Dua Rekomendasi UMP 2014 dari Dewan Pengupahan

Setelah mengalami tiga kali penundaan pelaksanaan sidang, akhirnya Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar sidang tanpa dihadiri unsur serikat pekerja/buruh.
Hasilnya, Dewan Pengupahan DKI yang dihadiri unsur Pemprov DKI yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) DKI dan unsur pengusaha menetapkan dua rekomendasi usulan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014.
Pertama usulan dari unsur pengusaha UMP DKI 2014 adalah Rp 2.299.860,33, ini dinilai setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua usulan dari unsur pemerintah UMP 2014 sebesar Rp 2.441.301,74.
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Priyono mengatakan rekomendasi dua besaran UMP DKI 2014 ini akan diserahkan Dewan Pengupahan DKI kepada Gubernur DKI Jakarta hari ini juga.
"Kami akan memberikan rekomendasi Dewan Pengupahan tentang UMP 2014 malam ini juga sudah sampai ke meja Pak Gubernur. Mudah-mudahan besok, 1 November, UMP 2014 sudah bisa ditetapkan," kata Priyono usai Sidang Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (31/10).
Rekomendasi yang diajukan Pemprov DKI dan pengusaha diambil berdasarkan formula KHL tahun 2013 yang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2013 - 2014 yang mencapai angka 6,15 %. Sedangkan perwakilan buruh hingga keputusan dikeluarkan tidak ada yang hadir dalam rapat tersebut
"Ini baru rekomendasi. Keputusan terakhir di gubernur. Tapi kami sangat menyayangkan perwakilan buruh yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengupahan hari ini. Padahal buruh telah diberi kesempatan sebanyak dua kali. Namun tujuh perwakilan buruh ternyata memutuskan untuk tidak hadir dalam sidang," jelas Priyono.
Bahkan buruh juga sempat menolak ajakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk berdialog di ruang pribadinya di Balaikota. Pria asal Solo ini keluar dari kantornya tepat pukul 17.00, kemudian berjalan menemui kerumunan buruh. Jokowi meminta beberapa perwakilan buruh untuk masuk dan berbicara mengenai UMP 2014.
"Sini 10 atau 15 orang masuk ke dalam," kata Jokowi kepada buruh di depan Balaikota DKI Jakarta.
Namun unsur buruh meminta waktu kepada Jokowi, untuk berkoordinasi terlebih dahulu siapa yang akan masuk. Jokowi hanya sekitar lima menit berada di kerumunan buruh, kemudian dirinya kembali masuk ke kantornya.
Dikatakan Jokowi, dirinya akan menunggu unsur buruh menemui dirinya. Tetapi waktu yang diberikan tidak lama, sebab menurutnya pekerjaan yang lain masih menumpuk.
"Iya saya ajak 10 atau 15 orang tapi masih mau kordinasi dengan yang lain. Urusan saya kan banyak tidak urusan ini saja, nanti kalau lama dari telepon kan bisa," ujarnya.
Jokowi menegaskan dirinya tidak akan mengintervensi rapat Dewan Pengupahan yang sedang berlangsung. Pertemuannya dengan buruh hanya ingin mengetahui kemauan buruh. Karena sejak beberapa hari lalu buruh meminta bertemu dengannya.
Setelah menunggu beberapa saat, perwakilan buruh belum juga ada yang mau masuk. Jokowi pun akhirnya memilih untuk meninggalkan Balaikota DKI Jakarta melalui pintu samping.
"Ya mau gimana lagi, masak saya nunggu-nunggu terus," imbuhnya.


Sumber : beritasatu.com

Massa Buruh Blokir KM 47 Jl Raya Bogor, Lalu lintas Macet Parah

Massa buruh memadati KM 47 Jl Raya Bogor, Cibinong, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas dari Bogor arah Jakarta mengalami macetan parah. Kemacetan diperkirakan sudah mencapai lebih dari 4 kilometer.

"Kita akan long march ke Pemda Bogor di Cibinong tapi saat ini berkumpul di sini dulu," kata Octo salah seorang buruh otomotif yang ikut berdemonstrasi di kawasan itu melalui Info Anda detikcom, Kamis (31/10/2013).

Octo mengatakan, massa buruh terpusat di ruas Jalan Raya Bogor arah Jakarta, sedangkan arah sebaliknya bisa digunakan. Penutupan ruas jalur ini membuat macet parah, petugas kemudian memberlakukan sistem contraflow di kawasan tersebut.

"Jadi satu jalur dipakai untuk arah Bogor dan Jakarta," katanya.

Octo mengatakan, aksi demo buruh berlangsung aman dan kondusif. Saat ini para buruh mulai bergerak menuju Pemda Bogor. "Saat ini sedang berjalan ke Bogor," katanya.


Sumber : detiknews.com

Tuntut Kapolres Kabupaten Bekasi Dicopot, Buruh Ancam Gempur Mabes Polri

Organisasi serikat buruh protes kepada polisi atas kericuhan aksi mereka di Kabupaten Bekasi. Para buruh menuntut polisi bertanggung jawab.

"KSPI meminta copot Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Isnaini. Dalam waktu 3 x 24 jam, kalau tidak, kita akan gempur Mabes Polri habis-habisan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Kamis (31/10/2013).

Menurut Iqbal, aksi damai buruh di Kabupaten Bekasi menjadi rusuh karena polisi membiarkan ormas tertentu menyerang para buruh. Dia menerangkan ada 17 orang yang terluka akibat serangan itu.

"Patut diduga Kapolres membiarkan orang membawa sajam, membawa balok, menyerang para buruh," ujarnya.

Masih menurut Iqbal, hanya Kapolres Kabupaten Bekasi yang membiarkan terjadinya kerusuhan dalam aksi demonstrasi buruh. Kapolres daerah lain berhasil menjaga aksi dengan tertib.

"Saya lihat kapolres-kapolres lain tertib. Mereka bahkan menyalami para buruh. Tapi untuk Kapolres Kabupaten Bekasi kami minta copot dari jabatannya," tandasnya.

Iqbal mengatakan ada 1,5 juta buruh dari 17 provinsi yang ikut aksi pada Kamis (31/10) hari ini. Pada Jumat (1/11) besok, aksi Mogok Nasional akan dilanjutkan.


Sumber : detiknews.com