Forum Buruh menduga penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility/CSR) dari para taipan dan pengusaha
turut mempengaruhi keputusan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
2014.
"Persoalan CSR itu tidak cukup hanya tentang transparan dan
akuntabilitas saja, tapi imbal balik dari CSR itu secara politik perlu
dipertanyakan," terang Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di
Jakarta, Senin (11/11).
Karenanya, mereka meminta DPRD mempertanyakan persoalan panja CSR
terkait UMP DKI 2014 tersebut. Selain itu, mereka juga mengharapkan DPRD
DKI segera merekomendasikan UMP DKI direvisi menjadi RP 3 jutaan
berbasis KHL 2014, bukan Rp2,7 juta yang sudah diketuk palu Pemprov.
Padahal sebelumnya, kompromi nilai UMP tersebut sudah disampaikan secara
tertulis sebelum 1 November 2013 kepada Gubernur Jokowi, namun tidak
digubris.
Jika aksi lobby tersebut tidak berhasil maka Forum Buruh akan tetap
beraksi dan berencana melakukan mogok nasional, melumpuhkan Jakarta pada
minggu ke-3 atau ke-4 November ini.
Sumber : metrotvnews.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment