Said Iqbal: Enak Saja Jokowi Mau Jadi Presiden

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku sedang menguji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait upah minimum provinsi 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan.

Baginya, sebagai calon presiden terkuat versi survei, Jokowi harus siap diuji. "Kami menguji Jokowi karena dia sebagai calon presiden terkuat menurut survei. Enak saja mau jadi presiden, tetapi tidak diuji. Jangan ngurusi topeng monyet aja," ujar Iqbal kepada Kompas.com, Minggu (10/11/2013).

Ia bahkan menyebut Jokowi seharusnya bisa mencontoh Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo (Foke), yang mau merevisi keputusannya soal upah minimum, meski sudah di tengah perjalanan.

Di sisi lain, Iqbal menyatakan bakal terus menggelar aksi sampai bisa berkompromi dengan Jokowi. Menurutnya, aksi mogok dibenarkan secara perundang-undangan dan menjadi hak buruh.

"Karena kita ditekan wajar kalau buruh balik menekan, kita ditekan, diintimidasi secara struktural, dengan dimiskinkan. Makanya kita balik menekan lewat aksi yang dibenarkan oleh UU," ujarnya.

Menurut Iqbal, perhitungan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebanyak 84 hal berdasarkan survei buruh sudah tepat. Oleh karenanya, angka KHL yang diperoleh sebesar Rp 2,767 juta per bulan.

Namun, ia menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang lebih mendekati pertimbangan KHL versi pengusaha sebesar Rp 2.299.860,33 per bulan. Berdasarkan perhitungannya, dengan ketetapan upah minimum sebesar Rp 2.441.301,74 per bulan, buruh hanya bisa menyisihkan sekitar Rp 300.000 per bulan.

"Jadi, sebenarnya pertanyaan sederhana, siapa yang lebih tidak rasional. Siapa yang bisa bertahan hidup di Jakarta dengan Rp 300.000 tersebut?" tuturnya.

Menanggapi kabar bahwa tujuh perusahaan asal Korea Selatan yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara akan merelokasi usahanya ke Kamboja, Iqbal pun kembali menyatakan sikap menyayangkan.

Meski demikian, ia ngotot agar perusahaan tersebut mampu membayar lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan oleh Jokowi.

"Saya juga enggak setuju perusahaan itu hengkang karena kita akan kehilangan kesempatan kerja, pengangguran meningkat," kata Iqbal.




Sumber : liputan6.com

AFTA, Buruh Asing Siap-Siap "Jajah" RI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp2,4 juta. Namun, banyak pengusaha yang menilai upah tersebut tidak seimbang dengan kemampuan buruh saat ini.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Apindo, Suryadi Sasmita, beberapa langkah yang dilaksanakan pengusaha adalah tidak berekspansi ke daerah dengan upah yang tidak sesuai. Dia mengatakan, pengusaha Indonesia saat ini menghadapi kompetitor global, bukan domestik saja.

Menurutnya, posisi tersebut harus diperbaiki Indonesia karena pada 2015, negara mulai menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA). Dengan pemberlakuan AFTA, banyak pekerja asing yang bisa bekerja di Indonesia.

"Kalau bisa Indonesia mempersiapkan diri sebelum ada buruh dari Bangladesh, Filipina dan China yang bekerja di Indonesia," kata dia di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

"Ini tantangan kita, Ini kita harus cegah, di mana kita masih minta kerja, tapi orang asing akan kerja di Indonesia, ini yang menjadi saingan," tambahnya.

Menurutnya, peningkatan produktivitas seharusnya berbanding lurus dengan upah. Pasalnya berdasarkan data Bank Dunia, produktivitas Indonesia turun ke tingkat 103.




Sumber : okezone.com

"Perusahaan Tekstil & Garmen Siap-Siap Gulung Tikar!"

Naiknya upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta membuat beberapa perusahaan bersiap gulung tikar. Selain itu biaya kerja menjadi tidak murah, hal tersebut menyebabkan daya saing Indonesia semakin lemah.

"Dampaknya banyak industri UKM tidak bisa bayar. Saya juga sudah banyak melihat industri tekstil garmen yang sudah berancang-ancang atau siap-siap untuk tutup," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto usai mengisi acara Seminar Tantangan Industrialisasi di Tengah Pusaran Liberalisasi Perdagangan di Hotel Bidakara, Rabu (6/11/2013).

Menurutnya, kenaikan UMP akan menjadi salah satu faktor yang memperlemah daya saing Indonesia. Hal ini kemudian yang menyebabkan industri-industri milik investor asing berpindah ke negara lain, terutama 2015 nanti pasar bebas Asean akan segera dibuka.

"Dengan kondisi seperti ini maka indonesia di industri manufaktur memiliki tantangan, karena setiap tahun reliability dan continuitas dari tenaga kerja ini akan jadi masalah. Untuk sektor tertentu, misalnya otomotif atau alat berat sudah lari ke robotisasi,"katanya.

Lebih dari itu, jika keadaan seperti ini terus berlangsung Airlangga menilai akan muncul banyak pengangguran di Indonesia. Apalagi, ekspor tenaga kerja di Asean setelah ini hanya akan berlaku bagi tenaga profesional dan terampil.

"Terlebih Asean juga sudah menutup pintu tenaga kerja Indonesia, karena yang diliberalisasi hanya tenaga terampil dan profesional,"pungkasnya.





Sumber : okezone.com