Buruh Bekasi minta biaya kebutuhan listrik naik 100 persen

Pembahasan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Bekasi Jawa Barat masih berlangsung antara Asosiasi Pengusaha Indonesia dan buruh. Pembahasan itu belum menemui kesepakatan. Salah satunya tentang biaya tarif listrik.

Buruh meminta kenaikan tarif listrik sebesar Rp 90 ribu per bulan, atau naik 100 persen dari sebelumnya yang mencapai Rp 45 ribu. Namun, Apindo menolak karena menilai biaya listrik itu hanya untuk kebutuhan buruh yang ingin menggunakan perlengkapan elektronik berlebihan.

Adapun dua item lainnya yang belum menemui titik terang yakni biaya sewa rumah mencapai Rp 500 ribu, dan biaya transportasi. Buruh memberikan rekomendasi tiga angka tertinggi biaya transportasi, tapi Apindo meminta akumulasi keseluruhan biaya transportasi tersebut.

"KHL (Kebutuhan Hidup Layak) belum selesai," kata Ketua Apindo, Kota Bekasi, Purnomo Narmiadi, di Bekasi Rabu (13/11).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Abdul Iman, mengatakan pembahasan KHL masih berlangsung. Menurut dia, sejumlah komponen KHL sudah disepakati, tetapi karena ada perselisihan pada tiga item tersebut maka keputusan belum ditetapkan. "Masih dibahas," katanya.

Apabila hingga 21 November 2013 tak juga menuai kesepakatan, Dewan Pengupahan Kota akan mengambil voting untuk memutuskan nilai KHL, sehingga nanti dapat diputuskan pula nilai Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah setempat. Buruh di Kota Bekasi menuntut kenaikan upah sebesar 40 persen dari UMK tahun 2013 sebesar Rp 2,1 juta.

Akibatnya, hampir setiap hari buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Tak jarang aksi mereka mengakibatkan kemacetan di sepanjang jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan utama. Pengguna jalan pun dibuat kesal, karena setiap aksi mereka memblokir jalan tersebut.




Sumber : merdeka.com