Hindari Ribut, Buruh Usulkan Perda UMK

Setiap tahun, penentuan upah minimum kota (UMK) selalu melahirkan pro kontra dan gelombang demonstrasi. Diperlukan peraturan daerah (Perda) tentang UMK untuk membuat hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah harmonis.
Koordinator Umum Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng Nanang Setiyono mengatakan, kontroversi UMK selalu muncul karena tidak adanya regulasi jelas yang mengatur mekanisme penentuan upah secara detil. Undang-undang perburuhan dan peraturan menteri tenaga kerja hanya mengatur mekanisme secara umum.