Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai pemerintah telah
gagal mencontohkan pengusaha untuk menerapkan UU Ketenagakerjaan.
Pasalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum bisa menghilangkan
sistem kerja outsourcing.
"Penyimpangan itu terjadi di BUMN,
bagaimana pengusaha swasta tidak mengikuti. Ini bukti negara tidak hadir
secara optimal," katanya di Warung Daun, Sabtu (2/11).
Indra
yang juga anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai
konflik yang terjadi antara buruh, pengusaha dan pemerintah masih akan
terus berlanjut. Ia bahkan meramalkan akan ada konflik yang lebih besar
dan pemecatan dalam waktu dekat.
"Tahun depan pasti akan ada konflik kembali. Bulan depan kemungkinan akan ada pemecatan sepihak," katanya.
Selain
itu, dia menegaskan permasalahan outsourcing bisa terjadi karena banyak
pengusaha tidak membaca UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Dan
negara tidak melakukan pengawasan kepada perusahaan yang menerapkan
sistem outsourcing.
"Artinya menunjukkan kegagalan negara
memberikan iklim investasi bagus dan kesejahteraan bagi pekerja, di mana
keberadaan negara saat ini," tandasnya.
Sumber : merdeka.com
No comments:
Post a Comment