Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin
Iskandar meminta tuntutan upah buruh agar Upah Minimum Regional (UMR)
2014 dinaikkan mempertimbangkan juga kemampuan perusahaan. Menurutnya,
memang ada pengusaha yang kuat dan sanggup namun tidak semuanya dan bisa
mengakibatkan kebangkrutan perusahaan.
“Kita semua tidak menolak tuntutan buruh. Namun tahapannya harus
disadari agar perusahaan tidak bangkrut. Semua pihak baik perusahan,
pemerintah dan buruh berjuang bersama,” demikian kata Muhaimin usai
membuka Konferensi Produktivitas Nasional tahun 2013 di Jakarta
sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Kamis
(31/10).
Pemerintah kata dia menyadari bahwa upah buruh memang belum tinggi
namun upah tersebut ditentukan atas dasar survei, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ditetapkan oleh Dewan Pengupahan di
daerah masing-masing dan tidak menggariskan batas maksimal.
“Peningkatan kesejahteraan buruh yang sedang diperjuangkan baik oleh
pemerintah, pengusaha dan pekerja, Intinya peningkatan kesejahteraan
buruh jangan sampai membuat perusahaan bangkrut,” lagi katanya.
Muhaimin menjelaskan, saat ini dengan keadaan ekonomi yang semakin
melambat maka industri perlu didorong agar tumbuh dan berkembang. Ia
menambahkan harus diantisipasi pula adanya pemindahan lokasi industri ke
tempat lain sehingga bisa menyebabkan pengangguran di kawasan ibukota
dan kota-kota satelit yang merupakan lokasi industri. Oleh karena itu
dia meminta agar perusahaan mampu memberikan upah yang layak kepada para
pekerjanya. Namun para buruh pun harus meningkatkan kompetensi dan
keterampilan kerja sebab hal tersebut dianggapnya harus berbanding lurus
dengan tuntutan upah.
“Oleh karena itu pembicaraan dua belah pihak antara pengusaha dan
para buruh sangat penting, buruh tidak boleh dibohongi tapi pengusaha
juga harus meminta kebersamaan buruh agar saling menjaga demi kemajuan
usaha,” pungkasnya
Sumber :beritasatu.com
Friday, November 1, 2013
Bubarkan diri, buruh ancam aksi lebih besar demi UMP Rp 3,7 juta
Ratusan buruh dan pekerja yang berdemonstrasi di depan gedung
Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11) akhirnya
berhasil dipukul mundur. Aksi demo Forum Buruh DKI Jakarta yang dimulai
sejak pukul 11.00 tersebut, bubar pada pukul 19.30 WIB.
Sebelumnya, untuk memukul mundur pihak kepolisian mengerahkan tiga unit mobil water cannon serta membentuk barikade dengan persenjataan yang lengkap.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan mundurnya para buruh bukan berarti kalah, melainkan ingin membuat strategi yang lebih besar untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 juta
"Bahwasanya kami akan tetap menuntut UMP Rp 3,7 juta, kalau hari ini kita mundur kita ingin mengatur strategi yang lebih besar lagi. Kami cinta damai, malam ini kita mau rapat mengatur strategi, kami protes atas hilangnya pengaruh negara terhadap kebijakan buruh," ujar dia kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih memilin pro terhadap pasar dan para pengusaha. Rusdi menegaskan angka UMP sebesar Rp 3,7 juta sangat realistis karena negara-negara seperti Jepang dan Korea, UMPnya mencapai Rp 10 juta.
"Kam tidak minta angka Rp 10 juta seperti Jepang, kami tidak minta Rp 10 juta seperti Korea, atau hongkong sebesar Rp 8 juta," tegas dia.
Rusdi menambahkan para buruh akan menyiapkan aksi yang lebih besar lagi. Bahkan, akan digelar di seluruh daerah yang pemerintah daerahnya belum menyanggupi permintaan buruh tersebut.
"Buat kami minggu depan harga mati, kami harap minggu depan sudah ada perubahan, kami akan menyiapkan pemogokan umum di kawasan industri Pulo Gadung, KBN Cakung, Pelabuhan Tanjung Priok, Sunter, dan Kawasan Marunda dll," pungkas dia.
Sumber : merdeka.com
Sebelumnya, untuk memukul mundur pihak kepolisian mengerahkan tiga unit mobil water cannon serta membentuk barikade dengan persenjataan yang lengkap.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan mundurnya para buruh bukan berarti kalah, melainkan ingin membuat strategi yang lebih besar untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 juta
"Bahwasanya kami akan tetap menuntut UMP Rp 3,7 juta, kalau hari ini kita mundur kita ingin mengatur strategi yang lebih besar lagi. Kami cinta damai, malam ini kita mau rapat mengatur strategi, kami protes atas hilangnya pengaruh negara terhadap kebijakan buruh," ujar dia kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih memilin pro terhadap pasar dan para pengusaha. Rusdi menegaskan angka UMP sebesar Rp 3,7 juta sangat realistis karena negara-negara seperti Jepang dan Korea, UMPnya mencapai Rp 10 juta.
"Kam tidak minta angka Rp 10 juta seperti Jepang, kami tidak minta Rp 10 juta seperti Korea, atau hongkong sebesar Rp 8 juta," tegas dia.
Rusdi menambahkan para buruh akan menyiapkan aksi yang lebih besar lagi. Bahkan, akan digelar di seluruh daerah yang pemerintah daerahnya belum menyanggupi permintaan buruh tersebut.
"Buat kami minggu depan harga mati, kami harap minggu depan sudah ada perubahan, kami akan menyiapkan pemogokan umum di kawasan industri Pulo Gadung, KBN Cakung, Pelabuhan Tanjung Priok, Sunter, dan Kawasan Marunda dll," pungkas dia.
Sumber : merdeka.com
Waktu demo habis, buruh & polisi saling dorong di kantor Jokowi
Ratusan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta
kembali melakukan demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI, Jalan
Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11). Aksi demo dimulai sejak pukul 11.00
dan hingga pukul 19.00 WIB masih terus berlangsung
Bahkan, pihak kepolisian membentuk barikade dan mengerahkan tiga unit mobil water cannon untuk memukul mundur para buruh yang juga tengah membentuk barikade di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). Padahal, menurut undang-undang, waktu untuk berdemo bagi buruh sudah habis. Para pendemo harus membubarkan diri pada pukul paling lambat pukul 18.00 WIB.
"Menurut undang-undang waktunya sudah habis sampai jam enam sore. Maka harus membubarkan diri," ujar polisi yang memimpin barikade tersebut.
Bahkan, pihak kepolisian membentuk barikade dan mengerahkan tiga unit mobil water cannon untuk memukul mundur para buruh yang juga tengah membentuk barikade di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). Padahal, menurut undang-undang, waktu untuk berdemo bagi buruh sudah habis. Para pendemo harus membubarkan diri pada pukul paling lambat pukul 18.00 WIB.
"Menurut undang-undang waktunya sudah habis sampai jam enam sore. Maka harus membubarkan diri," ujar polisi yang memimpin barikade tersebut.
Subscribe to:
Posts (Atom)