Pimpinan DPR khawatir isu upah buruh dipolitisir

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan angkat bicara soal hubungan buruh dengan pengusaha yang belakangan memanas. Di satu sisi buruh menuntut kenaikan upah, di sisi lain pengusaha keberatan atas hal itu.

"Pengusaha mengancam akan merelokasi usahanya dan mungkin cabut dari Indonesia. Buruhnya mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak. Ini menunjukkan hal yang kurang harmonis," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

Kadin: Buruh wajar meminta upah mahal

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai tuntutan buruh atas kenaikan upah sebesar 50 persen adalah wajar. Seharusnya, para pengusaha bisa memenuhi tuntutan tersebut.

"Buruh itu wajar untuk meminta upah mahal. Saya melihat ada permasalahan fundamental yang tidak terselesaikan, itu nilai tukar dari tahun 2005 pernah bergeming," ujar Ketua Bidang Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Riza Suarga, Sabtu (2/11).

Soal upah buruh, Pemprov Jatim tak kabulkan permintaan Apindo

Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur, Soekarwo , segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014. Jika tidak, Apindo mengancam tidak akan menjalankan UMP tahun depan, dan memperkirakan bakal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran di Jawa Timur.

Wakil Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jawa Timur, Johnson Simanjuntak, mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah pengurus Apindo Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dia sepakat mendesak gubernur segera menetapkan UMP sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013, yang menyatakan bahwa gubernur harus menetapkan UMP per 1 November. Dia juga merinci tahun ini setidaknya sudah ada sekitar 25 perusahaan, khususnya perusahaan padat karya, yang memilih hengkang dari Jawa Timur.