Rp 3,7 Juta Oke, Asal Hambatan Bisnis Nol

Buruh di Jakarta menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Namun hasil rapat Dewan Pengupahan pekan lalu memutuskan UMP Jakarta tahun depan sebesar Rp 2,4 juta. Apakah tuntutan buruh mustahil?

Indra, Anggota Komisi IX DPR, mengatakan pengusaha bisa saja memenuhi tuntutan buruh tersebut. Tapi selama ini pengusaha banyak dibebani oleh praktik pungutan liar sehingga sulit untuk menaikkan upah buruh secara signifikan.

“Sekitar 19-24 persen biaya produksi habis untuk pungli, baik dari oknum berseragam maupun tidak. Ini memberatkan pengusaha," tegas Indra.

Oleh karena itu, pemerintah berperan besar untuk membuat buruh lebih sejahtera. “Pemerintah sudah seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha. Kalau pungli ini ditiadakan, baik yang dilakukan oknum berseragam maupun tidak, perusahaan akan memiliki daya saing yang bagus," katanya. Jika masalah pungli belum kunjung terselesaikan, Indra menyebutkan beban pengusaha masih tetap besar dan sulit untuk memenuhi permintaan buruh.

Tutum Rahanta, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), juga menilai upah buruh bisa ditingkatkan signifikan jika segala hambatan dalam berbisnis dihilangkan. “Buruh itu kalau mau minta gaji sama seperti di Singapura pun kami berani. Kami bisa membayar,” tegasnya.

Di Singapura, lanjut Tutum, rata-rata upah pekerja adalah US$ 1.300 atau lebih dari Rp 13 juta per bulan. Kondisi tersebut bisa terwujud karena hambatan ekonomi di Singapura sangat minim, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada.

"Pelayanan, infrastruktur, dan lainnya harus sama dengan Singapura baru kami berani. Di sana perizinan mudah, tidak seperti di Indonesia yang banyak, lama, dan cost tinggi. Infrastruktur jalan bagus, tidak seperti misalnya di Pantura. Pelabuhannya juga bagus. Tidak ada pungutan liar. Listrik walau mahal tapi kualitasnya bagus," papar Tutum.

Di Indonesia, tambah Tutum, biaya logistik mencapai 17 persen dari biaya produksi akibat infrastruktur yang tidak memadai. Belum lagi 15 persen biaya habis untuk membayar pungli. “Kalau kualitas semua sama seperti Singapura, biaya produksi barang akan jauh lebih murah, ada efisiensi. Jika itu terjadi, bayar upah Rp 13 juta pun tidak jadi soal buat pengusaha," tuturnya.

Riza Suwarga, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, menilai peran pemerintah juga minim dalam menjaga stabilitas ekonomi sehingga pengusaha pula yang menanggung dampaknya. “Misalnya, saat ini dolar sudah masuk ke Rp 11.300. Ada persoalan yang tidak disikapi oleh pemerintah. Suka tidak suka, pengusaha harus mengikuti saja,” tegasnya.

Ketidakmampuan pemerintah tersebut, lanjut Riza, pada akhirnya berujung pada ketegangan antara pengusaha dengan buruh. “Harus ada kebijakan stabilisasi dari pemerintah. Jangan pemerintah melepas saja persoalan perekonomian ini atau jangan malah dibenturkan buruh dan pengusaha,” katanya.



Sumber : detik.com