Forum Buruh: Tak Pantas UMP Jakarta Lebih Rendah dari Daerah Lain

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,4 juta masih menjadi polemik di kalangan buruh. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu dianggap tidak masuk akal.
Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan, kebijakan Pemprov DKI sangat tidak memikirkan kesejahteraan buruh. Jokowi dinilainya lebih sibuk memikirkan topeng monyet.
Menurutnya, akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang merupakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), maka UMP yang ditetapkan Pemprov DKI jelas tidak mencukupi.
"Tidak akan mungkin buruh bisa mencukupi kebutuhannya hanya dengan selisih Rp 200 ribu dari UMP saat ini," tegas Toha di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
Toha juga membandingkan rendahnya UMP yang ditetapkan Pemprov DKI dengan daerah lain. Seperti di Jawa Timur dan Kota Bekasi yang sudah menaikkan UMP menjadi Rp 3 juta. Jadi sangat tidak masuk akal bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kerja buruh dengan upah yang rendah.
"Di Jawa Timur, Pakde Karwo sudah pasti akan menaikkan UMK sebesar Rp 3 juta. Sedangkan di Kota Bekasi juga sudah mendapatkan jaminan dari walikota akan mendapatkan penaikan upah sebesar 40 persen," terangnya.
"Jadi sangat tidak pantas bagi Jakarta sebagai barometer perekonomian Indonesia memberikan upah buruh lebih rendah dari daerah lain," tandas Toha.



Sumber : liputan6.com