Jokowi: Rupiah Melemah... Malah Ribet Urus Upah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, tidak mungkin Pemerintah Provinsi DKI memenuhi tuntutan buruh tentang kenaikan upah minimum provinsi sebesar Rp 3,7 juta.
"Melihat situasi kayak begini saja, kita deg-degan rupiah melemah terus, defisit, impor ditahan. Ini malah ribet urus UMP. Kalau kemarin-kemarin, situasi enggak kayak sekarang, kita masih bisa. Lah sekarang," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa(3/9/2013).
Jokowi mengatakan, tuntutan buruh sebenarnya salah alamat. Menurut dia, yang menentukan komponen untuk UMP adalah perwakilan pengusaha serta komponen pekerja. Gubernur hanya menyetujui atau tidaknya usulan yang diputus itu.
Jokowi menyarankan, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kian melemah, seharusnya buruh membantu pengusaha untuk paling tidak menciptakan iklim positif bagi investasi di DKI Jakarta. "Menurut saya harus ada saling pengertian antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Artinya saling mengerti kondisi karena ini image," ujarnya.
Siang ini ratusan buruh dari Forum Buruh DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Jokowi dan Basuki menaikkan upah mininum provinsi pada 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Tuntutan itu sesuai dengan janji Basuki bahwa upah layak di Jakarta adalah Rp 4 juta.