Gubernur Jabar Dianggap Arogan Menjurus Otoriter

Gubernur tidak boleh melarang warganya menggugat UMK (upah minimum kabupaten dan kota) tahun 2014 di 26 kota atau kabupaten di Jawa Barat yang telah ditetapkan kemarin malam.
Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi, menyesalkan pernyataan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) yang meminta tidak ada gugatan terhadap UMK yang sudah diteken. Permintaan gubernur sama saja mengebiri hak buruh yang tidak puas dengan nilai UMK di Jabar.
“Jika memang Gubernur Jabar menyatakan jangan ada gugatan, itu jelas sebuah statement arogan dan menjurus pada sikap otoriter,” tegas Ineu, seperti dikutip dari, Jumat (22/11).

UMK Batam Rp2.422.092

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp2.422.092.

"Sebelum pukul 00.00 WIB, Kamis (21/11) malam, sudah saya tandatangani dan saya harapkan semua pihak bisa menerimanya," kata Sani di Tanjungpinang, Jumat.

Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) tersebut sesuai dengan rekomendasi Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang juga disepakati oleh Dewan Pengupahan Kepri sebelum ditetapkan Gubernur.

Diancam Buruh, Ridwan Kamil: Jangan Ada Ancam Mengancam, Ini Negara Hukum

Setelah memblokir Jalan Wastukencana dan Jalan Aceh selama tiga hari, para buruh Kota Bandung mulai bernafas lega karena perjuangan mereka membuahkan hasil. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akhirnya mengubah keputusannya setelah ditongkrongin buru di depan ruang kerjanya sampai pukul 21.00.
Upah minimum kota (UMK) Bandung pun direvisi dari sebelumnya Rp 1.923.157 menjadi Rp 2.000.000. Untuk merevisi UMK yang sudah terlanjur dikirim ke Gubernur melalui negosiasi cukup alot bahkan suara Wali Kota sempat agak meninggi ketika seorang buruh mengancam akan melumpuhkan Bandung jika UMK tidak direvisi.