Pengusaha mengancam akan hengkang dari Indonesia jika upah buruh
ditingkatkan drastis. Sebab selain membayar upah, pengusaha juga
mengeluhkan sulitnya berbisnis di Indonesia karena banyaknya pungutan
liar yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab.
"Jadi
bukan di label cost, melainkan di pungli. Karena label cost hanya 9-12
persen dari total biaya produksi," ungkap Anggota Komisi IX Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Indra, dalam sebuah diskusi yang digelar di
kafe Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).
Indra
menjelaskan, dari informasi yang dia dapat, bahkan pengusaha harus
menganggarkan 19 persen dari biaya produksi untuk biaya tak terduga
seperti pungli itu untuk melancarkan bisnisnya.
"Jika pungli bisa
dihapuskan, maka anggaran itu bisa di-saving oleh pengusaha dan dapat
digunakan untuk peningkatan upah buruh," katanya.
Kondisi
maraknya pungutan liar yang menyulitkan pebisnis, lanjut Indra,
menunjukkan Indonesia masih gagal menjamin kesejahteraan buruh dan
keamanan pengusaha. Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat.
"Kalau
pungli dientaskan, masalah pungutan itu lari untuk menambah daya saing,
maka perusahaan akan berkembang," jelas politikus PKS ini.
Oleh
karena itu, dia meminta penegakan hukum menindak para pelaku pungli,
sebab jika law enforcement lemah maka masalah terus berulang.
"Karena masih akan banyak pekerja yang diberi upah di bawah UMP. Ini yang jadi akar masalah," tutupnya.
Sumber : merdeka.com
No comments:
Post a Comment