Jokowi Pilih Cek Persiapan Banjir Daripada Hadapi Demo Buruh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih blusukan mengecek kesiapan menghadapi banjir daripada melayani unjuk rasa buruh. Rencananya, ribuan buruh bakal mengepung Balaikota dari berbagai serikat pekerja di ibukota menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Pria yang kerap disapa Jokowi ini blusukan ke Rawa Lindung, Petukangan Selatan, Petogogan, Jakarta Selatan.

Ia direncanakan blusukan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara untuk mengecek proses pengerukan waduk yang dikabarkan terhenti sejak dua pekan lalu (9/11). "Iya nanti saya cek ke lapangan. Kalau mau demo ya enggak apa-apa, silahkan," ujar dia di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11).


Jokowi sepertinya tidak akan menuruti tuntutan buruh dan mempertahankan UMP 2014 di angka Rp 2,44 juta dengan patokan kebutuhan hidup layak (KHL) 2014 sebesar Rp 2,2 juta. UMP disahkan atas rekomendasi Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha dan pemerintah 1 November lalu.

Jokowi menambahkan, buruh di DKI Jakarta juga sudah di bantu dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan disediakan rusun. Ia mengklaim, di daerah lain tidak ada program-program layaknya di ibukota. "Point itu tidak dimasukan dalam komponen (KHL), karena kita ringankan beban buruh dengan KJS, KJP dan perumahan untuk buruh. Di daerah lain tidak ada," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Mantan Walikota Solo ini juga 'curhat' dihadapan awak media jika penetapan UMP membuatnya pusing. Puluhan kali menegaskan jika yang besaran UMP bukan pihak Balaikota yang menentukannya melaikan Dewan Pengupahan (DP). "Ya saya kira hitung-hitungannya sudah jelimet. Dewan pengupahan kita sudah cek dan kalkulasi lagi, semuanya sudah dihitung," pungkas Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan mulai hari ini buruh akan mogok kerja lebih besar-besaran lagi dan menuntut kenaikan UMP. Di Jakarta juga akan menjadi lokasi mogok kerja massal diiringi aksi massal di depan Gedung DPRD DKI. "Puncaknya sekitar 25-26 November seluruh pabrik di kawasan industri di DKI stop produksi dan puluhan ribu buruh menuju Balaikota Jakarta mendesak Gubernur Jokowi merevisi nilai UMP DKI Jakarta sekitar Rp 3 jutaan," kata Iqbal. Angka itu dia nyatakan berbasis KHL di DKI Jakarta sebesar Rp2.767.320. Mogok kerja dan berdemonstrasi di kantor bupati atau walikota masing-masing, akan buruh lakukan Bogor, Bandung, Purwakarta, Bekasi, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Batam, dan daerah lain.





Sumber : gatra.com