Mencuatnya isu Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) sebagai pihak yang
mendalangi aksi demo-demo buruh di DKI Jakarta dan Indonesia untuk
recovery PKS terus menguat.
Namun, hal tersebut di bantah oleh
Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera. Ia mengatakan, bahwa PKS sebagai
institusi lebih memilih menyalurkan aspirasinya melalui sidang-sidang
di DPR, DPRD Provinsi dan Kota dan kabupaten.
“Demo buruh tidak dijadikan partai untuk menyampaikan aspirasi,” kata Mardani kepada Licom, Jakarta, Jumat (08/11/2013).
Monday, November 25, 2013
SEJARAH SINGKAT FSPMI
FSPMI dideklarasikan saat dilaksanakannya Munas Luar Biasa SP LEM SPSI Reformasi tanggal 4 sampai 7 Pebruari 1999 di Hotel Tirta Gangga Garut Jawa Barat dengan diprakarsai oleh : ( Alm ) H. R .Endang Thamrin, Drs H.Thamrin Mosii dan Makmur Komarudin . Kongres ke I. Pada tanggal 6 Pebruari 1999 ,didirikanlah SPMI dengan dipilihnya Drs.H.Thamrin Mosii sebagai Presiden dan (Alm ) R.H.Endang
Thamrin sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 1999 sampai 2001. SPMI beranggotakan para pekerja di
sektor industri metal yaitu elektronika dan elektrik;automotive,mesin dan komponen ;logam serta dok dan
galangan kapal serta Dirgantara .
Thamrin sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 1999 sampai 2001. SPMI beranggotakan para pekerja di
sektor industri metal yaitu elektronika dan elektrik;automotive,mesin dan komponen ;logam serta dok dan
galangan kapal serta Dirgantara .
Sunday, November 24, 2013
Ini besarnya upah buruh Banten yang ditetapkan Ratu Atut
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/kota (UMK) tahun 2014 untuk tujuh daerah di Banten. Sementara
Kabupaten Serang belum mengusulkan besaran upah buruh, sehingga belum
diputuskan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Banten Ubaidillah mengatakan penetapan UMK tujuh kabupaten/kota tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten No 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November tentang penetapan Upah minimum kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2014. Demikian dikutip antara.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Banten Ubaidillah mengatakan penetapan UMK tujuh kabupaten/kota tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten No 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November tentang penetapan Upah minimum kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2014. Demikian dikutip antara.
Subscribe to:
Posts (Atom)
