Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI, Moh Toha meragukan Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo sudah menandatangani SK Gubernur mengenai Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI untuk 2014, sebesar Rp 2,4 juta.
"Saya percaya enggak percaya Jokowi sudah tanda tangan UMP," ujarnya
di sela-sela aksi unjuk rasa buruh di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu
(6/11/2013). Pada Jumat pekan lalu Jokowi saat menemui perwakilan buruh
mengaku sudah mengesahkan UMP tersebut.
Sebab, hingga saat ini ia
dan rekan-rekan sesama buruh belum melihat langsung bukti SK UMP yang
ditandatangani oleh Jokowi. Bahkan, ia menduga kemungkinan SK tersebut
belum dilegalisasi untuk melihat seberapa besar keseriusan dari pihak
buruh.
"Mungkin Jokowi ingin melihat buruh sungguh-sungguh atau
tidak. Kami tidak hanya iseng. Maka kawan-kawan, energi kita harus
besar. Karena bisa jadi yang mau dilihat itu adalah kesungguhan kita,"
kata Toha.
Maka jika memang Jokowi ingin melihat kesungguhan para
buruh dalam menunt UMP, mereka akan terus beraksi hingga tuntutan Rp 3,7
juta disambut. Jika hingga Jumat lusa, tidak ada perubahan UMP Rp 2,4
juta yang sudah ditetapkan, buruh mengancam menutup akses jalan di
berbagai titik di ibukota.
"Gubernur tega memiskinkan buruh DKI.
Perekonomian masyarakat kecil menjadi redup. Bisa jadi ada pengusaha
yang bersilaturahmi. Sehingga Jokowi sangat susah menolak. Bila ini
tidak ada perubahan, bahwa forum buruh DKI akan beraksi sampai Jumat.
Jika tidak juga dipedulikan, maka akses-akses jalan tertutup oleh aksi
buruh," kata Toha.
Sumber : liputan6.com
No comments:
Post a Comment