mogok nasional itu akan diikuti
berbagai elemen buruh seperti KSPI, Sekber, KSN, GSBI, SPSI LEM, SPSI
92, Bapor SPSI, FSPMI, dan lainnya.
Sumber : republika.co.id
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi
Serikat buruh berencana melakukan mogok nasional pada 31 Oktober 2013.
Sebelum aksi itu digelar, serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan unjuk rasa pada Senin
(27/10).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tiga juta buruh akan mengikuti mogok nasional dan ratusan ribu lainnya turun ke jalan-jalan. Aksi ini, kata dia, menjadi bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutannya: upah layak, jaminan sosial, dan penghapusan sistem alih daya atau outsourcing.
Aksi mogok nasional tiga juta buruh tersebut, Said menuturkan, akan melumpuhkan perekonomian Indonesia dengan cara menghentikan aktivitas produksi, pelabuhan, dan bandara serta pusat-pusat bisnis dan perdagangan. “Baik di Jakarta maupun daerah,” kata dia, Ahad (27/10).
Sebanyak 5.000 sampai 10 ribu buruh akan melakukan mimbar bebas dan mogok kerja di kawasan industri Pulo Gadung dan KBN Cakung. Aksi pemanasan menjelang mogok nasional juga akan digelar serentak di 20 provinsi dan 200 kabupaten-kota.
Tidak kurang dari 50 ribu buruh akan berdemonstrasi di Kantor Wali Kota Cimahi dan Bupati Bandung Barat. Buruh di wilayah Bandung raya lainnya, seperti di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, juga akan melakukan aksi serupa. Sekitar 3.000-an buruh Karawang akan melakukan aksi konvoi dan konsolidasi di GOR Karawang.
Di beberapa daerah, Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan hal yang sama. Ratusan buruh di wilayah Kota Bandar Lampung akan beraksi di jalan-jalan protokol menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) antara 30 dan 50 persen.
Tidak semua serikat buruh ikut dalam mogok nasional ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tidak bergabung dalam aksi ini. Padahal, KSPSI dan KSBSI bersama KSPI merupakan pelopor mogok nasional 2012.
Sumber : republika.co.id
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tiga juta buruh akan mengikuti mogok nasional dan ratusan ribu lainnya turun ke jalan-jalan. Aksi ini, kata dia, menjadi bukti bahwa buruh tidak main-main dalam memperjuangkan tiga tuntutannya: upah layak, jaminan sosial, dan penghapusan sistem alih daya atau outsourcing.
Aksi mogok nasional tiga juta buruh tersebut, Said menuturkan, akan melumpuhkan perekonomian Indonesia dengan cara menghentikan aktivitas produksi, pelabuhan, dan bandara serta pusat-pusat bisnis dan perdagangan. “Baik di Jakarta maupun daerah,” kata dia, Ahad (27/10).
Sebanyak 5.000 sampai 10 ribu buruh akan melakukan mimbar bebas dan mogok kerja di kawasan industri Pulo Gadung dan KBN Cakung. Aksi pemanasan menjelang mogok nasional juga akan digelar serentak di 20 provinsi dan 200 kabupaten-kota.
Tidak kurang dari 50 ribu buruh akan berdemonstrasi di Kantor Wali Kota Cimahi dan Bupati Bandung Barat. Buruh di wilayah Bandung raya lainnya, seperti di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, juga akan melakukan aksi serupa. Sekitar 3.000-an buruh Karawang akan melakukan aksi konvoi dan konsolidasi di GOR Karawang.
Di beberapa daerah, Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan hal yang sama. Ratusan buruh di wilayah Kota Bandar Lampung akan beraksi di jalan-jalan protokol menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) antara 30 dan 50 persen.
Tidak semua serikat buruh ikut dalam mogok nasional ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tidak bergabung dalam aksi ini. Padahal, KSPSI dan KSBSI bersama KSPI merupakan pelopor mogok nasional 2012.
Sumber : republika.co.id
Pengusaha Ancam Tindak Tegas Buruh Demo Saat Jam Kerja
Demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan para buruh mulai Senin (28/10) hingga enam hari ke depan dinilai tidak berpengaruh ke pengusaha.
Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Hariyadi R Sukamdani menilai, sebenarnya aksi buruh tidak berpengaruh baik ke laba maupun ekspor.Meski demikian, Hariyadi menjelaskan, perusahaan-perusahaan akan mengambil tindakan tegas jika diperlukan. "Kami tidak khawatir. Sebenarnya tuntutan itu mengada-ada tanpa melihat apakah perusahaan mampu memenuhinya atau tidak,’’ katanya saat dihubungi Republika, Senin (28/10) malam.
Artinya, kata Hariyadi, para buruh tidak melihat apakah tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 50 persen bisa dipenuhi semua perusahaan. Dia menambahkan, kalaupun para buruh memiliki tuntutan, semua ada aturannya.
Artinya, pekerja punya hubungan industrial dengan perusahaan, bukan serikat pekerja. Jadi, tuntutan itu seharusnya disampaikan langsung ke perusahaan. Lebih lanjut. Hariyadi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam kali ini.
"Kalau sampai ada sweeping, membawa-bawa buruh pekerja kami, dan polisi tidak bertindak tegas maka kami akan bertindak tegas,’’ tuturnya.
Menurutnya, buruh yang ikut berdemonstrasi dianggap mangkir kerja karena demonstrasi dilakukan saat jam kerja. Apalagi, dia mempertanyakan apakah demo bisa merubah keadaan. Ia memberi masukan, seharusnya pemerintah bersikap lebih tegas terhadap kelompok yang melakukan demonstrasi.
"Pemerintah sudah mengetahuinya. Seharusnya pemerintah bisa mengambil kesimpulan,’’ ucapnya.
Sumber : republika.co.id
Sengketa Upah Buruh Menyulitkan
Ribuan buruh memulai aksi unjuk rasa dan mogok nasional pada Senin
(28/10). Buruh menuntut kenaikan upah minimum 50 persen pada 2014.
Mereka menilai kenaikan ini sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) di
Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal mencontohkan, hasil perhitungan buruh terkait kebutuhan hidup
layak di DKI mencapai Rp 2.767.320. “Sehingga diperkirakan angka upah
minimum melebihi Rp 3 juta per bulan,” ujar dia.
Karena itu, buruh menolak penetapan kebutuhan hidup layak yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Apindo secara sepihak. KHL DKI 2014 yang ditetapkan hanya sebesar Rp 2.299.860 atau lebh kecil sekitar Rp 500 ribu dari tuntutan buruh.
Selain itu, menurut Said, hasil KHL yang disetujui Pemerintah Provinsi DKI dan Apindo adalah ilegal. Sebab, semua anggota dewan pengupahan DKI dari unsur buruh walkout dari pertemuan dewan pengupahan dan tidak dihadiri oleh unsur akademisi. Buruh di daerah-daerah lain di Indonesia juga menuntut kenaikan upah dengan besaran serupa. Buruh menuntut Pemerintah Kota Cimahi menyetujui penetapan upah minimum kota (UMK) 2014 sebesar Rp 2,7 juta.
Di Bandar Lampung, Lampung, buruh menuntut upah Rp 3 juta per bulan. Sekitar 100 orang buruh di Samarinda juga melakukan demonstrasi untuk menuntut upah Rp 2,8 juta per bulan. Para buruh di Bengkulu mengancam akan mengikuti mogok nasional kalau upah minimum provinsi yang akan diberlakukan pada 2014 berada di bawah angka Rp 1,5 juta per bulan. Di Aceh, buruh menuntut upah sebesar Rp 2,3 juta karena para pekerja juga berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja atau buruh agar mengubah pola perjuangannya. Dari gerakan turun ke jalan dan mogok kerja menjadi dialog sosial.
Menurut Muhaimin, para pekerja di Indonesia dapat memperjuangkan segala aspirasi dan tuntutannya menggunakan forum-forum dialog sosial yang terdapat dalam dewan pengupahan juga lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan tripartit. “Jangan sampai aksi buruh ini membuat jengkel semua pihak,” kata dia.
Muhaimin mengatakan, tuntutan buruh juga merupakan agenda pemerintah. Namun, para pekerja juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan industri, terutama industri padat karya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini dilakukan agar industri tidak mati.
Sekarang ini, banyak industri padat karya di Jabodetabek pindah ke Semarang, Kendal, Blora, dan daerah lain di Jawa Tengah. “Kalau di sana naik juga, matilah industri padat karya. Itulah yang kita takutkan. Makanya harus seimbang,” ujar Muhaimin.
Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Perbankan dan Finansial Safari Azis menilai demonstrasi buruh merugikan sistem produksi, bisnis, dan citra Indonesia di mata internasional serta terganggunya stabilitas nasional maupun regional. Kadin memaklumi aksi yang dilakukan buruh.
Namun, buruh juga harus mengetahui dampaknya. “Namun, kalau buruh berdemo kemudian bisnis perusahaan tempatnya bekerja tutup, akhirnya mereka tidak dapat kembali bekerja. Itu kan susah,” kata dia.
Rencananya, aksi buruh akan berlangsung hingga Jumat (1/11). Sesuai aturan, gubernur di seluruh Indonesia harus sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014 pada 1 November. Gubernur menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) paling lambat tanggal 21 November setelah penetapan UMP.
Sumber : republika.co.id
Karena itu, buruh menolak penetapan kebutuhan hidup layak yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Apindo secara sepihak. KHL DKI 2014 yang ditetapkan hanya sebesar Rp 2.299.860 atau lebh kecil sekitar Rp 500 ribu dari tuntutan buruh.
Selain itu, menurut Said, hasil KHL yang disetujui Pemerintah Provinsi DKI dan Apindo adalah ilegal. Sebab, semua anggota dewan pengupahan DKI dari unsur buruh walkout dari pertemuan dewan pengupahan dan tidak dihadiri oleh unsur akademisi. Buruh di daerah-daerah lain di Indonesia juga menuntut kenaikan upah dengan besaran serupa. Buruh menuntut Pemerintah Kota Cimahi menyetujui penetapan upah minimum kota (UMK) 2014 sebesar Rp 2,7 juta.
Di Bandar Lampung, Lampung, buruh menuntut upah Rp 3 juta per bulan. Sekitar 100 orang buruh di Samarinda juga melakukan demonstrasi untuk menuntut upah Rp 2,8 juta per bulan. Para buruh di Bengkulu mengancam akan mengikuti mogok nasional kalau upah minimum provinsi yang akan diberlakukan pada 2014 berada di bawah angka Rp 1,5 juta per bulan. Di Aceh, buruh menuntut upah sebesar Rp 2,3 juta karena para pekerja juga berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja atau buruh agar mengubah pola perjuangannya. Dari gerakan turun ke jalan dan mogok kerja menjadi dialog sosial.
Menurut Muhaimin, para pekerja di Indonesia dapat memperjuangkan segala aspirasi dan tuntutannya menggunakan forum-forum dialog sosial yang terdapat dalam dewan pengupahan juga lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan tripartit. “Jangan sampai aksi buruh ini membuat jengkel semua pihak,” kata dia.
Muhaimin mengatakan, tuntutan buruh juga merupakan agenda pemerintah. Namun, para pekerja juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan industri, terutama industri padat karya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini dilakukan agar industri tidak mati.
Sekarang ini, banyak industri padat karya di Jabodetabek pindah ke Semarang, Kendal, Blora, dan daerah lain di Jawa Tengah. “Kalau di sana naik juga, matilah industri padat karya. Itulah yang kita takutkan. Makanya harus seimbang,” ujar Muhaimin.
Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Perbankan dan Finansial Safari Azis menilai demonstrasi buruh merugikan sistem produksi, bisnis, dan citra Indonesia di mata internasional serta terganggunya stabilitas nasional maupun regional. Kadin memaklumi aksi yang dilakukan buruh.
Namun, buruh juga harus mengetahui dampaknya. “Namun, kalau buruh berdemo kemudian bisnis perusahaan tempatnya bekerja tutup, akhirnya mereka tidak dapat kembali bekerja. Itu kan susah,” kata dia.
Rencananya, aksi buruh akan berlangsung hingga Jumat (1/11). Sesuai aturan, gubernur di seluruh Indonesia harus sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014 pada 1 November. Gubernur menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) paling lambat tanggal 21 November setelah penetapan UMP.
Sumber : republika.co.id
Gubernur Sudah Perhitungkan Kenaikan UMP Jatim
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo sudah memperhitungkan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) Jawa Timur. Namun, penerapannya dinilai tidak
akan sejalan dengan Pemerintah pusat per tanggal 1 November 2013.
Dia mengatakan, pihaknya belum siap menerapkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang penetapan upah buruh. Paling lambat, kata dia, provinsi Jatim baru akan memberlakukannya pada 21 November mendatang.
"Karena sistem kami adalah bottom up, di mana harus berdasarkan usulan dari tiap-tiap kabupaten/ kota," kata Soekarwo kepada Republika usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, kemarin.
Sedangkan terkait berapa kenaikan UMK 2014 dibanding sebelumnya, dia mengatakan, sudah memperhitungkan besarannya dengan formula yang telah disiapkan. Namun, setiap daerah tentunya diperkirakan berbeda-beda.
Gubernur incumbent terpilih ini menyatakan, adapun rumusan tersebut yakni UMK tahun ini ditambah prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terkait tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK mencapai 50 persen, pihaknya masih terus berkordinasi untuk mencapai mufakat.
"Kalau naiknya hingga 50 persen, kasihan profesi pekerjaan yang lain, Keadilan bukan hanya untuk buruh saja. Tapi formula ini tetap akan kami tawarkan ke mereka," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengupahan yang juga menjabat sebagai Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekertaris Daerah Provinsi Jatim, Eddy Purwinarto mengatakan, pihaknya telah menyurati pemerintah daerah se-Jatim untuk segera mengirimkan usulan KHL.
"Kami tunggu paling lambat hingga 1 November, agar penetapannya di 21 November tidak tertunda," katanya.
Sumber : republika.co.id
Dia mengatakan, pihaknya belum siap menerapkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang penetapan upah buruh. Paling lambat, kata dia, provinsi Jatim baru akan memberlakukannya pada 21 November mendatang.
"Karena sistem kami adalah bottom up, di mana harus berdasarkan usulan dari tiap-tiap kabupaten/ kota," kata Soekarwo kepada Republika usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, kemarin.
Sedangkan terkait berapa kenaikan UMK 2014 dibanding sebelumnya, dia mengatakan, sudah memperhitungkan besarannya dengan formula yang telah disiapkan. Namun, setiap daerah tentunya diperkirakan berbeda-beda.
Gubernur incumbent terpilih ini menyatakan, adapun rumusan tersebut yakni UMK tahun ini ditambah prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terkait tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK mencapai 50 persen, pihaknya masih terus berkordinasi untuk mencapai mufakat.
"Kalau naiknya hingga 50 persen, kasihan profesi pekerjaan yang lain, Keadilan bukan hanya untuk buruh saja. Tapi formula ini tetap akan kami tawarkan ke mereka," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengupahan yang juga menjabat sebagai Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekertaris Daerah Provinsi Jatim, Eddy Purwinarto mengatakan, pihaknya telah menyurati pemerintah daerah se-Jatim untuk segera mengirimkan usulan KHL.
"Kami tunggu paling lambat hingga 1 November, agar penetapannya di 21 November tidak tertunda," katanya.
Sumber : republika.co.id
Belasan Ribu Polisi Kawal Demo Buruh Hari Ini
Belasan ribu polisi diterjunkan untuk mengawal demonstrasi buruh yang rencananya digelar hari ini, Kamis (31/10).
Meski dua hari kemarin buruh di sejumlah daerah melakukan demo, buruh dijadwalkan bakal kembali menggelar demonstrasi. Tuntutannya sama, yakni peningkatan kesejahteraan hidup yang diimplementasikan dengan kenaikan gaji hingga Rp 3,7 juta per bulan.
Karenanya, demi mengantisipasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menyatakan, pigaknya bakal siaga penuh sebelum buruh datang ke pusat pemerintahan di kawasan Monas dan sekitarnya.
"Pengamanannya 17.276 personel," kata Rikwanto, Kamis (31/10).
Rikwanto berkata, ribuan polisi juga bakal berjaga di depan Balai Kota Jakarta yang menjadi salah satu tujuan pendemo. Ia menyatakan belum ada sistem khusus untuk pengalihan arus. Hingga kini, polisi masih mengedepankan situasional.
Sumber : republika.co.id
Meski dua hari kemarin buruh di sejumlah daerah melakukan demo, buruh dijadwalkan bakal kembali menggelar demonstrasi. Tuntutannya sama, yakni peningkatan kesejahteraan hidup yang diimplementasikan dengan kenaikan gaji hingga Rp 3,7 juta per bulan.
Karenanya, demi mengantisipasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menyatakan, pigaknya bakal siaga penuh sebelum buruh datang ke pusat pemerintahan di kawasan Monas dan sekitarnya.
"Pengamanannya 17.276 personel," kata Rikwanto, Kamis (31/10).
Rikwanto berkata, ribuan polisi juga bakal berjaga di depan Balai Kota Jakarta yang menjadi salah satu tujuan pendemo. Ia menyatakan belum ada sistem khusus untuk pengalihan arus. Hingga kini, polisi masih mengedepankan situasional.
Sumber : republika.co.id
Mogok Buruh Nasional Dimulai
Sejumlah serikat buruh yang sebagian tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) bertekad melanjutkan rencana mogok nasional
yang dimulai Kamis (31/10) ini. Puluhan kawasan industri akan
dilumpuhkan oleh jutaan pekerja yang menggelar aksi di beberapa daerah.
"Buruh yang akan terlibat dalam mogok nasional ini hampir 2 juta orang sudah konfirmasi dari target awal 3 juta orang," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (30/10). Ia menjanjikan, eskalasi mogok nasional tahun ini lebih besar dari tahun lalu, baik dari sebaran jumlah kabupaten/kota maupun peserta aksi.
Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar Guntur, rencana mogok nasional dan aksi yang dilakukan para buruh akan dilaksanakan di 150 kabupaten/kota. Aksi itu diperkirakan akan melumpuhkan 40 kawasan industri. Titik-titik aksi akan dipusatkan di kawasan-kawasan Industri di setiap daerah. Seperti Pulo Gadung, Tanjung Priok, Marunda, Cilincing, dan Cakung di Jakarta, serta Bekasi dan daerah-daerah padat industri lainnya.
Rencana pemogokan hari ini dipicu tuntutan buruh yang mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 50 persen secara umum. Untuk DKI Jakarta, UMK yang dituntut para buruh sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Selain itu, para buruh juga menuntut revisi komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item serta penghapusan sistem outsourcing. Pemerintah juga didesak menjalankan jaminan sosial menyeluruh terhitung pada 1 Januari 2014.
Mogok nasional digelar sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum. Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menetapkan UMP atau UMK sesuai komponen kebutuhan hidup layak paling lambat pada 1 November setiap tahunnya.
Rencana mogok nasional diwarnai ketaksepakatan antara persatuan serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tak akan mengikuti pemogokan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai, ruang perjuangan serikat buruh masih terbuka lebar di Dewan Pengupahan.
Terkait penentuan UMP DKI Jakarta, pertemuan para pemegang kepentingan tak berhasil menemukan kesepakatan dalam rapat kemarin. Anggota Dewan Pengupahan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Asrial Chaniago, mengatakan rapat akan dilanjutkan kembali hari ini. "Penundaan tersebut karena hanya satu dari empat perwakilan buruh yang hadir," ujar Asrial Chaniago, di Balai Kota Jakarta.
Menurutnya, jika perwakilan dari buruh tetap tak datang, besaran UMP yang diusulkan Dewan Pengupahan DKI bisa diputuskan dua pihak, yakni pengusaha dan pemerintah. Jika skenario demikian yang terjadi, upah yang ditetapkan bisa jadi senilai Rp 2,29 juta.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar perusahaan tidak membohongi buruh atas kemampuannya memberikan upah. Namun, ia juga menyebut buruh juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memberikan upah.
Sumber : republika.co.id
"Buruh yang akan terlibat dalam mogok nasional ini hampir 2 juta orang sudah konfirmasi dari target awal 3 juta orang," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (30/10). Ia menjanjikan, eskalasi mogok nasional tahun ini lebih besar dari tahun lalu, baik dari sebaran jumlah kabupaten/kota maupun peserta aksi.
Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar Guntur, rencana mogok nasional dan aksi yang dilakukan para buruh akan dilaksanakan di 150 kabupaten/kota. Aksi itu diperkirakan akan melumpuhkan 40 kawasan industri. Titik-titik aksi akan dipusatkan di kawasan-kawasan Industri di setiap daerah. Seperti Pulo Gadung, Tanjung Priok, Marunda, Cilincing, dan Cakung di Jakarta, serta Bekasi dan daerah-daerah padat industri lainnya.
Rencana pemogokan hari ini dipicu tuntutan buruh yang mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 50 persen secara umum. Untuk DKI Jakarta, UMK yang dituntut para buruh sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Selain itu, para buruh juga menuntut revisi komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item serta penghapusan sistem outsourcing. Pemerintah juga didesak menjalankan jaminan sosial menyeluruh terhitung pada 1 Januari 2014.
Mogok nasional digelar sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum. Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menetapkan UMP atau UMK sesuai komponen kebutuhan hidup layak paling lambat pada 1 November setiap tahunnya.
Rencana mogok nasional diwarnai ketaksepakatan antara persatuan serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tak akan mengikuti pemogokan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai, ruang perjuangan serikat buruh masih terbuka lebar di Dewan Pengupahan.
Terkait penentuan UMP DKI Jakarta, pertemuan para pemegang kepentingan tak berhasil menemukan kesepakatan dalam rapat kemarin. Anggota Dewan Pengupahan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Asrial Chaniago, mengatakan rapat akan dilanjutkan kembali hari ini. "Penundaan tersebut karena hanya satu dari empat perwakilan buruh yang hadir," ujar Asrial Chaniago, di Balai Kota Jakarta.
Menurutnya, jika perwakilan dari buruh tetap tak datang, besaran UMP yang diusulkan Dewan Pengupahan DKI bisa diputuskan dua pihak, yakni pengusaha dan pemerintah. Jika skenario demikian yang terjadi, upah yang ditetapkan bisa jadi senilai Rp 2,29 juta.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta agar perusahaan tidak membohongi buruh atas kemampuannya memberikan upah. Namun, ia juga menyebut buruh juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memberikan upah.
Sumber : republika.co.id
Buruh Aksi Mogok di Jakarta, Hindari Rute Ini
Sekitar dua juta buruh melakukan aksi mogok nasional dimulai hari ini
Kamis (31/10). Dalam aksi tersebut, massa buruh terkonsentrasi di
beberapa tempat.
Berikut titik konsentrasi aksi mogok nasional buruh:
1.Kawasan Industri Wilayah Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ HyundaiDelta Silicon, Jababeka, MM 2100) oleh KSPI/FSPMI massa 20.000 - 30.000 orang
2. DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi oleh GSBM / KASBI massa 1000 orang
3. Kantor Kabupaten Bekasi oleh FSP PPMI / SPSI massa 1000 orang
4.Kawasan Industri Kota Tangerang oleh FSPMI massa 3500 orang
5. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang oleh Kabut Tangerang massa 350 orang
6. PT.Cingluh Cikupa, PT. Victori Cingluh. Kabupaten Tangerang oleh Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh massa 1000 orang
7. Kantor Kabupaten Tangerang oleh SPN massa 500 orang
8. Kantor Wali Kota Tangsel oleh SBSI 92 massa 1000 orang
9.Lampu Merah Pemda Cikupa Tangerang oleh FSPMI massa 3000 orang
10.Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang oleh KSBSI massa 300 orang
11. Kawasan Industri Kota Depok oleh FSPMI massa 15000 orang
12. KBN Jakut & Balaikota DKI oleh GEBUK ( SPN, SPSI 92 ,FSBI ) massa 100 orang
13. Kawasan Industri Sunter & Kawasan Industri Pulogadung oleh PSP LEM SPSI massa 3000 org
13. Balaikota DKI Jakarta oleh SP FARKES massa 75 orang
14. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut oleh Forum Buruh DKI Jakarta massa 2000 org
15.Pintu Gerbang Utama KBN Cakung Jakut oleh SBSI 92 massa 1000 orang
16.Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok oleh SBTPI massa 300 orang
17. Istana Negara dan Gedung DPR/MPR RI oleh FSPMI PT.Kawasaki Motor massa 150 orang
18.PT.Indolakto Jl.Raya Bogor Jaktim oleh Karyawan Indolakto massa 700 orang
19. Rute Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk oleh Front Tansportasi Jakarta massa 100 orang.
Sumber : republika.co.id
Berikut titik konsentrasi aksi mogok nasional buruh:
1.Kawasan Industri Wilayah Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ HyundaiDelta Silicon, Jababeka, MM 2100) oleh KSPI/FSPMI massa 20.000 - 30.000 orang
2. DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi oleh GSBM / KASBI massa 1000 orang
3. Kantor Kabupaten Bekasi oleh FSP PPMI / SPSI massa 1000 orang
4.Kawasan Industri Kota Tangerang oleh FSPMI massa 3500 orang
5. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang oleh Kabut Tangerang massa 350 orang
6. PT.Cingluh Cikupa, PT. Victori Cingluh. Kabupaten Tangerang oleh Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh massa 1000 orang
7. Kantor Kabupaten Tangerang oleh SPN massa 500 orang
8. Kantor Wali Kota Tangsel oleh SBSI 92 massa 1000 orang
9.Lampu Merah Pemda Cikupa Tangerang oleh FSPMI massa 3000 orang
10.Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang oleh KSBSI massa 300 orang
11. Kawasan Industri Kota Depok oleh FSPMI massa 15000 orang
12. KBN Jakut & Balaikota DKI oleh GEBUK ( SPN, SPSI 92 ,FSBI ) massa 100 orang
13. Kawasan Industri Sunter & Kawasan Industri Pulogadung oleh PSP LEM SPSI massa 3000 org
13. Balaikota DKI Jakarta oleh SP FARKES massa 75 orang
14. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut oleh Forum Buruh DKI Jakarta massa 2000 org
15.Pintu Gerbang Utama KBN Cakung Jakut oleh SBSI 92 massa 1000 orang
16.Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok oleh SBTPI massa 300 orang
17. Istana Negara dan Gedung DPR/MPR RI oleh FSPMI PT.Kawasaki Motor massa 150 orang
18.PT.Indolakto Jl.Raya Bogor Jaktim oleh Karyawan Indolakto massa 700 orang
19. Rute Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk oleh Front Tansportasi Jakarta massa 100 orang.
Sumber : republika.co.id
15 Lokasi Konsentrasi Demo Buruh di Jabodetabek
Puluhan ribu buruh rencananya bakal menggelar demo besar-besaran hari
ini di sejumlah daerah. Dari data yang didapat ROL, berikut 15 titik
yang menjadi target buruh di Jabodetabek.
1. Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ Hyundai Delta Silicon, Jababeka, MM 2100) diikuti Sekber Buruh dan KSPI sebanyak 30 ribu sampai 40 ribu orang. Polisi akan antisipasi kemungkinan menutup jalan tol.
2. Kantor DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi diikuti Sekber Buruh, GSBM, FSPMI, SPSI kurang lebih seribu orang.
3. Kawasan Industri Kota Tangerang diikuti KNGB sekitar 3.500 orang.
4. Kawasan Industri Jatiuwung, Kota Tangerang diikuti Kabut Tangerang 350 orang.
5. PT Cingluh Cikupa, PT Victori Cingluh, Kabupaten Tangerang diikuti Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh sekitar seribu orang.
6. Kantor Kabupaten Tangerang diikuti SPN 500 orang.
7. Kantor Wali Kota Tangsel diikuti SBSI 92 dan KNGB sekitar seribu orang.
8. Lampu Merah Pemda Tangerang Cikupa diikuti FSPMI-KNGB sekitar 5.000 orang.
9. Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang diikuti KSBSI sekitar 300 orang.
10. Kawasan Industri Sunter dan Kawasan Industri Pulogadung diikuti PSP LEM SPSI 3.000 orang.
11. Kawasan industri Kapuk diikuti Sekber Buruh sekitar 2.000 orang.
12. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut diikuti Forum Buruh DKI Jakarta 2.000 orang.
13. Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok diikuti SBTPI 500 orang.
14. Route Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk diikuti Front Tansportasi Jakarta 100 orang.
15. KBN Cakung diikuti FBLP 500 orang.
Sumber : republika.co.id
1. Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ Hyundai Delta Silicon, Jababeka, MM 2100) diikuti Sekber Buruh dan KSPI sebanyak 30 ribu sampai 40 ribu orang. Polisi akan antisipasi kemungkinan menutup jalan tol.
2. Kantor DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi diikuti Sekber Buruh, GSBM, FSPMI, SPSI kurang lebih seribu orang.
3. Kawasan Industri Kota Tangerang diikuti KNGB sekitar 3.500 orang.
4. Kawasan Industri Jatiuwung, Kota Tangerang diikuti Kabut Tangerang 350 orang.
5. PT Cingluh Cikupa, PT Victori Cingluh, Kabupaten Tangerang diikuti Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh sekitar seribu orang.
6. Kantor Kabupaten Tangerang diikuti SPN 500 orang.
7. Kantor Wali Kota Tangsel diikuti SBSI 92 dan KNGB sekitar seribu orang.
8. Lampu Merah Pemda Tangerang Cikupa diikuti FSPMI-KNGB sekitar 5.000 orang.
9. Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang diikuti KSBSI sekitar 300 orang.
10. Kawasan Industri Sunter dan Kawasan Industri Pulogadung diikuti PSP LEM SPSI 3.000 orang.
11. Kawasan industri Kapuk diikuti Sekber Buruh sekitar 2.000 orang.
12. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut diikuti Forum Buruh DKI Jakarta 2.000 orang.
13. Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok diikuti SBTPI 500 orang.
14. Route Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk diikuti Front Tansportasi Jakarta 100 orang.
15. KBN Cakung diikuti FBLP 500 orang.
Sumber : republika.co.id
Tuesday, October 29, 2013
Kawal demo buruh, Mabes Polri terjunkan 1.100 personel
Mabes Polri akan mengerahkan 1.100 personel polisi untuk mengamankan
aksi mogok nasional buruh yang rencananya akan dilakukan beberapa hari
ke depan. Penurunan personel tersebut bertujuan untuk membantu seluruh
jajaran Polda.
"Untuk antisipasi mogok nasional, Mabes mem-back up pengamanan dalam bentuk satgas dengan menyiapkan 1.100 anggota polisi seperti Brimob, 11 SSK, Bareskrim, Baharkam, Intelkam, Kedokteran, Kesehatan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Gedung Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (28/10).
Menurut jenderal bintang dua ini, pihak kepolisian akan menindak tegas jika aksi buruh tersebut dilakukan secara anarkis. Sebab, menurutnya, para buruh pun hanya meminta izin untuk melakukan aksi demo secara damai.
"Prosedur tetapnya (penindakan aksi anarkis) sudah diatur dan kita melakukan penindakan tegas seperti blokir jalan, tol, dan lain-lain. Namun sejauh tidak anarkis kita hanya memberikan pelayanan kepada para buruh," ujarnya.
"Kalau memang ada Polda lain yang membutuhkan bantuan, kita akan kirimkan pasukan dengan sistem Polda tetangga yang tidak rawan (demo buruh) maka ia harus mengirimkan pasukan langsung. Demikian juga Polres," paparnya.
Sumber : merdeka.com
"Untuk antisipasi mogok nasional, Mabes mem-back up pengamanan dalam bentuk satgas dengan menyiapkan 1.100 anggota polisi seperti Brimob, 11 SSK, Bareskrim, Baharkam, Intelkam, Kedokteran, Kesehatan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Gedung Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (28/10).
Menurut jenderal bintang dua ini, pihak kepolisian akan menindak tegas jika aksi buruh tersebut dilakukan secara anarkis. Sebab, menurutnya, para buruh pun hanya meminta izin untuk melakukan aksi demo secara damai.
"Prosedur tetapnya (penindakan aksi anarkis) sudah diatur dan kita melakukan penindakan tegas seperti blokir jalan, tol, dan lain-lain. Namun sejauh tidak anarkis kita hanya memberikan pelayanan kepada para buruh," ujarnya.
"Kalau memang ada Polda lain yang membutuhkan bantuan, kita akan kirimkan pasukan dengan sistem Polda tetangga yang tidak rawan (demo buruh) maka ia harus mengirimkan pasukan langsung. Demikian juga Polres," paparnya.
Sumber : merdeka.com
Demo mogok nasional, buruh Tangerang lumpuhkan Jalan Raya Serang
Ratusan buruh dari berbagai elemen di Kabupaten Tangerang
berdemonstrasi, menuntut pemerintah membenahi jaminan sosial. Mereka
nekat memblokir Tol Bitung. Namun, upaya mereka gagal karena sejumlah
anggota kepolisian telah memblokade mereka sehingga tidak sampai masuk
ke tol.
"Buruh perlu perlindungan dan perlu kesejahteraan, sehingga kami mendesak agar kenaikan UMK 50 persen untuk tahun depan," kata koordinator demo, Koswara di lokasi, Tangerang, Senin (28/10).
Karena tak berhasil memblokir pintu tol, buruh kemudian melumpuhkan Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan pintu Tol Bitung.
Buruh menginginkan UMK di Provinsi Banten kembali naik dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta. "Kami menolak upah murah. Selain itu, kami juga mendesak agar Presiden SBY menghapuskan Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang mekanisme penentuan UMK," katanya.
Buruh juga menentang sistem kerja alih daya (outsourcing). Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) itu mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk membenahi jaminan sosial terhadap buruh.
Sumber : merdeka.com
"Buruh perlu perlindungan dan perlu kesejahteraan, sehingga kami mendesak agar kenaikan UMK 50 persen untuk tahun depan," kata koordinator demo, Koswara di lokasi, Tangerang, Senin (28/10).
Karena tak berhasil memblokir pintu tol, buruh kemudian melumpuhkan Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan pintu Tol Bitung.
Buruh menginginkan UMK di Provinsi Banten kembali naik dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta. "Kami menolak upah murah. Selain itu, kami juga mendesak agar Presiden SBY menghapuskan Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang mekanisme penentuan UMK," katanya.
Buruh juga menentang sistem kerja alih daya (outsourcing). Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) itu mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk membenahi jaminan sosial terhadap buruh.
Sumber : merdeka.com
Minta upah minimum Rp 2,3 juta, buruh Aceh akan gugat gubernur
Serikat Pekerja Aceh (SPA) saat ini sudah mempersiapkan sejumlah
pengacara untuk menggugat Gubernur Aceh, Zaini Abdullah ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) bila tidak memenuhi kebutuhan upah minimum
buruh di Aceh.
Gugatan dilayangkan bila Gubernur Aceh abai terhadap kesejahteraan rakyat dan juga lalai melindungi tenaga kerja di Aceh serta tidak menetapkan upah buruh yang layak.
Rencana gugatan itu disampaikan oleh ketua Serikat Pekerja Aceh, Muhammad Yunan, Senin (28/10/2013). "Sudah sangat banyak pemerintah abai terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya buruh," kata Muhammad Yunan.
Gugatan dilayangkan bila Gubernur Aceh abai terhadap kesejahteraan rakyat dan juga lalai melindungi tenaga kerja di Aceh serta tidak menetapkan upah buruh yang layak.
Rencana gugatan itu disampaikan oleh ketua Serikat Pekerja Aceh, Muhammad Yunan, Senin (28/10/2013). "Sudah sangat banyak pemerintah abai terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya buruh," kata Muhammad Yunan.
Buruh Kota Sukabumi Demo Tolak Upah Murah
Seratusan massa buruh Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa, Selasa
(29/10). Mereka menolak kebijakan upah murah dan menuntut kenaikan upah
minimum kota (UMK) 2014.
Para buruh menyampaikan aspirasinya ke Gedung DPRD Kota Sukabumi dan Balai Kota Sukabumi. Di kedua tempat itu para buruh yang mayoritas wanita ini melakukan orasi menuntut kenaikan UMK.
‘’Kami menggelar aksi karena ada perbedaan angka dalam penetapan kebutuhan hidup layak (KHL),’’ ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Sukabumi, Andri Sumarna. Padahal, hasil survei KHL ini nantinya dijadikan dasar penetapan UMK 2014 mendatang.
Menurut Andri, Dewan Pengupahan Kota (Depeko) menetapkan besaran KHL mencapai Rp 1.288.906. Sementara di sisi lain buruh dari SPN menetapkan KHL sebesar Rp 1.488.000.
Perbedaan ini, lanjut Andri, dikarenakan ada perbedaan dalam penentuan biaya sewa kamar atau kos-kosan. Sehingga harus ada peninjauan ulang dalam penetapan besaran KHL oleh Depeko.
Anggota Depeko Sukabumi, Sakti Alamsyah mengatakan, besaran KHL dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan aspirasi buruh. Direncanakan, Depeko akan mengundang kembali para anggota baik dari unsur pemerintah, pengusaha maupun buruh terkait penetapan KHL.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Syihabudin mengatakan, kalangan dewan menampung aspirasi dari para buruh.
‘’Kami berharap ada titik temu antara buruh dan pengusaha dalam penetapan KHL dan UMK,’’ imbuh dia.
Sumber : republika.co.id
Para buruh menyampaikan aspirasinya ke Gedung DPRD Kota Sukabumi dan Balai Kota Sukabumi. Di kedua tempat itu para buruh yang mayoritas wanita ini melakukan orasi menuntut kenaikan UMK.
‘’Kami menggelar aksi karena ada perbedaan angka dalam penetapan kebutuhan hidup layak (KHL),’’ ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Sukabumi, Andri Sumarna. Padahal, hasil survei KHL ini nantinya dijadikan dasar penetapan UMK 2014 mendatang.
Menurut Andri, Dewan Pengupahan Kota (Depeko) menetapkan besaran KHL mencapai Rp 1.288.906. Sementara di sisi lain buruh dari SPN menetapkan KHL sebesar Rp 1.488.000.
Perbedaan ini, lanjut Andri, dikarenakan ada perbedaan dalam penentuan biaya sewa kamar atau kos-kosan. Sehingga harus ada peninjauan ulang dalam penetapan besaran KHL oleh Depeko.
Anggota Depeko Sukabumi, Sakti Alamsyah mengatakan, besaran KHL dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan aspirasi buruh. Direncanakan, Depeko akan mengundang kembali para anggota baik dari unsur pemerintah, pengusaha maupun buruh terkait penetapan KHL.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Syihabudin mengatakan, kalangan dewan menampung aspirasi dari para buruh.
‘’Kami berharap ada titik temu antara buruh dan pengusaha dalam penetapan KHL dan UMK,’’ imbuh dia.
Sumber : republika.co.id
Jokowi gemas buruh bolak balik datang ke kantornya tuntut upah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
meminta para buruh untuk tidak mendatangi kantornya dan menuntut untuk
mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta. Bahkan, Jokowi menegaskan dirinya sendiri yang akan datang ke kantor serikat pekerja buruh.
"Tidak usah mereka yang temui saya. Saya datangi kantornya, nanti disamperin," ujar Jokowi usai menghadiri Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (29/10).
Jokowi meminta buruh dan pengusaha menjalin hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang kondusif. Menurut dia, selama ini hubungan para serikat pekerja dan pengusaha lebih mengedepankan hubungan konflik.
"Kalau setiap tahun seperti ini namanya hubungan konflik. Pekerja itu asetnya perusahaan," kata dia.
Ia pun meminta agar Apindo dan para pekerja serta dewan pengupahan untuk menentukan upah layak yang akan diputuskan untuk tahun depan.
Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 29 oktober 2013.
Sumber : merdeka.com
"Tidak usah mereka yang temui saya. Saya datangi kantornya, nanti disamperin," ujar Jokowi usai menghadiri Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (29/10).
Jokowi meminta buruh dan pengusaha menjalin hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang kondusif. Menurut dia, selama ini hubungan para serikat pekerja dan pengusaha lebih mengedepankan hubungan konflik.
"Kalau setiap tahun seperti ini namanya hubungan konflik. Pekerja itu asetnya perusahaan," kata dia.
Ia pun meminta agar Apindo dan para pekerja serta dewan pengupahan untuk menentukan upah layak yang akan diputuskan untuk tahun depan.
Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 29 oktober 2013.
Sumber : merdeka.com
Di Bandung tak ada demo buruh? Mengapa
Berbeda dengan daerah lain, buruh di Kota Bandung tidak melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK).
Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Diki Budiman, menyatakan belum ada informasi akan ada aksi buruh hingga hari ini. "Kita sudah koordinasi dengan elemen buruh, mereka katanya tidak akan berdemo," kata Diki di Mapolrestabes Bandung, Selasa (29/10/2013).
Menurutnya, Pemkot Bandung bersikap tanggap dalam menyikapi persoalan UMK yang belum ditetapkan. Sebab para buruh mayoritas menuntut UMK dinaikkan dari nominal UMK tahun lalu.
"Semuanya nanti dikumpulkan di Pendopo Kota Bandung untuk membicarakan masalah upah itu," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, rencananya Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, akan hadir langsung. Selain itu, berbagai emelen buruh, serta organisasi terkait lainnya juga akan dihadirkan.
Melalui pertemuan itu, diharapkan ada jalan keluar terbaik yang disepakati semua pihak. Sehingga tidak ada unjuk rasa yang dilakukan buruh.
Tapi jika ternyata ada demo, Diki menegaskan pihaknya sudah siap. "Kita sudah menyiapkan rencana pengamanan sebagai antisipasi dari minggu lalu," jelasnya.
Secara keseluruhan, ada 1.600 personel yang siap mengamankan Kota Bandung jika terjadi demonstrasi. "Itu gabungan personel dari Polrestabes, Polda Jawa Barat, dan TNI," ungkap Diki.
Mereka akan disiagakan untuk mengawal massa yang berdemo dan di sejumlah objek vital seperti jalan tol dan gedung pemerintahan.
Sumber : sindonews.com
Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Diki Budiman, menyatakan belum ada informasi akan ada aksi buruh hingga hari ini. "Kita sudah koordinasi dengan elemen buruh, mereka katanya tidak akan berdemo," kata Diki di Mapolrestabes Bandung, Selasa (29/10/2013).
Menurutnya, Pemkot Bandung bersikap tanggap dalam menyikapi persoalan UMK yang belum ditetapkan. Sebab para buruh mayoritas menuntut UMK dinaikkan dari nominal UMK tahun lalu.
"Semuanya nanti dikumpulkan di Pendopo Kota Bandung untuk membicarakan masalah upah itu," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, rencananya Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, akan hadir langsung. Selain itu, berbagai emelen buruh, serta organisasi terkait lainnya juga akan dihadirkan.
Melalui pertemuan itu, diharapkan ada jalan keluar terbaik yang disepakati semua pihak. Sehingga tidak ada unjuk rasa yang dilakukan buruh.
Tapi jika ternyata ada demo, Diki menegaskan pihaknya sudah siap. "Kita sudah menyiapkan rencana pengamanan sebagai antisipasi dari minggu lalu," jelasnya.
Secara keseluruhan, ada 1.600 personel yang siap mengamankan Kota Bandung jika terjadi demonstrasi. "Itu gabungan personel dari Polrestabes, Polda Jawa Barat, dan TNI," ungkap Diki.
Mereka akan disiagakan untuk mengawal massa yang berdemo dan di sejumlah objek vital seperti jalan tol dan gedung pemerintahan.
Sumber : sindonews.com
Demo Buruh: Masa Depan Jakarta & Kepemimpinan 2014
Diperkirakan tanggal 28 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013 akan
terjadi demo buruh secara besar-besaran di Indonesia ; Berita demo buruh
tersebut sudah di sebarkan ke semua pihak dan media juga sudah
memberitakannya agar masyarakat mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa
saja terjadi pada setiap demo yang dilakukan secara
besar-besaran,terutama kemacetan….!
Tuntutan buruh sebenarnya tidak banyak perubahan,yaitu tetap menuntut kenaikan upah hingga 50% dan penghapusan tenaga outsourcing ; Untuk di wilayah Jabotabek tuntutan kenaikan upah bisa mencapai Rp.3,7 juta/bulan. Tentu saja para pengusaha menjadi cemas sebab tuntutan kenaikan upah buruh yang sangat tinggi akan berdampak kepada daya saing mereka. Namun momen tuntutan buruh terhadap kenaikan upah 2014 sangatlah tepat,para politisi dan pemerintahan SBY kali ini sedang menghadapi dilema besar,tidak mengabulkan tuntutan buruh berarti “kiamat” bagi partainya di Pemilu 2014 .
Sistem “floating mass” atau massa mengambang yang dipergunakan dalam sistem demokrasi Indonesia kali ini menghadapi tantangan besar dalam sejarah. Dengan perubahan sistem kepartaian era Orba yang hanya 3 partai saja,pemerintah pada waktu itu bisa mengkontrol kondisi politik ; Namun di era Reformasi sekarang ini,kondisi politik seolah dibiarkan liar tak terkendali. Para politisi bisa seenaknya berpindah partai politik hanya karena mengejar kekuasaan dan jabatan,tentu saja hal ini menginspirasi rakyat untuk berbuat hal yang sama.
Buruh dengan kekuatan yang begitu besar juga akhirnya meniru gaya politisi berpolitik. Siapa saja yang sanggup mengabulkan tuntutan para buruh akan menjadi “idola” buruh dan dipastikan elektabilitas akan meroket. Popularitas Jokowi-Ahok pada waktu pertama kali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur langsung meroket salah satunya karena mengabulkan tuntutan para buruh untuk kenaikan upah di DKI Jakarta menjadi Rp.2,2 juta per bulan. Perbincangan kebijakan menaikkan upah buruh di DKI Jakarta tahun 2013 telah berhasil mendongkrak popularitas Jokowi di mata rakyat Indonesia,bukan sekedar di DKI Jakarta saja.
Apakah sekarang ini Jokowi-Ahok akan mengabulkan tuntutan buruh untuk kenaikan upah 2014…? Inilah momen yang ditunggu-tunggu,sebab sepertinya para politisi dan pemerintahan SBY “melempar api” ke arah Jokowi-Ahok untuk mencari selamat ; Ini bisa dibuktikan dengan semua menteri yang terkait & bahkan SBY-Boediono melakukan gerakan tutup mulut alias puasa bicara terhadap demo buruh dan tuntutannya. Semua mata rakyat dibiarkan tertuju kepada Jokowi-Ahok sebagai benteng pertahanan pertama menghadapi tuntutan buruh tersebut. Nanti bila saatnya sudah tepat,para politisi dan pemerintah pusat yang ganti mengkritik kebijakan Jokowi-Ahok.
Bilamana Jokowi-Ahok tidak pandai melihat situasi seperti ini,maka yang terjadi adalah menjadi sasaran kemarahan para pengusaha,politisi yang menjadi musuh politiknya dan bahkan menteri-2 terkait pun akan ikut menyalahkan Jokowi-Ahok. Oleh karena itu,supaya demo buruh tidak ditunggangi dengan berbagai niat busuk para politisi dan musuh-2 politik yang ingin mendongkel popularitas Jokowi-Ahok,sebaiknya Jokowi-Ahok tetap saja konsisten untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota jasa dan ibukota,bukan kota Industri…! Hidup di Jakarta memang sebaiknya dibuat mahal dan hanya untuk masyarakat tertentu saja. Kepadatan kota Jakarta harus dialihkan ke daerah lain demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selama ini kebijakan pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta justru membuat arus urbanisasi ke Jakarta semakin bertambah besar. Konsistensi diperlukan untuk merubah wajah Jakarta,hanya yang punya “skill” atau keahlian saja yang sebaiknya boleh hidup di Jakarta. Bila Kondisi sosial demikian tercipta ,maka Jakarta akan sama dengan kota-2 besar di dunia seperti New York,Shanghai,Tokyo,dll
Dengan kebijakan Jokowi-Ahok untuk memenuhi tuntutan buruh,pemerintah kota Bodetabek tidak perlu mengikutinya,kecuali mereka akan menggunakan kesempatan ini juga untuk menggeser wilayah industrinya ke kota lain,seperti Sukabumi,Serang,dsb ; Namun kemungkinan itu sangat kecil mengingat para politisi dan pemerintahan kota Bodetabek akan berhitung terkait PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya. Berbeda dengan DKI Jakarta,ibukota ini akan tetap menikmati pendapatan asli daerah dari PBB yang begitu besar dan kegiatan-2 jasa yang dilakukan di ibukota RI ini.
Mudah-mudahan Demo buruh kali ini akan berdampak mengubah wajah Jakarta dan kepemimpinan Indonesia kedepan…!
Sumber : kompasiana.com
Tuntutan buruh sebenarnya tidak banyak perubahan,yaitu tetap menuntut kenaikan upah hingga 50% dan penghapusan tenaga outsourcing ; Untuk di wilayah Jabotabek tuntutan kenaikan upah bisa mencapai Rp.3,7 juta/bulan. Tentu saja para pengusaha menjadi cemas sebab tuntutan kenaikan upah buruh yang sangat tinggi akan berdampak kepada daya saing mereka. Namun momen tuntutan buruh terhadap kenaikan upah 2014 sangatlah tepat,para politisi dan pemerintahan SBY kali ini sedang menghadapi dilema besar,tidak mengabulkan tuntutan buruh berarti “kiamat” bagi partainya di Pemilu 2014 .
Sistem “floating mass” atau massa mengambang yang dipergunakan dalam sistem demokrasi Indonesia kali ini menghadapi tantangan besar dalam sejarah. Dengan perubahan sistem kepartaian era Orba yang hanya 3 partai saja,pemerintah pada waktu itu bisa mengkontrol kondisi politik ; Namun di era Reformasi sekarang ini,kondisi politik seolah dibiarkan liar tak terkendali. Para politisi bisa seenaknya berpindah partai politik hanya karena mengejar kekuasaan dan jabatan,tentu saja hal ini menginspirasi rakyat untuk berbuat hal yang sama.
Buruh dengan kekuatan yang begitu besar juga akhirnya meniru gaya politisi berpolitik. Siapa saja yang sanggup mengabulkan tuntutan para buruh akan menjadi “idola” buruh dan dipastikan elektabilitas akan meroket. Popularitas Jokowi-Ahok pada waktu pertama kali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur langsung meroket salah satunya karena mengabulkan tuntutan para buruh untuk kenaikan upah di DKI Jakarta menjadi Rp.2,2 juta per bulan. Perbincangan kebijakan menaikkan upah buruh di DKI Jakarta tahun 2013 telah berhasil mendongkrak popularitas Jokowi di mata rakyat Indonesia,bukan sekedar di DKI Jakarta saja.
Apakah sekarang ini Jokowi-Ahok akan mengabulkan tuntutan buruh untuk kenaikan upah 2014…? Inilah momen yang ditunggu-tunggu,sebab sepertinya para politisi dan pemerintahan SBY “melempar api” ke arah Jokowi-Ahok untuk mencari selamat ; Ini bisa dibuktikan dengan semua menteri yang terkait & bahkan SBY-Boediono melakukan gerakan tutup mulut alias puasa bicara terhadap demo buruh dan tuntutannya. Semua mata rakyat dibiarkan tertuju kepada Jokowi-Ahok sebagai benteng pertahanan pertama menghadapi tuntutan buruh tersebut. Nanti bila saatnya sudah tepat,para politisi dan pemerintah pusat yang ganti mengkritik kebijakan Jokowi-Ahok.
Bilamana Jokowi-Ahok tidak pandai melihat situasi seperti ini,maka yang terjadi adalah menjadi sasaran kemarahan para pengusaha,politisi yang menjadi musuh politiknya dan bahkan menteri-2 terkait pun akan ikut menyalahkan Jokowi-Ahok. Oleh karena itu,supaya demo buruh tidak ditunggangi dengan berbagai niat busuk para politisi dan musuh-2 politik yang ingin mendongkel popularitas Jokowi-Ahok,sebaiknya Jokowi-Ahok tetap saja konsisten untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota jasa dan ibukota,bukan kota Industri…! Hidup di Jakarta memang sebaiknya dibuat mahal dan hanya untuk masyarakat tertentu saja. Kepadatan kota Jakarta harus dialihkan ke daerah lain demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selama ini kebijakan pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta justru membuat arus urbanisasi ke Jakarta semakin bertambah besar. Konsistensi diperlukan untuk merubah wajah Jakarta,hanya yang punya “skill” atau keahlian saja yang sebaiknya boleh hidup di Jakarta. Bila Kondisi sosial demikian tercipta ,maka Jakarta akan sama dengan kota-2 besar di dunia seperti New York,Shanghai,Tokyo,dll
Dengan kebijakan Jokowi-Ahok untuk memenuhi tuntutan buruh,pemerintah kota Bodetabek tidak perlu mengikutinya,kecuali mereka akan menggunakan kesempatan ini juga untuk menggeser wilayah industrinya ke kota lain,seperti Sukabumi,Serang,dsb ; Namun kemungkinan itu sangat kecil mengingat para politisi dan pemerintahan kota Bodetabek akan berhitung terkait PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya. Berbeda dengan DKI Jakarta,ibukota ini akan tetap menikmati pendapatan asli daerah dari PBB yang begitu besar dan kegiatan-2 jasa yang dilakukan di ibukota RI ini.
Mudah-mudahan Demo buruh kali ini akan berdampak mengubah wajah Jakarta dan kepemimpinan Indonesia kedepan…!
Sumber : kompasiana.com
Demo Buruh Berlanjut di Cimahi dan Depok, Pabrik Lumpuh
ksi mogok kerja ribuan buruh kembali berlanjut di sejumlah daerah. Di Cimahi, Jawa Barat, aksi sweeping dilakukan, sehingga memicu ketegangan antara buruh dan polisi. Di Depok, buruh kembali berkonvoi dan berorasi.
Dalam tayangan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (29/10/2013), setelah kemarin berdemo, ribuan buruh di Cimahi kembali turun ke jalan. Gabungan sejumlah serikat pekerja seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), melakukan sweeping, dan kembali menurunkan paksa ratusan buruh dari dalam angkutan pekerja.
Buruh mengancam akan terus mogok kerja bila tak ditemui sang Walikota Ati Tohija. Ribuan buruh ini menuntut UMK 2014 sebesar Rp 2,7 juta segera diwujudkan. Akibat mogok kerja, sejumlah pabrik lumpuh dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Di Depok, Jawa Barat, ratusan buruh Depok hari ini kembali berkonvoi di ruas Jalan Radar Auri, Putri Tunggal, hingga Gas Alam, Cimanggis, Depok. Para buruh melakukan sweeping di sejumlah pabrik yang mereka temui untuk bersama-sama memperjuangkan hak buruh.
Buruh menuntut penghapusan sistem alih daya atau outsourcing dan perbaikan sistem jaminan kesehatan buruh.
Sumber : liputan6.com
Dalam tayangan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (29/10/2013), setelah kemarin berdemo, ribuan buruh di Cimahi kembali turun ke jalan. Gabungan sejumlah serikat pekerja seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), melakukan sweeping, dan kembali menurunkan paksa ratusan buruh dari dalam angkutan pekerja.
Buruh mengancam akan terus mogok kerja bila tak ditemui sang Walikota Ati Tohija. Ribuan buruh ini menuntut UMK 2014 sebesar Rp 2,7 juta segera diwujudkan. Akibat mogok kerja, sejumlah pabrik lumpuh dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Di Depok, Jawa Barat, ratusan buruh Depok hari ini kembali berkonvoi di ruas Jalan Radar Auri, Putri Tunggal, hingga Gas Alam, Cimanggis, Depok. Para buruh melakukan sweeping di sejumlah pabrik yang mereka temui untuk bersama-sama memperjuangkan hak buruh.
Buruh menuntut penghapusan sistem alih daya atau outsourcing dan perbaikan sistem jaminan kesehatan buruh.
Sumber : liputan6.com
Pengusaha yang Tak Mampu Bayar KHL Bakal "Ditendang" dari Jakarta
Komponen hidup layak (KHL) buruh di DKI Jakarta sudah ditetapkan sebesar Rp2.299.000. Namun, buruh menilai KHL Jakarta yang layak yakni Rp2,7 juta sampai Rp3 juta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, upah minimum pekerja (UMP) naik sebesar Rp100 ribu pun sangat berarti untuk buruh.
"Buat buruh berarti sekali. Buat buruh Rp50 ribu juga berarti sekali. Itu yang harus kita perhatikan," kata Ahok di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Kendati demikian, Ahok juga tetap harus menjaga daya saing para pengusaha jangan sampai jatuh. "Nah, ini yang mesti ada keseimbangan. Tapi, saya enggak setuju kalau orang dibayar di bawah KHL," katanya.
"Sempat pengusaha mengatakan kalau enggak bisa membayar sesuai KHL, ya sudah saya katakan, ‘Berarti Anda harus pindah ke kota yang KHL-nya rendah’," tambah dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan telah menetapkan komponen hidup layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860 pada Jumat 25 Oktober 2013.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI itu juga menceritakan Sidang Dewan Pengupahan berlangsung alot karena dewan pengupahan dari unsur buruh ngotot meminta biaya sewa kamar di kisaran Rp800 ribu sampai Rp900 ribu per bulan, sedangkan hasil survei hanya sebesar Rp570.000 per bulan.
"Dengan ditetapkannya KHL DKI Jakarta maka sidang selanjutnya adalah menetapkan besaran UMP tahun 2014," kata Sarman melalui rilisnya pada Jumat 25 Oktober 2013.
Sumber : okezone.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, upah minimum pekerja (UMP) naik sebesar Rp100 ribu pun sangat berarti untuk buruh.
"Buat buruh berarti sekali. Buat buruh Rp50 ribu juga berarti sekali. Itu yang harus kita perhatikan," kata Ahok di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Kendati demikian, Ahok juga tetap harus menjaga daya saing para pengusaha jangan sampai jatuh. "Nah, ini yang mesti ada keseimbangan. Tapi, saya enggak setuju kalau orang dibayar di bawah KHL," katanya.
"Sempat pengusaha mengatakan kalau enggak bisa membayar sesuai KHL, ya sudah saya katakan, ‘Berarti Anda harus pindah ke kota yang KHL-nya rendah’," tambah dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan telah menetapkan komponen hidup layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860 pada Jumat 25 Oktober 2013.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI itu juga menceritakan Sidang Dewan Pengupahan berlangsung alot karena dewan pengupahan dari unsur buruh ngotot meminta biaya sewa kamar di kisaran Rp800 ribu sampai Rp900 ribu per bulan, sedangkan hasil survei hanya sebesar Rp570.000 per bulan.
"Dengan ditetapkannya KHL DKI Jakarta maka sidang selanjutnya adalah menetapkan besaran UMP tahun 2014," kata Sarman melalui rilisnya pada Jumat 25 Oktober 2013.
Sumber : okezone.com
Upah Minimum Provinsi 2014 Diumumkan 1 November
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar
menegaskan, bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 akan ditetapkan pada 1
November mendatang. Adapun hal tersebut akan diumumkan oleh
masing-masing Gubernur di seluruh Indonesia secara serentak.
Seperti dilansir dari Setkab, Minggu (27/10/2013), di dalam Permenakertrans itu ditegaskan, penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Peninjauan besaran Upah Minimum dilakukan satu tahun sekali.
Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
Besaran UMSP sebagaimana dimaksud tidak boleh lebih rendah dari UMP, sedangkan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.
Jika UMP/UMK, UMSP/UMSK telah ditetapkan, menurut Permenakertrans ini, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum wajib (UMW) dibayar bulanan kepada pekerja/buruh. Namun berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Upah Minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan mengacu pada perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.
Sumber : okezone.com
Seperti dilansir dari Setkab, Minggu (27/10/2013), di dalam Permenakertrans itu ditegaskan, penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Peninjauan besaran Upah Minimum dilakukan satu tahun sekali.
Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
Besaran UMSP sebagaimana dimaksud tidak boleh lebih rendah dari UMP, sedangkan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.
Jika UMP/UMK, UMSP/UMSK telah ditetapkan, menurut Permenakertrans ini, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Menurut Permenakertrans ini, Upah Minimum wajib (UMW) dibayar bulanan kepada pekerja/buruh. Namun berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Upah Minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan mengacu pada perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.
Sumber : okezone.com
Kemenkeu: Upah Juga Dihitung dari Kompetensi Tenaga Kerja
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan,
upah minimum bukan saja dihitung berdasarkan patokan angka inflasi,
tetapi juga kebutuhan hidup layak (KHL) dan kompetensi tenaga kerja.
Karena berdasarkan inflasi seharusnya dapat dilakukan oleh perusahaan.
"Seharusnya juga proses penetapan dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan di atas inflasi," ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Selain itu, lanjut Bambang, upah minimum harus dihitung sesuai KHL. Apalagi, penetapan UMP itu harus sesuai kompetensi dan daya saing dari tenaga kerja itu sendiri.
"(UMP) itu tidak bisa pakai angka," ujar Bambang.
Menurut dia, inflasi memang menjadi dasar perhitungan penetapan upah minimum buruh setiap tahun.
Sebelumnya diberitakan, para buruh akan melangsungkan aksi mogok nasional hari ini. Aksi hari ini merupakan pemanasan jelang mogok nasional. Aksi tersebut akan berlangsung di beberapa titik di Jabodetabek dan beberapa provinsi lain.
Sumber : okezone.com
"Seharusnya juga proses penetapan dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan di atas inflasi," ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Selain itu, lanjut Bambang, upah minimum harus dihitung sesuai KHL. Apalagi, penetapan UMP itu harus sesuai kompetensi dan daya saing dari tenaga kerja itu sendiri.
"(UMP) itu tidak bisa pakai angka," ujar Bambang.
Menurut dia, inflasi memang menjadi dasar perhitungan penetapan upah minimum buruh setiap tahun.
Sebelumnya diberitakan, para buruh akan melangsungkan aksi mogok nasional hari ini. Aksi hari ini merupakan pemanasan jelang mogok nasional. Aksi tersebut akan berlangsung di beberapa titik di Jabodetabek dan beberapa provinsi lain.
Sumber : okezone.com
Sofjan: Kita Bingung Buruh yang Demo itu Kerjanya di Mana?
Serikat Buruh dan aliansi buruh yang berada di Indonesia terus
menyuarakan bahwa akan melakukan aksi demo dan mogok kerja besar-besaran
pada 31 Oktober dan 1 November 2013. Namun ketika diperiksa lebih
spesifik oleh pengusaha, para pekerja mengatakan tidak ingin mengikuti
aksi demo dan lebih memilih untuk tetap bekerja.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
"Kalau saya pikir yang mau mogok di tempat kita itu hampir tidak ada yang mau mogok. Yang mau mogok itu di mana perusahaannya? Tapi saya tidak tahu, mungkin bukan di perusahaan Apindo," katanya.
Sofjan menuturkan bahwa para pengusaha malah bingung dengan buruh yang tetap melakukan aksi demo. Bahkan, Sofjan kembali mempertanyakan di perusahaan mana para pendemo tersebut bekerja. “Kita juga bingung yang demo itu kerjanya di mana," dia mengimbuhkan lagi.
Oleh karena itu, Sofjan mengimbau kepada para buruh yang akan melakukan aksi demo pada 31 Oktober dan 1 November agar tetap memikirkan ulang aksinya tersebut.
"Yang mogok-mogok harus memikirkan sekali lagi lah, jangan memikirkan orang lain. Karena dia (pengusaha) mempunyai karyawan dan iklim investasi Indonesia, itu harus tetap kita jaga," ujarnya.
Sumber : okezone.com
Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
"Kalau saya pikir yang mau mogok di tempat kita itu hampir tidak ada yang mau mogok. Yang mau mogok itu di mana perusahaannya? Tapi saya tidak tahu, mungkin bukan di perusahaan Apindo," katanya.
Sofjan menuturkan bahwa para pengusaha malah bingung dengan buruh yang tetap melakukan aksi demo. Bahkan, Sofjan kembali mempertanyakan di perusahaan mana para pendemo tersebut bekerja. “Kita juga bingung yang demo itu kerjanya di mana," dia mengimbuhkan lagi.
Oleh karena itu, Sofjan mengimbau kepada para buruh yang akan melakukan aksi demo pada 31 Oktober dan 1 November agar tetap memikirkan ulang aksinya tersebut.
"Yang mogok-mogok harus memikirkan sekali lagi lah, jangan memikirkan orang lain. Karena dia (pengusaha) mempunyai karyawan dan iklim investasi Indonesia, itu harus tetap kita jaga," ujarnya.
Sumber : okezone.com
Apindo: UMP Jakarta Disepakati Rp2,29 Juta
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa kenaikkan Upah
Minimum Propinsi (UMP) sudah dalam tahap persetujuan Bupati dan
Gubernur. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan saat ini UMP yang
sudah disepakati dan akan diputuskan sekira Rp2,29 juta.
"Sebagian wilayah sudah selesai, seperti Jakarta itu Rp2,29 juta. Tinggal menunggu putusan bupati dan gubernur," ucap Sofjan saat Konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Sofjan menambahkan, akibat demo buruh pada pertengahan tahun ini, banyak perusahaan yang meninggalkan Indonesia karena permasalahan buruh yang
selalu terjadi setiap tahunnya. Namun, tidak sedikit pula yang tetap bertahan di Indonesia dengan berbagai cara.
"Paling besar itu negara Korea, terutama di garmen, sepatu dan elektorik komponennya, Jepang banyak capital intensifnya banyak mengganti mesin. Ini saya katakan akan banyak keluar lagi, tapi kita menahan mereka supaya mereka tidak pindah, kalau dalam negeri pindah ke jawa tengah, ini kan memberikan suatu ketakutan," jelasnya.
Saat ini, lanjut Sofjan, upah merupakan hal yang tidak akan pernah menjadi solusi dalam mengatasi hidup layak di Indonesia. Akan tetapi, dalam memenuhi hidup layak perlu juga ditunjang seperti fasilitas umum yang berjalan dengan baik.
"Padahal bangsa kita itu perlu mencari kerja, kita harus sadar, upah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tapi harus dirundingkan kembali dengan pemerintah terkait transportasi murah, kesehatan murah, buruh itu melihat upah itu hidup mati, itu yang harus kita rubah, bukan karena inflasi, memang inflasi harus dijaga pemerintah," tutupnya.
Sumber : okezone.com
"Sebagian wilayah sudah selesai, seperti Jakarta itu Rp2,29 juta. Tinggal menunggu putusan bupati dan gubernur," ucap Sofjan saat Konferensi Pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Sofjan menambahkan, akibat demo buruh pada pertengahan tahun ini, banyak perusahaan yang meninggalkan Indonesia karena permasalahan buruh yang
selalu terjadi setiap tahunnya. Namun, tidak sedikit pula yang tetap bertahan di Indonesia dengan berbagai cara.
"Paling besar itu negara Korea, terutama di garmen, sepatu dan elektorik komponennya, Jepang banyak capital intensifnya banyak mengganti mesin. Ini saya katakan akan banyak keluar lagi, tapi kita menahan mereka supaya mereka tidak pindah, kalau dalam negeri pindah ke jawa tengah, ini kan memberikan suatu ketakutan," jelasnya.
Saat ini, lanjut Sofjan, upah merupakan hal yang tidak akan pernah menjadi solusi dalam mengatasi hidup layak di Indonesia. Akan tetapi, dalam memenuhi hidup layak perlu juga ditunjang seperti fasilitas umum yang berjalan dengan baik.
"Padahal bangsa kita itu perlu mencari kerja, kita harus sadar, upah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tapi harus dirundingkan kembali dengan pemerintah terkait transportasi murah, kesehatan murah, buruh itu melihat upah itu hidup mati, itu yang harus kita rubah, bukan karena inflasi, memang inflasi harus dijaga pemerintah," tutupnya.
Sumber : okezone.com
Aksi Pemanasan Demo Buruh Macetkan Sekitar Pelabuhan Tanjung Priok
ekitar 300 buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta
melakukan aksi di depan pintu masuk Jakarta International Container
Terminal (JICT) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (28/10/2013) sore.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di sekitar Jalan Jampea dan Jalan
Sulawesi mengalami kemacetan.
Ratusan buruh itu mulai tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 dan bubar sekitar pukul 16.00 WIB setelah mereka berkeliling ke titik sentra buruh, seperti Ancol, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, dan Cakung. Setibanya di depan pintu masuk JICT, buruh berorasi dan menyerukan aksi mogok nasional serta meneriakkan yel-yel perjuangan kaum buruh.
Salah seorang perwakilan dari Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), Sahat Sihotang (35), mengatakan bahwa aksi mereka hari ini hanyalah pemanasan menjelang aksi mogok nasional pada 31 Oktober-1 November mendatang. "Aksi ini hanyalah pemanasan dan sosialisasi. Tujuan kita menyampaikan pada seluruh buruh yang ada di Jakarta Utara untuk terlibat pada pemogokan nasional nanti," ujarnya di lokasi, Senin.
Menurutnya, tidak kurang dari 300.000 buruh akan terlibat dalam aksi menuntut kenaikan upah minimun provinsi (UMP) sebesar 50 persen tersebut. Khusus di Jakarta, buruh menuntut (UMP) sebesar Rp 3,7 juta pada 2014. Buruh juga mendesak penghapusan sistem kerja outsourcing dan tersedianya jaminan kesehatan.
"Kenaikan UMP DKI menjadi Rp 3,7 juta adalah harga mati. Nanti selain melakukan mogok nasional, untuk di Jakarta Utara, para buruh akan berkumpul di Pintu JICT ini, akan kita lumpuhkan," ujarnya.
Kepala Unit Lalu Lintas Polres Jakarta Utara Ajun Komisaris Hambali mengatakan, ratusan personel keamanan dan petugas keamanan masing-masing perusahaan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini. Aksi demonstran berjalan tertib dan berakhir demonstran membubarkan diri pukul 15.30.
Sementara itu, untuk penjagaan aksi buruh pada saat mogok nasional, akan dikerahkan 900 polisi untuk menjaga setiap pos yang ditentukan dan fasilitas vital di dalam pelabuhan.
Sumber : kompas.com
Ratusan buruh itu mulai tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 dan bubar sekitar pukul 16.00 WIB setelah mereka berkeliling ke titik sentra buruh, seperti Ancol, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, dan Cakung. Setibanya di depan pintu masuk JICT, buruh berorasi dan menyerukan aksi mogok nasional serta meneriakkan yel-yel perjuangan kaum buruh.
Salah seorang perwakilan dari Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), Sahat Sihotang (35), mengatakan bahwa aksi mereka hari ini hanyalah pemanasan menjelang aksi mogok nasional pada 31 Oktober-1 November mendatang. "Aksi ini hanyalah pemanasan dan sosialisasi. Tujuan kita menyampaikan pada seluruh buruh yang ada di Jakarta Utara untuk terlibat pada pemogokan nasional nanti," ujarnya di lokasi, Senin.
Menurutnya, tidak kurang dari 300.000 buruh akan terlibat dalam aksi menuntut kenaikan upah minimun provinsi (UMP) sebesar 50 persen tersebut. Khusus di Jakarta, buruh menuntut (UMP) sebesar Rp 3,7 juta pada 2014. Buruh juga mendesak penghapusan sistem kerja outsourcing dan tersedianya jaminan kesehatan.
"Kenaikan UMP DKI menjadi Rp 3,7 juta adalah harga mati. Nanti selain melakukan mogok nasional, untuk di Jakarta Utara, para buruh akan berkumpul di Pintu JICT ini, akan kita lumpuhkan," ujarnya.
Kepala Unit Lalu Lintas Polres Jakarta Utara Ajun Komisaris Hambali mengatakan, ratusan personel keamanan dan petugas keamanan masing-masing perusahaan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini. Aksi demonstran berjalan tertib dan berakhir demonstran membubarkan diri pukul 15.30.
Sementara itu, untuk penjagaan aksi buruh pada saat mogok nasional, akan dikerahkan 900 polisi untuk menjaga setiap pos yang ditentukan dan fasilitas vital di dalam pelabuhan.
Sumber : kompas.com
32.000 Polisi Amankan Aksi Mogok Nasional
ntuk mengamankan aksi mogok nasional yang dilakukan oleh buruh, polisi
mengerahkan 32.000 personel kepolisian. Para buruh melakukan aksi
mogoknya di tempat kerja masing-masing mulai Senin ini hingga Kamis
mendatang.
Polisi mengerahkan pasukan gabungan yang terdiri dari 17.286 personel dari Polda Metro Jaya, 3.280 personel TNI, 1.882 personel Mabes Polri, 5.950. Personel Satgasres dan 4.139 personel Satpol PP.
"Petugas akan ditempatkan di lokasi demo dan mogok nasional masing-masing," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/10/2013).
Menurut Rikwanto, polisi akan diletakkan di titik titik aksi demonstrasi yang dilakukan di masing masing wilayah kerja para demonstran. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk menjaga objek-objek vital.
"Untuk objek rawan seperti DPR, Istana Negara dan kantor pemerintah lainnya juga akan tetap kita letakkan personel," kata Rikwanto.
Kawasan yang menjadi titik demo saat ini adalah kawasan industri Pulogadung, Cikarang Selatan, Bekasi, Tangerang, Depok dan Koja. Jika diperlukan, polisi akan menerapkan rekayasa jalan.
Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 50 persen, penghapusan sistem kerja outsorching dan jalankan BPJS kesehatan per 1 Januari 2014.
Sumber : kompas.com
Polisi mengerahkan pasukan gabungan yang terdiri dari 17.286 personel dari Polda Metro Jaya, 3.280 personel TNI, 1.882 personel Mabes Polri, 5.950. Personel Satgasres dan 4.139 personel Satpol PP.
"Petugas akan ditempatkan di lokasi demo dan mogok nasional masing-masing," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/10/2013).
Menurut Rikwanto, polisi akan diletakkan di titik titik aksi demonstrasi yang dilakukan di masing masing wilayah kerja para demonstran. Selain itu, polisi juga dikerahkan untuk menjaga objek-objek vital.
"Untuk objek rawan seperti DPR, Istana Negara dan kantor pemerintah lainnya juga akan tetap kita letakkan personel," kata Rikwanto.
Kawasan yang menjadi titik demo saat ini adalah kawasan industri Pulogadung, Cikarang Selatan, Bekasi, Tangerang, Depok dan Koja. Jika diperlukan, polisi akan menerapkan rekayasa jalan.
Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 50 persen, penghapusan sistem kerja outsorching dan jalankan BPJS kesehatan per 1 Januari 2014.
Sumber : kompas.com
Apindo: Serikat Pekerja Jangan Rusak Iklim Investasi
Kalangan pengusaha mewanti-wanti agar serikat buruh yang gencar
melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum tidak merusak iklim
imvestasi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Sofjan Wanandi menyatakan, kalangan swasta mulai tak nyaman dengan
ketidakpastian usaha mereka karena maraknya demo.
"Saya tidak
ingin pengupahan didasarkan demo-demo. Iklim investasi dunia sedang
tidak baik. Jangan kita merusak lagi," kata Sofjan di kantor Apindo
Training Center, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Sofjan
mengatakan, dunia usaha pernah mengecap pengalaman pahit akibat kenaikan
upah minimum tahun lalu. Sepanjang semester pertama 2013, sejumlah
investor memilih hengkang dari Indonesia, dan 200.000 karyawan pun
dirumahkan.
Untuk kawasan Jabodetabek, hingga Mei 2013 tercatat
ada 65.000 karyawan yang diPHK menyusul tutupnya sejumlah pabrik asal
Korea di Jakarta. Sebagian besar merupakan perusahaan labor intensive atau padat karya yang bergerak di sektor garmen, sepatu, dan elektronik.
"Ada beberapa perusahaan Taiwan tapi tidak banyak. Kalau Jepang itu capital insentive. Tapi karyawan outsourcing mereka sekarang diganti dengan mesin," sebutnya lagi.
Sofjan
mengaku, sejumlah anggota dan mitra Apindo yang beroperasi di Kawasan
Berikat Nusantara pun berencana hengkang. Namun, ia mengklaim sudah
berupaya untuk menahan mereka.
"Nanti pengusaha itu lama-lama
mikir impor saja daripada bangun pabrik. Kita tahu bangsa kita masih
butuh banyak pekerjaan," jelasnya.
Sumber : kompas.com
Ratusan Buruh Ancam Menginap di Kantor Jokowi
Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Para
buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta, Aspek Indonesia,
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konsolidasi Nasional
Gerakan Buruh (KNGB) itu kompak mengenakan pakaian hitam.
Pantauan Selasa (29/10/2013), ratusan buruh itu berdiri menutupi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sehingga jalan di depan kantor Gubernur Jokowi itu tidak bisa dilewati kendaraan.
Dalam aksi demo kali ini, para buruh menuntut 3 hal, yaitu pencabutan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, merealisasikan kenaikan upah Rp 3,7 juta, dan meminta penghapusan sistem kerja outsourcing termasuk di BUMN.
"Sebelum saya mulai, saya sampaikan pada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Hari ini kami akan menginap di Balaikota kalau tidak bisa menemui kami. Pokoknya kami nginap," ujar salah seorang orator buruh.
Pada aksi kali ini, sayangnya Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tidak berada di Balaikota. Jokowi sedang berada di BPK RI, sementara Ahok sedang berada di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menghadiri Sertijab Kapolri baru.
Sumber : Liputan6.com
Pantauan Selasa (29/10/2013), ratusan buruh itu berdiri menutupi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sehingga jalan di depan kantor Gubernur Jokowi itu tidak bisa dilewati kendaraan.
Dalam aksi demo kali ini, para buruh menuntut 3 hal, yaitu pencabutan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, merealisasikan kenaikan upah Rp 3,7 juta, dan meminta penghapusan sistem kerja outsourcing termasuk di BUMN.
"Sebelum saya mulai, saya sampaikan pada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Hari ini kami akan menginap di Balaikota kalau tidak bisa menemui kami. Pokoknya kami nginap," ujar salah seorang orator buruh.
Pada aksi kali ini, sayangnya Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tidak berada di Balaikota. Jokowi sedang berada di BPK RI, sementara Ahok sedang berada di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menghadiri Sertijab Kapolri baru.
Sumber : Liputan6.com
SOSIALISASI AKSI NASIONAL ( MODARNAS )
BURUH ADALAH PILAR UTAMA EKONOMI BANGSA
Kondisi ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di dunia, namun kondisi buruh dan rakyat Indonesia sangat terpuruk dan bahkan tidak ikut menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut hal ini dibuktikan dengan fakta dan realita yang selalu di hadapi oleh rakyat Indonesia antara lain sbb;
• Upah buruh rata – rata diindonesia hanya cukup untuk hidup 20 hari, padahal
buruh bekerja 1 bulan penuh di perusahaan, bahkan hal tersebut dengan
diperparah oleh fakta yang ada bahwasannya upah buruh di Indonesia sampai
saat ini masih sama dengan upah para pembantu rumah tangga di Negara
tetangga yaitu Malaysia dan masih jauh dibawah upah para pembantu rumah
tangga di Negara Singapura.
• Banyaknya Rakyat Indonesia yang mati sia –sia karena tidak mampu berobat dan
ditolak oleh rumah sakit,
• Perbudakan modern merajalela hampir di seluruh perusahaan dalam bentuk outsourcing dan kerja kontrak, sehingga jelas-jelas buruh bakal kehilangan masa depan karena tidak ada kepastian status dan penghasilan.
Kepada kawan – kawan buruh, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, bersama ini kami sampaikan bahwa kami buruh Indonesia akan melakukan aksi mogok Nasional di 200 Kabupaten/Kota, dan 20 Provinsi untuk meminta kepada pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia. Adapun aksi akan kami laksanakan pada :
Hari, tanggal : Kamis dan Jum’at, 31 oktober dan 1 November 2013.
Waktu : jam 06.00 a/d 18.00 wib
Tempat : lingkungan Perusahaan, kawasan, dan PEMDA.
TUNTUTAN :
1. Pemerintah menetapkan Upah layak Bogor 2014 sebesar Rp. 3,5jt dengan
mengacu KHL 84 item.
2. Meminta kepada pemerintah melaksanakan Jaminan Sosial Kesehatan/berobat
gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali mulai 1 Januari 2014.
3. Menghapus system kerja outsourcing di bumi Indonesia.
4. Presiden mencabut INPRES no 09 tahun 2013.
5. DPR RI menetapkan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Mogok Nasional akan dilakukan diseluruh Indonesia secara tertib dan damai serta tidak anarkis dengan menjemput para pekerja/buruh disetiap perusahaan diwilayah masing-masing untuk selanjutnya berkumpul di pusat pemerintahan daerah kab/kota Bogor, karena Mogok Nasional adalah menghentikan segala aktifitas pekerjaan pada saat itu juga dan pihak perusahaan tidak boleh melarang atau bahkan mengintimidasi pekerja/karyawannya untuk ikut melakukan aksi Mogok Nasional yang pada hakekatnya adalah Hak Dasar seorang pekerja/buruh.
Untuk itu kami minta bantuan dan kerjasama kepada seluruh element masyarakat dan para pimpinan perusahaan serta perwakilan para pekerja/buruh disetiap perusahaan, jangan paksa kami para pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak kami berbuat ANARKIS & terpaksa melakukan SWEEPING yang akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri.
FSPMI SP AMK – SP AI – SP EE – SP LOGAM – GARDAMETAL – SP KEP – ISBI – FARKES – ALIANSI BURUH BOGOR ( ABB ) – ALIANSI BURUH CILEUNGSI ( ABC ) – FORUM BURUH WANAHERANG BERGERAK – FORUM BURUH CIAWI ( FBC ) – KOALISI BURUH SUKABUMI ( KBS )
Selasa, 29 Oktober 2013 puluhan ribu buruh & Element LSM Se-Kab/Kota bogor bergerak menuju kantor pusat pemerintahan kab/kota Bogor jam 10:00 - Selesai...!!! sekaligus sebagai pemanasan MOGOK NASIONAL yang ke-2 sekaligus meminta jawaban kepada bupati tentang UMK Bogor 2014 Rp. 3,5jt yang mengacu 84 item KHL,,,,
Kita tunjukkan bahwa buruh bogor mau bergerak untuk perjuangan hajat hidup orang banyak bukan menuruti ELIT DPC yang menolak MONAS...
Hidup Buruh...Hidup Buruh...Hidup Buruh Yang Melawan Penindasan...
BURUH BERSATU PASTI MENANG...
Sumber : Sobi AC
Kondisi ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di dunia, namun kondisi buruh dan rakyat Indonesia sangat terpuruk dan bahkan tidak ikut menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut hal ini dibuktikan dengan fakta dan realita yang selalu di hadapi oleh rakyat Indonesia antara lain sbb;
• Upah buruh rata – rata diindonesia hanya cukup untuk hidup 20 hari, padahal
buruh bekerja 1 bulan penuh di perusahaan, bahkan hal tersebut dengan
diperparah oleh fakta yang ada bahwasannya upah buruh di Indonesia sampai
saat ini masih sama dengan upah para pembantu rumah tangga di Negara
tetangga yaitu Malaysia dan masih jauh dibawah upah para pembantu rumah
tangga di Negara Singapura.
• Banyaknya Rakyat Indonesia yang mati sia –sia karena tidak mampu berobat dan
ditolak oleh rumah sakit,
• Perbudakan modern merajalela hampir di seluruh perusahaan dalam bentuk outsourcing dan kerja kontrak, sehingga jelas-jelas buruh bakal kehilangan masa depan karena tidak ada kepastian status dan penghasilan.
Kepada kawan – kawan buruh, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, bersama ini kami sampaikan bahwa kami buruh Indonesia akan melakukan aksi mogok Nasional di 200 Kabupaten/Kota, dan 20 Provinsi untuk meminta kepada pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia. Adapun aksi akan kami laksanakan pada :
Hari, tanggal : Kamis dan Jum’at, 31 oktober dan 1 November 2013.
Waktu : jam 06.00 a/d 18.00 wib
Tempat : lingkungan Perusahaan, kawasan, dan PEMDA.
TUNTUTAN :
1. Pemerintah menetapkan Upah layak Bogor 2014 sebesar Rp. 3,5jt dengan
mengacu KHL 84 item.
2. Meminta kepada pemerintah melaksanakan Jaminan Sosial Kesehatan/berobat
gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali mulai 1 Januari 2014.
3. Menghapus system kerja outsourcing di bumi Indonesia.
4. Presiden mencabut INPRES no 09 tahun 2013.
5. DPR RI menetapkan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Mogok Nasional akan dilakukan diseluruh Indonesia secara tertib dan damai serta tidak anarkis dengan menjemput para pekerja/buruh disetiap perusahaan diwilayah masing-masing untuk selanjutnya berkumpul di pusat pemerintahan daerah kab/kota Bogor, karena Mogok Nasional adalah menghentikan segala aktifitas pekerjaan pada saat itu juga dan pihak perusahaan tidak boleh melarang atau bahkan mengintimidasi pekerja/karyawannya untuk ikut melakukan aksi Mogok Nasional yang pada hakekatnya adalah Hak Dasar seorang pekerja/buruh.
Untuk itu kami minta bantuan dan kerjasama kepada seluruh element masyarakat dan para pimpinan perusahaan serta perwakilan para pekerja/buruh disetiap perusahaan, jangan paksa kami para pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak kami berbuat ANARKIS & terpaksa melakukan SWEEPING yang akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri.
FSPMI SP AMK – SP AI – SP EE – SP LOGAM – GARDAMETAL – SP KEP – ISBI – FARKES – ALIANSI BURUH BOGOR ( ABB ) – ALIANSI BURUH CILEUNGSI ( ABC ) – FORUM BURUH WANAHERANG BERGERAK – FORUM BURUH CIAWI ( FBC ) – KOALISI BURUH SUKABUMI ( KBS )
Selasa, 29 Oktober 2013 puluhan ribu buruh & Element LSM Se-Kab/Kota bogor bergerak menuju kantor pusat pemerintahan kab/kota Bogor jam 10:00 - Selesai...!!! sekaligus sebagai pemanasan MOGOK NASIONAL yang ke-2 sekaligus meminta jawaban kepada bupati tentang UMK Bogor 2014 Rp. 3,5jt yang mengacu 84 item KHL,,,,
Kita tunjukkan bahwa buruh bogor mau bergerak untuk perjuangan hajat hidup orang banyak bukan menuruti ELIT DPC yang menolak MONAS...
Hidup Buruh...Hidup Buruh...Hidup Buruh Yang Melawan Penindasan...
BURUH BERSATU PASTI MENANG...
Sumber : Sobi AC
Jokowi: Rupiah Melemah... Malah Ribet Urus Upah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, tidak mungkin Pemerintah
Provinsi DKI memenuhi tuntutan buruh tentang kenaikan upah minimum
provinsi sebesar Rp 3,7 juta.
"Melihat situasi kayak begini saja, kita deg-degan rupiah melemah terus, defisit, impor ditahan. Ini malah ribet urus UMP. Kalau kemarin-kemarin, situasi enggak kayak sekarang, kita masih bisa. Lah sekarang," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa(3/9/2013).
Jokowi mengatakan, tuntutan buruh sebenarnya salah alamat. Menurut dia, yang menentukan komponen untuk UMP adalah perwakilan pengusaha serta komponen pekerja. Gubernur hanya menyetujui atau tidaknya usulan yang diputus itu.
Jokowi menyarankan, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kian melemah, seharusnya buruh membantu pengusaha untuk paling tidak menciptakan iklim positif bagi investasi di DKI Jakarta. "Menurut saya harus ada saling pengertian antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Artinya saling mengerti kondisi karena ini image," ujarnya.
Siang ini ratusan buruh dari Forum Buruh DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Jokowi dan Basuki menaikkan upah mininum provinsi pada 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Tuntutan itu sesuai dengan janji Basuki bahwa upah layak di Jakarta adalah Rp 4 juta.
"Melihat situasi kayak begini saja, kita deg-degan rupiah melemah terus, defisit, impor ditahan. Ini malah ribet urus UMP. Kalau kemarin-kemarin, situasi enggak kayak sekarang, kita masih bisa. Lah sekarang," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa(3/9/2013).
Jokowi mengatakan, tuntutan buruh sebenarnya salah alamat. Menurut dia, yang menentukan komponen untuk UMP adalah perwakilan pengusaha serta komponen pekerja. Gubernur hanya menyetujui atau tidaknya usulan yang diputus itu.
Jokowi menyarankan, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kian melemah, seharusnya buruh membantu pengusaha untuk paling tidak menciptakan iklim positif bagi investasi di DKI Jakarta. "Menurut saya harus ada saling pengertian antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Artinya saling mengerti kondisi karena ini image," ujarnya.
Siang ini ratusan buruh dari Forum Buruh DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Jokowi dan Basuki menaikkan upah mininum provinsi pada 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Tuntutan itu sesuai dengan janji Basuki bahwa upah layak di Jakarta adalah Rp 4 juta.
Buruh Tangerang Sosialisasi Mogok Nasional di Pabrik-pabrik
Ratusan buruh di Tangerang, Banten, melakukan aksi sosialisasi ke
sejumlah pabrik terkait rencana aksi mogok nasional pada Kamis
(31/10/2013).
Koordinator aksi dari Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) Koswara mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan membagikan selebaran kepada buruh di tiap-tiap pabrik. "Kami ingin mengajak semua buruh untuk ikut serta dalam aksi mogok nasional pada 31 Oktober nanti," kata Koswara di Tangerang, Senin (28/10/2013).
Selebaran tersebut berisi beberapa tuntutan, yakni menolak instruksi presiden tentang upah, upah layak untuk buruh, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Buruh juga menolak sistem kerja kontrak, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK), menolak union busting, serta menolak privatisasi aset-aset negara.
"Tuntutan yang kami sampaikan merupakan hasil dari aspirasi buruh dan permasalahan yang selama ini ada dan diharapkan dapat diselesaikan," ujarnya.
Sosialisasi tersebut dilakukan oleh 800 orang dari berbagai elemen buruh. Mereka melakukan aksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan satu mobil komando. Mereka masuk ke dalam setiap pabrik yang mereka lewati mulai dari Bundaran 1 Citra Raya, Cikupa, zona industri Jabar Wood, hingga ke Bitung, Kabupaten Tangerang. Mereka juga melakukan sosialisasi di kawasan Industri Manis dan Jatake di Kota Tangerang, kawasan industri Bunder, Pasar Kemis, Cikupa Mas, Bonen, Balaraja, dan berakhir di Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
Sumber : kompas.com
Koordinator aksi dari Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) Koswara mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan membagikan selebaran kepada buruh di tiap-tiap pabrik. "Kami ingin mengajak semua buruh untuk ikut serta dalam aksi mogok nasional pada 31 Oktober nanti," kata Koswara di Tangerang, Senin (28/10/2013).
Selebaran tersebut berisi beberapa tuntutan, yakni menolak instruksi presiden tentang upah, upah layak untuk buruh, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Buruh juga menolak sistem kerja kontrak, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK), menolak union busting, serta menolak privatisasi aset-aset negara.
"Tuntutan yang kami sampaikan merupakan hasil dari aspirasi buruh dan permasalahan yang selama ini ada dan diharapkan dapat diselesaikan," ujarnya.
Sosialisasi tersebut dilakukan oleh 800 orang dari berbagai elemen buruh. Mereka melakukan aksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan satu mobil komando. Mereka masuk ke dalam setiap pabrik yang mereka lewati mulai dari Bundaran 1 Citra Raya, Cikupa, zona industri Jabar Wood, hingga ke Bitung, Kabupaten Tangerang. Mereka juga melakukan sosialisasi di kawasan Industri Manis dan Jatake di Kota Tangerang, kawasan industri Bunder, Pasar Kemis, Cikupa Mas, Bonen, Balaraja, dan berakhir di Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
Sumber : kompas.com
Di Depok, Pengusaha dan Buruh Sepakat Mogok Tiga Jam
Para pengusaha dan buruh di Kota Depok sepakat mogok kerja selama tiga
jam pada hari mogok kerja buruh nasional, 31 Oktober 2013. Mogok kerja
mulai dilakukan pada pukul 09.00-12.00, dan para buruh akan melakukan
unjuk rasa di perusahaan masing-masing.
Kesepakatan itu tertuang dalam Lembaran Kerja Sama (LKS) 2013 dan diterbitkan berupa surat keputusan. "Pengusaha dan buruh sepakat mogok kerja hanya tiga jam," kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail seusai pembahasan tersebut, Senin (28/10/2013).
Ketua Apindo Kota Depok Inu Kertapati Harahap menyatakan, buruh Depok sepakat tidak pergi ke Jakarta.
Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Kota Depok Zainuddin Agung mengatakan, buruh menuntut UMK Rp 3,7 juta dari sebelumnya sebesar Rp 2,2 juta. Buruh juga menuntut pemberlakuan UU BPJS mulai 1 Januari 2014.
Namun, Wali Kota Depok sepakat dalam menentukan UMK Kota Depok 2014 menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan mempertimbangkan kenaikan UMK sebesar 35 persen dari yang berlaku pada 2013 sebesar Rp 2,2 juta, seperti dikutip dari Antara.
Sumber: kompas.com
Kesepakatan itu tertuang dalam Lembaran Kerja Sama (LKS) 2013 dan diterbitkan berupa surat keputusan. "Pengusaha dan buruh sepakat mogok kerja hanya tiga jam," kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail seusai pembahasan tersebut, Senin (28/10/2013).
Ketua Apindo Kota Depok Inu Kertapati Harahap menyatakan, buruh Depok sepakat tidak pergi ke Jakarta.
Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Kota Depok Zainuddin Agung mengatakan, buruh menuntut UMK Rp 3,7 juta dari sebelumnya sebesar Rp 2,2 juta. Buruh juga menuntut pemberlakuan UU BPJS mulai 1 Januari 2014.
Namun, Wali Kota Depok sepakat dalam menentukan UMK Kota Depok 2014 menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan mempertimbangkan kenaikan UMK sebesar 35 persen dari yang berlaku pada 2013 sebesar Rp 2,2 juta, seperti dikutip dari Antara.
Sumber: kompas.com
Rawan Demo Buruh, Timur Minta Para Kapolda Tak Hadiri Sertijab
Upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolri dari Jenderal Pol Timur
Pradopo ke Komjen Pol Sutarman di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa
Barat, pagi ini dihadiri 1.134 tamu undangan secara umum dan 120 tamu
VVIP
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, untuk tamu VVIP yang diundang antara lain menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, anggota legislatif, duta besar negara sahabat dan para mantan Kapolri.
"Para menteri kabinet, anggota legislatif, dubes, dan mantan kapolri," ujar Ronny di Lapangan Mako Brimob, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Mengingat saat ini sedang gencar demo buruh, jelas Ronny, Timur mengimbau para kapolda untuk tidak hadir apabila situasi wilayahnya sedang tidak kondusif. Sepekan sebelum sertijab, Timur meminta para kapolda agar mementingkan keamanan wilayahnya daripada menghadiri penyerahan jabatan kapolri itu.
"Kapolda yang menentukan sendiri wilayah. Hadir, kalau merasa aman wilayahnya ya hadir. Tapi Kapolri Timur Pradopo menyampaikan seminggu sebelum pelantikan dalam video konpers ke seluruh kapolda agar mementingkan daerahnya masing-masing dalam melayani mogok buruh," ucap Ronny.
Pantauan Liputan6.com, para tamu saat ini sudah tampak hadir sebelum upacara diselenggarakan. Sejumlah kendaraan taktis dari sejumlah divisi berjejer di sekitar lokasi pelantikan.
Selain itu, akan digelar juga sertijab Ketua Umum Bhayangkari dari istri Jenderal Timur Pradopo, Irianti Sari Andayani kepada istri Jenderal Sutarman, Eli Sutiarti Sukandi.
Sumber:Liputan6.com
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, untuk tamu VVIP yang diundang antara lain menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, anggota legislatif, duta besar negara sahabat dan para mantan Kapolri.
"Para menteri kabinet, anggota legislatif, dubes, dan mantan kapolri," ujar Ronny di Lapangan Mako Brimob, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Mengingat saat ini sedang gencar demo buruh, jelas Ronny, Timur mengimbau para kapolda untuk tidak hadir apabila situasi wilayahnya sedang tidak kondusif. Sepekan sebelum sertijab, Timur meminta para kapolda agar mementingkan keamanan wilayahnya daripada menghadiri penyerahan jabatan kapolri itu.
"Kapolda yang menentukan sendiri wilayah. Hadir, kalau merasa aman wilayahnya ya hadir. Tapi Kapolri Timur Pradopo menyampaikan seminggu sebelum pelantikan dalam video konpers ke seluruh kapolda agar mementingkan daerahnya masing-masing dalam melayani mogok buruh," ucap Ronny.
Pantauan Liputan6.com, para tamu saat ini sudah tampak hadir sebelum upacara diselenggarakan. Sejumlah kendaraan taktis dari sejumlah divisi berjejer di sekitar lokasi pelantikan.
Selain itu, akan digelar juga sertijab Ketua Umum Bhayangkari dari istri Jenderal Timur Pradopo, Irianti Sari Andayani kepada istri Jenderal Sutarman, Eli Sutiarti Sukandi.
Sumber:Liputan6.com
Buruh Tuntut UMR Rp 3,7 Juta, DPR: Cari Win-win Solution
Ribuan buruh menggelar aksi mogok nasional selama 5 hari mulai 28
Oktober sampai 1 November 2013 dengan agenda menuntut kenaikan upah
minimum regional (UMR) hingga menghapuskan sistem outsourcing. Mengenai
upah, buruh di Jakarta menuntut kenaikan UMP 2014 sebesar Rp 3,7 juta.
Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menilai tuntutan itu wajar karena pada dasarnya semua orang mengharapkan penghasilan yang besar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
"Tentunya semua orang yang bekerja ingin dapat penghasilan yang cukup, angka segitu bagi saya wajar saja," kata Sohibul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, angka tersebut harus dibicarakan lagi antara pemerintah, pengusaha dan perwakilan buruh. Sehingga asas keadilan dan keuntungan bagi para buruh dan perusahaan harus terpenuhi dan mendapatkan kesepakatan untuk seadil-adilnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
"Tapi soal keadilan itu yang harus dibicarakan lagi lebih jauh. Apakah angka itu mempengaruhi perusahaannya apa nggak? jadi itu harus dicari win-win solution-nya," imbuh Shohibul.
Sementara Jokowi minta para buruh menyampaikan tuntutan yang rasional. Menurut Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu, untuk mengajukan tuntutannya, para buruh harus mempertimbangkan banyak faktor.
"Mestinya lihat, masuk logika atau tidak. Kita juga harus lihat faktor eksternal, ekonomi seperti apa," kata Jokowi
Sumber:Liputan6.com
Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menilai tuntutan itu wajar karena pada dasarnya semua orang mengharapkan penghasilan yang besar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
"Tentunya semua orang yang bekerja ingin dapat penghasilan yang cukup, angka segitu bagi saya wajar saja," kata Sohibul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2013).
Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, angka tersebut harus dibicarakan lagi antara pemerintah, pengusaha dan perwakilan buruh. Sehingga asas keadilan dan keuntungan bagi para buruh dan perusahaan harus terpenuhi dan mendapatkan kesepakatan untuk seadil-adilnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
"Tapi soal keadilan itu yang harus dibicarakan lagi lebih jauh. Apakah angka itu mempengaruhi perusahaannya apa nggak? jadi itu harus dicari win-win solution-nya," imbuh Shohibul.
Sementara Jokowi minta para buruh menyampaikan tuntutan yang rasional. Menurut Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu, untuk mengajukan tuntutannya, para buruh harus mempertimbangkan banyak faktor.
"Mestinya lihat, masuk logika atau tidak. Kita juga harus lihat faktor eksternal, ekonomi seperti apa," kata Jokowi
Sumber:Liputan6.com
Saturday, October 26, 2013
Masih Banyak Buruh Diupah Rp 500.000 Per Bulan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(DPD SPSI) Provinsi Bengkulu Feri Adi mengungkapkan, hingga saat ini
masih banyak buruh yang menerima upah sebesar Rp 500.000 hingga Rp
600.000 per bulan.
Padahal, upah minimum provinsi (UMP) 2012 ditetapkan sebesar Rp 1,2 juta per bulan. "UMP banyak dipatuhi oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan saja, sementara sektor pusat perbelanjaan masih banyak terdapat buruh yang dibayar sebesar Rp 500.000 per bulan," kata Feri Adi, Jumat (25/10/2013).
Feri melanjutkan, atas kondisi ini, pemerintah diminta tegas. Bisa jadi memang ada kesepakatan antara perusahaan dan buruh mengenai upah yang masih di bawah UMP itu. Namun, secara aturan, hal tersebut telah melanggar.
Salah seorang perwakilan buruh dari sektor pertambangan, Khairul Ala, menyebutkan, meski perusahaan tambang dan perkebunan mayoritas telah memenuhi standar UMP, tetapi ada juga sebagian kecil perusahaan tambang yang membayar upah di bawah UMP.
Sementara itu, Rina, salah seorang karyawan di pusat perbelanjaan besar di Bengkulu, membenarkan bahwa gaji yang ia terima per bulannya jauh di bawah UMP 2012. "Iya, gaji saya masih Rp 650.000 per bulan yang diberikan bos. Tapi, apa boleh buat, karena tidak ada pekerjaan lain, ya saya pasrah aja sembari ada perbaikan nasib. Harga itu kan masih ada uang tambahan, jadi kadang bisalah terima gaji sampai Rp 1 juta karena saya kan masih lajang," papar Rina.
Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu Sumardi yang menerima laporan ini mengatakan, dia akan melakukan audit ke beberapa perusahaan yang memang tidak menjalankan UMP secara tegas.
Sumber : kompas.com
Padahal, upah minimum provinsi (UMP) 2012 ditetapkan sebesar Rp 1,2 juta per bulan. "UMP banyak dipatuhi oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan saja, sementara sektor pusat perbelanjaan masih banyak terdapat buruh yang dibayar sebesar Rp 500.000 per bulan," kata Feri Adi, Jumat (25/10/2013).
Feri melanjutkan, atas kondisi ini, pemerintah diminta tegas. Bisa jadi memang ada kesepakatan antara perusahaan dan buruh mengenai upah yang masih di bawah UMP itu. Namun, secara aturan, hal tersebut telah melanggar.
Salah seorang perwakilan buruh dari sektor pertambangan, Khairul Ala, menyebutkan, meski perusahaan tambang dan perkebunan mayoritas telah memenuhi standar UMP, tetapi ada juga sebagian kecil perusahaan tambang yang membayar upah di bawah UMP.
Sementara itu, Rina, salah seorang karyawan di pusat perbelanjaan besar di Bengkulu, membenarkan bahwa gaji yang ia terima per bulannya jauh di bawah UMP 2012. "Iya, gaji saya masih Rp 650.000 per bulan yang diberikan bos. Tapi, apa boleh buat, karena tidak ada pekerjaan lain, ya saya pasrah aja sembari ada perbaikan nasib. Harga itu kan masih ada uang tambahan, jadi kadang bisalah terima gaji sampai Rp 1 juta karena saya kan masih lajang," papar Rina.
Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu Sumardi yang menerima laporan ini mengatakan, dia akan melakukan audit ke beberapa perusahaan yang memang tidak menjalankan UMP secara tegas.
Sumber : kompas.com
POTONG GAJI ketika mengikuti Instruksi MOGOK NASIONAL adalah PELANGGARAN
DASAR Hukum:
Pasal 25 UU NO 39/1999/HAK ASASI MANUSIA
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25 UU NO 39/1999/HAK ASASI MANUSIA
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28 UU21/2000 Serikat Pekerja.
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
UU 13/2003 Ketenagakerjaan
Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan
secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.
Pendapat saya:
Instruksi Organisasi tentang Mogok Nasional adalah instruksi yang TIDAK MUNGKIN dikeluarkan kecuali akibat GAGALNYA PERUNDINGAN ditingkat Konfederasi atau Federasi dengan Pemerintah atau Pengusaha.dan Instruksi yang dikeluarkan oleh Konfederasi SB/SP pasti juga telah dimusyawarahkan dgn Federasi Federasi yang tergabung didalamnya..
Artinya MOGOK NASIONAL adalah Bukan Mogok ILEGAL
Jadi bila pengusaha melakukan PEMOTONGAN GAJI kepada Pekerja yang mengikuti Mogok Nasional dan pekerja tersebut telah menjadi anggota SP/SB yg berafiliasi dgn Federasi atau Konfederasi yang mengeluarkan Instruksi MOGOK NASIONAL maka PEMOTONGAN GAJI TERSEBUTadalah sebuah PELANGGARAN yang bisa dituntut menggunakan Pasal Pasal diatas.
Sumber:PUK FSPMI AWP
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
UU 13/2003 Ketenagakerjaan
Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan
secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.
Pendapat saya:
Instruksi Organisasi tentang Mogok Nasional adalah instruksi yang TIDAK MUNGKIN dikeluarkan kecuali akibat GAGALNYA PERUNDINGAN ditingkat Konfederasi atau Federasi dengan Pemerintah atau Pengusaha.dan Instruksi yang dikeluarkan oleh Konfederasi SB/SP pasti juga telah dimusyawarahkan dgn Federasi Federasi yang tergabung didalamnya..
Artinya MOGOK NASIONAL adalah Bukan Mogok ILEGAL
Jadi bila pengusaha melakukan PEMOTONGAN GAJI kepada Pekerja yang mengikuti Mogok Nasional dan pekerja tersebut telah menjadi anggota SP/SB yg berafiliasi dgn Federasi atau Konfederasi yang mengeluarkan Instruksi MOGOK NASIONAL maka PEMOTONGAN GAJI TERSEBUTadalah sebuah PELANGGARAN yang bisa dituntut menggunakan Pasal Pasal diatas.
Sumber:PUK FSPMI AWP
Bila UMP Naik, Pemerintah Akan Fokus pada Industri Ini
Pemerintah akan memberikan prioritas pada industri kecil yang rawan
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait rencana kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) di 2014 yang hingga kini masih dibahas pada Dewan
Pengupahan.
"Pokoknya untuk industri yang rawan melakukan PHK, makanya mereka kita prioritaskan," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Menperin menyatakan, kebanyakan dari industri kecil ini masih mengalami kesulitan terkait sirkulasi permodalan sehingga bila mereka kena kewajiban kenaikan upah biasanya berdampak serius. Di mana, mereka akan mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pekerjanya.
"Kalau industri padat karya itu kesulitan cash flow maka nomor satu yang dilakukan itu adalah PHK," lanjutnya.
Dia menyebutkan, prioritas yang dimaksud pemerintah seperti dengan memberikan keringanan pajak sehingga industri tersebut bisa terus berjalan dan tidak gulung tikar akibat terbebani tingginya pajak dan upah para pekerja.
"Oleh karena itu permasalahan PHK ini kita bantu dengan tax insentif tetapi untuk membayar karyawannya," tandas dia.
"Pokoknya untuk industri yang rawan melakukan PHK, makanya mereka kita prioritaskan," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Menperin menyatakan, kebanyakan dari industri kecil ini masih mengalami kesulitan terkait sirkulasi permodalan sehingga bila mereka kena kewajiban kenaikan upah biasanya berdampak serius. Di mana, mereka akan mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pekerjanya.
"Kalau industri padat karya itu kesulitan cash flow maka nomor satu yang dilakukan itu adalah PHK," lanjutnya.
Dia menyebutkan, prioritas yang dimaksud pemerintah seperti dengan memberikan keringanan pajak sehingga industri tersebut bisa terus berjalan dan tidak gulung tikar akibat terbebani tingginya pajak dan upah para pekerja.
"Oleh karena itu permasalahan PHK ini kita bantu dengan tax insentif tetapi untuk membayar karyawannya," tandas dia.
BPJS Ketenagakerjaan Harus Bisa Serap Tenaga Kerja
PT Jamsostek (Persero) menyatakan investasi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang akan resmi beroperasi pada 1
Januari 2014 harus bisa menggerakkan sektor riil dan membuka lapangan
kerja.
Sehingga kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bisa dirasakan manfaatnya bukan saja oleh peserta tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Jadi yang terpenting bagi Jamsostek yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan bagaimana bisa berperan tidak saja mensejahterakan pekerja tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa," ujar Direktur Investasi Jamsostek Jeffry Haryadi, kemarin.
Jeffry mengatakan, untuk bisa merealisasikan hal tersebut, minimal aturan pelaksana UU BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai investasi harus sama dengan aturan dalam PP No 22/24 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Jamsostek. Dia berharap investasi BPJS Ketenagakerjaan tidak dibatasi pada deposito saja.
Menurut Jeffry, jika 10% dari dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan bisa digunakan untuk investasi langsung seperti penyertaan modal, maka banyak usaha yang bisa dikerjakan seperti pembangunan properti ataupun infrastruktur.
Dengan dana misalnya sekitar Rp15 triliun untuk investasi langsung, lanjut dia, tenaga kerja yang dapat diserap mencapai ribuan orang.
"Ini tentu akan bisa mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan daya beli masyakarat. Selain itu mereka yang bekerja juga akan membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semuanya bisa bergerak simultan," tutur Jeffry.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan, investasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya tidak dibatasi hanya obligasi. Pasalnya, mereka membutuhkan dana yang besar untuk memberikan kesejahteraan kepada pesertanya.
"Kalau bukan dari hasil investasi dari mana dana BPJS nantinya untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta," tutur Chazali
Untuk itu, Chazali juga berharap pemerintah mengeluarkan aturan investasi yang bisa memberikan kebebasan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pesertanya. Namun investasi tersebut tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Hingga akhir Agustus 2013, Jamsostek berhasil membukukan laba sebesar Rp2,07 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 98% dari target laba tahun ini sebesar Rp2,1 triliun.
"Meski kondisi ekonomi sedang bergejolak tapi kami optimistis target laba akan tercapai tahun ini. Sampai Agustus saja sudah 98% dari RKAP," ujar Direktur Umum dan SDM Jamsostek Amri Yusuf .
Amri mengatakan, meski sudah mendekati target akhir tahun, namun perseroan belum akan merevisi target laba dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2013.
Untuk total dana investasi dia mengungkapkan hingga Agustus telah mencapai Rp147 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp10,8 triliun. "Sementara dari sisi aset sekitar Rp149 triliun," kata Amri.
Sumber:liputan6.com
Sehingga kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bisa dirasakan manfaatnya bukan saja oleh peserta tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Jadi yang terpenting bagi Jamsostek yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan bagaimana bisa berperan tidak saja mensejahterakan pekerja tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa," ujar Direktur Investasi Jamsostek Jeffry Haryadi, kemarin.
Jeffry mengatakan, untuk bisa merealisasikan hal tersebut, minimal aturan pelaksana UU BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai investasi harus sama dengan aturan dalam PP No 22/24 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Jamsostek. Dia berharap investasi BPJS Ketenagakerjaan tidak dibatasi pada deposito saja.
Menurut Jeffry, jika 10% dari dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan bisa digunakan untuk investasi langsung seperti penyertaan modal, maka banyak usaha yang bisa dikerjakan seperti pembangunan properti ataupun infrastruktur.
Dengan dana misalnya sekitar Rp15 triliun untuk investasi langsung, lanjut dia, tenaga kerja yang dapat diserap mencapai ribuan orang.
"Ini tentu akan bisa mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan daya beli masyakarat. Selain itu mereka yang bekerja juga akan membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semuanya bisa bergerak simultan," tutur Jeffry.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan, investasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya tidak dibatasi hanya obligasi. Pasalnya, mereka membutuhkan dana yang besar untuk memberikan kesejahteraan kepada pesertanya.
"Kalau bukan dari hasil investasi dari mana dana BPJS nantinya untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta," tutur Chazali
Untuk itu, Chazali juga berharap pemerintah mengeluarkan aturan investasi yang bisa memberikan kebebasan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pesertanya. Namun investasi tersebut tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Hingga akhir Agustus 2013, Jamsostek berhasil membukukan laba sebesar Rp2,07 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 98% dari target laba tahun ini sebesar Rp2,1 triliun.
"Meski kondisi ekonomi sedang bergejolak tapi kami optimistis target laba akan tercapai tahun ini. Sampai Agustus saja sudah 98% dari RKAP," ujar Direktur Umum dan SDM Jamsostek Amri Yusuf .
Amri mengatakan, meski sudah mendekati target akhir tahun, namun perseroan belum akan merevisi target laba dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2013.
Untuk total dana investasi dia mengungkapkan hingga Agustus telah mencapai Rp147 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp10,8 triliun. "Sementara dari sisi aset sekitar Rp149 triliun," kata Amri.
Sumber:liputan6.com
Pemanasan Mogok Nasional : Pantura Demak Lumpuh
Untuk sekian kali, aliansi serikat pekerja yang tergabung dalam
Gerakan Buruh Demak (Gebrak) mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor
DPRD. Mereka memblokade jalan hingga jalur pantura Semarang-Demak lumpuh
mencapai 15 kilometer. Kemacetan terjadi mulai Jalan Raya Kaligawe Km 7
hingga Jalan Sultan Trenggono (kantor DPRD Demak). Jalur Semarang-Demak
itu lumpuh sekitar empat jam, lantaran aksi buruh melakukan sweeping ke
perusahaan-perusahaan sepanjang jalan tersebut.
Pantauan di lokasi, ribuan buruh melakukan aksinya di tengah jalan raya. Mereka membawa ratusan bendera dan berbagai poster bertuliskan sejumlah tuntutan. Sejumlah sepeda motor diletakkan melintang di tengah jalan raya, sehingga aksi tersebut menjadikan lalu lintas pantura lumpuh.
Cabut Rekomendasi
Buruh yang datang dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Demak ini menolak keras surat rekomendasi dari Bupati ke Gubernur berkaitan dengan upah minimum kabupaten (UMK) 2014 Rp 1.280.000. Dalam orasinya, buruh juga mendesak Bupati mencabut surat rekomendasi tersebut. ”Kami meminta Bupati merevisi surat rekomendasi dengan mengganti usulan UMK 2014 dari Rp 1.280.000 menjadi Rp 1.515.769,” ujar Jangkar Puspito, korlap demo.
Adapun sasaran demo ke DPRD untuk kali kedua itu dimaksudkan meminta pertanggungjawaban anggota legislatif yang berjanji akan mempertemukan mereka dengan Bupati dan Dewan Pengupahan. Namun sayang, ribuan buruh itu harus menelan kekecewaan lantaran seluruh anggota dan pimpinan DPRD tengah melakukan kunjungan kerja ke Padang dan Palembang mulai Selasa kemarin hingga Jumat mendatang. Perwakilan buruh diterima Sekretaris DPRD Demak, Agus Karyoto, Kapolres AKBP R Seytijo Hasta Harjo Putro, Dandim Letkol Inf Ari Aryanto dan Sekretaris Dinsosnakertrans Suhas Bukit.
Dalam kesempatan itu, Suhas mendorong serikat pekerja untuk memperjuangkan struktur upah berdasarkan masa kerja. Aksi yang disuarakan tidak hanya pada UMK tapi sudah mulai juga menyuarakan upah pekerja di atas satu tahun.
Sumber:fspmi.or.id
Pantauan di lokasi, ribuan buruh melakukan aksinya di tengah jalan raya. Mereka membawa ratusan bendera dan berbagai poster bertuliskan sejumlah tuntutan. Sejumlah sepeda motor diletakkan melintang di tengah jalan raya, sehingga aksi tersebut menjadikan lalu lintas pantura lumpuh.
Cabut Rekomendasi
Buruh yang datang dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Demak ini menolak keras surat rekomendasi dari Bupati ke Gubernur berkaitan dengan upah minimum kabupaten (UMK) 2014 Rp 1.280.000. Dalam orasinya, buruh juga mendesak Bupati mencabut surat rekomendasi tersebut. ”Kami meminta Bupati merevisi surat rekomendasi dengan mengganti usulan UMK 2014 dari Rp 1.280.000 menjadi Rp 1.515.769,” ujar Jangkar Puspito, korlap demo.
Adapun sasaran demo ke DPRD untuk kali kedua itu dimaksudkan meminta pertanggungjawaban anggota legislatif yang berjanji akan mempertemukan mereka dengan Bupati dan Dewan Pengupahan. Namun sayang, ribuan buruh itu harus menelan kekecewaan lantaran seluruh anggota dan pimpinan DPRD tengah melakukan kunjungan kerja ke Padang dan Palembang mulai Selasa kemarin hingga Jumat mendatang. Perwakilan buruh diterima Sekretaris DPRD Demak, Agus Karyoto, Kapolres AKBP R Seytijo Hasta Harjo Putro, Dandim Letkol Inf Ari Aryanto dan Sekretaris Dinsosnakertrans Suhas Bukit.
Dalam kesempatan itu, Suhas mendorong serikat pekerja untuk memperjuangkan struktur upah berdasarkan masa kerja. Aksi yang disuarakan tidak hanya pada UMK tapi sudah mulai juga menyuarakan upah pekerja di atas satu tahun.
Sumber:fspmi.or.id
Pengusaha Berani Gaji Buruh Rp 13 Juta/Bulan, Ini Syaratnya
Para pengusaha ritel mengaku berani membayar gaji bagi pekerjanya Rp 13
juta per bulan, namun ada syaratnya yang harus dipenuhi pemerintah.
"Buruh
itu kalau mau minta gaji sama seperti di Singapura pun kami berani, di
sana itu pekerjanya dibayar US$ 1.300 per bulan atau Rp 13 juta per
bulan, kami bisa bayarnya," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta ketika berbincang dengan detikFinance, Jumat (25/10/2013).
Tutum
mengatakan tapi tentunya ada syarat yang harus dipenuhi terutama dari
pemerintah. Yakni pelayanan, fasilitas infrastruktur dan lainnya harus
bisa sama dengan Singapura.
"Tapi syaratnya pelayanan, fasilitas
infrastruktur dan lainnya sama dengan Singapura, di sana perizinannya
mudah tidak seperti di Indonesia banyak dan lama dan cost tinggi,
infrastruktur jalan bagus, tidak seperti saat ini contoh Pantura, kalau
nggak mau lebaran nggak diperbaiki, pelabuhannya seperti di Singapura
juga bagus nggak kayak di Indonesia, tidak ada pungutan liar, listriknya
walaupun mahal tapi kualitasnya bagus," jelasnya.
Tutum
mengungkapkan seperti kondisi jalan yang tidak baik, pelabuhan tidak
standar akibatnya ongkos distribusi dari suatu produk itu mencapai 17%
padahal di negara ASIA hanya 7%.
"Belum lagi pungli (pungutan liar) saat distribusi barang banyak sekali membuat cost untuk transportasi mahal, di mana 15% dari ongkos distribusi adalah untuk bayar pungli," ujarnya.
"Kalau
kualitas semua sama saja seperti Singapura, biaya produksi barang kami
jauh lebih murah, ada efisiensi, produknya bisa bersaing dengan produk
impor, jika itu terjadi bayar upah Rp 13 juta pun perbulan tidak jadi
soal bagi pengusaha," tutupnya.
Sumber : detikfinance.com
Pengusaha Keberatan Buruh Minta Jatah Sewa Rumah Rp 800.000/Bulan
Pengusaha menolak tuntutan para buruh di Jakarta yang meminta kenaikan
atas item sewa rumah dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2014. Buruh meminta sewa rumah direvisi dari Rp
650.000/bulan menjadi Rp 800.000/bulan.
Menurut buruh penyesuaian nilai karena rata-rata harga sewa rumah 3 kamar di DKI Jakarta sudah mencapai Rp 650.000-950.000/bulan.
"Iya, itu angka yang terlalu mahal, angka Rp 650.000 saja sudah sangat besar," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simajorang kepada detikFinance, Jumat (25/10/2013).
Menurut Sarman, rata-rata harga rumah sewa bagi buruh di DKI Jakarta adalah berkisar antara Rp 500.000-600.000/bulan. Penentuan harga rata-rata rumah sewa setiap bulan dinilai per lokasi. Biasanya buruh akan menyewa rumah di dekat lokasi tempatnya bekerja.
"Jadi kalau mereka tuntut Rp 800.000/bulan itu rumah sekelas manejemen atau paling tidak lokasinya ada di Jalan Sudirman. Mana ada pabrik di Jalan Sudirman yang ada gedung perkantoran di sana. Begini buruh itu kalau sewa rumah ya dekat tempat kerjanya seperti di Cakung, Pulogadung dan Sunter dan harga sewanya paling mahal Rp 500.000/bulan. Apalagi sewa 1 kamar mereka biasanya berdua jadi Rp 250.000/orang kan," tuturnya.
Survei dewan pengupahan nasional dari unsur pengusaha menilai bila item KHL khusus rumah sewa masih relevan sebesar Rp 600.000/bulan atau bahkan hanya Rp 570.000/bulan. "Survei kita untuk rumah sewa itu hanya Rp 570.000/bulan, jadi nilai Rp 650.000/bulan masih relevan," imbuhnya.
Sedangkan untuk item transportasi, pengusaha menilai sudah cukup atau bahkan jauh lebih besar. Perhitungan ongkos transportasi dilihat dari rata-rata biaya angkot/busway saat ini. Pengusaha menuding keinginan buruh sangat tidak masuk akal dan tidak melihat keadaan perusahaan tempatnya bekerja.
"Ongkos Busway itu Rp 3.500/perjalanan pulang pergi jadi Rp 7.000. Kalau Rp 11.500 itu sudah lebih dari cukup. Janganlah sama buruh istilah KHL diubah menjadi Keinginan Hidup Layak," katanya.
Sumber:detikfinance.com
Menurut buruh penyesuaian nilai karena rata-rata harga sewa rumah 3 kamar di DKI Jakarta sudah mencapai Rp 650.000-950.000/bulan.
"Iya, itu angka yang terlalu mahal, angka Rp 650.000 saja sudah sangat besar," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simajorang kepada detikFinance, Jumat (25/10/2013).
Menurut Sarman, rata-rata harga rumah sewa bagi buruh di DKI Jakarta adalah berkisar antara Rp 500.000-600.000/bulan. Penentuan harga rata-rata rumah sewa setiap bulan dinilai per lokasi. Biasanya buruh akan menyewa rumah di dekat lokasi tempatnya bekerja.
"Jadi kalau mereka tuntut Rp 800.000/bulan itu rumah sekelas manejemen atau paling tidak lokasinya ada di Jalan Sudirman. Mana ada pabrik di Jalan Sudirman yang ada gedung perkantoran di sana. Begini buruh itu kalau sewa rumah ya dekat tempat kerjanya seperti di Cakung, Pulogadung dan Sunter dan harga sewanya paling mahal Rp 500.000/bulan. Apalagi sewa 1 kamar mereka biasanya berdua jadi Rp 250.000/orang kan," tuturnya.
Survei dewan pengupahan nasional dari unsur pengusaha menilai bila item KHL khusus rumah sewa masih relevan sebesar Rp 600.000/bulan atau bahkan hanya Rp 570.000/bulan. "Survei kita untuk rumah sewa itu hanya Rp 570.000/bulan, jadi nilai Rp 650.000/bulan masih relevan," imbuhnya.
Sedangkan untuk item transportasi, pengusaha menilai sudah cukup atau bahkan jauh lebih besar. Perhitungan ongkos transportasi dilihat dari rata-rata biaya angkot/busway saat ini. Pengusaha menuding keinginan buruh sangat tidak masuk akal dan tidak melihat keadaan perusahaan tempatnya bekerja.
"Ongkos Busway itu Rp 3.500/perjalanan pulang pergi jadi Rp 7.000. Kalau Rp 11.500 itu sudah lebih dari cukup. Janganlah sama buruh istilah KHL diubah menjadi Keinginan Hidup Layak," katanya.
Sumber:detikfinance.com
Subscribe to:
Posts (Atom)